Day: June 11, 2026

NABIRE – PAPUTENG.COM – Tokoh Kabupaten Intan Jaya sekaligus perwakilan Suku Wolani Provinsi Papua Tengah, Harun Agimbau, mempertanyakan tingginya angka pengangguran serta sistem rekrutmen Aparatur Sipil Negara (ASN), TNI, dan Polri yang dinilai masih menyisakan berbagai persoalan bagi putra-putri asli Papua.

Pernyataan tersebut disampaikan Agimbau saat mengikuti Focus Group Discussion (FGD) Operasi Damai Cinta Noken 2026 yang digelar Polda Papua Tengah di Nabire, Kamis (11/6/2026). Menurutnya, jumlah lulusan perguruan tinggi setiap tahun terus meningkat, termasuk di Papua Tengah.

Namun kondisi tersebut belum diimbangi dengan tersedianya lapangan kerja yang memadai. “Setiap tahun angka wisudawan sarjana terus meningkat di sejumlah provinsi, termasuk Papua Tengah. Namun sayang tidak diimbangi dengan penyerapan tenaga kerja yang disediakan pemerintah,” ujar Agimbau.

Sebagai perwakilan Suku Wolani, ia mengaku prihatin terhadap terbatasnya peluang kerja bagi generasi muda Papua Tengah. Ia juga menyoroti banyaknya putra daerah yang gagal dalam proses seleksi anggota TNI maupun Polri.

“Tidak sedikit putra kami dari Papua Tengah yang tidak lulus saat mengikuti tes polisi maupun TNI. Kami bukan orang dalam, jadi kami merasa prihatin,” tegasnya. Menanggapi hal tersebut, Kapolda Papua Tengah, Jeremias Rontini, menjelaskan bahwa penerimaan anggota Polri dilaksanakan setiap tahun.

Namun jumlah kuota yang tersedia masih sangat terbatas, yakni sekitar 60 orang untuk wilayah Papua Tengah pada tahun 2026. Menurut Kapolda, kebutuhan personel Polri di Papua Tengah masih jauh dari ideal. Saat ini, Polda Papua Tengah masih kekurangan sekitar 1.200 anggota polisi.

“Memang terkait rekrutmen anggota polisi ini menjadi persoalan besar. Papua Tengah mungkin perlu rekrutmen anggota polisi khusus Orang Asli Papua (OAP). Namun persoalannya apakah daerah bersedia membiayai melalui dana Otonomi Khusus, karena dana kami terbatas. Sementara pemerintah daerah tahun ini belum mengalokasikan anggaran untuk itu,” jelas Jeremias.

Ia menambahkan, keterbatasan anggaran menjadi salah satu faktor utama yang menyebabkan jumlah penerimaan anggota Polri belum dapat memenuhi kebutuhan personel di daerah. Dalam kesempatan yang sama, Kapolda juga mengingatkan bahwa peluang menjadi aparatur negara tidak hanya melalui jalur TNI maupun Polri. Generasi muda Papua Tengah didorong untuk memanfaatkan berbagai jalur pendidikan kedinasan yang dapat membuka peluang menjadi ASN.

Pandangan tersebut mendapat dukungan dari Ketua DPRK Nabire, Nency C. Worabay. Ia menyarankan agar lulusan SMA dan SMK di Papua Tengah diberikan akses lebih luas untuk melanjutkan pendidikan ke sekolah-sekolah kedinasan maupun Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN). Menurutnya, lulusan sekolah kedinasan memiliki peluang besar untuk langsung berkarier sebagai ASN setelah menyelesaikan pendidikan.

Nency juga menilai pemerintah perlu mengambil langkah konkret dalam menekan angka pengangguran melalui penyusunan regulasi yang mendukung peningkatan akses pendidikan kedinasan bagi putra-putri Papua. “Pemerintah dapat membangun kerja sama dan regulasi dengan berbagai sekolah kedinasan sehingga lebih banyak anak Papua yang memiliki kesempatan memperoleh pendidikan dan pekerjaan yang jelas,” ujarnya.

