Kebijakan Pengelolaan Pendapatan Nabire Fokus Perkuat PAD, Fraksi PDI-P Apresiasi Kinerja Pemerintah Nabire 

 

NABIRE –PAPUTENG.COM- Pemerintah Kabupaten Nabire memfokuskan kebijakan pengelolaan pendapatan daerah pada optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebagai upaya memperkuat kapasitas fiskal sekaligus mendukung keberlanjutan pembangunan daerah.

Hal tersebut disampaikan Bupati Nabire, Mesak Magai, dalam Rapat Paripurna penyampaian Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) pelaksanaan APBD Kabupaten Nabire Tahun Anggaran 2025 di hadapan Ketua dan Anggota DPRK Nabire, Senin (31/8/2026).

Mesak mengatakan, pelaksanaan APBD Kabupaten Nabire Tahun Anggaran 2025 merupakan program dan kegiatan yang dirumuskan untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan serta pelaksanaan pembangunan daerah secara berkesinambungan.

Menurutnya, kebijakan APBD Tahun Anggaran 2025 disusun sebagai pedoman dalam pelaksanaan pembangunan daerah, termasuk dalam pengelolaan pendapatan dan belanja daerah.

“Kebijakan umum pengelolaan pendapatan daerah diarahkan pada intensifikasi dan ekstensifikasi pengelolaan pendapatan daerah guna memperkuat pelaksanaan pembangunan yang telah tertuang dalam APBD Tahun Anggaran 2025,” ujar Mesak.

Pemkab Fokus Optimalisasi PAD

Dalam kebijakan perencanaan pendapatan daerah Tahun Anggaran 2025, Pemerintah Kabupaten Nabire menetapkan sejumlah langkah strategis.

Pertama, mengoptimalkan pendapatan daerah yang bersumber dari PAD, meliputi pajak daerah, retribusi daerah, serta pendapatan asli daerah lainnya.

Kedua, meningkatkan penerimaan dari dana perimbangan, terutama dana bagi hasil sumber daya alam (SDA).

Ketiga, menggali dan mengembangkan potensi sumber-sumber pendapatan daerah baru yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Optimalisasi sumber-sumber pendapatan tersebut dinilai penting untuk memperkuat kemampuan fiskal daerah dalam membiayai program pembangunan dan pelayanan publik.

Selain pendapatan, Pemkab Nabire juga mengarahkan kebijakan belanja daerah pada pencapaian hasil program dan kebijakan yang telah ditetapkan dalam APBD Tahun Anggaran 2025.

“Pengelolaan belanja daerah merupakan bagian operasional modal pembangunan untuk mewujudkan visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan, sehingga pembangunan di Kabupaten Nabire lebih berdaya guna dan berhasil guna bagi seluruh lapisan masyarakat,” jelas Mesak.

Fraksi PDI-P Apresiasi Kinerja Bupati dan Wakil Bupati

Sementara itu, Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) DPRK Nabire turut memberikan apresiasi terhadap kinerja Pemerintah Kabupaten Nabire di bawah kepemimpinan Bupati Mesak Magai dan Wakil Bupati Burhanudin Pawennari.

Pandangan tersebut disampaikan anggota DPRK Nabire dari Fraksi PDI-P, Mochammad Iskandar, dalam rapat paripurna tersebut.

Iskandar menilai kepemimpinan Mesak Magai dan Burhanudin Pawennari telah menunjukkan kinerja yang patut diapresiasi dalam menjalankan pemerintahan dan pembangunan di Kabupaten Nabire.

“Tanpa perlu banyak berkata-kata dan bersandiwara, kami mengapresiasi atas kinerja dan kerja baik yang sungguh luar biasa atas kepemimpinan Bupati Bapak Mesak Magai dan Wakilnya Bapak Burhanudin Pawennari,” tegas Iskandar.

Ia juga menyoroti capaian Pemerintah Kabupaten Nabire dalam pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI. Menurut Iskandar, pemerintah daerah telah berhasil mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) secara berturut-turut.

“Bahwa Pemerintah Daerah telah berhasil melewati pemeriksaan BPK RI secara berturut-turut dari Tahun 2016 hingga 2026 menyandang status opini Wajar Tanpa Pengecualian,” kata Iskandar.

Pembangunan Infrastruktur Mulai Dirasakan Masyarakat

Iskandar mengatakan, capaian pemerintah daerah tidak hanya terlihat dari sisi administrasi dan pengelolaan keuangan, tetapi juga mulai dirasakan langsung oleh masyarakat.

Ia mencontohkan pembangunan infrastruktur jalan yang dinilai semakin baik serta peningkatan penerangan melalui lampu jalan di wilayah perkotaan maupun kampung.

“Keberhasilan pemerintahan Mesak Magai dan Burhanudin Pawennari ini pun turut dirasakan masyarakat, seperti pembangunan jalan yang semakin bagus, penerangan lampu dalam kota maupun desa sudah bisa dinikmati,” ujarnya.

