Day: June 3, 2026

NABIRE, PAPUTENG.COM – Rencana pembangunan Sekolah Rakyat (SR) di Kabupaten Nabire belum dapat direalisasikan pada tahun 2026. Pemerintah pusat masih menunggu kesiapan lahan yang menjadi syarat utama sebelum pembangunan dapat dilakukan.

Hal tersebut disampaikan Wakil Menteri Pekerjaan Umum Republik Indonesia, saat memimpin rapat percepatan pembangunan infrastruktur pendukung Daerah Otonom Baru (DOB) bersama pemerintah daerah dan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Papua Tengah dan Nabire di Ballroom Kantor Gubernur Papua Tengah, Rabu (4/6/2026).

Rapat tersebut merupakan bagian dari kunjungan kerja Wamen PU di Provinsi Papua Tengah yang berlangsung selama dua hari, 3–4 Juni 2026. Dalam kunjungan itu, Diana meninjau sejumlah lokasi strategis, mulai dari Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP), jaringan irigasi dan saluran tersier Kalibumi di Kelurahan Bumi Raya, Nabire Barat, hingga berbagai proyek infrastruktur pendukung lainnya.

Dalam forum tersebut, Sekretaris Daerah Kabupaten Nabire, Yulianus Pasang menyampaikan harapan agar pembangunan Sekolah Rakyat dapat segera direalisasikan pada tahun ini.

Menanggapi permintaan tersebut, Diana menegaskan bahwa pemerintah pusat pada prinsipnya siap membangun Sekolah Rakyat. Namun, pembangunan hanya dapat dilakukan apabila pemerintah daerah telah menyediakan lahan yang memenuhi persyaratan.

“Pemerintah siap membangun gedung Sekolah Rakyat dengan catatan pemerintah daerah sudah menyediakan lahan yang diperlukan,” ujar Diana.

Yulianus Pasang kemudian menjelaskan bahwa Pemerintah Kabupaten Nabire saat ini sedang dalam proses menyiapkan lahan seluas 10 hektare di wilayah Topo, Distrik Uwapa.

“Kami dari Pemda Nabire sedang dalam tahap penyiapan lahan seluas 10 hektare di Topo. Karena itu kami berharap pembangunan dapat dilakukan tahun ini,” katanya.

Meski mengapresiasi langkah tersebut, Diana menyebut pembangunan Sekolah Rakyat kemungkinan besar belum dapat dilaksanakan pada 2026 karena proses penyediaan lahan masih berlangsung. Menurutnya, pemerintah daerah harus terlebih dahulu menyelesaikan seluruh dokumen pelepasan tanah dan memastikan status kepemilikan lahan telah sah atas nama pemerintah daerah.

“Siapkan dulu dokumen pelepasan tanah. Pastikan area yang akan dibangun Sekolah Rakyat secara resmi menjadi milik pemerintah daerah agar tidak menimbulkan persoalan di kemudian hari,” tegasnya.

Wamen PU juga memberikan apresiasi atas komitmen Pemerintah Kabupaten Nabire yang menyiapkan lahan seluas 10 hektare. Luasan tersebut bahkan melebihi kebutuhan minimal yang ditetapkan pemerintah pusat, yakni sekitar 7 hektare.

Menurut Diana, kesiapan lahan yang memadai menjadi modal penting untuk mempercepat realisasi pembangunan Sekolah Rakyat setelah seluruh proses administrasi dan legalitas lahan rampung.

Dengan demikian, pembangunan Sekolah Rakyat di Nabire masih menjadi bagian dari program pemerintah pusat, namun realisasinya akan menunggu penyelesaian seluruh persyaratan lahan yang saat ini sedang diproses oleh Pemerintah Kabupaten Nabire. (red-paputeng)

Nabire, PAPUTENG.COM – Wakil Menteri Pekerjaan Umum (PU) RI, Diana Kusumastuti, menyatakan optimisme bahwa pembangunan Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) Provinsi Papua Tengah akan selesai sesuai target pada akhir Desember 2026.

