Day: September 2, 2026

NABIRE — Seorang pegawai negeri sipil (PNS) berinisial MT (58) ditemukan meninggal dunia di sebuah warung makan yang berada dalam kawasan Cafe Star, Kelurahan Kalibobo, Kabupaten Nabire, Papua Tengah, Selasa (1/9/2026).

Informasi yang dihimpun menyebutkan, korban yang merupakan warga Kelurahan Sanoba tersebut datang ke lokasi bersama anak angkatnya sekitar pukul 10.30 WIT.

Berdasarkan keterangan awal yang diperoleh pihak kepolisian, sebelum ditemukan meninggal dunia, MT sempat memesan minuman dan berbincang dengan seorang perempuan di warung makan tersebut.

Setelah itu, korban sempat meninggalkan warung dan kembali beberapa saat kemudian. MT kemudian masuk ke sebuah kamar bersama seorang perempuan.

Saat berada di dalam kamar, korban dilaporkan mengalami kejang-kejang. Tidak lama kemudian, korban dinyatakan meninggal dunia.

Menerima laporan kejadian tersebut, personel Satuan Reserse Kriminal dan (Satreskrim) Polres Nabire bersama Tim Identifikasi mendatangi tempat kejadian perkara (TKP).

Petugas kemudian melakukan olah TKP, dokumentasi, identifikasi korban serta meminta keterangan dari sejumlah saksi untuk mengungkap rangkaian kejadian secara utuh.

Jenazah MT selanjutnya dievakuasi ke RSUD Nabire untuk menjalani pemeriksaan oleh dokter di ruang jenazah. Pemeriksaan dilakukan antara lain untuk mengetahui apakah terdapat indikasi tindak kekerasan sebelum korban meninggal dunia.

Dari hasil pemeriksaan bagian luar tubuh, petugas medis tidak menemukan tanda-tanda kekerasan pada tubuh maupun anggota badan korban.

Kapolres Nabire AKBP Samuel D. Tatiratu mengatakan, pihaknya masih melakukan penyelidikan untuk memastikan penyebab pasti kematian MT.

“Hasil pemeriksaan sementara, tubuh korban tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan. Kami terus mendalami kasus ini dengan meminta keterangan dari berbagai saksi guna memastikan sebab kematian korban MT,” kata Tatiratu.

Kapolres juga mengimbau masyarakat agar tidak berspekulasi mengenai penyebab kematian korban sebelum kepolisian memperoleh hasil penyelidikan yang konkret.

“Kami meminta kepada masyarakat agar tidak berspekulasi atau menyampaikan pernyataan mengenai penyebab kematian. Serahkan penanganannya kepada pihak kepolisian,” ujarnya.

Hingga kini, Satreskrim Polres Nabire masih melakukan penyelidikan secara menyeluruh, termasuk meminta keterangan dari sejumlah saksi yang dinilai mengetahui rangkaian kejadian sebelum MT meninggal dunia.

Kapolres memastikan proses penanganan perkara dilakukan berdasarkan fakta dan temuan yang diperoleh di lapangan.(Red-Paputeng)

NABIRE — Konflik horizontal yang terjadi di Distrik Kwamki Narama, Kabupaten Mimika, Papua Tengah, hingga kini belum sepenuhnya mereda. Konflik antarkelompok warga tersebut diduga berawal dari persoalan pribadi yang kemudian berkembang dan melibatkan dua kelompok suku di Mimika.

Ketua Majelis Rakyat Papua (MRP), Agustinus Anggaibak, mendesak aparat kepolisian, khususnya Polda Papua Tengah dan Polres Mimika, mengambil langkah cepat dan tegas untuk menghentikan aksi kriminal yang berpotensi memperluas konflik.

Hal tersebut disampaikan Anggaibak dalam konferensi pers di ruang kerjanya, Selasa (1/9/2026). Ia menilai situasi keamanan di Mimika semakin mengkhawatirkan sehingga membutuhkan tindakan hukum yang tegas terhadap para pelaku kejahatan.

“Konflik horizontal yang terjadi antarmasyarakat di Mimika, saya minta Kapolda Papua Tengah dan Polres Mimika harus bertindak tegas terhadap para pelaku pembunuhan di sana,” kata Anggaibak.

Menurut Anggaibak, dalam beberapa bulan terakhir MRP turut berada di tengah sejumlah persoalan yang terjadi di wilayah Papua Tengah, termasuk konflik tapal batas Kapiraya serta sejumlah kasus kriminal yang telah menyebabkan jatuhnya korban dari kalangan masyarakat sipil.

Ia mengatakan eskalasi konflik horizontal di Mimika semakin mengkhawatirkan karena tindakan kriminal mulai dilakukan secara terbuka. Bahkan, kata dia, sejumlah aksi kekerasan tidak lagi dilakukan secara tersembunyi, tetapi dengan mendatangi kediaman korban.

‘Kami merasa khawatir tindakan kriminal yang menjurus pada kasus pembunuhan akan memicu konflik yang lebih besar,” ujarnya.

MRP: Kasus Kriminal Jangan Dibawa ke Ranah Adat

Anggaibak menilai persoalan pribadi yang kemudian menyeret masyarakat umum dapat menjadi ancaman serius terhadap keamanan dan keberlangsungan pembangunan di Kabupaten Mimika.

Ia juga menyinggung temuan dua jenazah pelajar yang sedang menjalani Praktik Kerja Lapangan (PKL) di sebuah bengkel. Kedua pelajar tersebut diduga menjadi korban pembunuhan.

“Saya minta Kapolda Papua Tengah dan Kapolres Mimika bertindak tegas. Hukum harus ditegakkan di tanah ini. Tangkap para pelaku,” tegasnya.

MRP, lanjut Anggaibak, menilai kasus pembunuhan tersebut tidak semestinya dipandang sebagai persoalan adat apabila telah memenuhi unsur tindak pidana. Menurut dia, korban dalam aksi kriminal dapat berasal dari berbagai kalangan masyarakat sipil, baik orang dewasa, remaja, maupun anak-anak.

Karena itu, ia meminta aparat kepolisian mengedepankan penegakan hukum terhadap setiap tindakan kriminal yang mengancam keselamatan masyarakat.

Minta Aparat Bertindak di Lapangan

Anggaibak juga meminta aparat kepolisian mengambil tindakan tegas ketika menemukan aksi kekerasan atau tindak pidana yang sedang berlangsung di lapangan.

“Kapolda Papua Tengah dan Polres Mimika harus berani melakukan peringatan langsung di TKP jika mendapati tindakan kriminal warga, apalagi sampai membunuh. Bila perlu, lakukan tindakan pelumpuhan dan penangkapan,” katanya.

Terkait kemungkinan munculnya tudingan pelanggaran hak asasi manusia (HAM) akibat tindakan tegas aparat, Anggaibak menilai tindakan kriminal yang menghilangkan nyawa seseorang juga merupakan pelanggaran terhadap hak hidup orang lain.

Ia mengingatkan seluruh pihak agar tidak membiarkan situasi keamanan di Mimika berkembang menjadi konflik yang lebih luas.

“Sudah sekitar 20 orang terbunuh, baik secara tersembunyi maupun terang-terangan. Jangan tunggu lagi sampai terjadi bencana yang lebih besar seperti perang terbuka,” pungkasnya.(red-paputeng)