Day: July 24, 2026

NABIRE – PAPUTENG.COM – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua Tengah berkomitmen mengatasi persoalan kekurangan tenaga guru dan rendahnya tingkat kehadiran guru di ruang kelas dengan mengambil alih pengelolaan Kolese Pendidikan Guru (KPG) berbasis asrama di Nabire.

Langkah strategis tersebut disampaikan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Papua Tengah, Nurhaida, saat memberikan sambutan pada peringatan Hari Anak Nasional (HAN) 2026 yang digelar di SMA Negeri 1 Plus Kolese Pendidikan Guru (KPG) Nabire, Kamis (23/7/2026).

Menurut Nurhaida, dunia pendidikan di Papua Tengah masih menghadapi tantangan serius berupa minimnya ketersediaan guru serta rendahnya tingkat kehadiran guru dalam proses belajar mengajar. Kondisi ini berdampak langsung terhadap rendahnya kemampuan literasi peserta didik di sekolah.

“Masih kurangnya ketersediaan guru dan minimnya kehadiran guru di ruang kelas dipicu rendahnya keterpanggilan seorang guru dalam mendidik murid sekolah. Hal ini berdampak pada menurunnya literasi siswa,” ujar Nurhaida.

Ia menjelaskan, KPG merupakan lembaga pendidikan berbasis asrama yang dirancang untuk menjawab persoalan kekurangan guru di Papua Tengah. KPG tidak hanya mencetak tenaga pengajar, tetapi juga membentuk guru yang memiliki karakter pendidik, panggilan jiwa untuk mengabdi, serta mampu menerapkan pendidikan yang kontekstual sesuai kebutuhan masyarakat di lapangan.

Sebagai upaya konkret, Pemerintah Provinsi Papua Tengah melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan akan mengambil alih pengelolaan KPG dan mengembangkannya sebagai pusat pencetak guru untuk wilayah Papua Tengah.

Program tersebut akan dijalankan melalui sinergi dengan Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan (LPTK) di bawah Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah yang menyelenggarakan Pendidikan Profesi Guru (PPG). Fokus utamanya adalah mencetak tenaga pendidik untuk jenjang PAUD, TK, dan SD guna memenuhi kebutuhan guru di delapan kabupaten se-Papua Tengah.

Nurhaida mengatakan, kuota penerimaan peserta didik KPG akan disusun berdasarkan kapasitas asrama serta proyeksi kebutuhan guru selama 20 tahun mendatang.

Untuk tahun 2026, Pemprov Papua Tengah menetapkan kuota sebanyak 120 calon siswa KPG dengan sistem keterwakilan, yakni satu peserta dari setiap distrik di Papua Tengah.

Seleksi calon siswa akan dilakukan secara ketat dengan dua persyaratan utama. Pertama, calon peserta merupakan putra-putri asli dari distrik masing-masing yang memiliki prestasi akademik terbaik. Kedua, peserta wajib lulus tes psikologi yang mengukur panggilan jiwa sebagai guru serta komitmen untuk mengabdi di daerah asal setelah menyelesaikan pendidikan.

Menurutnya, kebijakan tersebut menjadi bagian dari transformasi besar pembangunan pendidikan di Papua Tengah yang menempatkan daerah sebagai pusat pengembangan sumber daya manusia unggul.

“Meletakkan pondasi pendidikan baru di Tanah Papua Tengah membutuhkan keberanian, komitmen, dan kerja keras bersama. Memindahkan pusat penyiapan daya saing dari luar daerah ke dalam daerah kita sendiri adalah satu-satunya jalan terhormat untuk memastikan anak-anak Papua Tengah menjadi tuan di tanahnya sendiri,” tegas Nurhaida.

Melalui penguatan Kolese Pendidikan Guru, Pemerintah Provinsi Papua Tengah berharap mampu mengatasi kekurangan guru secara bertahap, meningkatkan kualitas pendidikan dasar, serta melahirkan generasi pendidik yang memahami karakter sosial, budaya, dan kebutuhan masyarakat di seluruh wilayah Papua Tengah.

