NABIRE – PAPUTENG.COM – Tokoh Kabupaten Intan Jaya sekaligus perwakilan Suku Wolani Provinsi Papua Tengah, Harun Agimbau, mempertanyakan tingginya angka pengangguran serta sistem rekrutmen Aparatur Sipil Negara (ASN), TNI, dan Polri yang dinilai masih menyisakan berbagai persoalan bagi putra-putri asli Papua.
Pernyataan tersebut disampaikan Agimbau saat mengikuti Focus Group Discussion (FGD) Operasi Damai Cinta Noken 2026 yang digelar Polda Papua Tengah di Nabire, Kamis (11/6/2026). Menurutnya, jumlah lulusan perguruan tinggi setiap tahun terus meningkat, termasuk di Papua Tengah.
Namun kondisi tersebut belum diimbangi dengan tersedianya lapangan kerja yang memadai. “Setiap tahun angka wisudawan sarjana terus meningkat di sejumlah provinsi, termasuk Papua Tengah. Namun sayang tidak diimbangi dengan penyerapan tenaga kerja yang disediakan pemerintah,” ujar Agimbau.
Sebagai perwakilan Suku Wolani, ia mengaku prihatin terhadap terbatasnya peluang kerja bagi generasi muda Papua Tengah. Ia juga menyoroti banyaknya putra daerah yang gagal dalam proses seleksi anggota TNI maupun Polri.
“Tidak sedikit putra kami dari Papua Tengah yang tidak lulus saat mengikuti tes polisi maupun TNI. Kami bukan orang dalam, jadi kami merasa prihatin,” tegasnya. Menanggapi hal tersebut, Kapolda Papua Tengah, Jeremias Rontini, menjelaskan bahwa penerimaan anggota Polri dilaksanakan setiap tahun.
Namun jumlah kuota yang tersedia masih sangat terbatas, yakni sekitar 60 orang untuk wilayah Papua Tengah pada tahun 2026. Menurut Kapolda, kebutuhan personel Polri di Papua Tengah masih jauh dari ideal. Saat ini, Polda Papua Tengah masih kekurangan sekitar 1.200 anggota polisi.
“Memang terkait rekrutmen anggota polisi ini menjadi persoalan besar. Papua Tengah mungkin perlu rekrutmen anggota polisi khusus Orang Asli Papua (OAP). Namun persoalannya apakah daerah bersedia membiayai melalui dana Otonomi Khusus, karena dana kami terbatas. Sementara pemerintah daerah tahun ini belum mengalokasikan anggaran untuk itu,” jelas Jeremias.
Ia menambahkan, keterbatasan anggaran menjadi salah satu faktor utama yang menyebabkan jumlah penerimaan anggota Polri belum dapat memenuhi kebutuhan personel di daerah. Dalam kesempatan yang sama, Kapolda juga mengingatkan bahwa peluang menjadi aparatur negara tidak hanya melalui jalur TNI maupun Polri. Generasi muda Papua Tengah didorong untuk memanfaatkan berbagai jalur pendidikan kedinasan yang dapat membuka peluang menjadi ASN.
Pandangan tersebut mendapat dukungan dari Ketua DPRK Nabire, Nency C. Worabay. Ia menyarankan agar lulusan SMA dan SMK di Papua Tengah diberikan akses lebih luas untuk melanjutkan pendidikan ke sekolah-sekolah kedinasan maupun Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN). Menurutnya, lulusan sekolah kedinasan memiliki peluang besar untuk langsung berkarier sebagai ASN setelah menyelesaikan pendidikan.
Nency juga menilai pemerintah perlu mengambil langkah konkret dalam menekan angka pengangguran melalui penyusunan regulasi yang mendukung peningkatan akses pendidikan kedinasan bagi putra-putri Papua. “Pemerintah dapat membangun kerja sama dan regulasi dengan berbagai sekolah kedinasan sehingga lebih banyak anak Papua yang memiliki kesempatan memperoleh pendidikan dan pekerjaan yang jelas,” ujarnya.
Ia menegaskan, upaya tersebut membutuhkan pembahasan bersama antara pemerintah daerah dan unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Papua Tengah agar dapat melahirkan kebijakan yang efektif dalam mengurangi angka pengangguran dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia di daerah.(red-paputeng)
