Day: April 20, 2026

NABIRE, PAPUTENG.com –

Wakil Presiden Republik Indonesia, Gibran Rakabuming Raka, melakukan kunjungan kerja (kunker) ke wilayah timur Indonesia dengan agenda utama meninjau sejumlah proyek strategis di Papua Tengah. Putra Presiden RI ke-7, Joko Widodo tersebut tiba di Bandara Douw Aturure, Nabire, Senin (20/4/2026) sekitar pukul 11.20 WIT.

Kunjungan ini menjadi bagian dari komitmen pemerintah pusat dalam mendorong percepatan pembangunan infrastruktur di daerah otonomi baru (DOB), khususnya di wilayah Papua Tengah.

Setibanya di Nabire, Wapres beserta rombongan disambut oleh Gubernur Papua Tengah Meki F. Nawipa, Kapolda Papua Tengah Jermias Rontini, serta Bupati Nabire Mesak Magai bersama jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda).

Agenda pertama difokuskan pada peninjauan runway Bandara Douw Aturure. Infrastruktur bandara dinilai memiliki peran vital dalam meningkatkan konektivitas udara, terutama di wilayah dengan tantangan geografis tinggi seperti Papua. Pemerintah menilai penguatan sektor transportasi udara menjadi kunci dalam memperlancar mobilitas logistik dan penumpang.

Selanjutnya, Wapres melanjutkan kunjungan ke Pelabuhan Samabusa di Teluk Umar. Di lokasi ini, ia meninjau langsung aktivitas pelabuhan yang menjadi simpul utama distribusi barang dan transportasi laut di kawasan tersebut. Selama kurang lebih satu jam, Wapres memperoleh gambaran terkait operasional pelabuhan serta potensi pengembangan fasilitas maritim.

Kepala Dinas Perhubungan Papua Tengah, Ewonggen Kokoya, yang turut mendampingi dalam peninjauan tersebut, berharap adanya peningkatan kapasitas pelabuhan, termasuk pelebaran dermaga dan pembangunan infrastruktur pendukung lainnya. “Kami berharap Pelabuhan Samabusa dapat direnovasi.

Saat ini hanya satu kapal yang bisa sandar dalam satu waktu, sehingga terjadi antrean ketika kapal datang bersamaan,” ujarnya. Selain itu, Wapres juga meninjau pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di salah satu sekolah menengah negeri di Nabire, serta melihat progres pembangunan rumah susun (rusun) bagi Aparatur Sipil Negara (ASN).

Di lokasi rusun ASN, wapres mendapatkan gambaran cukup detail pembangunan pusat pemerintahan Provinsi Papua Tengah.  Kepala Dinas PUPR Papua Tengah, Yulianus Mambrasar, memaparkan rencana pembangunan sejumlah fasilitas pemerintahan, termasuk Kantor Gubernur, Gedung DPR Papua Tengah, serta Gedung Majelis Rakyat Papua (MRP).

Selain itu, dipaparkan pula progres pembangunan tiga tower yang menjadi bagian dari pengembangan kawasan pusat pemerintahan terpadu. Proyek ini dirancang untuk mengintegrasikan fungsi administratif, representatif, dan pelayanan publik dalam satu kawasan modern.

Kunjungan kerja ini mencerminkan keseriusan pemerintah pusat dalam memastikan proyek-proyek strategis berjalan sesuai rencana dan tepat sasaran. Peninjauan langsung di lapangan diharapkan dapat mempercepat realisasi pembangunan yang berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat serta pemerataan pembangunan nasional, khususnya di wilayah Papua.

Usai rangkaian kegiatan di Nabire, Wapres Gibran Rakabuming Raka bersama rombongan melanjutkan kunjungan kerja ke Kabupaten Timika.

NABIRE, PAPUTENG.com – 

Kasus dugaan keracunan program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dialami tujuh murid SD Inpres Oyehe menjadi sorotan publik setelah videonya tersebar luas di media sosial, khususnya TikTok.

Dalam video tersebut, terlihat para siswa mengalami gejala yang diduga akibat mengonsumsi makanan dari salah satu Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Menanggapi hal itu, Wakil Bupati Nabire, Burhanudin Pawennari, memberikan klarifikasi bahwa informasi yang beredar masih bersifat dugaan dan belum dapat dipastikan sebagai kasus keracunan MBG.

“Kita masih menduga itu keracunan MBG, belum bisa dipastikan siswa sakit di SD Inpres Oyehe karena keracunan MBG,” ujarnya saat dikonfirmasi usai membuka Forum Konsultasi Publik dan Advokasi Lintas Sektor di Aula Dinas Pendidikan Kabupaten Nabire, Senin (20/3/26).

Burhanudin mengimbau masyarakat untuk tidak terburu-buru menarik kesimpulan dan tetap bijak dalam menyikapi informasi yang beredar di media sosial. Ia menegaskan bahwa hanya pemerintah daerah melalui Dinas Kesehatan yang memiliki kewenangan untuk menyampaikan kepastian terkait kasus tersebut.

