JAKARTA, PAPUTENG –
Wakil Gubernur Papua Tengah Deinas Geley, menghadiri Rapat Kerja dan Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi II DPR RI, Wakil Menteri Dalam Negeri beserta sejumlah Gubernur , Bupati dan Walikota, yang dilaksanakan di Ruang Sidang DPR RI – Jakarta. Selasa, (29/4/2025)
Dalam agenda tersebut dibahas beberapa hal diantaranya, Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, Dana Transfer Pusat ke Daerah, BUMD , BULD, serta pengelolaan kepegawaian.
Pada kesempatan itu Wagub Deinas menyampaikan lima fokus pembangunan Papua tengah, antara lain penguatan SDM, pembangunan infrastruktur konektivitas, perbaikan tata kelola pemerintahan, Dana Tranfser pusat ke Daerah, serta peningkatan Program Prioritas yakni Pendidikan dan Kesehatan.
” Disini juga saya secara resmi menyampaikan permohonan kepada DPR RI untuk mempercepat proses pembangunan kantor Gubernur, agar pelayanan publik dan kinerja birokrasi dapat berjalan efektif,”ujarnya.
Wagub pertama Papua tengah itu menekankan pentingnya komitmen bersama antara Eksekutif dan legislatif untuk memprioritaskan proyek strategis tersebut, Sehingga mendukung terciptanya tata kelola pemerintahan yang efisein dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.
Menanggapi hal tersebut ketua Komisi II DPR – RI M. Rifqinizamy dari Fraksi Nasdem menyampaikan, terkait wilayah DOB di Papua, percepatan Infrastruktur menjadi kewajiban, guna penguatan tata kelola pemerintahan. (Tim)
NABIRE, PAPUTENG –
Sebagai provinsi yang baru berdiri selama hampir tiga tahun. Pemprov Papua Tengah menggelar Forum Konsultasi Publik Rancangan Awal Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2025-2029, di Aula RRI Nabire , Rabu (30/4/2025).
Kegiatan ini menjadi langkah awal dalam penyusunan dokumen perencanaan pembangunan Provnisi Papua Tengah yang bakal menjadi pedoman pembangunan lima tahun ke depan.
Dalam sambutan sebelum membuka kegiatan ini secara resmi. Pj Sekda Papua Tengah Silwanus Sumule menekankan pentingnya perencanaan pembangunan sebagai proses menentukan kebijakan masa depan yang melibatkan berbagai unsur.
”Di Forum inilah kita mulai merumuskan ulang arah dan strategi pembangunan yang menjadi kenyataan,”ujarnya.
Tetapi hal ini bakal menjadi tantangan. Khususnya di Provinsi Papua Tengah. Sebab bukan hanya sekedar berdasarkan data makro saja. Namun berdasarkan suara dari pelosok.
Lanjutnya RJPMD merupakan cerminan kesepakatan antara rakyat dan Pimpinan. Dimana dokumen ini juga menjadi dasar dalam menyusun kebijakan dan kegiatan pembangunan yang harus tepat sasaran, terukur serta menyentuh masyarakat.
” RPJMD harus Reformatif, harus memastikan keadilan sosial benar – benar hadir ditengah masyarakat adat dan kelompok yang rentan,”tukasnya.
Dikesempatan itu, dirinya memperkenalkan visi pembangunan Provinsi Papua Tengah untuk lima tahun mendatang. Visi tersebut adalah Mewujudkan Papua Tengah Emas, Adil, Berdaya Saing, Bermarabat, Harmonis, Maju dan Berkelanjutan.
Untuk itu dibutuhkan masukan yang kritis dan kerja nyata. “Oleh karena itu saya minta jangan jadikan forum ini sebagai tempat presentasi semata,”ujarnya menghimbau. (Tim)
NABIRE, PAPUTENG – Komisi Penanggulangan AIDS (KPA) Provinsi Papua Tengah, siap membentuk Relawan Kaki Abu untuk menurunkan angka HIV/AIDS sesuai visi dan misi yaitu Menuju Papua Tengah Terang.
Ketua KPA Provinsi Papua Tengah, Freny Anouw kepada wartawan di Nabire menjelaskan hal ini sesuai petunjuk Gubernur Papua Tengah.
Untuk itu dirinya berkomitmen menjalankan program kerja dalam rangka mencegah dan mengurangi penularan HIV/AIDS.
“Nanti ada tim khusus yang akan jalan mengecek dan mendata ulang masyarakat yang terjaring penyakit,”terangnya.
Namun demikian pihaknya akan terus melakukan koordinasi dengan Gubernur Papua Tengah terkait program kerja yang bakal dilaksanakan. Sementara untuk pemeriksaan, akan dilakukan dalam kurun satu atau tiga bulan sekali.
Saat ini pihaknya sudah miliki dua rumah singgah yaitu di Nabire dan Timika. Untuk itu KPA akan terus melakukan sosialisasi serta pencegahan penyakit yang belum ada obatnya ini. Angka Hiv/Aids Papua Tengah jumlahnya cukup tinggi.
”Pencegahan yang akan dilakukan, mengingat Papua Tengah memegang rekor kasus HIV/AIDS paling tinggi di Papua, yaitu mencapai 22.868 orang,”terangnya. (Tim)
