Day: August 3, 2026

NABIRE, PAPUTENG.COM – Pengurus Provinsi (Pengprov) Persatuan Bulutangkis Seluruh Indonesia (PBSI) Papua Tengah berharap Musyawarah Kabupaten (Muskab) PBSI Nabire periode 2026–2030 mampu melahirkan kepengurusan yang solid, profesional, serta berkomitmen memajukan prestasi bulutangkis di Kabupaten Nabire.

Harapan tersebut disampaikan Ketua Pengprov PBSI Papua Tengah, Yus Baminggen, yang diwakili Wakil Ketua II Pengprov PBSI Papua Tengah, Alosius Aba, saat membuka Muskab PBSI Nabire di PB Rajawali, Minggu (2/8/2026).

Kegiatan tersebut dihadiri Ketua Harian KONI Kabupaten Nabire Simon Londe, Ketua PBSI Nabire periode 2022–2026 Suroso Miswan, tamu kehormatan H. Akmar, serta perwakilan dari 12 klub bulutangkis (PB) di Kabupaten Nabire.

Dalam sambutannya, Alosius Aba menegaskan bahwa musyawarah kabupaten merupakan forum strategis organisasi untuk mengevaluasi program kerja yang telah dilaksanakan sekaligus menyusun arah kebijakan dan kepengurusan baru yang lebih kuat.

“Forum organisasi ini menjadi momentum untuk mengevaluasi program kerja yang telah berjalan. Kami berharap proses pemilihan pengurus dilakukan dengan mengedepankan kebersamaan, persaudaraan, serta prinsip demokrasi dalam setiap pengambilan keputusan,” ujarnya.

Ia juga mengajak seluruh peserta Muskab dan insan bulutangkis di Kabupaten Nabire untuk memberikan dukungan penuh kepada ketua dan pengurus yang nantinya terpilih agar mampu membawa PBSI Nabire menjadi organisasi yang semakin maju.

Menurutnya, Pengprov PBSI Papua Tengah akan terus memperkuat sinergi dengan seluruh pengurus PBSI kabupaten dan kota dalam melakukan pembinaan atlet, meningkatkan kualitas pelatih dan wasit, serta menyiapkan atlet-atlet terbaik yang mampu bersaing di tingkat nasional hingga internasional.

“Kami berharap Muskab ini menghasilkan keputusan-keputusan terbaik demi kemajuan PBSI Kabupaten Nabire,” katanya.

Sementara itu, Ketua Harian KONI Kabupaten Nabire, Simon Londe, mengungkapkan bahwa pihaknya baru saja mengikuti pertemuan dengan Ketua Umum KONI Papua Tengah yang membahas persiapan menghadapi Pra Pekan Olahraga Nasional (Pra PON) dan PON mendatang.

Ia menjelaskan, berdasarkan hasil pembahasan sementara, cabang olahraga yang diprioritaskan untuk mengikuti PON adalah cabang olahraga perorangan dengan mempertimbangkan kemampuan anggaran, termasuk cabang bulutangkis.

Simon meminta pengurus PBSI Nabire segera mempersiapkan atlet-atlet terbaik untuk menghadapi Pra PON yang rencananya akan digelar di Nusa Tenggara Timur (NTT), Nusa Tenggara Barat (NTB), dan Bali.

“Hal tersebut sudah kami sampaikan kepada KONI Provinsi agar segera ditindaklanjuti, termasuk pembagian kuota cabang olahraga untuk masing-masing kabupaten sebagai bagian dari persiapan,” ujarnya.

Menurut Simon, hingga saat ini pihaknya masih menunggu kepastian jumlah cabang olahraga yang akan diberangkatkan ke Pra PON. Setelah kuota ditetapkan, proses pembinaan atlet di daerah akan lebih terarah dan efektif.

