Day: June 10, 2026

NABIRE – PAPUTENG.COM – Pemerintah Provinsi Papua Tengah terus mendorong penguatan ekonomi daerah di berbagai sektor sejalan dengan program Asta Cita Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka.

Salah satu sektor yang menjadi fokus perhatian adalah perikanan, mengingat Papua Tengah memiliki potensi sumber daya kelautan yang melimpah. Upaya tersebut diwujudkan melalui percepatan pembangunan infrastruktur perikanan di wilayah pesisir, salah satunya melalui Program Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) yang digagas pemerintah pusat.

Sebanyak tujuh lokasi KNMP di Papua Tengah dinyatakan lolos verifikasi lapangan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) RI. Tujuh lokasi tersebut terdiri dari tiga titik di Kabupaten Mimika dan empat titik di Kabupaten Nabire.

Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Papua Tengah, Karlos Matuan, mengatakan hasil verifikasi tersebut menjadi langkah penting dalam mendukung peningkatan produktivitas dan kesejahteraan nelayan di daerah.

“Tujuh KNMP yang kita ajukan telah lolos verifikasi lapangan yang dilakukan KKP RI. Tiga berada di Kabupaten Mimika dan empat di Kabupaten Nabire,” ujar Karlos saat diwawancarai media di Nabire, Selasa (9/6/2026).

Menurutnya, tujuh titik yang telah lolos verifikasi tersebut merupakan bagian dari kuota 200 Kampung Nelayan Merah Putih yang dialokasikan pemerintah pusat untuk wilayah Pulau Papua. Setelah tahapan verifikasi dan penetapan lokasi selesai dilakukan, pemerintah pusat menargetkan pembangunan fisik mulai dilaksanakan pada Juli 2026.

Karlos menjelaskan, program KNMP tidak hanya berorientasi pada pembangunan permukiman nelayan, tetapi juga menghadirkan berbagai fasilitas pendukung yang dibutuhkan untuk meningkatkan aktivitas dan produktivitas sektor perikanan.

“Selama ini nelayan menghadapi kendala dalam memasarkan hasil tangkapan mereka. Dengan adanya fasilitas yang memadai, pemerintah juga akan membantu membuka akses pasar sehingga hasil tangkapan dapat terserap dengan baik,” katanya.

Fasilitas yang akan dibangun meliputi dermaga, gudang pendingin (cool storage), pabrik es, hingga Stasiun Pengisian Bahan Bakar Nelayan (SPBN). Infrastruktur tersebut diharapkan mampu meningkatkan efisiensi kegiatan penangkapan ikan sekaligus menjaga kualitas hasil tangkapan sebelum dipasarkan.

Karlos menambahkan, sektor pemasaran hasil perikanan di Kabupaten Mimika saat ini relatif lebih baik karena didukung tingginya permintaan dari sejumlah perusahaan yang beroperasi di wilayah tersebut. Sebaliknya, di Kabupaten Nabire, pengelolaan sektor perikanan masih menghadapi berbagai tantangan, terutama terkait fasilitas pendukung dan sistem pemasaran yang belum optimal.

Karena itu, Pemerintah Provinsi Papua Tengah terus mendorong percepatan realisasi pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih sebagai langkah strategis untuk memperkuat ekonomi masyarakat pesisir. “Dengan hadirnya KNMP, kami berharap produktivitas nelayan meningkat, akses pasar semakin terbuka, dan pada akhirnya kesejahteraan masyarakat nelayan di Papua Tengah dapat terus berkembang,” tutup Karlos. (red-paputeng)

NABIRE – PAPUTENG.COM – Ratusan warga dari empat kelurahan di Distrik Nabire menerima bantuan sosial (Bansos) dan Program Keluarga Harapan (PKH) dari Kementerian Sosial Republik Indonesia (Kemensos RI), Rabu (10/6/2026).

Penyaluran bantuan yang berlangsung di halaman Kantor Pos Lama, Jalan Pepera, Nabire, tersebut dilaksanakan oleh Kantor Pos Nabire sebagai mitra resmi Kemensos RI dalam penyaluran bantuan kepada masyarakat. Koordinator PKH Kabupaten Nabire, Agustina Papare, menjelaskan bahwa bantuan yang disalurkan terdiri dari dua jenis, yakni bantuan sembako dan Program Keluarga Harapan (PKH).

“Dana bantuan dari Kemensos ada dua jenis, yaitu bantuan sembako dan PKH. Bantuan sembako dicairkan setiap triwulan dengan nilai Rp600.000 per penerima manfaat. Sementara PKH memiliki empat komponen, yaitu lansia, disabilitas, bantuan pendidikan, dan kesehatan, “ujarnya.

Komponen kesehatan mencakup ibu hamil dan anak usia dini, komponen pendidikan untuk anak sekolah tingkat SD sampai SMA. Agustina menjelaskan, besaran bantuan PKH yang diterima setiap Keluarga Penerima Manfaat (KPM) berbeda-beda, tergantung jumlah komponen yang dimiliki dalam satu keluarga.

Menurutnya, apabila dalam satu keluarga terdapat beberapa komponen penerima manfaat, seperti anak usia dini, ibu hamil, dan anak yang sedang menempuh pendidikan mulai dari tingkat SD hingga SMA, maka seluruh komponen tersebut berhak menerima bantuan sesuai ketentuan yang berlaku.

“Dalam satu KPM bisa saja menerima bantuan hingga lebih dari Rp4 juta. Untuk bantuan pendidikan sendiri nominalnya bervariasi sesuai jenjang sekolah yang sedang ditempuh,” jelasnya.

Agustina mengimbau para penerima manfaat agar menggunakan bantuan yang diterima secara bijak dan tepat sasaran, terutama untuk memenuhi kebutuhan pokok keluarga dan mendukung pendidikan anak-anak.

“Kami berharap dana bantuan ini dimanfaatkan secara efektif untuk kebutuhan hidup sehari-hari dan biaya pendidikan, bukan untuk hal-hal yang bersifat konsumtif,” katanya.

Sementara itu, proses pencairan bantuan dilakukan dengan mekanisme yang sederhana. Warga penerima manfaat cukup membawa identitas diri berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) ke lokasi penyaluran.

Panitia juga telah memasang daftar nama penerima manfaat di pintu masuk Kantor Pos Lama untuk memudahkan warga melakukan pengecekan data. Setelah mencocokkan nama pada daftar penerima dengan identitas yang dibawa, warga kemudian diarahkan menuju meja Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) untuk proses verifikasi dan pencairan dana bantuan.

Penyaluran bantuan ini merupakan bagian dari upaya pemerintah dalam menjaga daya beli masyarakat serta membantu keluarga kurang mampu memenuhi kebutuhan dasar dan biaya pendidikan di tengah berbagai tantangan ekonomi yang dihadapi masyarakat. (red-paputeng).