Atas berbagai capaian tersebut, Fraksi PDI-P menyampaikan ucapan selamat sekaligus apresiasi kepada Bupati, Wakil Bupati, serta seluruh jajaran Pemerintah Kabupaten Nabire atas kinerja selama Tahun Anggaran 2025.

“Secara garis besar Fraksi PDI-P mengucapkan selamat dan mengapresiasi setinggi-tingginya atas keberhasilan Bupati, Wakil Bupati dan jajarannya atas kinerja di tahun 2025,” pungkas Iskandar.

Lima Misi Pembangunan Nabire

Sementara itu, Bupati Mesak Magai menegaskan bahwa seluruh kebijakan pengelolaan keuangan daerah diarahkan untuk mendukung visi pembangunan Kabupaten Nabire, yakni Nabire Damai, Aman, dan Sejahtera secara Berkelanjutan.

Untuk mewujudkan visi tersebut, Pemerintah Kabupaten Nabire menetapkan lima misi pembangunan, yakni:

1. Mewujudkan stabilitas, ketenteraman, dan ketertiban yang kondusif bagi kelancaran pembangunan daerah.

2. Menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas, sehat, cerdas, dan unggul.

3. Mengembangkan nilai tambah perekonomian daerah berbasis pada potensi unggulan dan wilayah andalan.

4. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang prima dan profesional.

5. Meningkatkan akses dan kualitas pembangunan infrastruktur yang merata dan berkelanjutan.

Pemerintah Kabupaten Nabire berharap kebijakan pengelolaan pendapatan dan belanja daerah dapat semakin memperkuat kapasitas fiskal, menjaga kualitas tata kelola pemerintahan, serta memastikan pembangunan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.(red-paputeng)

DPRK Nabire Gelar Rapat Paripurna Penyampaian LPJ Bupati Tahun Anggaran 2025

NABIRE — Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Nabire menggelar Rapat Paripurna dalam rangka penyampaian Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Nabire Tahun Anggaran 2025.

Rapat paripurna tersebut resmi dibuka oleh Ketua DPRK Nabire, Nancy Karolina Worabay, pada Senin (31/8/2026), sekitar pukul 10.30 WIT.

Rapat dihadiri unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kabupaten Nabire, anggota DPRK Nabire, Sekretaris DPRK (Sekwan), Hugo Karubaba beserta jajaran, staf ahli, Sekretaris Daerah, pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD), tokoh agama, tokoh masyarakat, serta awak media.

Dalam penyampaian LPJ tersebut, Bupati Nabire Mesak Magai mengatakan Pemerintah Kabupaten Nabire sebagai entitas pelaporan berkewajiban menyusun laporan keuangan sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025.

Menurutnya, laporan keuangan tersebut disusun secara sistematis dan terstruktur untuk memenuhi prinsip akuntabilitas serta transparansi dalam pengelolaan keuangan daerah.

“Laporan keuangan Pemerintah Daerah Nabire disusun untuk memenuhi kebutuhan pengguna laporan, meliputi masyarakat, lembaga-lembaga pengawas, pemeriksa, serta pihak pemberi investasi dan pinjaman kepada pemerintah,” kata Mesak.

Mesak menjelaskan, laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Nabire Tahun Anggaran 2025 telah melalui proses pemeriksaan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia.

Laporan hasil pemeriksaan tersebut menjadi lampiran sekaligus bagian yang tidak terpisahkan dari rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kabupaten Nabire Tahun Anggaran 2025.

Berdasarkan hasil pemeriksaan BPK RI Perwakilan Provinsi Papua Tengah terhadap laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Nabire Tahun Anggaran 2025, sebagaimana tertuang dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Nomor 02.A/B/I/AP/C.KN-VI/Nabire/OPD.01/05/2026 tanggal 29 Mei 2026, Kabupaten Nabire kembali memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

Mesak mengatakan, opini WTP menjadi bentuk penilaian atas kewajaran penyajian laporan keuangan pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Menurutnya, capaian tersebut sekaligus memperpanjang catatan positif Kabupaten Nabire yang telah memperoleh opini WTP selama 10 tahun berturut-turut sejak 2016.

“Berarti LKPD Kabupaten Nabire sudah sepuluh tahun berturut-turut memperoleh opini WTP dari BPK RI. Oleh karena itu, marilah kita bersama-sama melakukan perbaikan dalam pengelolaan keuangan daerah sehingga predikat ini dapat dipertahankan,” ujar Mesak.

Lebih lanjut, Mesak menjelaskan bahwa sejak 2021 Pemerintah Kabupaten Nabire telah menerapkan standar akuntansi pemerintahan daerah berbasis akrual sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, termasuk Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Pemkab Nabire juga menerapkan Peraturan Bupati Nabire Nomor 33 Tahun 2022 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah Kabupaten Nabire.

Penerapan sistem tersebut menghasilkan sejumlah komponen laporan keuangan pemerintah daerah, di antaranya laporan realisasi anggaran, laporan perubahan saldo anggaran lebih, neraca, serta laporan operasional.

