Author: rusyadi

NABIRE, PAPUTENG.COM – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Nabire akan kembali menggelar rapat koordinasi bersama pihak terkait guna membahas teknis distribusi bahan bakar minyak (BBM) bagi sejumlah kabupaten di wilayah Papua Tengah.

Bupati Nabire, Mesak Magai, S.Sos, dalam siaran pers yang diterima media ini menyampaikan bahwa sistem distribusi BBM yang saat ini dijalankan oleh pemerintah daerah, Pertamina, dan pengelola SPBU dinilai cukup efektif dalam mengurangi antrean panjang kendaraan di sejumlah SPBU di kawasan perkotaan Nabire.

Menurutnya, langkah pengawasan yang dilakukan aparat kepolisian dan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), serta penerapan sistem ganjil-genap dalam pengisian BBM, memberikan dampak positif terhadap kelancaran pelayanan kepada masyarakat.

“Pemberlakuan sistem ganjil-genap dalam pengisian BBM di SPBU Kabupaten Nabire kami nilai cukup efektif untuk mengurangi antrean panjang kendaraan,” ujar Mesak.

Mesak menjelaskan, posisi Kabupaten Nabire sebagai ibu kota Provinsi Papua Tengah sekaligus pintu gerbang distribusi barang dan jasa bagi wilayah pedalaman membuat kebutuhan BBM terus meningkat. Selain melayani masyarakat Nabire, sejumlah kendaraan dari Kabupaten Dogiyai, Deiyai, dan Paniai juga masih bergantung pada SPBU yang berada di Nabire.

Kondisi tersebut, kata dia, menjadi salah satu faktor yang memicu kepadatan antrean kendaraan di sejumlah SPBU.

“Nabire sebagai ibu kota Provinsi Papua Tengah masih melayani kendaraan dari Dogiyai, Deiyai, dan Paniai yang mengisi BBM di SPBU-SPBU Nabire. Ini merupakan persoalan yang harus segera dicarikan solusi,” tegasnya.

Sebagai langkah penanganan, Pemkab Nabire berencana mengusulkan sedikitnya dua lokasi SPBU yang secara khusus melayani kebutuhan BBM bagi kendaraan dari tiga kabupaten pedalaman tersebut. Rencana itu akan menjadi salah satu agenda utama dalam rapat koordinasi yang akan melibatkan pihak Pertamina Nabire dan pengelola SPBU dalam waktu dekat.

Selain membahas relokasi atau penataan SPBU khusus bagi kendaraan dari wilayah pedalaman, Pemkab Nabire juga menilai pengawasan lapangan masih perlu diperkuat. Keterlibatan aparat kepolisian dan Satpol PP akan terus diintensifkan untuk mencegah praktik penyalahgunaan dan penyelewengan distribusi BBM oleh oknum yang tidak bertanggung jawab.

Langkah tersebut diharapkan mampu menciptakan distribusi BBM yang lebih tertib, merata, dan tepat sasaran, sekaligus mengurangi antrean kendaraan di SPBU wilayah Nabire yang selama ini menjadi pusat pelayanan bagi sejumlah kabupaten di Papua Tengah.(red-paputeng)

NABIRE, PAPUTENG.COM – Dinas Perdagangan Kabupaten Nabire semakin mengintensifkan pengawasan terhadap peredaran minuman beralkohol (minol) menjelang perayaan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-81 Republik Indonesia. Langkah tersebut dilakukan melalui pemantauan rutin dan inspeksi mendadak (sidak) guna menertibkan peredaran minol tanpa label resmi Pemerintah Kabupaten Nabire maupun produk yang tidak sesuai dengan manifest dan belum terdaftar.

Kepala Bidang Usaha Dinas Perdagangan Kabupaten Nabire, Yulius Wopairi, mengungkapkan bahwa pihaknya masih menemukan peredaran minuman beralkohol ilegal atau tanpa label resmi di sejumlah lokasi penjualan. Selain itu, muncul pula berbagai jenis dan merek minuman baru yang belum terdata dalam administrasi pemerintah daerah.

“Kami terus melakukan sidak ke toko-toko penjual minol, terutama distributor. Selain menyita minuman tanpa label resmi Pemda Nabire, kami juga menemukan banyak merek dan jenis minol baru yang belum terdaftar,” kata Wopairi, Kamis (17/7/2026).

