NABIRE – Pemerintah Provinsi Papua Tengah melalui Badan Perencanaan Pembangunan dan Pendapatan Daerah (Bappeda) menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) Integrasi Program Penanggulangan Kemiskinan dan Pengarusutamaan Gender (PUG).
Rakor yang berlangsung selama dua hari, 3–4 September 2026, tersebut digelar di Aula RRI Nabire dan melibatkan pemerintah kabupaten serta sejumlah pemangku kepentingan terkait.
Staf Ahli III Bidang Pemerintahan, Politik dan Hukum Provinsi Papua Tengah, Marthen Ukago, yang mewakili Gubernur Papua Tengah, mengatakan kemiskinan dan ketimpangan gender merupakan persoalan yang saling berkaitan sehingga perlu ditangani secara terintegrasi.
Menurut Marthen, kemiskinan tidak hanya berkaitan dengan rendahnya pendapatan masyarakat. Persoalan tersebut juga mencakup keterbatasan akses terhadap pendidikan, kesehatan, pekerjaan, perlindungan sosial, serta kesempatan untuk berpartisipasi dalam pembangunan.
“Di sisi lain, ketimpangan gender masih menjadi tantangan. Perempuan, anak, penyandang disabilitas dan kelompok rentan lainnya masih menghadapi hambatan dalam memperoleh akses pelayanan dasar dan kesempatan meningkatkan kesejahteraan,” kata Marthen, Kamis (3/9/2026).
Ia menegaskan, pembangunan tidak boleh dilakukan secara parsial. Program penanggulangan kemiskinan harus dirancang secara inklusif dan responsif gender agar manfaat pembangunan dapat dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat.
Pemprov Papua Tengah, kata Marthen, berkomitmen mempercepat penurunan angka kemiskinan melalui kolaborasi antara pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, pemerintah kampung, dunia usaha, lembaga pendidikan, serta organisasi masyarakat.
Menurutnya, Rakor tersebut diharapkan menjadi ruang untuk menyamakan persepsi mengenai kebijakan penanggulangan kemiskinan dan pengarusutamaan gender. Selain itu, forum tersebut menjadi momentum untuk mengidentifikasi persoalan di masing-masing kabupaten, meningkatkan kualitas data sebagai dasar perencanaan, menyusun program yang terintegrasi dan tepat sasaran, serta memperkuat koordinasi lintas sektor.
“Keberhasilan pembangunan tidak hanya diukur dari pertumbuhan ekonomi, tetapi juga dari sejauh mana pembangunan mampu meningkatkan kualitas hidup masyarakat,” ujarnya.
Marthen juga meminta agar setiap kebijakan pembangunan memastikan kelompok rentan benar-benar memperoleh manfaat. Kelompok tersebut antara lain perempuan, anak, masyarakat adat, penyandang disabilitas, serta masyarakat yang tinggal di wilayah terpencil.
Ia berharap hasil Rakor tidak berhenti pada pembahasan dan diskusi, tetapi ditindaklanjuti melalui rencana aksi yang konkret, terukur, dan dapat diimplementasikan oleh masing-masing pemangku kepentingan.
Menutup sambutannya Marthen Ukago berpesan kepada seluruh peserta rakor agar kegiatan itu dijadikan momentum untuk memperkuat komitmen bersama dalam mewujudkan Provinsi Papua yang lebih maju, inklusif, dan sejahtera.(red-paputeng)