Menurutnya, untuk memastikan penyebab kejadian, sampel makanan yang dikonsumsi para siswa harus melalui uji laboratorium oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM).

“Karena Nabire belum memiliki kantor BPOM, sampel kita kirim ke BPOM di Jayapura untuk dilakukan tes laboratorium. Hasilnya nanti akan disampaikan melalui Dinas Kesehatan,” jelasnya.

Pemerintah Kabupaten Nabire juga disebut terus berkoordinasi secara intensif dengan Badan Gizi Nasional (BGN) wilayah serta pihak SPPG guna memantau kondisi kesehatan para siswa yang terdampak.

Sementara itu Kepala seksi Pelayanan Kefarmasian dan Makanan Dinas Kesehatan Kabupaten Nabire, Jeuqulime Tentua S. Si, menjelaskan bahwa pihaknya bergerak cepat saat menerima laporan kejadian. Tim langsung menuju lokasi untuk mengamankan sampel makanan dan segera mengirimkannya ke laboratorium BPOM di Jayapura.

“Setiap kejadian yang diduga keracunan makanan atau minuman, apalagi melibatkan anak sekolah, kejadian ini masuk KLB (Kejadian Luar Biasa) sampel harus segera diamankan dan diuji di laboratorium. Karena di Papua fasilitas tersebut hanya ada di BPOM Jayapura, maka sampel kami kirim ke sana,” terangnya.

Ia menegaskan, hasil uji laboratorium nantinya hanya akan disampaikan secara resmi oleh Pemerintah Kabupaten Nabire melalui Dinas Kesehatan kepada masyarakat, guna menghindari simpang siur informasi.

Pemerintah berharap masyarakat tetap tenang dan menunggu hasil resmi pemeriksaan laboratorium sebelum menyimpulkan penyebab kejadian tersebut.

NABIRE, PAPUTENG.com –

Wakil Bupati Kabupaten Nabire, Burhanuddin Pawennari, secara resmi membuka Forum Konsultasi Publik yang dirangkaikan dengan kegiatan Advokasi Lintas Sektor, Senin (20/3/2026). Kegiatan ini difokuskan pada pemberdayaan masyarakat di tingkat desa, pasar, dan sekolah.

Dalam sambutannya, Burhanuddin menegaskan bahwa forum tersebut memiliki peran penting dan strategis dalam meningkatkan akses serta kualitas pelayanan publik, khususnya di bidang pengawasan obat dan makanan.

“Kegiatan ini memiliki arti yang sangat penting dan strategis, khususnya dalam upaya kita bersama untuk meningkatkan akses serta kualitas pelayanan publik, terutama di bidang pengawasan obat dan makanan,” ujarnya.

Pemerintah Kabupaten Nabire turut menghadirkan Loka POM Mimika sebagai narasumber. Kehadiran lembaga ini dinilai penting dalam memastikan produk yang beredar di masyarakat aman, bermutu, dan layak konsumsi.

Forum ini menjadi wadah untuk menyerap aspirasi masyarakat, membangun komunikasi terbuka, serta memperkuat sinergi antara pemerintah daerah, lembaga pengawas, dan seluruh elemen masyarakat. Dengan kolaborasi yang baik, diharapkan pelayanan publik semakin berkualitas, transparan, dan berpihak pada kepentingan masyarakat.

Dalam kesempatan tersebut, Wakil Bupati juga menyampaikan sejumlah poin penting kepada seluruh peserta. Pertama, perlunya memperkuat koordinasi dan sinergi lintas sektor. Seluruh perangkat daerah, aparat distrik, hingga pemerintah kampung diminta meningkatkan kerja sama dengan Loka POM Mimika, mengingat pengawasan obat dan makanan merupakan tanggung jawab bersama.

Kedua, peningkatan edukasi dan literasi masyarakat agar mampu memilih produk yang aman dan berkualitas. Edukasi ini perlu dilakukan secara berkelanjutan, terutama di desa, pasar, dan sekolah.

Ketiga, optimalisasi peran strategis desa, pasar, dan sekolah sebagai basis pemberdayaan dan pengawasan. Desa menjadi pusat kehidupan masyarakat, pasar sebagai jalur distribusi, dan sekolah sebagai tempat pembentukan karakter generasi muda.

Keempat, peningkatan kualitas pelayanan publik yang responsif dan mudah diakses. Pelayanan diharapkan cepat, tepat, transparan, serta memberikan kemudahan bagi masyarakat.

Kelima, membangun komitmen bersama dalam perlindungan masyarakat, tanpa toleransi terhadap peredaran obat dan makanan berbahaya.

Keenam, mendorong peran aktif kepala distrik dan kepala kampung agar selalu hadir di tengah masyarakat, menjalankan pengawasan, serta memberikan pembinaan dan pelayanan secara maksimal.

Di akhir sambutannya, Wakil Bupati menyampaikan apresiasi kepada Loka POM Mimika atas terselenggaranya kegiatan tersebut sebagai bentuk komitmen bersama dalam meningkatkan perlindungan dan kualitas pelayanan kepada masyarakat.