Menurutnya, intensitas pengawasan sengaja ditingkatkan sepanjang Juli hingga Agustus karena konsumsi minuman beralkohol cenderung meningkat menjelang dan selama perayaan HUT RI.

“Pengawasan dan sidak kami lakukan lebih masif pada Juli dan Agustus menjelang perayaan HUT RI,” ujarnya.

Dalam sidak terbaru, petugas menemukan dua kios yang menjual minuman beralkohol tanpa label resmi Pemerintah Kabupaten Nabire. Meski demikian, pada kemasan produk ditemukan label distributor sehingga tim melakukan penelusuran lebih lanjut terkait keabsahan label tersebut.

“Kami menemukan dua kios yang menjual minol tanpa label resmi Pemda Nabire. Setelah dilakukan pemeriksaan, ternyata label resmi Pemda ditemukan tercecer di dalam kardus sehingga kami melakukan penyelidikan lebih lanjut,” jelasnya.

Untuk menjaga efektivitas operasi, jadwal pelaksanaan sidak tidak pernah diumumkan kepada publik. Kebijakan tersebut diterapkan guna mencegah kebocoran informasi yang dapat menghambat proses penegakan aturan di lapangan.

Selain toko dan distributor, Dinas Perdagangan juga memberikan perhatian khusus terhadap tempat hiburan malam seperti karaoke dan bar yang diduga menjadi salah satu jalur peredaran minuman beralkohol tanpa label maupun merek yang belum terdaftar.

“Kami menduga tempat hiburan malam seperti karaoke dan bar menjadi lokasi strategis peredaran minol tanpa label dan produk yang belum terdaftar,” tegas Wopairi.

Ia menambahkan, peredaran minuman beralkohol nonlabel tidak hanya menyulitkan pengawasan pemerintah, tetapi juga berpotensi mengurangi penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Di sisi lain, kondisi tersebut dapat merugikan masyarakat karena legalitas serta asal-usul produk yang beredar sulit dipastikan.

Upaya penertiban ini mengacu pada Peraturan Bupati Nabire Nomor 10 Tahun 2025 tentang Pengendalian dan Penataan Peredaran Minuman Beralkohol. Regulasi tersebut menjadi dasar hukum bagi pemerintah daerah dalam memastikan peredaran minuman beralkohol berlangsung secara tertib, terkontrol, dan transparan.

Kebijakan itu juga merupakan implementasi dari ketentuan yang lebih tinggi, yakni Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20 Tahun 2014 serta Peraturan Presiden Nomor 6 Tahun 2013 tentang pengendalian dan pengawasan peredaran minuman beralkohol di Indonesia. (red-paputeng)

NABIRE – PAPUTENG.COM – Dewan Perwakilan Rakyat Papua Tengah (DPRPT) menggelar Rapat Paripurna Penyampaian Rekomendasi terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala Daerah Tahun Anggaran 2025 di Gedung DPR Papua Tengah, Nabire, Rabu (15/7/2026).

Rapat paripurna tersebut menjadi bagian penting dalam pelaksanaan fungsi pengawasan DPR terhadap jalannya pemerintahan daerah sekaligus evaluasi atas kinerja Pemerintah Provinsi Papua Tengah selama tahun anggaran 2025.

Ketua DPR Papua Tengah, Delius Tabuni, mengatakan penyampaian rekomendasi LKPJ merupakan amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Melalui mekanisme tersebut, DPR melakukan evaluasi terhadap penyelenggaraan pemerintahan yang telah dilaksanakan pemerintah daerah selama satu tahun anggaran.

Menurutnya, setelah menerima dokumen LKPJ dari kepala daerah pada 17 April 2026, DPR Papua Tengah melalui komisi-komisi bersama organisasi perangkat daerah dan mitra kerja terkait melakukan pembahasan secara menyeluruh terhadap berbagai program dan kegiatan yang telah dilaksanakan.

“Pembahasan dilakukan dengan melihat capaian kinerja, pelaksanaan program, serta berbagai kendala yang dihadapi selama tahun anggaran berjalan. Hasil evaluasi tersebut kemudian dirumuskan menjadi sejumlah rekomendasi strategis sebagai bahan perbaikan ke depan,” ujar Delius.

