Ilaga Membara, Tujuh Kantor Pemerintah Kabupaten Puncak Dibakar Massa

ILAGA, PAPUA TENGAH — Sedikitnya tujuh kantor pemerintahan di Kabupaten Puncak, Papua Tengah, dibakar massa pada Selasa (11/8/2026) malam. Aksi tersebut diduga dipicu ketidakpuasan warga terhadap pembagian Dana Desa atau Dana Kampung Tahap I Tahun 2026.

Peristiwa terjadi sekitar pukul 18.45 WIT di tengah berlangsungnya acara penyerahan Dana Desa yang dilakukan Bupati Puncak, Elvis Tabuni, di Ilaga.

Kapolres Puncak, Dominggus F. Ximenes, mengatakan tujuh bangunan pemerintah yang menjadi sasaran pembakaran masing-masing Kantor Bupati Puncak, Kantor Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol), Kantor Keuangan, Kantor Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung (DMK), Kantor DPRD, Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil), serta Kantor Dinas Sosial.

Selain bangunan perkantoran, satu unit mobil yang terparkir di halaman Kantor Bupati turut hangus terbakar.

Kericuhan diduga bermula dari ketidakpuasan sejumlah warga terhadap mekanisme pembagian Dana Desa Tahap I Tahun 2026. Bupati Elvis Tabuni sempat turun tangan untuk mencegah aksi anarkis, namun situasi kemudian berkembang hingga terjadi pembakaran sejumlah fasilitas pemerintah.

Pasca-kejadian, aparat keamanan langsung melakukan pengamanan di sejumlah titik yang dianggap rawan. Sedikitnya 40 personel kepolisian yang dipimpin Kasat Sabhara diterjunkan untuk mengantisipasi meluasnya aksi.

Personel Satgas Operasi Damai Cartenz (ODC) bersama anggota Polsek juga disiagakan di sekitar alun-alun Ilaga dan sejumlah lokasi lainnya. Aparat turut melibatkan tokoh masyarakat dalam upaya meredam situasi dan mencegah terjadinya aksi susulan.

Pada Rabu (12/8/2026) pagi, kepolisian memasang garis polisi atau police line di sekitar puing-puing sejumlah kantor pemerintahan Kabupaten Puncak yang terbakar.

Hingga berita ini diturunkan, situasi keamanan di Ilaga dan sekitarnya dilaporkan telah terkendali dan kondusif. Aparat keamanan masih melakukan penjagaan serta pemantauan untuk memastikan kondisi tetap aman dan mencegah potensi gangguan keamanan lanjutan.(red-paputeng)

Truk Sampah Tuai Polemik Pengisian BBM Bersubsidi di Nabire

NABIRE, PAPUA TENGAH — Penerapan sistem ganjil-genap dalam pengisian bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi di sejumlah stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) di Kabupaten Nabire dinilai efektif mengurangi antrean panjang kendaraan sekaligus meminimalisasi potensi kecelakaan lalu lintas.

Namun, kebijakan yang diterapkan Pemerintah Kabupaten Nabire tersebut masih menuai pro dan kontra di tengah masyarakat. Salah satu kelompok yang terdampak adalah pengemudi ojek yang membutuhkan BBM hampir setiap hari untuk menunjang aktivitas mereka.

Polemik juga muncul terkait kebutuhan BBM bagi armada pengangkut sampah milik Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Nabire. Wakil Bupati Nabire, H. Burhanuddin Pawennari, menegaskan pemerintah daerah akan memperjuangkan agar armada pengangkut sampah tetap memperoleh BBM guna menjamin kelancaran pelayanan kebersihan kota.

Pernyataan tersebut disampaikan Burhanuddin setelah melakukan koordinasi dengan pihak Pertamina terkait kebutuhan BBM bagi kendaraan operasional DLH.

“Kemarin kami koordinasi dengan Pertamina supaya untuk DLH kuota BBM tidak boleh dibatasi,” ujar Burhanuddin saat ditemui awak media di Kantor Inspektorat, Minggu lalu.

Gambar ilustrasi, truk sampah sedang melakukan pengisian BBM

Sementara itu, Sales Branch Manager 1 Pertamina Patra Niaga, Muhammad Reynaldi Suryanto, mengatakan pihaknya menghormati surat edaran dan instruksi Bupati Nabire terkait penerapan sistem ganjil-genap di SPBU.