Ia menegaskan, upaya tersebut membutuhkan pembahasan bersama antara pemerintah daerah dan unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Papua Tengah agar dapat melahirkan kebijakan yang efektif dalam mengurangi angka pengangguran dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia di daerah.(red-paputeng)

NABIRE, PAPUTENG.COM – Kepolisian Daerah (Polda) Papua Tengah menggelar Focus Group Discussion (FGD) dalam rangka pelaksanaan Operasi Damai Cartenz Noken 2026 di Rumah Makan Sari Kuring, Nabire, Kamis (11/6/2026).

Kegiatan yang dipimpin langsung Kapolda Papua Tengah, Brigadir Jenderal Polisi Jeremias Rontini, mengusung tema “Penguatan Sinergi Polri dan Tokoh Adat Papua Tengah dalam Menjaga Kamtibmas yang Aman dan Damai.”

FGD tersebut menjadi wadah dialog antara aparat keamanan dan para tokoh masyarakat untuk membahas berbagai isu sosial, politik, dan kemasyarakatan yang berkembang di wilayah Papua Tengah, sekaligus memperkuat kolaborasi dalam menciptakan situasi keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) yang kondusif.

Dalam sambutannya, Kapolda Papua Tengah Jeremias Rontini menyampaikan komitmennya untuk memberikan kontribusi terbaik bagi masyarakat Papua Tengah selama menjalankan tugas di wilayah tersebut. “Saya ingin memberikan sesuatu yang berarti bagi daerah ini. Saya ingin berbuat sesuatu yang bisa dikenang sebagai sejarah yang baik dan membawa manfaat bagi masyarakat,” ujarnya.

Pada sesi diskusi, Ketua Lembaga Musyawarah Adat (LMA) Papua Tengah, Yan Kogoya, menyampaikan sejumlah persoalan keamanan yang masih menjadi perhatian masyarakat, khususnya meningkatnya angka kriminalitas di Kabupaten Deiyai. Menurut Yan, aksi begal, pembakaran, hingga kasus pembunuhan belakangan ini masih kerap terjadi dan menimbulkan keresahan di tengah masyarakat.

“Di Deiyai sekarang angka kriminalitas meningkat. Kasus begal, pembakaran hingga pembunuhan masih sering terjadi,” katanya. Meski demikian, Yan juga mengapresiasi langkah Polda Papua Tengah yang dinilai berhasil menjaga stabilitas keamanan di sejumlah wilayah, termasuk dalam penanganan konflik tapal batas di Kapiraya. Ia menilai kondisi hubungan antara masyarakat Suku Mee dan Kamoro di wilayah tersebut mulai membaik setelah TNI dan Polri mengambil langkah dengan menghentikan aktivitas alat berat yang beroperasi di kawasan sengketa.

Dalam kesempatan itu, Yan meminta aparat kepolisian untuk meningkatkan razia minuman keras dan senjata tajam guna menekan angka kriminalitas di wilayah Deiyai dan sekitarnya.

Menanggapi hal tersebut, Kapolda Papua Tengah menyatakan pihaknya telah melakukan patroli keamanan secara intensif di sejumlah daerah yang sebelumnya mengalami gangguan kamtibmas, termasuk Kabupaten Dogiyai.

“Belakangan ini kami melakukan patroli keamanan secara intensif di Dogiyai yang sempat memanas. Puji Tuhan hingga saat ini kondisi keamanan di Dogiyai masih kondusif. Masukan terkait Deiyai dan Paniai akan menjadi catatan kami, dan dalam waktu dekat kami akan bergerak ke sana,” kata Jeremias.

FGD Operasi Damai Cartenz Noken 2026 turut dihadiri perwakilan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Papua Tengah, tokoh adat, tokoh masyarakat, tokoh agama, para tetua paguyuban dan kerukunan, unsur TNI-Polri, serta tamu undangan lainnya. Melalui forum tersebut, diharapkan terbangun sinergi yang lebih kuat antara aparat keamanan dan seluruh elemen masyarakat dalam menjaga stabilitas keamanan serta mewujudkan Papua Tengah yang aman, damai, dan harmonis. (red-paputeng)