Ia menegaskan, rekomendasi yang diberikan DPR bukan sekadar bentuk evaluasi, tetapi juga bertujuan mendorong peningkatan kualitas penyelenggaraan pemerintahan agar lebih efektif, efisien, transparan, dan akuntabel.

DPR berharap berbagai catatan yang disampaikan dapat menjadi pedoman bagi pemerintah daerah dalam menyusun kebijakan dan program pembangunan yang lebih tepat sasaran serta mampu memberikan dampak nyata bagi kesejahteraan masyarakat Papua Tengah.

Selain itu, rekomendasi DPR juga diharapkan menjadi instrumen penguatan tata kelola pemerintahan yang sejalan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan mampu menjawab kebutuhan masyarakat yang terus berkembang.

Sementara itu, mewakili Gubernur Papua Tengah, Penjabat Sekretaris Daerah Provinsi Papua Tengah, dr. Silwanus Sumule, Sp.OG(K), M.Kes., menyampaikan apresiasi kepada DPR Papua Tengah atas kerja sama dan sinergi yang telah terjalin dalam proses pembahasan LKPJ.

Ia menyebut rekomendasi yang disampaikan DPR merupakan masukan konstruktif yang sangat penting bagi pemerintah daerah dalam meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan.

“Seluruh perangkat daerah harus mempelajari dan menindaklanjuti setiap rekomendasi yang telah diberikan. Catatan-catatan tersebut harus diterjemahkan menjadi langkah perbaikan yang konkret, terukur, dan dapat dipertanggungjawabkan,” tegas Silwanus.

Menurutnya, kolaborasi yang baik antara eksekutif dan legislatif menjadi faktor penting dalam mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan di Papua Tengah. Karena itu, hubungan kerja yang harmonis perlu terus dijaga demi mempertahankan capaian yang telah diraih sekaligus meningkatkan kinerja pemerintahan di masa mendatang.

Mengakhiri sambutannya, Silwanus menyampaikan terima kasih kepada DPR Papua Tengah atas komitmennya dalam mengawal jalannya pemerintahan daerah. Ia mengibaratkan Papua Tengah sebagai sebuah rumah besar yang harus dibangun bersama dengan fondasi dan tiang yang saling menopang.

“Pemerintah dan DPR mungkin berada pada posisi yang berbeda, namun memiliki tujuan yang sama, yaitu menghadirkan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat Papua Tengah,” pungkasnya.(red-paputeng)

PAPUA TENGAH – PAPUTENG.COM – Polres Nabire bersama Tim Khusus Polda Papua Tengah berhasil mengungkap sebanyak 186 kasus tindak pidana 3C (Curat, Curas, dan Curanmor) selama periode Januari hingga pertengahan Juli 2026. Dari pengungkapan tersebut, aparat kepolisian turut mengamankan 24 unit sepeda motor hasil curian serta puluhan barang bukti yang digunakan maupun diperoleh dari hasil kejahatan.

Keberhasilan pengungkapan ratusan kasus tersebut disampaikan Kapolres Nabire, AKBP Samuel D. Tatiratu, S.I.K., dalam konferensi pers yang digelar di halaman Mapolres Nabire, Rabu (15/7/2026). Ia menegaskan, langkah tersebut merupakan bagian dari upaya serius kepolisian dalam menekan angka kriminalitas yang masih menjadi tantangan di wilayah Kabupaten Nabire.

Menurut Kapolres, dari total 186 perkara yang berhasil diungkap, sebanyak 83 kasus telah naik ke tahap penyidikan, sementara sisanya masih dalam proses penyelidikan untuk mengumpulkan alat bukti dan mengidentifikasi para pelaku.

“Kami akan terus meningkatkan kegiatan patroli, penyelidikan, serta penegakan hukum guna menekan angka kejahatan di wilayah hukum Polres Nabire,” ujar AKBP Samuel.

Dalam operasi yang dilakukan, polisi menyita 24 unit sepeda motor hasil pencurian, yang sebagian besar merupakan kendaraan roda dua jenis matic. Dari jumlah tersebut, 10 unit telah berhasil dikembalikan kepada pemiliknya setelah melalui proses identifikasi dan verifikasi oleh Satlantas Polres Nabire.