Menurut Reynaldi, Pertamina tidak bermaksud membatasi pengisian BBM bagi armada pengangkut sampah. Namun, kebutuhan tersebut perlu dikoordinasikan terlebih dahulu dengan pemerintah daerah dan pihak Pertamina.

“Selama ini kami menerapkan sistem ganjil-genap sesuai dengan surat edaran dan instruksi Pak Bupati. Terkait truk sampah yang harus mendapatkan BBM, kemarin kami sudah bertemu dengan Pak Wakil Bupati dan Dinas Lingkungan Hidup guna melakukan koordinasi. Namun, hingga kini kami masih memberlakukan ganjil-genap sesuai instruksi Pak Bupati itu sendiri,” jelas Reynaldi, Selasa (11/8/2026).

Ia menegaskan, apabila terdapat hal-hal yang perlu diatur lebih lanjut dalam pelaksanaan instruksi tersebut, Pertamina siap mengikuti ketentuan berdasarkan petunjuk dan arahan pemerintah daerah.

Terkait pasokan BBM bersubsidi, Reynaldi memastikan penerapan sistem ganjil-genap tidak menyebabkan pengurangan kuota distribusi ke masing-masing SPBU.

“Kuota yang kami distribusikan ke setiap SPBU berbeda-beda, antara 10 sampai 15 kiloliter per hari. Dengan adanya ganjil-genap pun tidak memengaruhi kuota yang diberikan,” terangnya.

Di sisi lain, penerapan sistem ganjil-genap disebut berdampak terhadap panjang antrean kendaraan di SPBU. Antrean yang sebelumnya berpotensi mengganggu arus lalu lintas dan menimbulkan risiko kecelakaan kini relatif berkurang.

Meski demikian, ketersediaan BBM bersubsidi di setiap SPBU tidak selalu sama. Pada SPBU tertentu, stok BBM dapat lebih cepat habis, sementara di SPBU lainnya masih tersedia hingga batas waktu pelayanan pengisian untuk masyarakat umum.

Reynaldi juga mengungkapkan bahwa potensi penyalahgunaan atau tindak kejahatan terkait BBM bersubsidi masih perlu diwaspadai meski sistem ganjil-genap telah diberlakukan.

Ia mengimbau masyarakat yang menemukan dugaan kecurangan dalam penyaluran maupun penggunaan BBM bersubsidi agar segera melaporkannya kepada Pertamina melalui layanan kontak 135.

Dengan demikian, polemik pengisian BBM bagi armada pengangkut sampah masih membutuhkan koordinasi antara Pemerintah Kabupaten Nabire dan Pertamina. Di satu sisi, pemerintah daerah berkepentingan memastikan pelayanan kebersihan tetap berjalan, sementara di sisi lain Pertamina berkewajiban menjalankan ketentuan penyaluran BBM bersubsidi sesuai regulasi dan instruksi pemerintah.(red-paputeng)

Kampung Nelayan Merah Putih Simbol Perjuangan Berat dan Panjang

NABIRE-PAPUTENG.COM- Bupati Kabupaten Nabire, Mesak Magai, S.Sos, M.Si melakukan peletakan batu pertama pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih di Smoker, Kelurahan Siriwini, Nabire, Selasa (11/8/26).

GroundBreaking dilakukan orang nomor satu di kabupaten ini, diikuti Ketua DPRK Nabire, Nancy Karolina Worabay, Danrem 173/PVB, Brigjen TNI Vivin Alivianto, Dandim 1705, Letkol. Arh Dwi Palwanto, Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan Nabire, Anton Pekei, Perwakilan Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Paputeng, Perwakilan Polres Nabire, Kepala Suku Wate, Otis Monei, dan perwakilan terkait lainnya.

“Dengan mengucap Nama Tuhan Yang Maha Kuasa, di depan para tokoh adat, agama, masyarakat, dan wartawan. Kami di sini bersama meletakkan batu pertama pembangunan Kampung Nelayan Merah sebagai jawaban atas kondisi nelayan kita di Nabire, semoga dengan dibangunnya kampung nelayan ini menjadi penggerak ekonomi masyarakat pesisir guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat nelayan, “kata Mesak sebelum melakukan ground breaking.

