NABIRE, PAPUTENG.COM – Bupati Kabupaten Nabire, Mesak Magai yang diwakili Asisten III Sekretariat Daerah Kabupaten Nabire, Ayomi Ayorbaba, secara resmi membuka Musyawarah Besar (Mubes) 6 Suku Pesisir dan Kepulauan Nabire di kawasan Menase Beach, Kalibobo, Kamis (30/7/2026).
Pembukaan Mubes dihadiri enam kepala suku pesisir, unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), Danrem 1703, Wakil Ketua I Majelis Rakyat Papua (MRP), perwakilan DPR Papua Tengah, Ketua DPRK Nabire, perwakilan lembaga adat, Badan Musyawarah Adat (BMA), tokoh adat, tokoh masyarakat, serta peserta dari enam masyarakat adat pesisir dan kepulauan.
Dalam sambutan Bupati Nabire yang dibacakan Ayomi Ayorbaba, Pemerintah Kabupaten Nabire menyampaikan apresiasi dan penghargaan setinggi-tingginya kepada panitia pelaksana, para kepala suku, tokoh adat, tokoh agama, tokoh perempuan, tokoh pemuda, dan seluruh masyarakat adat yang telah mendukung terselenggaranya Mubes tersebut.
“Mubes ini memiliki makna yang sangat penting. Bukan hanya menjadi forum untuk memilih dan menetapkan kepengurusan atau menyusun program kerja, tetapi juga menjadi wadah mempererat persaudaraan, memperkuat persatuan, menjaga nilai-nilai budaya, serta menyatukan komitmen dalam membangun masyarakat adat yang semakin maju dan bermartabat,” ujar Ayomi membacakan sambutan Bupati.
Ia menjelaskan, enam suku pesisir dan kepulauan yang terdiri dari Moora, Goa, Wate, Umari, Yeresiam, dan Yaur merupakan bagian penting dari peradaban masyarakat adat di Kabupaten Nabire yang memiliki identitas serta kekayaan budaya yang harus terus dijaga dan diwariskan kepada generasi mendatang.
Menurutnya, nilai-nilai adat yang diwariskan oleh para leluhur harus terus dilestarikan dan dikembangkan karena budaya adat merupakan fondasi kehidupan masyarakat adat.
Pemerintah Kabupaten Nabire, lanjutnya, berkomitmen untuk terus menghormati, melindungi, dan memberdayakan masyarakat hukum adat sebagai mitra strategis pemerintah dalam pelaksanaan pembangunan daerah.
“Pembangunan harus selaras dengan pelestarian adat, budaya, kearifan lokal, serta perlindungan terhadap hak-hak masyarakat adat,” tegasnya.
Pemerintah Kabupaten Nabire juga berharap melalui forum Mubes dapat lahir berbagai keputusan yang bijaksana, realistis, dan mampu memperkuat persatuan serta kesatuan enam suku pesisir dan kepulauan.
Perbedaan pandangan dalam musyawarah diharapkan menjadi kekuatan dalam melahirkan keputusan terbaik, bukan menjadi pemicu perpecahan di tengah masyarakat adat.
Musyawarah Besar 6 Suku Pesisir dan Kepulauan Nabire dijadwalkan berlangsung selama tiga hari, mulai 30 Juli hingga 1 Agustus 2026. Agenda utama yang dibahas meliputi kebangkitan masyarakat adat enam suku, penyatuan persepsi, menghilangkan ego sektoral kesukuan, serta memperkuat solidaritas di antara masyarakat pesisir dan kepulauan.
Mubes juga diharapkan dapat melahirkan satu Kepala Suku Besar yang akan menaungi seluruh masyarakat adat di wilayah pesisir dan kepulauan Kabupaten Nabire.
Perwakilan enam suku, Otis Monei, menyebut pelaksanaan Mubes menjadi momentum penting bagi kebangkitan masyarakat pesisir yang selama puluhan tahun dinilai tertinggal di berbagai bidang pembangunan.
“Hari ini merupakan momentum kebangkitan suku pesisir dan kepulauan yang selama puluhan tahun tertinggal di semua bidang. Inilah saatnya masyarakat pesisir bangkit dari ketertinggalan,” ujarnya.
Pelaksanaan Mubes diharapkan menjadi tonggak baru dalam memperkuat posisi masyarakat adat pesisir dan kepulauan sebagai bagian penting dalam pembangunan Kabupaten Nabire yang berlandaskan nilai-nilai adat dan budaya.(red-paputeng)
