Nabire, PAPUTENG.COM – Wakil Menteri Pekerjaan Umum (PU) RI, Diana Kusumastuti, menyatakan optimisme bahwa pembangunan Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) Provinsi Papua Tengah akan selesai sesuai target pada akhir Desember 2026.
Pernyataan tersebut disampaikan Diana Kusumastuti saat melakukan peninjauan progres pembangunan KIPP Papua Tengah bersama Wakil Menteri Dalam Negeri, Ribka Haluk, yang didampingi Gubernur Papua Tengah, Meki Nawipa, serta Wakil Gubernur Papua Tengah, Deinas Geley, pada Rabu (3/6/2026).
Kunjungan tersebut dilakukan untuk memastikan perkembangan pembangunan pusat pemerintahan provinsi termuda di Indonesia itu berjalan sesuai rencana. KIPP Papua Tengah dirancang sebagai pusat administrasi pemerintahan yang mencakup pembangunan Kantor Gubernur, gedung Majelis Rakyat Papua (MRP) Papua Tengah, dan gedung Dewan Perwakilan Rakyat Papua Tengah (DPRP).
Menurut Diana, perkembangan pembangunan yang ditunjukkan di lapangan melampaui ekspektasi awal pemerintah pusat.
“Kami meninjau secara langsung progres pembangunan KIPP dan merasa cukup kaget dengan perkembangan yang telah dicapai. Saya rasa pembangunan akan selesai sesuai target, yakni akhir Desember 2026,” ujar Diana.
Ia menilai percepatan pembangunan infrastruktur pemerintahan di Papua Tengah menjadi langkah strategis dalam memperkuat penyelenggaraan pemerintahan di daerah otonomi baru (DOB), sekaligus meningkatkan pelayanan publik bagi masyarakat.
Koordinasi Pusat dan Daerah Jadi Kunci
Dalam kesempatan tersebut, Diana juga menekankan pentingnya sinergi dan koordinasi yang intensif antara Pemerintah Provinsi Papua Tengah dengan pemerintah pusat, terutama terkait sejumlah penyesuaian desain pembangunan yang diajukan pemerintah daerah.
Menurutnya, perubahan desain merupakan hal yang wajar dalam proyek pembangunan berskala besar, namun harus dikomunikasikan secara baik agar tidak menghambat target penyelesaian pekerjaan.
“Koordinasi harus terus dilakukan. Apalagi ada beberapa perubahan desain yang diusulkan. Semua harus dibahas bersama agar pelaksanaan pembangunan tetap berjalan sesuai jadwal dan ketentuan yang berlaku,” katanya.
Simbol Kehadiran Negara di Papua Tengah
Pembangunan KIPP Papua Tengah merupakan bagian dari komitmen pemerintah dalam mempercepat penataan pemerintahan daerah otonomi baru yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2022.
Sebagai provinsi yang resmi berdiri pada tahun 2022, Papua Tengah masih memerlukan berbagai sarana pemerintahan permanen guna mendukung efektivitas pelayanan publik dan pelaksanaan roda pemerintahan.
Gubernur Papua Tengah, Meki Nawipa, menyampaikan apresiasi atas dukungan pemerintah pusat yang terus mengawal pembangunan infrastruktur pemerintahan di wilayah tersebut. Menurutnya, keberadaan KIPP akan menjadi simbol kehadiran negara sekaligus pusat pelayanan masyarakat Papua Tengah di masa depan.
Pemerintah Provinsi Papua Tengah berharap pembangunan Kantor Gubernur, gedung DPRP, dan gedung MRP Papua Tengah dapat selesai tepat waktu sehingga seluruh aktivitas pemerintahan dapat terpusat di kawasan tersebut pada tahun 2027.
Dengan progres yang dinilai positif oleh pemerintah pusat, pembangunan KIPP Papua Tengah diharapkan menjadi tonggak penting dalam memperkuat tata kelola pemerintahan, mempercepat pembangunan wilayah, serta mendorong pertumbuhan ekonomi di provinsi yang memiliki delapan kabupaten tersebut. (red-paputeng)