Sedangkan Kepala Perikanan dan Kelautan Kabupaten Nabire, Anton Pekei, S.Sos mengatakan, bahwa pembangunan kampung nelayan Merah Putih di Kelurahan Siriwini, Nabire merupakan wujud perjuangan berat dan panjang.

“Pembangunan kampung nelayan ini merupakan wujud perjuangan yang amat berat dan panjang. Sebenarnya kami mengajukan 12 kampung nelayan bisa dibangun di Kabupaten Nabire, namun hingga hari ini terealisasi baru 6 kampung nelayan, “kata Anton.

Anton Pekei yang sebenarnya sudah memasuki masa pensiun, akunya di akhir jabatan ingin memberikan kesan manis dan meninggalkan sebuah perjuangan yang teraktualisasi dalam pembangunan kampung nelayan yang modern, terpadu, dan berkelanjutan.

Di tempat ini lanjut Anton, salah satu tanah yang pernah di survei Dirjen Perikanan dan Kelautan Nasional, dan ternyata tempat ini (Siriwini) benar-benar terealisasi pembangunan kampung nelayan yang modern dan terpadu.

Apabila menyikapi dari mapping pembangunan. Kampung Nelayan Merah Putih dilengkapi dengan cold storage, pabrik es, area service kapal nelayan, SPBU mandiri bagi para nelayan, dan koperasi terpadu.

Pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih merupakan program strategis Presiden Prabowo Subianto dengan Asta Citanya, keberhasilannya ini merupakan kolaborasi antara pihak pemerintah, TNI dan Forkopimda Nabire. Enam tempat yang berhasil terealisasi, yakni Siriwini, Makimi, Sanoba, Kalibobo, Sima, dan Yaur.

Dasar pembangunannya sendiri menurut Anton mengacu pada program Asta cita 2024 – 2029, bahwa salah satu upaya pemerintah untuk membangun ekonomi hilirisasi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan.

“Program pembangunan kampung nelayan Merah putih merupakan program prioritas dan terobosan Kementerian Perikanan dan Kelautan untuk mewujudkan swasembada nasional, implementasi ekonomi sebagai pusat pertumbuhan ekonomi baru, menciptakan lapangan kerja, pemerataan ekonomi, pemberantasan kemiskinan, “paparnya.

Kepala Suku Wate, Otis Monei memberikan dukungan penuh terhadap program pemerintah yang sedang dilakukan. Namun Otis berpesan pembangunan kampung nelayan tidak bersifat sementara dan hangat-hangat tai ayam.

“Kami harap pembangunan ini tidak bersifat hangat-hangat tai ayam, ramai di awal tetapi tidak jelas arah dan tujuan di tahun-tahun berikutnya. Apapun program pemerintah yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat kami dukung sepenuhnya, “tandas Otis.(red-paputeng).

 

 

 

 

 

 

 

 

Bupati Mesak Magai Groundbreaking Kampung Nelayan Merah Putih di Nabire

NABIRE, PAPUTENG.COM — Bupati Nabire Mesak Magai, S.Sos., M.Si., melakukan groundbreaking pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih di Kelurahan Siriwini, Kabupaten Nabire, Papua Tengah, Selasa (11/8/2026).

Kegiatan tersebut turut dihadiri Wakil Bupati Nabire, Sekretaris Daerah (Sekda), Ketua DPRK Nabire, Danrem 173/PVB, Dandim 1705/Nabire, anggota DPRP Papua Tengah, Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan, tokoh agama, tokoh adat, organisasi kemasyarakatan, serta masyarakat setempat.

Dalam sambutannya, Mesak mengatakan pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih merupakan program pemerintah pusat yang perlu mendapat dukungan seluruh pihak, khususnya pemerintah daerah dan masyarakat.

«“Pembangunan kampung nelayan ini merupakan program pemerintah pusat yang harus kita dukung. Di Papua Tengah terdapat dua wilayah pesisir yang memiliki potensi perikanan, yaitu Nabire dan Timika,” ujar Mesak.»

