Day: August 17, 2026

NABIRE — Pemerintah Provinsi Papua Tengah memberikan tiga program sebagai kado bagi masyarakat dalam momentum peringatan HUT ke-81 Republik Indonesia, Senin (17/8/2026).

Tiga program tersebut meliputi perluasan cakupan pendidikan gratis, subsidi tiket penerbangan menuju sejumlah daerah pedalaman, serta peluncuran program kesehatan Ko Harus Sehat.

Ketiga program itu diluncurkan Gubernur Papua Tengah Meki Nawipa usai upacara peringatan HUT ke-81 RI di area Kantor Gubernur Papua Tengah. Peluncuran tersebut disaksikan Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) RI Natalius Pigai, jajaran Forkopimda, serta unsur TNI dan Polri.

Gubernur Meki Nawipa mengatakan, ketiga program tersebut merupakan bentuk kehadiran pemerintah dalam memberikan pelayanan yang merata kepada seluruh masyarakat, termasuk warga yang tinggal di wilayah terpencil.

“Ketiga program ini merupakan bentuk kehadiran dan jaminan pemerintah untuk masyarakat. Bentuk pelayanan yang merata bagi seluruh lapisan, tidak terkecuali yang berada di daerah terpencil,” tegas Meki.»

Menurutnya, pembangunan di Papua Tengah membutuhkan dukungan akses transportasi, kesehatan, dan pendidikan yang memadai. Karena itu, pemerintah berupaya memastikan pelayanan publik dapat dirasakan hingga masyarakat yang berada di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T).

Subsidi Penerbangan ke Daerah Pedalaman

Kondisi geografis Papua Tengah yang menantang menjadi salah satu kendala dalam mobilitas masyarakat maupun distribusi pelayanan pemerintah. Untuk menjawab persoalan tersebut, Pemprov Papua Tengah menjadikan subsidi penerbangan ke sejumlah daerah terpencil sebagai salah satu program prioritas.

Subsidi penerbangan akan diberikan untuk sejumlah rute yang menghubungkan Nabire dengan beberapa wilayah di Papua Tengah.

Rute Nabire–Ilaga, Nabire–Sugapa, dan Nabire–Mulia masing-masing akan dilayani tiga kali dalam sepekan. Sementara rute Nabire–Enarotali dan Nabire–Waghete akan dilayani dua kali dalam sepekan.

“Untuk mempermudah transportasi dari provinsi ke kabupaten-kabupaten tersebut dan sebaliknya, kita akan bekerja sama dengan PT Associated Business Aviation,” ujar Meki.

Pemprov Papua Tengah berharap subsidi penerbangan tersebut dapat memberikan manfaat langsung kepada masyarakat, terutama dalam mendukung kelancaran aktivitas ekonomi, pelayanan publik, serta mempercepat pembangunan dan konektivitas antarwilayah.

Perluasan Program Ko Harus Sehat

Di bidang kesehatan, Pemprov Papua Tengah meluncurkan program Ko Harus Sehat yang ditujukan untuk memperluas cakupan kepesertaan masyarakat dalam Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).

Program tersebut dikolaborasikan dengan Kartu Otsus Harapan Baru Sehat–Jaminan Kesehatan Nasional (Koharussehat–JKN) di delapan kabupaten di Papua Tengah.

Berdasarkan data pemerintah daerah, program tersebut telah mencakup sekitar 50.000 peserta aktif JKN. Dari jumlah tersebut, sebanyak 44.720 merupakan Orang Asli Papua (OAP), sementara 2.679 peserta lainnya merupakan non-OAP.

Total alokasi anggaran untuk program tersebut mencapai sekitar Rp22,7 miliar.

Pemerintah berharap perluasan kepesertaan JKN dapat memastikan masyarakat memperoleh akses pelayanan kesehatan yang lebih mudah dan merata.

Pendidikan Gratis Terus Diperluas

Sementara di sektor pendidikan, Pemprov Papua Tengah juga terus memperluas program pendidikan gratis bagi anak-anak sekolah.

