Day: May 4, 2026

Nabire, PAPUTENG.COM – Sarana dan prasarana (sarpras) di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas II B Nabire dinilai perlu segera direvitalisasi secara menyeluruh. Hal tersebut mengemuka dalam kunjungan kerja Anggota Komisi XIII DPR RI dari Fraksi Partai Gerindra, Yan Permenas Mandenas, pada Senin (4/5/2026).

Dalam kunjungannya, Mandenas menyoroti kondisi fisik bangunan serta kamar hunian warga binaan yang dinilai sudah tidak layak. Ia menyebutkan sejumlah fasilitas mengalami kerusakan dan membutuhkan perhatian serius dari pemerintah pusat.

“Saya perhatikan banyak bagian bangunan dan kamar-kamar tahanan sudah tidak layak huni. Kami akan mendorong adanya perbaikan dan revitalisasi secara menyeluruh,” ujar Mandenas.

Menurutnya, status Nabire sebagai ibu kota Provinsi Papua Tengah yang merupakan Daerah Otonomi Baru (DOB) harus diimbangi dengan peningkatan infrastruktur di berbagai sektor, termasuk lembaga pemasyarakatan.

“Nabire sebagai ibu kota provinsi tentu akan mengalami peningkatan aktivitas dan perputaran ekonomi. Hal ini juga akan berdampak pada kapasitas dan kondisi lapas, sehingga pembenahan menjadi sangat penting,” jelasnya.

Sebelum mengakhiri kunjungan, Mandenas juga memberikan pesan kepada Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) agar menjalani masa hukuman dengan sikap ikhlas dan menjadikannya sebagai proses pembelajaran.

“Setiap tindakan memiliki konsekuensi. Jalani hukuman ini dengan ikhlas, ini bukan akhir dari kehidupan. Jika nanti mendapat kesempatan asimilasi, yakinlah keluarga dan lingkungan akan menerima kembali dengan baik,” pesannya.

Ia juga menilai bahwa perlakuan terhadap WBP di Papua relatif lebih humanis. Selama kunjungannya di Lapas Timika dan Nabire, ia melihat adanya kelonggaran bagi warga binaan dibandingkan dengan lapas di daerah lain di Indonesia yang cenderung lebih ketat.

Selain isu lapas, Mandenas turut menyoroti situasi keamanan di Papua. Ia menekankan pentingnya pendekatan teritorial dan humanis dalam setiap operasi keamanan, dengan tetap mengedepankan keselamatan masyarakat sipil.

“Negara sebesar Indonesia harus memiliki kemampuan evakuasi yang terstandar agar tidak menimbulkan korban yang tidak perlu,” tegasnya.

Lebih lanjut, ia mendorong Menteri Hak Asasi Manusia untuk turun langsung ke Papua dan menggelar koordinasi bersama TNI dan Polri dalam menangani berbagai persoalan yang ada. “Kami akan mendorong Menteri HAM untuk hadir langsung di Papua. Diperlukan sinergi antara pemerintah pusat dan daerah agar penanganan masalah bisa lebih efektif,” tandasnya.

Mandenas juga menegaskan bahwa DPR RI akan terus melakukan pengawasan terhadap kinerja pemerintah dalam penanganan konflik di Papua, serta mendorong evaluasi menyeluruh guna menciptakan stabilitas dan kesejahteraan masyarakat. (red-paputeng)

Papua Tengah – Paputeng.com – Kabupaten Nabire sebagai ibu kota Provinsi Papua Tengah dinilai sudah selayaknya memiliki kantor imigrasi sendiri guna meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Hal ini seiring dengan meningkatnya permintaan pembuatan paspor setiap tahun.

Dorongan tersebut disampaikan anggota DPR RI, Yan Mandenas, saat melakukan kunjungan kerja ke Kantor Imigrasi Kelas II TPI Biak yang saat ini melayani wilayah Nabire, Senin (4/5/2026).

Dalam kunjungannya, Yan mengungkapkan bahwa permintaan pembuatan paspor di Nabire tergolong tinggi, dengan rata-rata mencapai 100 hingga 105 paspor per bulan. Mayoritas permohonan tersebut didominasi oleh kebutuhan perjalanan ibadah umrah.

“Jika ditaksir secara tahunan, jumlahnya bisa mencapai sekitar 1.000 paspor. Dengan angka tersebut, sudah sepatutnya Nabire memiliki kantor imigrasi sendiri,” ujarnya.

