NABIRE – PAPUTENG.COM — Gubernur Papua Tengah Meki Fritz Nawipa mendorong agar setiap kebijakan pembangunan di Papua Tengah dirumuskan berdasarkan data, kajian, penelitian, serta bukti empiris di lapangan.
Pesan tersebut disampaikan Gubernur melalui Staf Ahli II Bidang Perekonomian dan Pembangunan saat membuka Focus Group Discussion (FGD) Pengkajian Prioritas Daerah Provinsi Papua Tengah, Kamis (1/10/2026).
Dalam sambutannya, Gubernur menegaskan bahwa setiap kebijakan pembangunan harus memiliki dasar yang kuat dan mampu menjawab sejumlah persoalan mendasar, mulai dari masalah yang harus diselesaikan, penyebabnya, masyarakat yang terdampak, bentuk intervensi yang diperlukan hingga indikator keberhasilannya.
“Setiap kebijakan pembangunan harus memiliki dasar yang kuat dan mampu menjawab pertanyaan mendasar: apa permasalahan yang harus diselesaikan, mengapa permasalahan tersebut terjadi, siapa yang terdampak, apa intervensi yang diperlukan, dan bagaimana keberhasilannya dapat diukur,” demikian disampaikan dalam sambutan tersebut.
Menurutnya, pendekatan berbasis kajian diperlukan agar pembangunan di Papua Tengah dapat berjalan lebih efektif, efisien, inklusif dan berkelanjutan, sekaligus memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Gubernur juga menekankan pentingnya menempatkan masyarakat sebagai subjek sekaligus penerima manfaat utama pembangunan. Karena itu, suara masyarakat, karakteristik sosial budaya, kondisi geografis, kebutuhan kelompok rentan serta potensi lokal harus menjadi bagian penting dalam proses perencanaan pembangunan.
“Pembangunan yang kita laksanakan harus menempatkan masyarakat sebagai subjek sekaligus penerima manfaat utama pembangunan,” tegasnya.
Selain itu, pemerintah provinsi juga didorong memperkuat keterpaduan dengan pemerintah kabupaten, lembaga adat, dunia pendidikan, dunia usaha, masyarakat dan seluruh pemangku kepentingan.
Kolaborasi lintas sektor dan lintas wilayah dinilai penting karena berbagai persoalan pembangunan tidak dapat diselesaikan hanya oleh satu sektor maupun satu perangkat daerah.
Gubernur berharap FGD tersebut dapat memperkuat penerapan evidence-based policy, yakni kebijakan yang disusun berdasarkan data, hasil penelitian, kajian, pengalaman serta bukti lapangan yang dapat dipertanggungjawabkan.
Dengan pendekatan tersebut, kebijakan pembangunan diharapkan tidak berhenti pada aspek administratif, tetapi benar-benar memiliki relevansi dengan persoalan yang dihadapi masyarakat.
Papua Tengah, kata Gubernur, memiliki potensi sumber daya alam dan sumber daya manusia yang besar, kekayaan budaya serta keragaman karakteristik wilayah. Namun, provinsi tersebut juga menghadapi berbagai tantangan pembangunan yang kompleks sehingga membutuhkan penanganan secara terpadu, terarah dan berkelanjutan.
“Pembangunan tidak cukup hanya dilaksanakan berdasarkan asumsi ataupun pendekatan rutin. Kita membutuhkan perencanaan yang didasarkan pada data, informasi, kajian, bukti empiris, serta pemahaman yang mendalam terhadap kondisi dan kebutuhan masyarakat,” ujarnya.
Melalui kegiatan tersebut, Gubernur berharap dapat dirumuskan rekomendasi yang realistis, terukur, implementatif dan dapat ditindaklanjuti oleh masing-masing perangkat daerah sesuai tugas dan kewenangannya.
Seluruh proses pengkajian, lanjutnya, harus bermuara pada satu tujuan utama, yakni mewujudkan pembangunan Papua Tengah yang semakin berkualitas dan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
“Dengan mengucapkan syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, maka pada hari ini, Kamis, 1 Oktober 2026, kegiatan Focus Group Discussion Pengkajian Prioritas Daerah Provinsi Papua Tengah secara resmi saya nyatakan dibuka,” kata Gubernur dalam sambutannya.(red-paputeng.com)
