Day: August 13, 2026

NABIRE — Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua Tengah meminta seluruh pemerintah kabupaten di wilayah tersebut memperkuat sosialisasi terkait perubahan dan efisiensi Anggaran Dana Desa (ADD) Tahun Anggaran 2026.

Langkah tersebut dinilai penting untuk mencegah munculnya disinformasi dan kesalahpahaman di tengah masyarakat menyusul adanya perbedaan jumlah dana desa yang diterima setiap kampung dibandingkan tahun sebelumnya.

Penjabat (Pj.) Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Papua Tengah, Silwanus Sumule, mengatakan masyarakat perlu mendapatkan penjelasan secara terbuka mengenai perubahan alokasi dana desa tersebut.

“Ada perbedaan atau pengurangan jumlah dana desa yang diterima masing-masing desa untuk tahun ini dibandingkan 2025. Ini yang perlu dipahami masyarakat,” kata Silwanus.

Menurutnya, efisiensi anggaran tersebut merupakan bagian dari kebijakan pemerintah pusat untuk mendukung sejumlah program prioritas Presiden Prabowo Subianto, di antaranya Koperasi Desa Merah Putih dan Kampung Nelayan Merah Putih.

Karena itu, Silwanus meminta para sekda kabupaten bersama organisasi perangkat daerah (OPD) terkait tidak hanya menyampaikan informasi melalui pemerintahan di tingkat kota atau kabupaten, tetapi juga turun langsung ke masyarakat.

“Sekda dan OPD terkait di tiap kabupaten harus turun ke masyarakat memberikan pemahaman dengan bahasa yang sederhana dan mengena, khususnya bagi masyarakat yang berada di pedalaman dan jauh dari pusat kota,” tegasnya.

 

Belajar dari Kasus Puncak

Silwanus menilai kejadian pembakaran sejumlah fasilitas pemerintahan di Kabupaten Puncak harus menjadi perhatian serius pemerintah daerah. Peristiwa tersebut diduga berkaitan dengan persoalan pembagian dana desa yang berbeda dibandingkan tahun sebelumnya.

Kondisi itu, menurutnya, menjadi sinyal penting agar pemerintah daerah melakukan sosialisasi terlebih dahulu sebelum dana desa disalurkan kepada masyarakat.

“Jangan sampai masyarakat menerima informasi yang keliru mengenai perubahan dana desa. Pemerintah harus hadir menjelaskan kebijakan tersebut secara langsung,” ujarnya.

Sebelumnya, sejumlah fasilitas pemerintahan di Kabupaten Puncak, Papua Tengah, dilaporkan dibakar massa. Fasilitas yang terdampak di antaranya Kantor Bupati Puncak, Kantor Keuangan, Kantor Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung, serta Kantor Dinas Sosial.

Selain membakar sejumlah bangunan pemerintahan, massa juga dilaporkan membakar satu unit mobil yang terparkir di depan Kantor Bupati.

Tim identifikasi (Inafis) yang melakukan penyisiran di lokasi memperkirakan kerugian akibat aksi tersebut mencapai miliaran rupiah.

Pemprov Papua Tengah berharap kejadian serupa tidak kembali terjadi. Sosialisasi yang dilakukan secara masif, transparan, dan menggunakan bahasa yang mudah dipahami masyarakat dinilai menjadi salah satu langkah penting untuk mencegah kesalahpahaman terkait kebijakan dana desa tahun 2026.(red-paputeng)

NABIRE — Sebanyak 14 Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) di Provinsi Papua Tengah ditargetkan selesai dibangun dan mulai beroperasi pada 2026. Pembangunan tersebut tersebar di Kabupaten Nabire dan Mimika.

Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Papua Tengah, Carlos Matuan, menyampaikan hal itu saat menghadiri groundbreaking KNMP Siriwini, Rabu (12/8/2026).

Dari total 14 KNMP yang disetujui, enam di antaranya berada di Kabupaten Nabire, yakni Kelurahan Siriwini, Sanoba, Kimi, Teluk Kimi, Kalibobo, serta Sima dan Yaur. Sementara delapan KNMP lainnya dialokasikan di Kabupaten Mimika, di antaranya Timika Timur Jauh dan Timika Barat Daya.

Matuan menjelaskan, jumlah tersebut merupakan hasil proses verifikasi atas usulan pemerintah daerah. Untuk Nabire, pemerintah daerah sebelumnya mengusulkan 12 lokasi, namun enam lokasi dinyatakan memenuhi persyaratan. Sedangkan di Mimika, dari 19 lokasi yang diusulkan, delapan lokasi disetujui.

“Awalnya kita usulkan 12 KNMP dibangun di Nabire, setelah diverifikasi terealisasi enam, sedangkan untuk Timika dari 19 yang kita ajukan, delapan yang disetujui,” ujar Matuan.

Secara keseluruhan, pemerintah mengalokasikan pembangunan 200 KNMP di wilayah Papua. Kawasan nelayan terpadu tersebut ditargetkan dapat diselesaikan dan dioperasikan pada 2026.

Menurut Matuan, peluang pengajuan pembangunan KNMP masih terbuka pada 2027. Namun, realisasi program tersebut sangat bergantung pada kesiapan lahan di masing-masing daerah.

