Day: April 21, 2026

 

NABIRE, PAPUTENG.com —

SD Negeri 03 Nabire melaksanakan Tes Kemampuan Akademik (TKA) untuk pertama kalinya selama empat hari berturut-turut, mulai 20 hingga 23 April 2026. Pelaksanaan tes ini bukan sebagai penentu kelulusan, tetapi lebih difokuskan pada pengukuran kemampuan literasi membaca dan memahami teks, serta numerasi konsep dan pemahaman.

Kepala SD Negeri 03 Nabire, Irianti Hasyim, S.Pd., Gr., menjelaskan bahwa TKA merupakan program dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) yang dilaksanakan secara nasional pada 20–30 April 2026.

“Di SD Negeri 03 Nabire, ini merupakan pelaksanaan TKA perdana sejak Senin, 20 April 2026. Sebanyak 76 siswa kelas VI mengikuti tes yang dibagi dalam dua gelombang (empat hari) dengan dua sesi setiap harinya,” ujarnya saat ditemui di ruang kerjanya, Selasa (21/4/2026).

Ia merinci, sesi pertama berlangsung pukul 09.00–10.45 WIT, sementara sesi kedua dimulai pukul 11.015 hingga 13.00 WIT. Pada hari kedua, pelaksanaan sesi pertama diikuti 20 siswa per sesi dari gelombang 1, yang telah menyelesaikan tes Matematika pada hari pertama dan Bahasa Indonesia pada hari kedua.

Selanjutnya, pada Rabu dan Kamis (22–23 April 2026), giliran gelombang 2 yang mengikuti TKA dengan mata pelajaran yang sama. Terkait kendala, Irianti mengaku pelaksanaan TKA berjalan lancar tanpa hambatan berarti.

Namun, pembagian peserta ke dalam dua gelombang dilakukan karena keterbatasan jumlah perangkat laptop dan kapasitas ruang ujian. “Alhamdulillah, perangkat laptop cukup memadai, tetapi ruang masih terbatas. Kami menggunakan ruang UKS sebagai ruang pelaksanaan tes,” jelasnya.

Ia juga mengungkapkan bahwa total jumlah siswa di SD Negeri 03 Nabire dari kelas I hingga VI mencapai 467 orang. Namun, sekolah masih menghadapi keterbatasan ruang belajar mengajar (RBM). Salah satunya, siswa kelas II harus menggunakan ruang kelas I secara bergantian dengan sistem masuk siang.

“Kami masih kekurangan ruang kelas, ruang komputer, dan perpustakaan,” tambahnya. Irianti berharap pemerintah dapat memberikan perhatian lebih terhadap kebutuhan sarana dan prasarana di SD Negeri 03 Nabire guna menunjang kegiatan belajar mengajar yang lebih optimal.

NABIRE,PAPUTENG.com –

Pemerintah Kabupaten Nabire terus memperkuat pengawasan terhadap peredaran pangan dan obat-obatan seiring meningkatnya aktivitas ekonomi dan pertumbuhan penduduk di wilayah tersebut. Sebagai ibu kota Provinsi Papua Tengah dan pintu masuk distribusi barang ke sejumlah wilayah pedalaman, Nabire dinilai memiliki posisi strategis yang mendorong arus urbanisasi serta peningkatan konsumsi masyarakat.

Kondisi ini turut berdampak pada perubahan gaya hidup dan tingginya peredaran produk pangan maupun farmasi. Menyikapi hal tersebut, Pemkab Nabire menggandeng Loka Pengawas Obat dan Makanan (Loka POM) Mimika dalam program penguatan keamanan pangan. Komitmen bersama ini ditandai melalui penandatanganan kerja sama yang digelar pada Senin, 20 April 2026.

Kepala Loka POM Mimika, Rudolf Surya Panduwinata Bonay, mengungkapkan bahwa sejumlah kasus peredaran obat ilegal masih ditemukan di wilayah Papua, termasuk di Jayapura. Produk yang beredar tanpa izin BPOM, seperti obat khusus pria dewasa dan kosmetik, berpotensi menimbulkan dampak serius bagi kesehatan.

“Di Jayapura pernah terjadi kasus penggunaan kosmetik (krim wajah) yang menyebabkan kerusakan pada kulit. Namun, korban tidak melaporkan kejadian tersebut,” ujarnya.

Ia menjelaskan, Loka POM Mimika sebagai Unit Pelaksana Teknis BPOM RI di Papua Tengah memiliki tugas utama meliputi pemeriksaan sarana produksi dan distribusi, pengujian sampel, pengawasan label dan iklan, patroli siber, hingga penindakan terhadap pelanggaran pidana di bidang obat dan makanan.

Selain itu, pihaknya juga melakukan sertifikasi produk dan fasilitas produksi, serta edukasi kepada masyarakat terkait keamanan pangan. “Kami memang berkedudukan di Mimika, tetapi wilayah pengawasan mencakup seluruh Papua Tengah. Kami terus bersinergi dengan berbagai pemangku kepentingan,” tambahnya.

Dalam upaya memperkuat pengawasan, BPOM menerapkan pendekatan pentahelix yang melibatkan lima unsur, yakni pemerintah, akademisi, pelaku usaha, masyarakat, dan media. Bonay juga menyoroti kasus keracunan massal yang pernah terjadi pada sebuah jemaat gereja.

Berdasarkan hasil investigasi, kejadian tersebut disebabkan oleh kandungan racun arsenik dalam ikan yang dikonsumsi. Ia menjelaskan bahwa kontaminasi pangan dapat berasal dari berbagai sumber, seperti bahan kimia berbahaya, seperti boraks dan pewarna, bakteri seperti Salmonella dan E. coli, maupun toksin alami seperti sianida.

Untuk itu, masyarakat diimbau lebih teliti dalam memilih bahan pangan, terutama di pasar yang menjadi pusat utama distribusi. Ciri-ciri pangan aman antara lain terlihat segar, memiliki aroma alami, serta tidak berwarna mencolok.

“Masyarakat harus lebih jeli dalam memilih pangan yang aman dikonsumsi. Jika menemukan indikasi pelanggaran, segera laporkan kepada pihak berwenang,” tegasnya.

Terkait aspirasi masyarakat agar Nabire memiliki kantor BPOM sendiri, Bonay menyebutkan bahwa hal tersebut merupakan kewenangan Badan POM RI dan harus mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Meski demikian, kehadiran kantor BPOM di Nabire dinilai akan meningkatkan efektivitas pengawasan dan perlindungan konsumen di wilayah Papua Tengah.