Suku Wate, Enam Suku Pesisir, dan Keluarga Yason Nawipa Sepakati Status Aset Taman Gizi

 

 

NABIRE – Polemik terkait status lahan Taman Gizi, Terminal Transit Pasar Oyehe, dan Pasar Sayang Mamah Papua di Kabupaten Nabire berujung pada kesepakatan bersama.

Suku Besar Wate, enam Suku Besar Pesisir/Kepulauan Nabire, dan Keluarga Yason Nawipa menyepakati bahwa ketiga lokasi tersebut merupakan aset Pemerintah Kabupaten Nabire.

Kesepakatan itu ditandai dengan penandatanganan surat pernyataan bersama dalam mediasi yang diinisiasi oleh Kepolisian Resor (Polres) Nabire di Aula Wicaksana Legawa Mapolres Nabire, Kamis (17/9/2026).

Mediasi tersebut melibatkan Pemerintah Kabupaten Nabire yang diwakili langsung Bupati Nabire Mesak Magai, didampingi Wakil Bupati Burhanudin Pawennari, Sekretaris Daerah (Sekda) Yulianus Pasang, Ketua DPRK Nabire Nancy Karolina Worabay, serta Wakapolres Nabire Kompol H.A. Korwa.

Dalam surat pernyataan yang dibuat dan ditandatangani pada Kamis, 17 September 2026 sekitar pukul 15.00 WIT, Otis Money selaku Kepala Suku Besar Wate sekaligus mewakili enam Kepala Suku Besar Pesisir bertindak sebagai pihak pertama. Sementara Deki Nawipa bertindak sebagai pihak kedua.

Kedua pihak menyepakati dua poin utama.

Pertama, lokasi Taman Gizi, Terminal Oyehe, dan Pasar Sayang Mamah Papua yang berada di Kelurahan Oyehe, Kabupaten Nabire, Provinsi Papua Tengah, dinyatakan sebagai aset Pemerintah Daerah Kabupaten Nabire.

Kesepakatan tersebut juga menyebut status aset itu tidak terpisahkan dari keputusan bersama Kepala Kampung dan seluruh rakyat Suku Wate Nomor 001/KPTS/5/1966 tertanggal 6 Mei 1966.

Kedua, program Pemerintah Kabupaten Nabire terkait relokasi pedagang dari kawasan Pantai Nabire ke Taman Gizi tetap berjalan dan tidak dapat diganggu oleh pihak mana pun.

Bupati Nabire Mesak Magai usai penandatanganan kesepakatan menyampaikan rasa syukur karena proses mediasi dapat berjalan dengan baik dan menghasilkan kesepakatan yang dinilai penting bagi penyelesaian persoalan tersebut.

“Puji Tuhan, mediasi berjalan dengan baik. Ada dua poin penting yang dihasilkan dari mediasi tadi. Pertama, Suku Besar Wate, enam Suku Pesisir, dan keluarga Yason Nawipa sepakat menyatakan Taman Gizi, Pasar Sayang Mamah Papua, dan Terminal Oyehe sah merupakan aset pemerintah,” kata Mesak.

“Yang kedua, relokasi pedagang Pantai Nabire ke Taman Gizi tetap berjalan dengan baik dan tidak ada gangguan dari pihak mana pun,” lanjutnya.

Mesak menambahkan, Pemerintah Kabupaten Nabire masih akan menggelar mediasi lanjutan antara pihak Suku Wate dan Keluarga Besar Yason Nawipa.

Menurutnya, mediasi lanjutan tersebut diperlukan untuk menyamakan persepsi kedua pihak terkait lokasi tanah yang menjadi bagian dari persoalan.

“Kami akan kembali mengadakan mediasi antara pihak Suku Wate dan Keluarga Besar Yason Nawipa untuk menyamakan persepsi terkait lokasi tanah tersebut,” pungkasnya.(red-paputeng.com)

Puncak Harhubnas ke-55 di Nabire Diperingati Penuh Makna dalam Duka

NABIRE – Peringatan Hari Perhubungan Nasional (Harhubnas) tahun 2026 tingkat Kabupaten Nabire berlangsung sederhana namun penuh khidmat. Upacara bendera yang digelar dalam rangka memperingati Harhubnas ke – 55 tersebut juga menjadi momentum untuk merefleksikan pentingnya keselamatan transportasi di tengah berbagai musibah yang terjadi pada sektor transportasi nasional.

Bupati Nabire, Mesak Magai, bertindak sebagai inspektur upacara. Dalam kesempatan itu, bupati membacakan sambutan Kementerian Perhubungan yang menyoroti berbagai peristiwa kecelakaan dan gangguan transportasi yang terjadi dalam beberapa waktu terakhir.

