TIMIKA, PAPUTENG –
Hasil audit pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) di Kabupaten Mimika, Provinsi Papua Tengah memunculkan sejumlah temuan yang mengindikasikan adanya potensi penyimpangan atau ketidaksesuaian dalam pengelolaan anggaran oleh beberapa Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
Namun Pemerintah daerah setempat melalui Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) belum bersedia mengungkap OPD mana saja yang menjadi sorotan BPK.
Kepala BPKAD Mimika, Marthen Mallisa, mengakui adanya temuan dalam pemeriksaan tersebut. Namun pernyataannya terkesan normatif dan minim transparansi.
“Ada beberapa temuan juga, tapi masih ditindaklanjuti. Artinya masih dikondisikan dengan OPD-OPD yang berkaitan dengan beberapa tindak lanjut yang harus kita lakukan dalam minggu ini,”terangnya kepada pers, Senin (19/5/2025).
Lanjutnya pernyataan ini menimbulkan pertanyaan publik terkait komitmen pemerintah daerah dalam menegakkan akuntabilitas.
Ketiadaan informasi rinci mengenai OPD yang bermasalah justru membuka ruang spekulasi. Apalagi di tengah sorotan terhadap pengelolaan anggaran di berbagai daerah.
Marthen menambahkan laporan hasil pemeriksaan (LHP) secara utuh dari BPK RI baru akan keluar pada bulan Juni.
Sementara itu, dirinya menyebut koordinasi dengan Inspektorat Daerah juga masih akan dilakukan untuk merespons hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan ini.
“Saya belum tahu persis, kita masih perlu melakukan tindak lanjut. Nanti kita kondisikan dengan Inspektorat,”terangnya.
Minimnya kejelasan dari pihak BPKAD menimbulkan kesan bahwa pemerintah daerah tidak cukup serius dalam menindaklanjuti hasil audit.
Padahal, transparansi dan akuntabilitas adalah prinsip fundamental dalam pengelolaan keuangan negara, terlebih jika menyangkut potensi penyalahgunaan anggaran publik. (Ceo)
