Day: August 14, 2026

NABIRE — Di usia 54 tahun, sosok Nicholas F. Mayor mungkin tampak sederhana dalam kesehariannya. Namun, di balik sikapnya yang humanis dan terbuka, tersimpan perjalanan hidup penuh dinamika, perjuangan, bahkan titik balik yang mengubah arah kehidupannya.

Lahir di Sukarno Pura (Jayapura: sekarang) pada 3 November 1971 dari seorang ayah asal Biak dan ibu asal Nabire, Mayor menghabiskan masa sekolah menengah atas di Jayapura. Seperti kebanyakan anak muda pada zamannya, ia pernah melewati fase pencarian jati diri yang tidak selalu berjalan mulus.

Masa remaja membawa Mayor bersentuhan dengan pergaulan yang kurang baik. Ia mengakui pernah terjerumus dalam kebiasaan mengonsumsi minuman keras dan berbagai bentuk kenakalan remaja. Kelompok pergaulan yang dipimpinnya bahkan cukup dikenal sehingga membuat lingkungan sekitar merasa resah.

Namun, di tengah masa sulit tersebut, hadir sosok seorang agamawan Muslim bernama Haji Muslimin (alm) yang kemudian menjadi salah satu titik balik penting dalam kehidupannya.

Haji Muslimin yang merupakan pengurus masjid mengajak Mayor dan kawan-kawannya untuk melakukan kegiatan positif. Selama kurang lebih tiga tahun, Mayor bersama kelompoknya terlibat dalam berbagai aktivitas di masjid, mulai dari membersihkan lingkungan masjid, menjaga keamanan, menata tempat salat hingga membantu menjaga sandal jamaah saat salat Jumat, salat berjamaah, maupun selama Ramadan.

“Setelah lulus SMA sempat menganggur. Saya dipanggil Pak Haji untuk membantu menjaga keamanan masjid, menyiapkan tempat salat sampai menjaga sandal jamaah saat tarawih,” tutur Mayor.

Pengalaman tersebut tidak hanya mengubah aktivitas kesehariannya, tetapi juga perlahan membentuk cara pandang Mayor terhadap kehidupan. Ia bahkan pernah mengikuti salat bersama umat Muslim di bawah bimbingan Haji Muslimin.

Setelah menjalani masa pelayanan di masjid, perjalanan spiritual dan sosial Mayor berlanjut. Ia kemudian aktif melayani di gereja selama kurang lebih tujuh tahun. Di tengah aktivitas pelayanan tersebut, ia juga melanjutkan pendidikan ke jenjang perguruan tinggi.

Menurutnya pengalaman dibimbing oleh dua tokoh agama dari latar belakang berbeda menjadi tempaan yang sangat berarti. Keduanya mengajarkannya tentang disiplin, pelayanan, kehidupan bermasyarakat dan pentingnya memiliki arah hidup.

Perubahan itu kemudian mengantarkannya pada babak baru. Pada 1999, Mayor mendaftarkan diri sebagai calon Pegawai Negeri Sipil (PNS). Setahun kemudian, ia dinyatakan lulus dan mulai mengabdi sebagai aparatur sipil negara di lingkungan Dinas Perdagangan.

Kariernya terus berkembang. Pada masa akhir pemerintahan Gubernur Papua Barnabas Suebu, Mayor dilantik sebagai Kepala Subbagian Tata Usaha pada UPTD Samsat Waropen. Jabatan tersebut dijalaninya selama sekitar empat tahun sebelum dimutasi ke Samsat Sentani dengan posisi yang sama.

Perjalanan kedinasannya kemudian berlanjut ke Samsat Paniai selama dua tahun. Pada 2017, ia kembali dimutasi ke Nabire.

“Dari Sentani kami dimutasi lagi ke Samsat Paniai selama dua tahun. Tahun 2017 dimutasi ke Nabire. Pada masa pemerintahan Gubernur Lukas Enembe, saya dilantik menjadi Kepala Samsat Puncak Jaya dan menjabat selama dua tahun,” ujarnya.

Ketika Nabire berkembang dalam dinamika pembentukan Daerah Otonomi Baru (DOB), sejumlah pegawai Samsat Nabire kembali ke Provinsi Papua sebagai provinsi induk. Mayor memilih tetap melanjutkan pengabdiannya di Nabire.