NABIRE – PAPUTENG.COM – Wakil Ketua IV DPR Papua Tengah, Jhon NR Gobay, menerima aspirasi yang disampaikan Gerakan Pelajar Mahasiswa Intan Jaya (GPMIJ) dalam aksi damai yang digelar di Nabire, Kamis (23/7/2026). Ia menyatakan komitmennya untuk mengawal tuntutan mahasiswa hingga ke tingkat nasional melalui mekanisme kelembagaan yang berlaku.

Aksi unjuk rasa yang dikomandoi Feri Japugau tersebut menyoroti persoalan keamanan dan ketertiban masyarakat di Kabupaten Intan Jaya yang menjadi perhatian dalam beberapa bulan terakhir. Massa aksi meminta pemerintah pusat dan para pemangku kepentingan memberikan perhatian serius terhadap situasi yang terjadi di wilayah tersebut.

Di bawah teriknya matahari, Jhon NR Gobai hadir di tengah massa aksi untuk mendengarkan secara langsung aspirasi mahasiswa sekaligus menerima dokumen tuntutan yang diserahkan oleh perwakilan GPMIJ.

Dalam kesempatan itu, Jhon Gobai menegaskan bahwa DPR Papua Tengah akan mengawal aspirasi yang disampaikan mahasiswa, termasuk mendorong pembahasannya di tingkat nasional.

Ia mengungkapkan, DPR Papua Tengah sebelumnya telah mengirimkan surat kepada Komisi I dan Komisi III DPR RI pada Mei 2026 untuk meminta pelaksanaan Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) terkait situasi keamanan dan kemanusiaan di sejumlah wilayah Papua Tengah.

“Kami sudah menyampaikan surat kepada DPR RI dan meminta agar dilaksanakan RDPU bersama Komisi I dan Komisi III. Harapan kami, persoalan yang terjadi di Intan Jaya, Puncak, Puncak Jaya, Paniai, dan daerah lainnya dapat dibahas secara langsung bersama pemerintah pusat,” ujar Jhon Gobai.

Selain persoalan keamanan, mahasiswa juga menyampaikan harapan agar pemerintah memberikan perhatian lebih terhadap pembangunan yang berkeadilan di Papua, memperkuat keterlibatan Orang Asli Papua (OAP) dalam pengambilan kebijakan, serta membuka ruang dialog sebagai bagian dari penyelesaian berbagai persoalan yang terjadi.

Menanggapi aspirasi tersebut, Jhon Gobai mengajak seluruh peserta aksi untuk tetap mengedepankan cara-cara damai dalam menyampaikan pendapat. Menurutnya, dialog dan penyampaian data yang akurat menjadi langkah penting agar aspirasi masyarakat dapat diterima dan diperjuangkan secara efektif di tingkat nasional.

“Kita ingin semua persoalan ini diselesaikan melalui dialog. DPR Papua Tengah akan terus mengawal aspirasi masyarakat dan kembali mendorong agar DPR RI segera menjadwalkan RDPU sebagai ruang mencari solusi bersama,” katanya.

Usai menerima dokumen aspirasi, Jhon Gobai bersama unsur pimpinan dan anggota DPR Papua Tengah langsung melakukan koordinasi untuk menindaklanjuti tuntutan tersebut melalui mekanisme kelembagaan. Aspirasi yang diterima akan dibahas dalam rapat internal sebelum diteruskan kepada DPR RI sebagai bagian dari rekomendasi resmi DPR Papua Tengah.

Aksi damai GPMIJ berlangsung dengan tertib hingga selesai. Penyerahan aspirasi tersebut menjadi momentum penting yang menunjukkan komitmen mahasiswa dalam menyampaikan pendapat secara konstitusional, sekaligus membuka ruang komunikasi antara masyarakat dan wakil rakyat dalam mendorong penyelesaian berbagai persoalan di Papua Tengah. (red-paputeng)