Selain kendaraan bermotor, petugas juga mengamankan sejumlah barang bukti lainnya berupa 15 parang, 11 pisau, lima kapak, dua kunci T, satu obeng, dua linggis, satu besi pemukul, serta berbagai barang hasil kejahatan seperti telepon genggam, laptop, komputer, televisi, CPU, speaker aktif, stavol, hingga peralatan pertukangan.

Khusus untuk kasus pencurian kendaraan bermotor, Polres Nabire telah menetapkan 14 orang sebagai tersangka. Seluruh tersangka saat ini menjalani proses hukum sesuai ketentuan yang berlaku.

Kapolres mengungkapkan, hasil penyelidikan menunjukkan mayoritas pelaku berada pada rentang usia produktif, yakni 17 hingga di bawah 30 tahun. Polisi juga menemukan adanya kelompok pelaku baru yang berasal dari luar Kabupaten Nabire dan diduga terlibat dalam jaringan pencurian kendaraan bermotor.

“Mayoritas pelaku bukan warga Nabire. Namun identitas dan asal daerah mereka belum dapat kami sampaikan karena masih berkaitan dengan kepentingan penyidikan yang sedang berjalan,” jelasnya.

Lebih lanjut, Kapolres menilai tingginya angka kriminalitas di Nabire turut dipengaruhi oleh perkembangan daerah sebagai ibu kota Provinsi Papua Tengah yang memicu meningkatnya mobilitas penduduk serta aktivitas ekonomi.

Terkait kemungkinan penyelesaian perkara melalui mekanisme restorative justice atau Alternative Dispute Resolution (ADR), AKBP Samuel menyatakan setiap kasus akan dikaji secara objektif berdasarkan tingkat pelanggaran, dampak yang ditimbulkan, serta kepentingan penegakan hukum.

“Jika memenuhi unsur keadilan dan syarat yang ditentukan, tentu dapat dipertimbangkan. Namun untuk perkara yang berdampak luas dan menjadi perhatian masyarakat, proses hukum tetap akan berjalan sampai tuntas,” tegasnya.

Sementara itu, hasil pemetaan kepolisian menunjukkan sejumlah kawasan di Nabire yang rawan terjadi aksi pencurian kendaraan bermotor, yakni kawasan BMW, Kalibobo Putaran 1, Kalibobo Putaran 2, dan Siriwini. Dari sejumlah lokasi tersebut, kawasan BMW dan Kalibobo menjadi titik dengan tingkat kasus curanmor tertinggi.

Untuk mencegah terjadinya tindak kejahatan serupa, Polres Nabire mengimbau masyarakat agar meningkatkan kewaspadaan dengan menggunakan kunci pengaman tambahan saat memarkir kendaraan. Warga juga diminta segera melaporkan kepada aparat kepolisian apabila mengetahui adanya tindak kriminal atau aktivitas mencurigakan di lingkungan sekitar.

“Kami mengajak seluruh elemen masyarakat untuk bersama-sama menjaga keamanan dan ketertiban. Sinergi antara kepolisian dan masyarakat menjadi kunci penting dalam menciptakan situasi kamtibmas yang aman dan kondusif di Kabupaten Nabire,” pungkas Kapolres. (red-paputeng)

DEIYAI – PAPUTENG.COM – Bupati Kabupaten Deiyai, Melkianus Mote, ST secara resmi membuka rangkaian kegiatan dalam rangka menyambut dan memeriahkan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia, Jumat (10/7/2026).

Pembukaan ditandai dengan pelepasan balon warna-warni ke udara di halaman Kantor Bupati Deiyai sebagai simbol dimulainya berbagai kegiatan dan perlombaan yang akan digelar selama perayaan HUT RI.

Panitia telah menyiapkan beragam cabang perlombaan yang melibatkan berbagai kalangan masyarakat, di antaranya futsal, bola voli, bulu tangkis, tenis meja, tarik tambang, cerdas cermat, lomba pidato, vocal group (akustik), paduan suara, gerak jalan, lomba mewarnai, hingga permainan Ludo King.