Keputusan tersebut membawanya pada kepercayaan baru. Ia kemudian dilantik dan dipercaya oleh Gubernur Papua Tengah Meki Fritz Nawipa sebagai Kepala UPT Samsat Nabire, jabatan yang masih diembannya hingga kini.

Dari perjalanan hidup yang pernah berada di persimpangan hingga dipercaya memegang tanggung jawab sebagai aparatur negara, Mayor melihat bahwa masa lalu bukanlah alasan untuk berhenti melangkah.

Kini, menjelang masa purna baktinya sebagai ASN, ia memilih meninggalkan pesan bagi generasi muda, khususnya Generasi Z, agar tidak mudah menyerah menghadapi perubahan zaman.

“Jangan takut jatuh. Terus berjuang dan berdoa. Era reformasi digital seperti sekarang tantangannya jauh lebih besar. Informasi begitu mudah didapatkan. Karena itu, hati-hati dalam memilih tontonan dan tayangan di handphone,” pesannya.

Bapak dengan dua anak laki-laki dan beristri seorang PNS di Dinas Perindustrian dan Perdagangan Papua itu, juga mengingatkan generasi muda agar tidak meninggalkan nilai-nilai agama dalam menjalani kehidupan.

“Bekali diri dengan ilmu agama. Apa pun agamanya, secara dasar ajarannya mengajarkan ketuhanan dan cinta. Jangan pernah jauh dari agamamu, dalam kondisi apa pun. Agama yang akan mampu membangkitkan kita dari keterpurukan,” tegasnya.

Perjalanan Nicholas F. Mayor menunjukkan bahwa kehidupan tidak selalu berjalan lurus. Ada masa ketika seseorang jatuh, tersesat dan berada di persimpangan. Namun, selalu ada kesempatan untuk bangkit dan menentukan arah baru.

Dari lingkungan pergaulan yang penuh gejolak, pelayanan lintas komunitas keagamaan, hingga perjalanan panjang sebagai ASN, Mayor telah melewati berbagai fase kehidupan.

Bagi dirinya, menembus batas zaman bukan sekadar soal usia atau jabatan, melainkan tentang keberanian untuk berubah, belajar dari masa lalu, terus melayani, dan meninggalkan pesan baik bagi generasi yang akan datang.(red-paputeng)

NABIRE, PAPUTENG.COM — Pemerintah Provinsi Papua Tengah (Paputeng) memastikan pelayanan pemerintahan di Kabupaten Puncak, khususnya di Ilaga, tetap berjalan pascakerusuhan yang terjadi pada Selasa malam, 11 Agustus 2026.

Penjabat Sekretaris Daerah (Pj Sekda) Papua Tengah, Silwanus Sumule, mengatakan Pemprov Papua Tengah telah menerima laporan terkait aksi kekerasan massa dan terus berkomunikasi dengan Pemerintah Kabupaten Puncak untuk memastikan kondisi pemerintahan tetap berjalan.

“Kita pastikan pelayanan pemerintahan di Ilaga, Puncak tetap jalan. Pemprov Paputeng tidak akan tinggal diam. Kita akan bekerja sama untuk memulihkan kondisi di sana,” kata Silwanus, Kamis (13/8/2026).

Menurut dia, Pemkab Puncak saat ini tengah melakukan inventarisasi serta menyusun laporan terkait kerusakan dan kerugian akibat kerusuhan. Data tersebut nantinya menjadi dasar bagi pemerintah provinsi dalam menentukan langkah penanganan selanjutnya.

Silwanus menyebut kondisi keamanan di Kabupaten Puncak saat ini mulai kondusif. Namun, aktivitas pelayanan pemerintahan masih menghadapi kendala karena sejumlah gedung perkantoran mengalami kerusakan, bahkan sebagian dibakar dan tidak dapat digunakan.

“Kondisi keamanan di Puncak sudah cukup kondusif. Meskipun pelayanan pemerintahan belum aktif sepenuhnya, kami pastikan dalam waktu dekat aktivitas perkantoran di sana sudah normal,” ujarnya.

Gubernur Papua Tengah, Meki Fritz Nawipa, juga telah mengutus sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD) ke Kabupaten Puncak untuk melihat langsung kondisi di lapangan sekaligus melakukan langkah penanganan pascakerusuhan.

