Nabire – PAPUTENG.COM – Minimnya keterlibatan Orang Asli Papua (OAP) dalam pengelolaan sarana vital milik Pemerintah Provinsi Papua Tengah mendapat sorotan tajam dari Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Papua Tengah (DPR PT) dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang digelar Selasa, 12 Mei 2026.
Anggota Komisi IV DPR Papua Tengah, Aloisius Paerong, mempertanyakan persentase keterlibatan OAP sebagai pegawai di Bandara Douw Aturure Nabire. Menurutnya, keberadaan pegawai OAP di sejumlah layanan strategis bandara masih sangat minim.
Ia menilai kondisi tersebut terlihat mulai dari ruang check-in hingga berbagai layanan publik lainnya di kawasan bandara. “Pemerintah Provinsi melalui Dinas Perhubungan yang membangun bandara dan menyediakan seluruh fasilitasnya. Namun mengapa kesempatan kerja bagi OAP masih sangat sedikit. Seharusnya kewenangan itu ada pada pemerintah,” ujarnya dalam forum RDP.
Selain sektor kepegawaian, Aloisius juga menyoroti belum adanya kios makanan maupun pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) lokal yang dikelola masyarakat asli Papua di Bandara Douw Aturure. Ia mengaku meragukan data persentase kepegawaian yang disampaikan Dinas Perhubungan Papua Tengah terkait komposisi pegawai OAP dan non-OAP.
“Saya hampir setiap hari menerima aduan masyarakat terkait kondisi kepegawaian di bandara. Jika fakta di lapangan seperti ini, tentu dapat memicu kecemburuan sosial dan memperlebar kesenjangan,” tegasnya.
Tak hanya itu, politisi Fraksi Perindo tersebut juga menyoroti pelaksanaan tender proyek di lingkungan Dinas Perhubungan Papua Tengah yang dinilai belum sepenuhnya menyentuh hak dan keterlibatan OAP.
Menurutnya, sejumlah proyek pembangunan yang bersumber dari Dinas Perhubungan masih lebih banyak dikerjakan pihak non-OAP. Ia berharap pemerintah daerah, khususnya Dinas Perhubungan, dapat lebih memprioritaskan pelibatan masyarakat asli Papua dalam berbagai program pembangunan, termasuk pengisian tenaga kerja di fasilitas strategis seperti bandara.
“Ke depan saya berharap pegawai di bandara, counter pelayanan, hingga kios-kios usaha dapat diisi oleh OAP,” katanya. Dalam kesempatan itu, Aloisius juga mendorong Dinas Perhubungan agar tidak hanya berfokus pada pembangunan fisik, tetapi turut mengedepankan penguatan sektor pendidikan dan pengembangan sumber daya manusia (SDM).
Menurutnya, peningkatan kualitas SDM OAP penting dilakukan agar mampu bersaing dan mengisi posisi strategis di sektor transportasi darat, laut, maupun udara di Papua Tengah.
Sementara itu, Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Papua Tengah, Ewonggen Kokoya, menyampaikan bahwa pihaknya secara bertahap terus meningkatkan keterlibatan OAP di lingkungan kerja Dinas Perhubungan.
“Untuk pegawai di Kantor Dinas Perhubungan, sekitar 80 persen sudah diisi OAP. Untuk bidang lain kami sesuaikan dan lakukan secara bertahap,” ujarnya. (red-paputeng)
