Nabire – PAPUTENG.COM – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang diusung Presiden dan Wakil Presiden Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka disebut menyerap anggaran besar hingga triliunan rupiah secara nasional.
Di awal Tahun 2026 untuk melayani 60-83 juta penerima manfaat diproyeksikan anggaran sekitar Rp 900 miliar – Rp 1,2 triliun per hari dengan insentif dapur mencapai Rp 6 juta rupiah per hari.
Di tingkat daerah, satu dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Kabupaten Nabire, Papua Tengah, bahkan dapat menghabiskan anggaran hingga ratusan juta rupiah dalam sepekan.
Hal tersebut terungkap dalam kunjungan kerja Anggota Komisi XIII DPR RI dari fraksi Partai Gerindra, Yan P Mandenas, di Nabire pada Senin (4/5/2026). Menurut Nalen Situmorang, Kepala Regional BGN Wilayah Papua Tengah kebutuhan operasional dapur sangat bergantung pada jumlah penerima manfaat.
“Anggaran MBG bersifat at cost. Di salah satu dapur bisa menghabiskan sekitar Rp45 juta per hari untuk membeli bahan baku atau bisa mencapai hingga Rp500 juta per minggu,” ujarnya.
Ia menjelaskan, besaran anggaran tersebut bersifat fluktuatif. Dalam kondisi normal, dana Rp500 juta dapat mencukupi kebutuhan hingga dua minggu. Namun, saat terjadi inflasi atau kenaikan harga bahan pokok, anggaran tersebut dapat habis hanya dalam waktu satu pekan.
Menanggapi hal itu, Yan Mandenas mengingatkan pentingnya pengelolaan anggaran secara transparan dan akuntabel. Ia menyoroti masih digunakannya sistem pencatatan manual di wilayah Papua Tengah yang berpotensi membuka celah penyimpangan.
“Laporan keuangan di Papua Tengah masih banyak yang manual. Jangan sampai terjadi praktik mark up atau penggunaan nota kosong,” tegasnya.
Untuk meminimalisir potensi penyalahgunaan anggaran, DPR RI mendorong pemerintah agar mengadopsi sistem transaksi digital dalam pengelolaan MBG. Salah satu langkah yang diusulkan adalah kerja sama dengan perbankan guna memastikan transparansi penggunaan dana.
“Kami mendorong agar belanja bahan baku menggunakan sistem digital seperti QRIS dan melibatkan perbankan, baik bank nasional maupun bank daerah. Dengan begitu, penggunaan anggaran bisa terpantau secara real time dan menghindari praktik yang tidak sesuai,” pungkas Mandenas.(Red-paputeng)