Dalam sambutannya, Bupati Melkianus Mote menegaskan bahwa rangkaian kegiatan tersebut bukan sekadar ajang hiburan dan kompetisi, melainkan menjadi momentum untuk memperkuat persatuan, mempererat tali silaturahmi, serta menumbuhkan semangat kebangsaan di tengah masyarakat.

“Kegiatan ini tidak hanya menjadi ajang perlombaan dan hiburan semata, tetapi juga sebagai wadah mempererat persatuan, kesatuan, dan tali silaturahmi guna mewujudkan Kabupaten Deiyai yang aman, tertib, dan penuh semangat kebangsaan,” ujar Melkianus.

Ia mengajak seluruh elemen masyarakat, mulai dari aparatur sipil negara (ASN), organisasi perangkat daerah (OPD), pelajar, masyarakat umum, hingga BUMN dan BUMD untuk berpartisipasi aktif dalam setiap rangkaian kegiatan yang telah disiapkan.

Menurutnya, keterlibatan seluruh lapisan masyarakat akan menjadi bukti bahwa Kabupaten Deiyai merupakan daerah yang aman, nyaman, serta kondusif untuk berbagai aktivitas kemasyarakatan.

Bupati juga berharap peringatan HUT Kemerdekaan RI tahun ini mampu menjadi momentum memperkuat rasa persatuan, menumbuhkan kebersamaan, sekaligus memberikan ruang bagi masyarakat untuk menunjukkan bakat dan kreativitas melalui berbagai perlombaan.

“Momentum peringatan HUT Kemerdekaan ini hendaknya menjadi ajang memperkuat persatuan, menumbuhkan semangat kebersamaan, serta memberi ruang bagi masyarakat untuk menyalurkan potensi yang dimiliki melalui berbagai perlombaan,” katanya.

Meski seluruh perlombaan dikemas sebagai hiburan bagi masyarakat, Bupati mengingatkan seluruh peserta untuk tetap menjunjung tinggi nilai sportivitas, saling menghormati, dan menjaga keamanan serta ketertiban agar seluruh rangkaian kegiatan dapat berlangsung dengan lancar hingga puncak peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia. (red-paputeng)

DEIYAI – PAPUTENG.COM – Bupati Deiyai, Melkianus Mote, ST, membekali sekaligus memotivasi para Pramuka Penggalang yang akan mewakili Kabupaten Deiyai pada Jambore Nasional (Jamnas) 2026. Dalam arahannya, Bupati menegaskan bahwa keberanian, disiplin, serta kepedulian terhadap sesama dan lingkungan merupakan karakter utama yang harus dimiliki setiap anggota Pramuka.

Pembekalan tersebut diberikan kepada para peserta dari sejumlah sekolah di Kabupaten Deiyai yang terpilih sebagai kontingen Jamnas 2026, Rabu (8/7/2026).

Di hadapan para peserta, Melkianus mengisahkan pengalamannya saat menjadi delegasi Jambore Nasional mewakili Papua dari Kabupaten Fakfak. Menurutnya, pengalaman di dunia kepramukaan telah membentuk karakter kepemimpinan yang bermanfaat hingga saat ini.

«”Saya dulu pernah mewakili Papua dari Kabupaten Fakfak sebagai delegasi di Jambore Nasional,” ungkapnya.»

Ia mengatakan, seorang Pramuka harus memiliki keberanian untuk tampil dan menjadi pemimpin. Namun, keberanian tersebut harus diimbangi dengan keterampilan, wawasan, kecerdasan, semangat gotong royong, serta rasa tanggung jawab.

“Keberanian saja tidak cukup tanpa dibekali keterampilan, wawasan, kecerdasan, dan rasa peduli,” tegasnya.»

Selain itu, Bupati mengingatkan agar para peserta tidak hanya menguasai materi kepramukaan, tetapi juga mampu mengamalkan nilai-nilai kepanduan dalam kehidupan sehari-hari, terutama dalam menjaga kebersihan lingkungan.

“Saya akan bangga jika kalian memiliki kepedulian terhadap kebersihan. Jangan gengsi atau malu menyapu dan memungut sampah. Hal yang terlihat sederhana justru dapat membentuk karakter jika dilakukan dengan ikhlas dan penuh kesadaran,” katanya.

