Day: November 6, 2026

NABIRE – PAPUTENG.COM – Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kabupaten Nabire menggelar pelatihan Artificial Intelligence (AI) atau kecerdasan buatan di Aula Maranatha, Nabire, Jumat (6/11/2026). Kegiatan tersebut dibuka Bupati Nabire Mesak Magai yang diwakili oleh Asisten II Bidang Administrasi Perekonomian Sumardi, S.IP, M.Si.

Dalam sambutan Bupati Nabire yang dibacakan Sumardi menyampaikan apresiasi kepada Diskominfo Kabupaten Nabire atas inisiatif menyelenggarakan pelatihan tersebut. Menurutnya, kegiatan ini menjadi langkah positif dalam meningkatkan kapasitas sumber daya manusia, khususnya dalam menghadapi perkembangan teknologi digital.

“Atas nama Pemerintah Kabupaten Nabire, saya memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya atas pelaksanaan pelatihan ini,” ujar Sumardi.

Ia mengatakan, perkembangan teknologi informasi saat ini berlangsung sangat pesat. Pemanfaatan kecerdasan buatan bahkan telah merambah berbagai sektor, mulai dari pemerintahan, pendidikan, pelayanan publik, dunia usaha, komunikasi hingga aktivitas pekerjaan sehari-hari.

Karena itu, masyarakat, khususnya aparatur pemerintah, dituntut tidak hanya menjadi pengguna teknologi, tetapi juga perlu memahami dan mampu memanfaatkannya secara optimal, bijak, serta bertanggung jawab.

“Oleh karena itu, kita tidak boleh hanya menjadi pengguna teknologi. Kita harus mulai memahami, memanfaatkan, dan mengembangkan kemampuan dalam menggunakan teknologi secara bijak dan bertanggung jawab,” jelasnya.

Lebih lanjut, melalui pelatihan AI tersebut, Pemerintah Kabupaten Nabire berharap para peserta dapat memperoleh pengetahuan dan keterampilan praktis yang dapat diterapkan dalam pelaksanaan tugas dan pekerjaan masing-masing.

Pemanfaatan teknologi kecerdasan buatan diharapkan menjadi salah satu instrumen pendukung untuk meningkatkan kualitas pekerjaan agar lebih relevan dengan kebutuhan perkembangan zaman, sekaligus mendorong efektivitas dan efisiensi dalam bekerja.

“Dengan pelatihan Artificial Intelligence atau kecerdasan buatan ini, kami berharap pengetahuan yang diperoleh dapat menjadi modal dan penunjang pekerjaan yang lebih relevan, efektif, dan efisien,” imbuhnya.

Sumardi menambahkan, pelaksanaan pelatihan tersebut merupakan bagian dari upaya pemerintah daerah dalam membangun dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia di Kabupaten Nabire agar mampu beradaptasi dengan kemajuan teknologi.

Pelatihan AI ini dijadwalkan berlangsung selama enam hari dengan menghadirkan tim dari Dibimbing.id sebagai pemateri sekaligus pemandu kegiatan.

Turut hadir dalam pembukaan kegiatan tersebut Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Nabire, Wenzist Lamere, bersama sekretaris dan jajaran Diskominfo. Hadir pula Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Nabire, Yasor Victor Sawo, serta Kepala Dinas Peternakan dan Perkebunan, Dewa Ayu Dwita.(red-paputeng.com)

NABIRE – PAPUTENG.COM – Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia (PSSI) Provinsi Papua Tengah mulai membangun fondasi organisasi melalui kepengurusan periode 2026–2030 yang melibatkan sejumlah tokoh muda dari berbagai elemen masyarakat.

Kepengurusan tersebut terbentuk melalui Kongres Luar Biasa (KLB) pertama PSSI Papua Tengah yang berlangsung di Aula LPP RRI Nabire, Jumat (6/11/2026). Dalam kongres tersebut, Deinas Geley ditetapkan sebagai ketua terpilih PSSI Papua Tengah periode 2026–2030.