“Kami berharap Muskab PBSI Nabire kali ini mampu melahirkan ketua dan jajaran pengurus yang lebih baik sehingga organisasi semakin maju dan mampu mencetak prestasi yang membanggakan,” pungkasnya.(red-paputeng)

NABIRE, PAPUTENG.COM – Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Kabupaten Nabire menyalurkan bantuan biaya pendidikan kepada ratusan siswa berprestasi dan kurang mampu mulai dari jenjang SD/MI, SMP/MTs, SMA/SMK/MA hingga mahasiswa di sejumlah perguruan tinggi di Kabupaten Nabire.

Program bantuan tersebut merupakan hasil kolaborasi Baznas Nabire dengan Pemerintah Kabupaten Nabire melalui Program Nabire Pintar, dengan total dana hibah dari Bupati Nabire mencapai sekitar Rp500 juta.

Wakil Ketua III Baznas Nabire, Wahyu Budi Santoso, mengatakan pihaknya telah melakukan sosialisasi kepada seluruh satuan pendidikan sebelum proses penyaluran bantuan dilakukan.

“Baznas Nabire berkolaborasi dengan Pemkab Nabire. Kami telah melakukan sosialisasi bantuan pendidikan bagi siswa berprestasi dan kurang mampu untuk seluruh jenjang pendidikan, mulai SD/MI, SMP/MTs, SMA/SMK/MA hingga perguruan tinggi di Kabupaten Nabire,” ujar Wahyu saat ditemui di Islamic Center Nabire, Minggu (2/8/2026).

Ia menjelaskan, bantuan pendidikan disalurkan kepada 280 siswa SD/MI, 130 siswa SMP/MTs, serta 90 siswa SMA/SMK/MA.

Besaran bantuan yang diterima masing-masing siswa berbeda sesuai jenjang pendidikan. Siswa SD/MI menerima Rp600.000, siswa SMP/MTs Rp750.000, sedangkan siswa SMA/SMK/MA memperoleh Rp900.000. Bantuan tersebut diperuntukkan bagi kebutuhan pendidikan selama satu semester, yakni periode Juli hingga Desember 2026.

Selain siswa sekolah, Baznas Nabire juga memberikan bantuan kepada 30 mahasiswa yang berasal dari enam perguruan tinggi di Kabupaten Nabire. Setiap mahasiswa menerima bantuan sebesar Rp2.500.000 per semester.

“Karena keterbatasan anggaran, untuk sementara bantuan perguruan tinggi baru diberikan kepada mahasiswa dari enam perguruan tinggi di Kabupaten Nabire,” jelas Wahyu.

Menurutnya, program bantuan pendidikan sebenarnya telah menjadi program rutin Baznas Nabire selama sekitar 10 tahun. Namun, tahun 2026 menjadi momentum penting karena untuk pertama kalinya program tersebut memperoleh dukungan dana hibah dari Pemerintah Kabupaten Nabire.

Sebelum bantuan disalurkan, Baznas melakukan proses verifikasi data penerima bersama Dinas Pendidikan. Sementara untuk mahasiswa, verifikasi dilakukan langsung melalui masing-masing perguruan tinggi yang menjadi mitra program.

Secara terpisah, Ketua Baznas Kabupaten Nabire, Soleman Letsoin, menyampaikan bahwa hibah dari Bupati Nabire ini merupakan yang pertama kali diberikan secara khusus untuk mendukung program pendidikan melalui Baznas.

Ia berharap program tersebut dapat terus dilanjutkan setiap tahun sehingga semakin banyak masyarakat yang merasakan manfaatnya, khususnya dalam meningkatkan akses pendidikan sekaligus membantu mengurangi angka kemiskinan.

“Kami berharap bantuan ini dapat terus berlanjut setiap tahun sehingga semakin banyak masyarakat yang terbantu melalui program pendidikan,” katanya.

Soleman juga menegaskan Baznas Nabire akan mengelola dana hibah pemerintah dengan mengedepankan prinsip akuntabilitas, transparansi, dan ketepatan sasaran, sehingga manfaatnya benar-benar diterima oleh masyarakat yang berhak.(red-paputeng).