Hingga saat ini, program tersebut disebut telah menjangkau sekitar 58.000 pelajar di wilayah Papua Tengah.

Selain membiayai pendidikan para pelajar, pemerintah daerah juga memberikan dukungan pembiayaan pendidikan bagi sekitar 6.000 mahasiswa.

Pemprov Papua Tengah juga membantu sekitar 1.800 guru untuk memperoleh sertifikasi. Kebijakan tersebut diharapkan dapat meningkatkan kompetensi tenaga pendidik sekaligus berdampak terhadap kesejahteraan dan pendapatan guru.

Tiga program tersebut menjadi bagian dari komitmen Pemprov Papua Tengah untuk memperluas akses pelayanan dasar dan memastikan pembangunan tidak hanya terpusat di wilayah perkotaan, tetapi juga menjangkau masyarakat di daerah terpencil.(red-paputeng)

NABIRE — Tragedi pembunuhan yang melibatkan anak di bawah umur di Waroki, Kabupaten Nabire Barat, menjadi perhatian serius dunia pendidikan. Peristiwa tersebut diharapkan menjadi kejadian pertama sekaligus terakhir, dengan keterlibatan aktif orang tua dan masyarakat dalam menjaga serta membimbing anak-anak.

Hal itu disampaikan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Nabire, Dina Pijer, kepada wartawan seusai mengikuti Upacara Peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia di Lapangan Sapta Marga, Makodim 1705/Nabire, Senin (17/8/2026).

Dina mengajak para orang tua untuk lebih aktif mengawasi aktivitas anak, termasuk di luar lingkungan sekolah. Menurutnya, keselamatan dan pendidikan anak bukan semata-mata menjadi tanggung jawab pihak sekolah.

“Kejadiannya memang di luar jam sekolah. Untuk itu, mari para orang tua dan masyarakat terus menjaga dan mengawasi dengan baik putra-putri kita. Tanggung jawab keselamatan dan pendidikan anak-anak bukan hanya tanggung jawab sekolah,” kata Dina.

Ia menilai komunikasi antara orang tua dan anak menjadi salah satu langkah penting untuk mencegah anak terjerumus dalam pergaulan yang tidak diinginkan. Selain itu, nilai kedisiplinan juga perlu ditanamkan sejak usia dini.

Hak Pendidikan Tetap Diperhatikan

Terkait informasi mengenai pelaku yang disebut telah dikeluarkan dari sekolah, Dina menjelaskan bahwa pihak sekolah mengambil langkah pemberhentian sementara. Menurutnya, keputusan tersebut merupakan konsekuensi yang perlu ditempuh, namun hak anak untuk memperoleh pendidikan tetap harus diperhatikan.

“Sebenarnya si pelaku tidak dikeluarkan sebelum vonis dijatuhkan, diberhentikan tidak sekolah sementara. Namun Pasal 31 UUD 1945, setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan yang layak,” jelasnya.

Dina menerangkan, sebelum adanya putusan pengadilan, pelaku untuk sementara tidak mengikuti pendidikan di sekolah. Setelah vonis dijatuhkan, pendidikan bagi yang bersangkutan akan disesuaikan dengan masa hukuman.

Jika pelaku harus menjalani hukuman sehingga tidak dapat mengikuti pendidikan formal, kata Dina, hak memperoleh pendidikan tetap dapat diberikan melalui jalur nonformal.

Dinas Perkuat Sosialisasi Sekolah Ramah Anak

Dina juga mengungkapkan bahwa sejak terjadinya kasus di Waroki, dirinya belum menerima pengaduan maupun berkomunikasi langsung dengan pihak keluarga pelaku.

Meski demikian, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Nabire terus memantau perkembangan di lapangan. Dinas juga telah menjalin koordinasi dengan sekolah-sekolah untuk memperkuat pelayanan dan sosialisasi terkait pencegahan perundungan (bullying) serta kekerasan di lingkungan pendidikan.

“Kami dari dinas terus melakukan sosialisasi ke sekolah-sekolah guna melakukan sosialisasi sekolah ramah anak. Di sekolah tempat pelaku belajar banyak terpasang pamflet, selebaran, maupun brosur lain terkait pentingnya menjaga keamanan lingkungan sekolah,” pungkasnya.

