Papua Tengah – PAPUTENG.COM – Ketersediaan beras untuk lima kabupaten di wilayah Papua Tengah dipastikan aman hingga tiga bulan ke depan. Badan Urusan Logistik (Bulog) Cabang Nabire mencatat stok beras di gudang mencapai 1.800 ton.
Kepala Bulog Cabang Nabire, Abdul Aziz, mengatakan stok tersebut cukup untuk memenuhi kebutuhan masyarakat di Kabupaten Nabire, Paniai, Deiyai, Dogiyai, dan Intan Jaya.
“Stok di gudang kami saat ini 1.800 ton dan mampu mencukupi kebutuhan beras di lima kabupaten tersebut untuk tiga bulan ke depan,” ujar Aziz saat ditemui awak media, Senin (4/5/2026), di sela kunjungan kerja anggota DPR RI di Papua Tengah.
Meski demikian, distribusi beras ke wilayah pedalaman masih menghadapi sejumlah kendala, terutama faktor cuaca dan kondisi geografis. Aziz mengungkapkan pengiriman ke Kabupaten Paniai relatif berjalan lancar, meski kerap terhambat hujan deras dan medan berlumpur yang memperlambat waktu tempuh.
“Beberapa hari lalu saya turun langsung memantau distribusi ke Paniai. Secara umum aman, hanya faktor alam seperti hujan deras yang sedikit menghambat,” jelasnya.
Sementara itu, distribusi ke Kabupaten Intan Jaya dinilai lebih menantang. Selain kondisi wilayah yang sulit dijangkau, biaya transportasi udara yang terus meningkat menjadi kendala utama.
Jalur udara menjadi satu-satunya akses untuk mendistribusikan beras ke daerah tersebut. Bulog mencatat alokasi beras untuk Intan Jaya mencapai 500 ton. Namun hingga kini, baru sekitar 5 ton yang berhasil disalurkan.
Di sisi lain, anggota DPR RI, Yan Permenas Mandenas, mendorong agar pemerintah menambah kuota bantuan beras bagi daerah pinggiran dan wilayah rawan konflik. Ia menilai kebutuhan pangan di daerah tersebut lebih tinggi dibandingkan wilayah perkotaan.
“Daerah pinggiran dan wilayah konflik membutuhkan perhatian lebih, terutama dalam pemenuhan kebutuhan pangan,” ujarnya. Mandenas juga menyoroti kompleksitas distribusi logistik di Papua Tengah yang tidak bisa disamakan dengan daerah lain di Indonesia.
Menurutnya, berbagai tantangan seperti cuaca ekstrem, medan berat, keterbatasan transportasi, hingga potensi gangguan keamanan menjadi faktor yang harus dipertimbangkan secara khusus. Untuk itu, ia meminta pemerintah pusat mengevaluasi petunjuk teknis (juknis) distribusi beras yang selama ini berlaku secara nasional.
“Juknis yang ada saat ini perlu ditinjau ulang. Papua memiliki karakteristik berbeda, sehingga perlu kebijakan distribusi yang lebih adaptif dan kontekstual,” tegasnya.(Red-paputeng)