“Peristiwa-peristiwa itu mengingatkan kita pada hal-hal mendasar dalam transportasi. Keselamatan dunia transportasi tidak boleh menjadi rutinitas administratif terhadap sistem yang diawasi dan dibangun,” ujar Mesak saat membacakan sambutan Kemenhub itu.

Menurutnya, keselamatan menjadi tanggung jawab moral yang harus menjadi bagian dari kesadaran seluruh insan perhubungan. Kesadaran terhadap keselamatan tidak cukup hanya diwujudkan melalui aturan dan prosedur administratif, tetapi harus benar-benar hidup dalam pelaksanaan tugas di lapangan.

Hal tersebut dinilai semakin penting karena jajaran perhubungan berhadapan dengan lingkungan dan kondisi yang semakin pelik. Dalam beberapa waktu terakhir, sektor transportasi harus merespons berbagai situasi darurat, mulai dari kebakaran hutan dan lahan (karhutla), gempa bumi, erupsi beberapa gunung api, gangguan penerbangan hingga kecelakaan pelayaran.

“Menyikapi situasi seperti ini, keselamatan dan konektivitas harus dijaga secara bersamaan. Berani menghentikan ketika kondisi tidak aman, namun cepat mencari alternatif agar mobilitas masyarakat dan distribusi bantuan tidak terhenti , “imbuhnya.

Konektivitas untuk Masa Depan

Harhubnas Tahun 2026 mengusung tema “Menghubungkan Indonesia untuk Masa Depan Lebih Maju.” Tema tersebut menekankan pentingnya konektivitas sebagai bagian dari pemerataan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Konektivitas tidak sekedar dimaknai sebagai hubungan antarpulau dan antarkota, tetapi juga menghubungkan desa dengan kota, sentra produksi dengan pasar, serta masyarakat dengan layanan pendidikan dan kesehatan.

Transportasi juga diharapkan mampu mempertemukan masyarakat dengan lapangan kerja, memperlancar distribusi bahan pangan, mendukung pergerakan industri, serta menghadirkan pelayanan negara di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T).

Bupati Mesak menegaskan bahwa transportasi tidak sebatas persoalan kendaraan dan infrastruktur.

“Keberadaan sebuah pelabuhan dapat mengubah kehidupan sebuah pulau. Sebuah penerbangan perintis dapat mempersingkat perjalanan dan membuat sistem logistik lebih efisien,” ujarnya.

Dengan konektivitas yang semakin baik, hasil pertanian dari masyarakat dan produk dari wilayah pesisir (nelayan) diharapkan dapat menjangkau pasar dengan biaya distribusi yang lebih efisien sehingga masyarakat memperoleh harga yang lebih wajar.

Ia juga menyampaikan bahwa Presiden Prabowo Subianto telah menekankan pentingnya konektivitas antara pusat produksi dan pusat permukiman untuk menekan biaya angkutan dan logistik serta memperluas pemerataan pembangunan.

Keselamatan dan Teknologi digital 

Ke depan, jajaran perhubungan dituntut menjaga pelayanan transportasi keperintisan supaya masyarakat di wilayah 3T tetap terhubung. Hal itu dilakukan dengan memperkuat transportasi publik agar semakin layak, aman, dan menarik bagi masyarakat.

Selain itu, integrasi antarmoda transportasi perlu diperkuat sehingga perjalanan masyarakat antar pintu menjadi lebih mudah. Sistem logistik juga perlu terus diperbaiki agar konektivitas benar-benar memberikan nilai tambah bagi perekonomian.

Perubahan tersebut, kata bupati perlu didukung pemanfaatan teknologi. Teknologi diharapkan dapat menjadi instrumen pengawasan yang mampu membuat pelayanan publik semakin transparan dan efektif.

“Teknologi digital harus menunjukkan dan berujung pada sesuatu yang nyata: perjalanan selamat, kebutuhan lebih baik, serta sistem logistik yang lebih tertib,” imbuhnya.

Kendati begitu, ia mengingatkan bahwa kemajuan teknologi tidak dapat sepenuhnya menggantikan peran manusia dalam pelayanan publik.

“Namun secanggih apa pun sistem teknologi digital, ujung pelayanan publik tetap dikendalikan manusia. Aplikasi pengawasan yang terstruktur dengan baik berpulang kepada integritas, kepedulian, dan keberanian kita mengambil keputusan yang benar,” pungkasnya.

Karena itu, tiga citra manusia perhubungan yang selama ini menjadi pedoman, tidak boleh sekadar dihafalkan. Nilai-nilai tersebut harus diwujudkan dalam sikap dan tindakan nyata setiap insan perhubungan dalam menjalankan tugas dan memberikan pelayanan kepada masyarakat. (red-paputeng.com)