Usai pelaksanaan kongres, Deinas mengatakan bahwa kepengurusan perdana PSSI Papua Tengah diisi oleh kalangan muda, di antaranya perwakilan Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI), Kamar Dagang dan Industri (Kadin), Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI), serta sejumlah tokoh muda lainnya yang memiliki perhatian terhadap perkembangan sepak bola di Papua Tengah.

Menurutnya, proses pemilihan ketua dan pengurus telah dilaksanakan sesuai mekanisme organisasi PSSI. Dari sejumlah kandidat yang berasal dari tujuh kabupaten di Papua Tengah, dirinya dipercaya untuk memimpin organisasi tersebut.

Ia menjelaskan, keterlibatan generasi muda dalam struktur kepengurusan diharapkan dapat menghadirkan energi, kreativitas, serta semangat baru dalam membangun fondasi sepak bola Papua Tengah.

Denias mengakui, amanah sebagai ketua pertama PSSI Papua Tengah merupakan tanggung jawab besar. Pasalnya, masih terdapat sejumlah pekerjaan mendasar yang harus segera disiapkan untuk membangun organisasi sekaligus meningkatkan pembinaan sepak bola di daerah ini.

Ada tiga agenda utama yang menjadi perhatian kepengurusan baru. Pertama, melakukan penjaringan talenta-talenta sepak bola dari seluruh kabupaten untuk memperkuat skuad tim Provinsi Papua Tengah.

Kedua, mencari dan menyiapkan pelatih berkualitas. Menurut Deinas , kemampuan pemain harus ditunjang dengan pelatih yang tepat agar potensi dan kemampuan mereka dapat berkembang secara maksimal.

Ketiga, menyiapkan fasilitas olahraga berupa lapangan sepak bola atau stadion yang dapat menjadi markas sekaligus pusat latihan tim sepak bola Papua Tengah.

Ia menilai Papua Tengah memiliki potensi pemain sepak bola yang cukup besar. Sepak bola telah menjadi bagian dari kehidupan masyarakat Papua, termasuk di wilayah pedalaman dan pegunungan yang dinilai menyimpan banyak talenta potensial.

Namun, potensi tersebut perlu didukung dengan sistem pembinaan yang terarah, ketersediaan pelatih berkualitas, serta fasilitas olahraga yang memadai.

Deinas mencontohkan sejumlah daerah di Jawa Barat dan provinsi lainnya yang telah memiliki lapangan sepak bola hingga ke tingkat desa. Menurutnya, pembangunan fasilitas serupa perlu menjadi perhatian pemerintah agar pembinaan pemain dapat berlangsung secara berjenjang.

“Ke depannya, Papua Tengah harus memiliki stadion utama yang diperuntukkan bagi tim Papua Tengah agar pembinaan berjalan optimal,” ujarnya.

Ia juga berharap pemerintah dapat mendorong pembangunan lapangan sepak bola mulai dari tingkat kabupaten, distrik hingga desa. Sementara itu, untuk pembangunan stadion utama, Pemerintah Provinsi Papua Tengah diharapkan dapat memberikan dukungan melalui alokasi anggaran.

Deinas berharap, melalui kepengurusan baru dan dukungan berbagai pihak, sepak bola Papua Tengah dapat berkembang lebih terarah. Ia menargetkan, suatu saat nanti tim sepak bola Papua Tengah mampu berkompetisi dalam liga domestik maupun kompetisi sepak bola tingkat nasional.(red-paputeng.com)

NABIRE – PAPUTENG.COM – Realisasi penyerapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Papua Tengah hingga awal November 2026 baru mencapai sekitar 42 persen dari total anggaran sebesar Rp2,7 triliun. Kondisi ini menjadi perhatian serius pemerintah provinsi mengingat tahun anggaran 2026 segera berakhir.

Jumlah tersebut telah memperhitungkan alokasi tambahan dana Otonomi Khusus (Otsus). Sementara itu, total anggaran daerah diperkirakan dapat meningkat menjadi lebih dari Rp3 triliun setelah memperhitungkan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (Silpa) dan sumber pembiayaan lainnya.