Menurutnya, kehadiran kantor imigrasi definitif di Nabire akan memberikan kemudahan akses layanan, sekaligus mempercepat proses administrasi bagi masyarakat Papua Tengah yang membutuhkan dokumen perjalanan ke luar negeri. Sementara itu, Kepala Kantor Imigrasi Kelas II TPI Biak, Samuel Toba, turut membenarkan urgensi pembentukan kantor imigrasi di Nabire.

Ia menilai, secara kebutuhan dan potensi layanan, wilayah tersebut sudah sangat layak berdiri sendiri tanpa harus bergantung pada Biak maupun wilayah induk lainnya. “Mudah-mudahan ini bisa segera terealisasi.

Selain didominasi paspor umrah, permintaan paspor umum juga cukup tinggi,” kata Samuel. Diharapkan, usulan ini dapat segera ditindaklanjuti oleh pemerintah pusat melalui instansi terkait, sehingga pelayanan keimigrasian di Papua Tengah dapat berjalan lebih efektif dan efisien. (red-paputeng)

Nabire – PAPUTENG.COM – Anggota DPR RI, Yan Mandenas, melakukan kunjungan kerja ke Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG 002) Gerbang Terang Timur di Jalan Sam Ratulangi, Oyehe, Nabire, Senin (4/5/2026), guna memastikan pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) berjalan sesuai standar yang telah ditetapkan pemerintah.

Dalam kunjungan tersebut, Yan Mandenas didampingi Asisten I Bidang Perekonomian dan Pembangunan Setda Provinsi Papua Tengah Tumiran, Wakapolda Papua Tengah Gustav Urbanus, Sekda Kabupaten Nabire Yulianus Passang, Kasilog Korem 173/PVB Kurniawan Fitriana, Kapolres Nabire Samuel Tatiratu, Kepala Regional BGN Papua Tengah, Nalen Situmorang, serta Korwil BGN Kabupaten Nabire Marsel Asyerem.

Di lokasi SPPG 002, Yan meninjau langsung aktivitas dapur, memeriksa menu makanan, sarana prasarana pendukung, hingga mencicipi hidangan yang akan didistribusikan kepada para siswa penerima manfaat. “Cita rasanya enak dan oke, bahan makanan juga segar,” ujar Yan di sela-sela kunjungannya.

Usai melakukan pemeriksaan di dapur pelayanan gizi, Yan melanjutkan agenda ke SMP Negeri 1 Nabire untuk berdialog langsung dengan para siswa kelas 8 A dan 8 B terkait pelaksanaan program MBG.

Dalam kesempatan itu, para siswa secara serempak menyampaikan bahwa makanan yang diberikan terasa enak dan cukup mengenyangkan. “Terima kasih anak-anak atas sambutan kalian. Saya senang MBG ini benar-benar bisa diterima dengan baik,” katanya.

Yan juga mengakui bahwa preferensi rasa setiap siswa bisa berbeda, namun ia menegaskan bahwa menu MBG telah dirancang berdasarkan standar nasional dengan melibatkan tenaga ahli gizi.

“Mungkin ada yang merasa kurang cocok, mungkin kurang manis atau kurang asin. Tetapi yang jelas, menu ini sudah disiapkan sesuai standar pemerintah dan dirumuskan bersama ahli gizi,” tegasnya.

Dalam dialog tersebut, Yan turut memberikan motivasi kepada para siswa agar terus belajar dengan sungguh-sungguh demi menyongsong generasi emas Indonesia yang sehat, cerdas, dan berkualitas.

“Pemerintah berharap kalian menjadi generasi masa depan yang gizinya terpenuhi dan memiliki pendidikan tinggi,” pesannya. Tak hanya berhenti di sekolah penerima manfaat resmi, Yan Mandenas juga melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke SD Negeri Inpres Nabarua untuk melihat secara langsung distribusi MBG di lapangan.

Kehadiran mendadak legislator pusat itu sempat membuat pihak sekolah terkejut. Namun dalam sidak tersebut, Yan menegaskan kepada pihak Badan Gizi Nasional (BGN) Kabupaten Nabire agar porsi dan kualitas makanan siswa tidak boleh dikurangi.

“Saya pesan, hak anak-anak jangan dikurangi. Menu di ompreng minimal harus seperti yang saya lihat sekarang. Saya juga berharap pemerintah daerah dan kepolisian ikut mengawasi jalannya program MBG,” tandasnya. Kunjungan kerja ini menjadi bagian dari pengawasan langsung DPR RI terhadap implementasi Program Makan Bergizi Gratis di daerah, sekaligus memastikan hak gizi anak-anak Papua Tengah terpenuhi secara optimal. (Red-paputeng)