TIMIKA, PAPUTENG –
Lembaga Anti Korupsi Perkumpulan Penggerak Aspirasi Masyarakat Minoritas Indonesia Maju (2PAM3) memberikan apresiasi kepada Tim Penyidik Kejaksaan Tinggi Papua yang berhasil membongkar mega korupsi PON XX tahun 2021 di cluster Mimika, Papua Tengah.
Antonius Rahabav selaku Ketua Umum 2PAM3 mengungkapkan sebenarnya proses kasus korupsi PON XX Papua sudah sedari dulu. Hanya saja karena kepentingan, sehingga agak lambat penanganannya.
Saat ini, program Presiden RI Prabowo Soebianto yang terus melakukan pemberantasan korupsi yang menjadi skala prioritas. Maka harus didukung.
“Kami apresiasi pengungkapan kasus PON XX Cluster Mimika ini satu langkah maju. Karena memang uang sangat besar dan aliran dana kemana-mana,”katanya dalam keterangannya di Timika, Papua Tengah, Kamis (11/4/2025).
Lanjutnya dana PON XX cluster Mimika ini uangnya besar. “Memang kita sudah nantikan untuk kasus PON XX cluster Mimika harus jalan. Hanya saja namanya kepentingan yang belum sama. Kasus ini sempat diangkat kemudian menghilang.
Lanjutnya saat ini diera pemerintahan yang baru semua kasus korupsi harus diangkat dan proses hukum ini memberikan angin segar bagi masyarakat.
“Cuma hal yang perlu publik Mimika harus awasi dan mengontrol kinerja daripada penyidik Tipikor Kejaksaan Tinggi Papua dalam menangani kasus-kasus korupsi PON khusus cluster Mimika,” ujarnya mengingatkan.
Karena berdasarkan pengalaman banyak di Papua. Kasus korupsi hilang ditengah jalan.
Untuk dana PON XX Papua diakui menelan dana yang besar, Sehingga memang menjadi skala prioritas pengawasan masyarakat diperlukan.
“Sehingga kami juga kawal kasus ini dan satu hal yang perlu menjadi catatan kinerja Kejaksaan Tinggi Papua bahwa kasus korupsi PON ini jangan dijadikan sebagai lahan atau biasanya diistilahkan dengan ATM berjalan. Karena itu praktik-praktik yang buruk selama ini ditemani oleh penegak hukum,”tegasnya.
Untuk itu dirinya mengingatkan Tim Penyidik Kejati Papua untuk tinggalkan cara-cara yang menjadikan seseorang jadi objek lahan untuk kepentingan sendiri dengan memanfaatkan kasus-kasus korupsi.
“Saya minta supaya kita tinggalkan hal buruk seperti itu. Tapi marilah menyelamatkan keuangan negara yang banyak porak poranda di Papua ini,”ajaknya.
Menurutnya, dana yang paling hilang dan merugikan negara adalah PON Papua dan itu harus tuntas sampai ke persidangan.
Dirinya berharap Kepala Kejaksaan Tinggi Papua bersama Asisten Pidana Khusus harus memiliki visi pemberantasan korupsi di Tanah Papua sesuai dengan amanat Undang – Undang.
“Jadi datang bertugas di Papua hanya mencari lahan-lahan dan mengumpulkan kekayaan, mengambil duit dari orang yang terindikasi korupsi lebih baik hentikan semua kegiatan seperti itu daripada rakyat Papua yang akan menghentikan saudara sendiri,”tukasnya.
Saat ini rakyat sudah pintar dan mengawasi, tidak seperti yang dulu. Karena kekuasaan biar rakyat ribut kasus tetap diam.
Tapi saat ini di era reformasi dibawa pimpinan Presiden Prabowo memberikan ruang dan kesempatan kepada masyarakat lebih mengontrol.
“Kami berharap kasus ini segera dituntaskan. Karena sekarang dari tahap lidik dinaikkan status menjadi tingkat sidik berarti sudah ada tersangkanya dan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) sudah diserahkan kepada jaksa penuntut umum,” jelasnya.
Dirinya mengkhawatirkan kasus PON Papua Cluster Mimika ini dijadikan lahan untuk mengambil keuntungan dari kasus tersebut.
“Jadi, sangat membutuhkan kerja keras masyarakat untuk mengontrol kasus ini. Kalau kasus sudah naik ke penyidikan maka Tahap 2 atau P-21 dipercepat sampai ke pengadilan untuk sidang,”tegasnya.(CEO)