Nabire, PAPUTENG.COM – Sarana dan prasarana (sarpras) di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas II B Nabire dinilai perlu segera direvitalisasi secara menyeluruh. Hal tersebut mengemuka dalam kunjungan kerja Anggota Komisi XIII DPR RI dari Fraksi Partai Gerindra, Yan Permenas Mandenas, pada Senin (4/5/2026).
Dalam kunjungannya, Mandenas menyoroti kondisi fisik bangunan serta kamar hunian warga binaan yang dinilai sudah tidak layak. Ia menyebutkan sejumlah fasilitas mengalami kerusakan dan membutuhkan perhatian serius dari pemerintah pusat.
“Saya perhatikan banyak bagian bangunan dan kamar-kamar tahanan sudah tidak layak huni. Kami akan mendorong adanya perbaikan dan revitalisasi secara menyeluruh,” ujar Mandenas.
Menurutnya, status Nabire sebagai ibu kota Provinsi Papua Tengah yang merupakan Daerah Otonomi Baru (DOB) harus diimbangi dengan peningkatan infrastruktur di berbagai sektor, termasuk lembaga pemasyarakatan.
“Nabire sebagai ibu kota provinsi tentu akan mengalami peningkatan aktivitas dan perputaran ekonomi. Hal ini juga akan berdampak pada kapasitas dan kondisi lapas, sehingga pembenahan menjadi sangat penting,” jelasnya.
Sebelum mengakhiri kunjungan, Mandenas juga memberikan pesan kepada Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) agar menjalani masa hukuman dengan sikap ikhlas dan menjadikannya sebagai proses pembelajaran.
“Setiap tindakan memiliki konsekuensi. Jalani hukuman ini dengan ikhlas, ini bukan akhir dari kehidupan. Jika nanti mendapat kesempatan asimilasi, yakinlah keluarga dan lingkungan akan menerima kembali dengan baik,” pesannya.
Ia juga menilai bahwa perlakuan terhadap WBP di Papua relatif lebih humanis. Selama kunjungannya di Lapas Timika dan Nabire, ia melihat adanya kelonggaran bagi warga binaan dibandingkan dengan lapas di daerah lain di Indonesia yang cenderung lebih ketat.
Selain isu lapas, Mandenas turut menyoroti situasi keamanan di Papua. Ia menekankan pentingnya pendekatan teritorial dan humanis dalam setiap operasi keamanan, dengan tetap mengedepankan keselamatan masyarakat sipil.
“Negara sebesar Indonesia harus memiliki kemampuan evakuasi yang terstandar agar tidak menimbulkan korban yang tidak perlu,” tegasnya.
Lebih lanjut, ia mendorong Menteri Hak Asasi Manusia untuk turun langsung ke Papua dan menggelar koordinasi bersama TNI dan Polri dalam menangani berbagai persoalan yang ada. “Kami akan mendorong Menteri HAM untuk hadir langsung di Papua. Diperlukan sinergi antara pemerintah pusat dan daerah agar penanganan masalah bisa lebih efektif,” tandasnya.
Mandenas juga menegaskan bahwa DPR RI akan terus melakukan pengawasan terhadap kinerja pemerintah dalam penanganan konflik di Papua, serta mendorong evaluasi menyeluruh guna menciptakan stabilitas dan kesejahteraan masyarakat. (red-paputeng)