Pernyataan tersebut disampaikan Diana Kusumastuti saat melakukan peninjauan progres pembangunan KIPP Papua Tengah bersama Wakil Menteri Dalam Negeri, Ribka Haluk, yang didampingi Gubernur Papua Tengah, Meki Nawipa, serta Wakil Gubernur Papua Tengah, Deinas Geley, pada Rabu (3/6/2026).

Kunjungan tersebut dilakukan untuk memastikan perkembangan pembangunan pusat pemerintahan provinsi termuda di Indonesia itu berjalan sesuai rencana. KIPP Papua Tengah dirancang sebagai pusat administrasi pemerintahan yang mencakup pembangunan Kantor Gubernur, gedung Majelis Rakyat Papua (MRP) Papua Tengah, dan gedung Dewan Perwakilan Rakyat Papua Tengah (DPRP).

Menurut Diana, perkembangan pembangunan yang ditunjukkan di lapangan melampaui ekspektasi awal pemerintah pusat.

“Kami meninjau secara langsung progres pembangunan KIPP dan merasa cukup kaget dengan perkembangan yang telah dicapai. Saya rasa pembangunan akan selesai sesuai target, yakni akhir Desember 2026,” ujar Diana.

Ia menilai percepatan pembangunan infrastruktur pemerintahan di Papua Tengah menjadi langkah strategis dalam memperkuat penyelenggaraan pemerintahan di daerah otonomi baru (DOB), sekaligus meningkatkan pelayanan publik bagi masyarakat.

Koordinasi Pusat dan Daerah Jadi Kunci

Dalam kesempatan tersebut, Diana juga menekankan pentingnya sinergi dan koordinasi yang intensif antara Pemerintah Provinsi Papua Tengah dengan pemerintah pusat, terutama terkait sejumlah penyesuaian desain pembangunan yang diajukan pemerintah daerah.

Menurutnya, perubahan desain merupakan hal yang wajar dalam proyek pembangunan berskala besar, namun harus dikomunikasikan secara baik agar tidak menghambat target penyelesaian pekerjaan.

“Koordinasi harus terus dilakukan. Apalagi ada beberapa perubahan desain yang diusulkan. Semua harus dibahas bersama agar pelaksanaan pembangunan tetap berjalan sesuai jadwal dan ketentuan yang berlaku,” katanya.

Simbol Kehadiran Negara di Papua Tengah

Pembangunan KIPP Papua Tengah merupakan bagian dari komitmen pemerintah dalam mempercepat penataan pemerintahan daerah otonomi baru yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2022.

Sebagai provinsi yang resmi berdiri pada tahun 2022, Papua Tengah masih memerlukan berbagai sarana pemerintahan permanen guna mendukung efektivitas pelayanan publik dan pelaksanaan roda pemerintahan.

Gubernur Papua Tengah, Meki Nawipa, menyampaikan apresiasi atas dukungan pemerintah pusat yang terus mengawal pembangunan infrastruktur pemerintahan di wilayah tersebut. Menurutnya, keberadaan KIPP akan menjadi simbol kehadiran negara sekaligus pusat pelayanan masyarakat Papua Tengah di masa depan.

Pemerintah Provinsi Papua Tengah berharap pembangunan Kantor Gubernur, gedung DPRP, dan gedung MRP Papua Tengah dapat selesai tepat waktu sehingga seluruh aktivitas pemerintahan dapat terpusat di kawasan tersebut pada tahun 2027.

Dengan progres yang dinilai positif oleh pemerintah pusat, pembangunan KIPP Papua Tengah diharapkan menjadi tonggak penting dalam memperkuat tata kelola pemerintahan, mempercepat pembangunan wilayah, serta mendorong pertumbuhan ekonomi di provinsi yang memiliki delapan kabupaten tersebut. (red-paputeng)

Nabire, PAPUTENG.COM – Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) bersama Wakil Menteri Pekerjaan Umum (Wamen PU) dijadwalkan melakukan kunjungan kerja ke Provinsi Papua Tengah pada 3–4 Juni 2026.

Kunjungan tersebut akan difokuskan pada peninjauan pembangunan kawasan pusat pemerintahan, infrastruktur irigasi, serta rapat koordinasi bersama Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Papua Tengah.