Kepala Badan Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD) Provinsi Papua Tengah, Alexander Manangsang, mengungkapkan bahwa salah satu faktor utama rendahnya penyerapan anggaran adalah lambatnya proses pelelangan barang dan jasa yang dilakukan sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

Menurut Alexander, keterlambatan proses lelang berdampak langsung terhadap tahapan pelaksanaan program dan kegiatan, sehingga realisasi anggaran tidak berjalan sesuai dengan waktu yang telah direncanakan.

“Kegagalan kita untuk percepatan ini, pertama, OPD dari segi proses pelelangan mungkin harus lebih dipercepat. Kalau terlambat lelang, ya, prosesnya juga agak lambat,” ujar Alexander saat diwawancarai awak media di Ballroom, Kamis (5/11/2026).

Untuk mengatasi persoalan tersebut, BPPKAD mulai melakukan pemetaan terhadap program kerja masing-masing OPD dengan memperhatikan keseimbangan antara realisasi fisik dan keuangan.

OPD yang progres pekerjaan fisiknya sudah berjalan baik, tetapi realisasi keuangannya belum optimal, didorong segera menyelesaikan administrasi pencairan anggaran.

Sebaliknya, program yang hingga saat ini belum menunjukkan perkembangan pelaksanaan diminta tidak dipaksakan untuk diselesaikan menjelang akhir tahun anggaran. Langkah tersebut dinilai penting agar pelaksanaan kegiatan tetap sesuai ketentuan dan tidak menimbulkan persoalan hukum di kemudian hari.

“Kami berkeinginan realisasi fisik dan keuangan harus seimbang sehingga tidak jadi temuan di kemudian hari. Kita tidak hanya bicara soal bagaimana anggaran terserap, tapi bagaimana betul-betul pembangunan dapat dirasakan masyarakat,” tegasnya.

Selain persoalan internal OPD, Alexander menyebut kondisi geografis dan tantangan pelaksanaan pembangunan di delapan kabupaten di Provinsi Papua Tengah turut memengaruhi lambatnya realisasi program.

Sejumlah faktor seperti cuaca, kondisi alam, serta gangguan keamanan menjadi kendala tersendiri dalam pelaksanaan proyek, khususnya pembangunan infrastruktur di wilayah-wilayah yang memiliki tingkat kesulitan akses cukup tinggi.

Dengan mempertimbangkan sisa waktu pelaksanaan APBD 2026, Alexander memperkirakan realisasi penyerapan anggaran hingga akhir tahun tidak akan mencapai 80 persen.

“Prediksi saya nanti di akhir tahun ini di bawah 80 persenlah bisa terserap. Tidak bisa lebih,” ungkapnya.

Rendahnya penyerapan anggaran tersebut juga berpotensi menyebabkan kembali meningkatnya Silpa pada akhir tahun anggaran. Karena itu, Alexander menilai perencanaan dan pemetaan program harus dilakukan lebih awal agar pelaksanaan kegiatan tidak menumpuk pada APBD perubahan yang memiliki waktu pelaksanaan relatif terbatas.

Ia juga mengingatkan bahwa rendahnya realisasi anggaran dapat berdampak terhadap penilaian kinerja pemerintah daerah oleh pemerintah pusat. Lebih dari itu, kondisi tersebut berpotensi menghambat perputaran ekonomi masyarakat.

Pasalnya, belanja pemerintah melalui berbagai program pembangunan, termasuk pembangunan jalan dan infrastruktur lainnya, memiliki peran penting dalam menggerakkan sektor riil, membuka lapangan kerja bagi tenaga kerja lokal, serta meningkatkan daya beli masyarakat.

Karena itu, percepatan realisasi APBD perlu menjadi perhatian seluruh OPD, dengan tetap mengedepankan ketepatan administrasi, kualitas pekerjaan, dan kepatuhan terhadap ketentuan yang berlaku agar anggaran daerah benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat Papua Tengah.(red-paputeng.com)