Melkianus berharap keikutsertaan dalam Jambore Nasional menjadi momentum bagi generasi muda Deiyai untuk mengembangkan wawasan, meningkatkan kemampuan, serta memperkuat karakter sebagai pribadi yang jujur, disiplin, bertanggung jawab, dan memiliki kepedulian sosial yang tinggi.

Ia optimistis para kontingen Deiyai mampu menjadi duta daerah yang tidak hanya berprestasi, tetapi juga membawa nilai-nilai positif ke tengah masyarakat setelah kembali dari Jamnas 2026. (red-paputeng)

PAPUA TENGAH – PAPUTENG.COM – PT Pertamina Patra Niaga resmi melakukan penyesuaian harga Bahan Bakar Minyak (BBM) non-subsidi yang mulai berlaku efektif pada 1 Juli 2026 pukul 00.00 WIB. Penyesuaian tersebut diterapkan secara nasional, termasuk di seluruh wilayah Papua dan Maluku.

Vice President Corporate Communication Pertamina Patra Niaga, Kitty Andhora, mengatakan perubahan harga dilakukan sebagai bagian dari evaluasi berkala yang mengacu pada mekanisme dan regulasi yang berlaku. Penyesuaian tersebut mempertimbangkan dinamika harga minyak dunia, aspek fiskal, serta kondisi daya beli dan perekonomian masyarakat.

“Penyesuaian harga BBM non-subsidi mengacu pada perkembangan harga minyak dunia dan mengikuti regulasi yang berlaku. Langkah ini juga telah dikoordinasikan dengan pemerintah,” ujar Kitty.

Hasil evaluasi tersebut membuat sejumlah produk BBM non-subsidi mengalami penurunan harga, di antaranya Pertamax Turbo, Pertamina Dex, Dexlite, dan Avtur.

Menurut Kitty, selain menghadirkan harga yang lebih kompetitif, Pertamina juga terus menjaga kualitas produk agar tetap sesuai standar spesifikasi. Dengan demikian, masyarakat dapat memperoleh manfaat maksimal, baik dari sisi performa kendaraan maupun efisiensi penggunaan bahan bakar.

Sementara itu, Area Manager Communication, Relations & CSR Pertamina Patra Niaga Regional Papua Maluku, Ispiani Abbas, menegaskan bahwa penyesuaian harga tersebut juga berlaku di seluruh provinsi di wilayah Papua dan Maluku.

Adapun rincian harga BBM non-subsidi yang berlaku mulai 1 Juli 2026 adalah sebagai berikut:

– Pertamax Turbo turun dari Rp21.200 menjadi Rp19.750 per liter atau berkurang Rp1.450 per liter.

– Pertamina Dex turun dari Rp25.350 menjadi Rp21.650 per liter atau lebih rendah Rp3.700 per liter.

– Dexlite turun dari Rp23.500 menjadi Rp20.150 per liter atau berkurang Rp3.350 per liter.

“Harga tersebut berlaku di seluruh provinsi di wilayah Papua dan Maluku dengan besaran Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) sebesar 7,5 persen,” jelas Ispiani.(red-paputeng/*)

NABIRE – PAPUTENG.COM – Pemerintah Provinsi Papua Tengah terus memperkuat komitmen terhadap pembangunan berkelanjutan melalui penyusunan Dokumen Teknis Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Provinsi Papua Tengah Tahun 2026–2056.

Komitmen tersebut disampaikan Gubernur Papua Tengah, Meki Nawipa, dalam sambutan yang dibacakan Staf Ahli II Bidang Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan Setda Papua Tengah, Herman Kayame, saat membuka Focus Group Discussion (FGD) II penyusunan dokumen teknis RPPLH di Nabire.

Dalam sambutannya, Gubernur menyampaikan bahwa Papua Tengah saat ini berada pada fase penting pembangunan daerah. Berbagai potensi sumber daya alam yang dimiliki menjadi peluang besar untuk mendorong pertumbuhan ekonomi sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Meski demikian, ia menegaskan bahwa setiap proses pembangunan harus tetap memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup agar tidak menimbulkan kerusakan yang dapat mengancam keberlanjutan pembangunan di masa mendatang.

“Perencanaan lingkungan hidup yang terarah, terpadu, dan berkelanjutan melalui penyusunan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sangat penting,” ujar Herman Kayame saat membacakan sambutan Gubernur.