Menurutnya, Nabire dan Timika memiliki posisi strategis dalam pengembangan sektor kelautan dan perikanan di Papua Tengah. Karena itu, pemerintah daerah bersama pemerintah provinsi perlu mencari langkah konkret untuk memberdayakan masyarakat pesisir sekaligus meningkatkan perekonomian nelayan.

Mesak menyebut sektor perikanan dan pariwisata menjadi dua potensi utama wilayah pesisir yang harus terus dikembangkan.

Ia juga menyoroti perubahan pola hidup masyarakat Papua yang menghadapi tantangan modernisasi. Menurutnya, pola hidup tradisional memiliki peran penting dalam menjaga budaya dan kearifan lokal serta kelestarian alam. Namun, perkembangan kebutuhan hidup juga menuntut adanya peningkatan produktivitas ekonomi masyarakat.

Nabire dan Timika Jadi Penopang Ekonomi Papua Tengah

Mesak mengatakan Nabire dan Timika memiliki sumber daya alam yang besar dan berpotensi menjadi penopang perekonomian bagi wilayah Papua Tengah.

«“Kabupaten Nabire dan Timika menjadi dapur bagi enam kabupaten lain di Papua Tengah. Dua kabupaten ini memiliki sumber daya alam yang luar biasa, seperti pertambangan emas, kakao, gaharu, dan berbagai potensi lainnya,” katanya.»

Ia menilai kekayaan sumber daya alam Papua merupakan modal penting untuk mendorong pembangunan ekonomi daerah. Bahkan, menurut Mesak, dampak krisis moneter yang melanda Indonesia pada 1998 hingga 2000 tidak dirasakan separah sejumlah wilayah lain di luar Papua karena karakteristik ekonomi dan sumber daya alam Papua.

Sebagai ibu kota Provinsi Papua Tengah, kata dia, Nabire memiliki posisi strategis sebagai pusat mobilitas masyarakat dan aktivitas ekonomi. Berbagai suku hidup berdampingan di Nabire, ditambah kondisi geografis yang strategis serta situasi keamanan yang terus terpelihara.

Karena itu, kondisi tersebut harus diimbangi dengan peningkatan pembangunan, khususnya di bidang ekonomi dan pendidikan.

Produksi Pangan Lokal Harus Diperkuat

Mesak juga menekankan pentingnya pengembangan sektor perikanan, pertanian, dan peternakan yang berbasis produksi lokal.

Ia mencontohkan kebutuhan daging ayam di Nabire dan sejumlah kabupaten di Papua Tengah yang hingga kini masih belum sepenuhnya dapat dipenuhi oleh produksi lokal.

Wilayah yang menjadi pasar kebutuhan tersebut antara lain Nabire, Deiyai, Dogiyai, Paniai, Puncak, Puncak Jaya, dan Intan Jaya.

«“Hingga hari ini kita masih mengonsumsi daging ayam beku yang berasal dari Surabaya dan Makassar. Produksi ayam kita belum mampu memenuhi kebutuhan konsumsi masyarakat kita,” terang Mesak.»

Menurutnya, kondisi tersebut menjadi pekerjaan rumah yang harus segera ditangani melalui peningkatan produksi pangan lokal sehingga ketergantungan terhadap pasokan dari luar Papua dapat dikurangi.

Pemilik Hak Ulayat Dukung Pembangunan

Sementara itu, Ketua Suku Wate sekaligus pemilik hak ulayat, Otis Monei, menyatakan dukungan penuh terhadap pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih.

Otis menilai program tersebut memiliki tujuan yang baik, terutama dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir.

«“Kampung nelayan ini adalah kebijakan pemerintah yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Apapun yang berhubungan dengan kebijakan yang berpihak kepada rakyat, kami dukung,” ujar Otis.»

Ia menegaskan masyarakat pesisir siap mendukung dan bermitra dengan pemerintah dalam pelaksanaan program tersebut.

Namun, Otis berharap pembangunan yang telah mengalokasikan anggaran besar itu dapat dimanfaatkan secara optimal dan tidak berhenti sebatas pembangunan fisik.

Menurutnya, fasilitas Kampung Nelayan Merah Putih harus memiliki fungsi dan tujuan jangka panjang sehingga mampu menjadi bagian dari pembangunan ekonomi berkelanjutan dan benar-benar memberikan manfaat bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat nelayan.(Redaksi PAPUTENG.COM)