Dina berharap tragedi di Waroki menjadi momentum bagi semua pihak untuk memperkuat pengawasan, komunikasi, serta perlindungan terhadap anak. Dengan demikian, kasus serupa tidak kembali terjadi di lingkungan masyarakat maupun dunia pendidikan Kabupaten Nabire.(red-paputeng)

NABIRE, PAPUTENG.COM — Kampung Parauto, Distrik Yaur, Kabupaten Nabire, meraih Juara I dalam kategori pengelolaan Dana Kampung tingkat Kabupaten Nabire. Penghargaan tersebut diserahkan dalam rangkaian peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-81 Republik Indonesia, Senin (17/8/2026).

Penyerahan penghargaan berlangsung secara simbolis di Lapangan Sapta Marga Makodim 1705/Nabire, bertepatan dengan pelaksanaan upacara bendera HUT ke-81 RI yang dipimpin Bupati Nabire, Mesak Magai, sebagai inspektur upacara.

Dalam kesempatan tersebut, Pemerintah Kabupaten Nabire memberikan penghargaan berupa sertifikat dan uang pembinaan kepada kampung-kampung yang dinilai berprestasi dalam dua kategori, yakni pengelolaan Dana Kampung dan kebersihan lingkungan.

Untuk kategori pengelolaan Dana Kampung, Parauto ditetapkan sebagai Juara I dan berhak menerima uang pembinaan sebesar Rp75 juta.

Posisi Juara II diraih Kampung Epomani dengan uang pembinaan Rp50 juta, sementara Juara III diraih Kampung Bomopai dengan uang pembinaan sebesar Rp35 juta.

Bupati Nabire, Mesak Magai, menjelaskan bahwa penilaian pengelolaan Dana Kampung hanya diberlakukan untuk kampung-kampung di wilayah tertentu. Sementara pengelolaan dana di wilayah perkotaan tidak dimasukkan dalam kategori perlombaan.

“Untuk pengelolaan dana kampung atau desa di perkotaan tidak diikutsertakan dalam lomba karena ada campur tangan pemerintah distrik maupun kabupaten,” ujar Mesak.

Selain penghargaan pengelolaan Dana Kampung, Pemkab Nabire juga memberikan penghargaan bagi kampung dan kelurahan terbersih berdasarkan zona.

Kampung Terbersih Zona Pesisir

Juara I diraih Kampung Napan Yaur dengan uang pembinaan Rp50 juta. Juara II diraih Kampung Kama dengan Rp35 juta, sedangkan Juara III diraih Kampung Moor dengan Rp25 juta.

Kampung/Kelurahan Terbersih Zona Perkotaan

Untuk kategori ini, Juara I diraih Kelurahan Girimulyo dengan uang pembinaan Rp50 juta. Juara II diraih Kampung Lagari Jaya dengan Rp35 juta, dan Juara III diraih Kampung Wadio dengan Rp25 juta.

Upacara peringatan HUT ke-81 RI tersebut turut dihadiri Wakil Bupati Nabire Burhanudin Pawennari, Sekretaris Daerah Yulianus Pasang, jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD), Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Nabire Hugo Karubaba, para kepala distrik dan kampung/kelurahan, tokoh adat, tokoh agama, serta perwakilan perbankan, ASN dan pihak swasta.

Penyerahan sertifikat dan uang pembinaan kepada para pemenang dilakukan oleh Bupati Nabire bersama perwakilan yang ditunjuk.

Pemerintah Kabupaten Nabire berharap penghargaan tersebut dapat menjadi motivasi bagi para kepala kampung, desa, dan kelurahan untuk terus meningkatkan tata kelola pemerintahan, pelayanan publik, serta peran aktif dalam pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Prestasi Kampung Parauto dalam pengelolaan Dana Kampung diharapkan menjadi contoh bagi kampung lainnya untuk meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan efektivitas pengelolaan anggaran demi kepentingan masyarakat.(red-paputeng).