Menurutnya, RPPLH merupakan amanat Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup serta Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2025. Dokumen tersebut akan menjadi instrumen strategis dalam mengarahkan pemanfaatan sumber daya alam, menjaga kualitas lingkungan, mengendalikan pencemaran dan kerusakan lingkungan, sekaligus menjadi acuan dalam penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah.

Gubernur berharap penyusunan RPPLH mampu menciptakan keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi, pelestarian lingkungan hidup, serta perlindungan terhadap hak-hak masyarakat adat yang selama ini menjadi bagian tak terpisahkan dari ekosistem Papua.

Penyusunan RPPLH juga disebut selaras dengan visi pembangunan Papua Tengah, yakni “Mewujudkan Papua Tengah Emas: Adil, Berdaya Saing, Bermartabat, Harmonis, Maju, dan Berkelanjutan.” Visi tersebut menegaskan bahwa pembangunan daerah tidak hanya berorientasi pada pertumbuhan ekonomi, tetapi juga menempatkan keberlanjutan lingkungan sebagai fondasi utama.

Lebih lanjut, Gubernur menegaskan hasil pembahasan dalam FGD II akan menjadi bahan penyusunan dokumen teknis RPPLH sebelum dikonsultasikan kepada publik dan selanjutnya menjalani proses verifikasi oleh Direktorat Penyelenggaraan Sumber Daya Alam Berkelanjutan Kementerian Lingkungan Hidup.

Ia juga mengajak seluruh peserta FGD, mulai dari unsur pemerintah, akademisi, masyarakat adat, pelaku usaha hingga pemangku kepentingan lainnya, untuk memberikan masukan, pandangan, dan rekomendasi yang konstruktif sehingga dokumen yang dihasilkan benar-benar sesuai dengan kebutuhan dan kondisi riil Papua Tengah.

Selain itu, Gubernur berharap para tenaga ahli yang bertindak sebagai fasilitator dapat mendampingi Kelompok Kerja (Pokja) RPPLH dalam menyusun dan mengevaluasi berbagai alternatif skenario perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

Dengan demikian, diharapkan lahir rumusan RPPLH yang realistis, implementatif, dan mampu menjadi dasar penyusunan Peraturan Daerah tentang Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Provinsi Papua Tengah Tahun 2026–2056.(red-paputeng)

DEIYAI – PAPUTENG.COM – Peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) Bhayangkara ke-80 di Kabupaten Deiyai menjadi momentum bagi Pemerintah Kabupaten Deiyai untuk memperkuat sinergi dengan Kepolisian sekaligus mendorong lahirnya lebih banyak perwira Polri dari putra asli daerah.

Harapan tersebut disampaikan Bupati Deiyai, Melkianus Mote, ST, saat memimpin upacara dan syukuran HUT Bhayangkara ke-80 di halaman Markas Polres Deiyai, Rabu (1/7/2026).

Kegiatan tersebut dihadiri Kapolres Deiyai Kompol Sarifudin Ahmad, Dandim 1703/Deiyai Letkol Inf. Muhammad Habli Aufa, SH, unsur Forkopimda, tokoh adat, tokoh agama, tokoh pemuda, aparatur sipil negara di lingkungan Pemerintah Kabupaten Deiyai, personel Polres Deiyai, serta tamu undangan lainnya.

Dalam amanatnya, Melkianus menegaskan bahwa menjaga keamanan dan ketertiban merupakan tanggung jawab bersama. Menurutnya, setiap anggota Polri yang bertugas di Deiyai merupakan bagian dari masyarakat setempat sehingga memiliki kewajiban untuk menciptakan situasi yang aman, damai, dan kondusif.

“Bapak-bapak polisi yang ditugaskan di Kabupaten Deiyai berarti menjadi bagian dari warga daerah ini. Karena itu, mari bersama-sama menjaga keamanan dan ketertiban demi kepentingan masyarakat,” ujarnya.

Bupati menegaskan Pemerintah Kabupaten Deiyai akan terus mendukung Polri dalam menghadapi berbagai persoalan sosial yang berkembang di tengah masyarakat. Ia juga menyampaikan apresiasi atas pengabdian seluruh personel Polri yang selama ini menjalankan tugas di Kabupaten Deiyai.