Anggaran dari Pemerintah Pusat

Matuan menegaskan, seluruh anggaran pembangunan KNMP bersumber dari Kementerian Kelautan dan Perikanan. Pemerintah daerah berperan dalam menyiapkan lahan untuk pembangunan.

“Semua anggaran pembangunan berasal dari Kementerian Kelautan dan Perikanan, kami di daerah tinggal menyiapkan lahan,” katanya.

Ia memperkirakan tidak seluruh alokasi 200 KNMP di Papua dapat terserap apabila persoalan penyediaan dan pembebasan lahan tidak segera diselesaikan.

Kondisi tersebut menjadi tantangan tersendiri di Papua karena sebagian lahan masih berstatus tanah adat, tanah marga, maupun tanah milik keluarga.

Matuan mengatakan, lahan yang akan digunakan untuk pembangunan harus memiliki status kepemilikan yang sah dan dapat digunakan pemerintah. Jika lahan masih berstatus milik adat atau masyarakat, pemilik dapat menghibahkannya kepada pemerintah untuk kemudian dimanfaatkan sebagai lokasi pembangunan KNMP.

“Lahannya sendiri itu merupakan aset daerah atau negara yang sah. Jadi, jika masih merupakan lahan milik adat atau masyarakat, bisa dihibahkan dulu ke pemerintah kemudian dibangun,” jelasnya.

Adapun kebutuhan lahan untuk satu kawasan KNMP diperkirakan berkisar antara 0,5 hingga 1 hektare.

Program KNMP diharapkan tidak hanya menyediakan permukiman, tetapi juga membangun kawasan nelayan yang terintegrasi dengan sarana pendukung aktivitas perikanan sehingga dapat meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan masyarakat pesisir.(red-paputeng)

NABIRE, PAPUTENGM.COM — Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Nabire, Papua Tengah, menyiapkan sebanyak 50 unit perahu fiber untuk membantu nelayan di sejumlah wilayah pesisir dan kepulauan.

Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Nabire, Anton Pekei, S.Sos., mengatakan bantuan tersebut bersumber dari Dana Otonomi Khusus (Otsus) Tahun Anggaran 2026. Hal itu disampaikannya kepada wartawan, Kamis (13/8/2026).

Dari 50 unit perahu yang disiapkan, enam unit secara khusus akan diberikan kepada enam suku pesisir terpilih. Pemberian tersebut merupakan bentuk perhatian pemerintah daerah terhadap masyarakat adat pesisir dan kepulauan Nabire.

Pekei mengatakan, gagasan bantuan tersebut muncul setelah dirinya menghadiri Musyawarah Besar (Mubes) Masyarakat Adat Pesisir dan Kepulauan Nabire yang berlangsung pada 30 Juli hingga 1 Agustus 2026.

“Pada Mubes masyarakat adat pesisir dan kepulauan, kemarin saya hadir pada acara pemilihan dan saya merasa terketuk hati. Saya berpikir, kira-kira apa yang dapat saya berikan kepada mereka,” ujar Pekei.

Menurut dia, bantuan perahu motor dinilai tepat sasaran karena sebagian besar masyarakat pesisir menggantungkan kehidupan pada sektor perikanan tangkap. Dengan dukungan sarana melaut yang memadai, nelayan diharapkan dapat meningkatkan hasil tangkapan dan secara bertahap memperkuat perekonomian keluarga.

Pekei menjelaskan, perahu yang disiapkan akan menggunakan mesin dengan kapasitas tidak lebih dari 30 PK. Namun, untuk aktivitas nelayan pada zona tangkap 1 hingga 20 mil laut, mesin berkapasitas 10-15 PK dinilai sudah memadai.

“Jarak 1 sampai 20 mil merupakan medan mereka, para nelayan, untuk memancing ikan. Zona ini merupakan ladang mereka, sawah mereka. Saya kira dengan perahu kapasitas mesin 10-15 PK sudah cukup,” jelasnya.

Saat ini, Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Nabire telah melakukan verifikasi data calon penerima bantuan. Pemerintah daerah menargetkan penyaluran 50 unit perahu fiber tersebut dapat dilakukan pada Oktober atau November 2026.

Selain menyiapkan bantuan melalui anggaran Otsus Kabupaten Nabire, Pekei juga mendorong Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Papua Tengah agar memberikan dukungan serupa bagi nelayan di enam suku pesisir. Bantuan yang diharapkan antara lain perahu fiber dan mesin tempel (Johnson).

Program bantuan perahu tersebut juga disebut menjadi bagian dari upaya pemerintah daerah merealisasikan visi pembangunan “Nabire Hebat” yang dicanangkan Bupati Nabire, Mesak Magai.

Bantuan perahu fiber direncanakan menyasar sejumlah distrik, di antaranya Wapoga, Moor, Kimi, Teluk Kimi, Nabire, Nabire Barat, Sima, dan Yaur.

Pemerintah berharap dukungan sarana produksi tersebut tidak hanya membantu mobilitas nelayan, tetapi juga meningkatkan produktivitas perikanan tangkap serta mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat pesisir dan kepulauan di Kabupaten Nabire.(red-paputeng)