Mengakhiri penyampaiannya, Bupati Mesak Magai menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada seluruh elemen masyarakat yang telah memberikan dukungan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di Kabupaten Nabire.

Ia berharap dukungan seluruh pihak terus terjaga sehingga pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan daerah dapat berjalan aman, lancar, transparan, dan akuntabel.(red-paputeng)

Gus Kikin Terpilih sebagai Ketum PBNU Periode 2026–2031

JOMBANG — Muktamar Nahdlatul Ulama (NU) ke-35 yang digelar di Tambakberas, Jombang, Jawa Timur, menetapkan KH Abdul Hakim Mahfudz atau yang akrab disapa Gus Kikin sebagai Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) periode 2026–2031.

Gus Kikin terpilih melalui mekanisme musyawarah yang dilakukan Panitia Ahlul Halli wal Aqdi (AHWA). Sebelum menetapkan ketua umum, sembilan anggota AHWA menggelar rapat tertutup di kediaman salah seorang muassis NU, KH Bisri Syansuri, di kompleks Pondok Pesantren Bahrul Ulum, Jombang.

Dalam proses tersebut, AHWA menetapkan lima nama kiai sebagai kandidat Ketua Umum PBNU. Kelima kandidat tersebut masing-masing memperoleh dukungan suara, yakni KH Abdul Hakim Mahfudz sebanyak 472 suara, KH Zulfa Musthofa 262 suara, KH Abdussalam Sochib 261 suara, KH Yahya Cholil Staquf 258 suara, dan KH Abdul Ghofar Rozin 155 suara.

Setelah melalui pembahasan dalam rapat AHWA, Gus Kikin akhirnya ditetapkan sebagai Ketua Umum PBNU untuk masa khidmat 2026–2031.

“Panitia AHWA terdiri dari sembilan kiai yang melakukan rapat tertutup di kediaman KH Bisri Syansuri. Dalam rapat tersebut, lima orang kiai dicalonkan untuk menjadi Ketua Umum PBNU. Dari hasil rapat, dipilih Gus Kikin sebagai Ketua Umum PBNU periode 2026–2031,” kata KH Anwar Iskandar.

Penetapan tersebut menjadi bagian penting dalam rangkaian Muktamar NU ke-35 yang berlangsung di Tambakberas, Jombang, Jawa Timur.(red-paputeng)

Ribuan Massa IKT Akan Padati Pengadilan Negeri Nabire Saat Sidang Putusan Kasus ABH

NABIRE – Ribuan warga yang tergabung dalam Ikatan Keluarga Toraja (IKT) Kabupaten Nabire diperkirakan akan memadati kawasan Pengadilan Negeri (PN) Nabire, Senin (31/8/2026). Aksi tersebut merupakan bentuk solidaritas terhadap korban dalam perkara anak berhadapan dengan hukum (ABH) terkait kasus pembunuhan seorang remaja putri di Waroki.

Agenda pembacaan putusan perkara tersebut diperkirakan mendapat perhatian luas dari berbagai elemen masyarakat, khususnya warga IKT. Korban diketahui merupakan bagian dari masyarakat Toraja di Nabire.

Ketua IKT Nabire, Yulianus Pasang, membenarkan adanya mobilisasi warga untuk mengikuti aksi solidaritas tersebut. Hal itu disampaikannya seusai mengikuti rapat koordinasi bersama jajaran Polres Nabire.

“Sekitar 1.000 warga kami yang akan melakukan aksi solidaritas terhadap korban CKC. Namun, panitia aksi hanya menyediakan satu unit kendaraan yang dilengkapi pengeras suara,” ujar Yulianus, Minggu (30/8/2026) malam.

Yulianus mengimbau seluruh warga yang mengikuti aksi untuk menjaga ketertiban dan tidak membawa maupun mengonsumsi minuman keras (miras). Ia meminta peserta aksi dapat bersikap dewasa, berpikir jernih, serta tidak mudah terpengaruh oleh alkohol.

“Kita hormati proses hukum. Aksi ini merupakan aksi solidaritas, bukan aksi anarkis, apalagi untuk membuat kekacauan,” tegasnya.

Berdasarkan informasi yang diterima, massa yang akan mengikuti aksi solidaritas tersebut diperkirakan mencapai sekitar 1.000 orang. Mereka akan dikoordinasikan oleh enam orang penanggung jawab dan 14 koordinator lapangan (korlap), dengan komando aksi berada di bawah Agus Rimba.

Aksi solidaritas dijadwalkan berlangsung di ruas jalan dan sekitar kawasan PN Nabire bertepatan dengan agenda pembacaan putusan perkara tersebut

Pihak IKT sebelumnya telah melakukan koordinasi dengan aparat kepolisian guna memastikan pelaksanaan aksi berjalan tertib serta tidak mengganggu jalannya proses persidangan. (red-paputeng)