NABIRE — Pemerintah Kabupaten Nabire melalui Dinas Pertanian mempercepat realisasi pengembangan padi melalui program PM AAS (Pertanian Modern Advanced Agriculture System) dengan sasaran lahan mencapai 567 hektare pada 2026.
Langkah percepatan tersebut menjadi fokus pembahasan dalam rapat koordinasi lintas sektor yang berlangsung di Kantor Dinas Pertanian Kabupaten Nabire, Kamis (10/9/2026). Forum ini menjadi bagian dari upaya memastikan seluruh kesiapan teknis dan dukungan sarana produksi sebelum program mulai dijalankan di lapangan.
Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Nabire, Yasor Victor Sawo, mengatakan pelaksanaan program sebenarnya ditargetkan dimulai sejak Juli 2026. Namun, kondisi cuaca dan pekerjaan rehabilitasi jaringan irigasi Kalibumi di Kampung Bumi Raya membuat pelaksanaan mengalami penundaan.
“Program ini seharusnya sudah mulai sejak Juli, tetapi terkendala kemarau panjang dan rehabilitasi jaringan irigasi Kalibumi,” kata Victor saat ditemui di ruang kerjanya.
Meski sempat tertunda, kata dia, persiapan kini terus dimatangkan. Kebutuhan benih dan pupuk telah disiapkan, sedangkan jaringan irigasi Kalibumi dijadwalkan mulai menjalani uji coba pada Senin mendatang.
Dari sisi teknis budidaya, program PM AAS akan menerapkan metode tabela atau tanam benih langsung dengan pola jajar legowo. Pola tersebut dirancang dengan jarak sekitar 25 sentimeter antarbaris dan ruang legowo sekitar 40 sentimeter.
Victor menekankan pengaturan kondisi lahan menjadi salah satu faktor penting dalam tahap awal penanaman, terutama untuk mencegah benih terbawa aliran air.
“Tanah harus tetap lembap, tidak berair, supaya benih tidak hanyut,” jelasnya.
Untuk kebutuhan benih, setiap hektare lahan diperkirakan membutuhkan sekitar 70 hingga 80 kilogram.
Program pengembangan padi modern tersebut mencakup lahan seluas 567 hektare yang tersebar di dua wilayah. Di Distrik Nabire Barat, pengembangan dipusatkan di Kampung Bumi Raya. Sementara di Distrik Makimi, sasaran program meliputi Kampung Biha, Lagari Jaya dan Maidei.
Pelaksanaan program juga melibatkan sejumlah pemangku kepentingan. Rapat koordinasi dihadiri unsur balai dan badan terkait Kementerian Pertanian di Papua Tengah, Dinas Pertanian Provinsi Papua Tengah, Balai Wilayah Sungai Papua, Pupuk Indonesia bersama distributor, pengawas benih, serta jajaran BPP Makimi dan Nabire Barat.
Menurut Yasor, keterlibatan lintas sektor menjadi penting karena keberhasilan program tidak hanya ditentukan oleh kesiapan petani dan lahan, tetapi juga dukungan irigasi, ketersediaan sarana produksi, benih, pupuk hingga pengawasan teknis di lapangan.
“Koordinasi ini penting agar setiap persoalan, baik teknis maupun nonteknis, yang muncul di lapangan bisa segera ditangani,” ujarnya.
Program PM AAS merupakan bagian dari penerapan teknologi pertanian modern yang dikembangkan Kementerian Pertanian. Di Kabupaten Nabire, program tersebut diharapkan tidak hanya memperluas areal tanam, tetapi juga mendorong peningkatan produktivitas dan produksi padi melalui penerapan metode budidaya yang lebih terukur dan efisien.
Dengan kesiapan sarana produksi dan rencana pengujian jaringan irigasi Kalibumi, Dinas Pertanian Nabire kini menargetkan program tersebut dapat segera masuk ke tahap penanaman setelah seluruh aspek teknis dinyatakan siap.(red-paputeng.com)