“Kita pastikan masyarakat Puncak tidak dibiarkan berjalan sendirian. Kita bantu, kita support. Pemprov Paputeng segera melakukan rapat koordinasi guna mengevaluasi kondisi terkini dan menentukan langkah lanjutan agar pemerintahan di sana segera pulih,” tegasnya.

Sementara itu, Bupati Puncak Elvis Tabuni memastikan roda pemerintahan di daerah tersebut tetap berjalan meskipun sejumlah fasilitas perkantoran mengalami kerusakan akibat aksi massa.

Berdasarkan pendataan sementara, sejumlah fasilitas pemerintah mengalami kerusakan berat hingga rata dengan tanah. Di antaranya ruang kerja DPRK Puncak, Kantor Dinas Kesehatan, gudang BNPB, serta Kantor Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

Sementara itu, sejumlah fasilitas lainnya mengalami kerusakan sebagian, yakni Kantor Bupati dan Wakil Bupati, ruang kerja staf ahli, Kantor Keuangan, serta Kantor Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung. Kerusakan juga terjadi pada pagar Dinas Pendidikan dan satu unit kendaraan milik Bagian Umum Setda Puncak.

Adapun Kantor Diskominfo, Inspektorat, Kesbangpol, PTSP, BKD, serta Dinas Perindagkop dilaporkan mengalami kerusakan dan penjarahan oleh massa.

Pemprov Papua Tengah menyatakan akan terus berkoordinasi dengan Pemkab Puncak untuk memastikan pemulihan fasilitas pemerintahan dan pelayanan publik dapat dilakukan secepatnya.(red-paputeng)

NABIRE- PAPUTENG.FOM- Pemerintah Provinsi Papua Tengah terus memacu penguatan tata kelola pemerintahan sebagai kunci mempercepat pembangunan dan menghadirkan pelayanan publik yang berdampak langsung bagi masyarakat.

Upaya itu dilakukan melalui kuliah umum bertema “Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah Provinsi Papua Tengah” dalam rangka Otonomi Khusus (Otsus) Jilid II di Ballroom Provinsi Papua Tengah, Rabu (12/8/2026).

Kuliah umum menghadirkan Prof. Dr. Djohermansyah Djohan, M.A. sebagai narasumber dan diikuti staf ahli gubernur, asisten sekretaris daerah, pimpinan OPD, kepala biro, serta pejabat eselon III dan IV di lingkungan Pemprov Papua Tengah.

Dalam pemaparannya, Djohermansyah menekankan bahwa keberhasilan pemerintahan tidak hanya ditentukan oleh besarnya anggaran dan kewenangan, tetapi juga kualitas kepemimpinan, profesionalisme aparatur, integritas birokrasi, serta akuntabilitas pengelolaan keuangan.

Menurutnya, kebijakan harus mampu diterjemahkan menjadi program yang tepat sasaran dan benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat.

Sebagai provinsi baru, Papua Tengah masih menghadapi pekerjaan besar dalam membangun fondasi pemerintahan, mulai dari penguatan kelembagaan, peningkatan kapasitas aparatur, penataan aset hingga pengembangan sistem data yang kuat.

Tantangan tersebut membutuhkan birokrasi yang tidak hanya kompeten, tetapi juga mampu bekerja cepat dan efektif dalam mengeksekusi kebijakan.

Penguatan tata kelola juga menjadi semakin penting dalam pelaksanaan Otsus. Kewenangan dan dukungan fiskal yang besar harus berjalan beriringan dengan pemerintahan yang transparan, akuntabel dan adaptif terhadap kondisi daerah.

Apalagi, karakter Papua Tengah sangat beragam, dari wilayah pesisir hingga pegunungan dan pedalaman. Karena itu, pembangunan tidak bisa menggunakan satu pendekatan untuk semua wilayah. Kebijakan harus disusun dengan mempertimbangkan kebutuhan masyarakat, kondisi sosial budaya, serta tantangan geografis masing-masing daerah.

Melalui kegiatan tersebut, Pemprov Papua Tengah mendorong lahirnya birokrasi yang semakin profesional, kelembagaan yang kuat dan pengelolaan keuangan yang lebih akuntabel.

Dengan tata kelola yang semakin solid, pemerintah daerah diharapkan mampu memperkuat pelayanan publik sekaligus mempercepat hadirnya manfaat pembangunan bagi masyarakat Papua Tengah.(red-paputeng).