Berdasarkan jadwal yang diperoleh dari Protokol Kementerian Dalam Negeri, rombongan Wamendagri dan Wamen PU akan tiba di Bandara Douw Aturure, Nabire, pada Rabu (3/6/2026) pukul 11.00 WIT dan disambut langsung oleh Gubernur Papua Tengah bersama jajaran Forkopimda.

Setelah penyambutan dan jamuan makan siang, rombongan akan menuju Kawasan Pembangunan Pusat Pemerintahan Provinsi Papua Tengah untuk meninjau progres pembangunan yang saat ini menjadi salah satu proyek strategis daerah.

Peninjauan dijadwalkan berlangsung sekitar satu jam sebelum rombongan melanjutkan perjalanan menuju Irigasi Jaringan Tersier Kalibumi. Di lokasi tersebut, Wamendagri dan Wamen PU akan melihat secara langsung kondisi dan perkembangan infrastruktur irigasi yang mendukung sektor pertanian di Kabupaten Nabire.

Usai peninjauan lapangan, rombongan akan menuju Kantor Gubernur Papua Tengah untuk menghadiri rapat terkait pembangunan Kawasan Inti Pusat Pemerintahan Provinsi Papua Tengah.

Dalam rapat tersebut, Gubernur Papua Tengah akan menyampaikan laporan perkembangan pembangunan kawasan pemerintahan kepada pemerintah pusat. Kegiatan juga akan diisi arahan dari Wamen PU dan Wamendagri, diskusi bersama peserta rapat, hingga penandatanganan berita acara dan kesepakatan hasil pertemuan.

Rapat tersebut akan dihadiri sejumlah pejabat penting, di antaranya Gubernur Papua Tengah, Direktur Jenderal Otonomi Daerah Kemendagri, Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah Kemendagri, Kapolda Papua Tengah, Ketua Majelis Rakyat Papua (MRP), Ketua DPR Provinsi Papua Tengah (DPRP Paputeng) Sekretaris Daerah, serta kepala organisasi perangkat daerah terkait.

Bahas Situasi Sosial, Politik dan Keamanan Papua Tengah Pada sore hari, agenda dilanjutkan dengan rapat terbatas Forkopimda Papua Tengah yang membahas perkembangan situasi sosial, politik, dan keamanan di wilayah Papua Tengah guna mendukung percepatan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Rapat yang dipimpin oleh Wamendagri tersebut akan dihadiri antara lain oleh Wakil Menteri Koordinator Politik dan Keamanan (Wamenko Polkam), Wakil Menteri Hak Asasi Manusia (WamenHAM), Gubernur Papua Tengah, Kapolda Papua Tengah, Danrem, Kepala BIN Daerah Papua Tengah, Kepala Kejaksaan Tinggi Papua Tengah, Ketua MRP, Ketua DPRD Papua Tengah, serta Bupati Nabire.

Dalam rapat tersebut, Kapolda Papua Tengah dijadwalkan menyampaikan laporan terkait penanganan kasus begal, sementara Danrem Papua Tengah akan memaparkan kondisi keamanan wilayah. Gubernur Papua Tengah juga akan melaporkan pelaksanaan program prioritas nasional, terutama Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Papua Tengah.

Agenda kemudian ditutup dengan pemberian arahan dari Wamendagri, WamenHAM, dan Wamenko Polkam, sebelum dilakukan penandatanganan kesimpulan rapat dan foto bersama.

Seorang Tokoh Masyarakat asal Mapi, Kabupaten Dogiyai yang juga merupakan mantan politikus PDIP, Donatus Degei berharap banyak atas kehadiran Wamendagri dan Wamen PU di Papua Tengah.

“Saya harap dengan kunjungan dua wamen ini bisa membawa perubahan pembangunan semua sektor ke depannya. Terutama keamanan yang masih belum cukup kondusif di saya pu tempat, “harap Don, Rabu (3/6/26).

Kunjungan kerja ini diharapkan memperkuat koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah dalam percepatan pembangunan infrastruktur, peningkatan pelayanan publik, serta menjaga stabilitas keamanan dan kesejahteraan masyarakat di wilayah Papua Tengah. (red-paputeng)