“Selamat Hari Bhayangkara ke-80. Mari kita jaga daerah ini bersama-sama. Keamanan dan ketertiban bukan hanya tugas Polri, tetapi menjadi tanggung jawab seluruh elemen masyarakat,” katanya.

Pada kesempatan itu, Melkianus juga menyampaikan permohonan maaf kepada Kapolres Deiyai beserta jajaran karena pada tahun ini pemerintah daerah belum dapat memberikan bantuan atau kado sebagaimana yang pernah diberikan pada peringatan HUT Bhayangkara tahun sebelumnya.

Lebih jauh, ia berharap Polres Deiyai dapat membuka peluang bagi putra-putri asli Deiyai untuk mengikuti pendidikan Sekolah Perwira Polri. Menurutnya, kehadiran perwira Polri asal Deiyai akan menjadi motivasi bagi generasi muda untuk mengabdikan diri kepada bangsa melalui institusi kepolisian.

Sementara itu, Kapolres Deiyai Kompol Sarifudin Ahmad menyampaikan terima kasih kepada Pemerintah Kabupaten Deiyai, TNI, para komandan satgas, tokoh agama, tokoh adat, tokoh pemuda, dan seluruh masyarakat yang telah mendukung seluruh rangkaian kegiatan HUT Bhayangkara ke-80.

Kapolres mengakui bahwa di usia ke-80, Polri masih memiliki berbagai kekurangan yang harus terus dibenahi. Karena itu, menurutnya, menjaga keamanan dan ketertiban tidak dapat dilakukan sendiri, melainkan membutuhkan kolaborasi yang erat antara Polri, TNI, pemerintah daerah, dan seluruh lapisan masyarakat.

“Sinergi dan kolaborasi adalah kunci dalam menciptakan situasi kamtibmas yang aman dan kondusif. Dengan dukungan semua pihak, masyarakat dapat menjalankan aktivitas sehari-hari dengan aman dan nyaman,” tutupnya.(ady-redpaputeng)

DEIYAI – PAPUTENG.COM – Kapolres Deiyai menyatakan komitmen jajarannya untuk terus menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) di Kabupaten Deiyai. Namun, ia menegaskan keberhasilan menciptakan situasi yang aman dan kondusif hanya dapat terwujud melalui sinergi antara Polri, pemerintah daerah, TNI, serta seluruh elemen masyarakat.

Hal tersebut disampaikan Kapolres saat memberikan sambutan dalam upacara dan syukuran peringatan Hari Bhayangkara ke-80 yang digelar pada Rabu (1/7/2026).

Dalam sambutannya, Kapolres menyampaikan apresiasi kepada Bupati Deiyai, jajaran Pemerintah Kabupaten Deiyai, TNI, para komandan satuan tugas, tokoh adat, tokoh agama, tokoh pemuda, serta seluruh masyarakat yang telah mendukung suksesnya rangkaian peringatan Hari Bhayangkara sekaligus berpartisipasi menjaga situasi kamtibmas di wilayah tersebut.

“Kami menyadari bahwa di usia Polri yang ke-80 masih banyak kekurangan yang harus dibenahi. Karena itu, kami tidak bisa bekerja sendiri. Kami membutuhkan dukungan pemerintah daerah, TNI, dan seluruh masyarakat agar keamanan dan ketertiban di Kabupaten Deiyai tetap terjaga,” ujarnya.

Kapolres menekankan bahwa kolaborasi menjadi kunci utama dalam mewujudkan kondisi daerah yang aman sehingga masyarakat dapat menjalankan aktivitas sehari-hari dengan normal.

Ia juga memaparkan perkembangan penanganan kasus gangguan kamtibmas di Deiyai. Sejak Januari hingga Juli 2026 tercatat sekitar 30 kasus yang ditangani Polres Deiyai. Dari jumlah tersebut, dua kasus menjadi prioritas penanganan, dengan satu perkara telah dinyatakan berkekuatan hukum tetap (P21) dan pelaku telah menjalani hukuman sesuai putusan pengadilan. Sementara satu kasus lainnya telah memasuki tahap pertama dan tengah dikoordinasikan bersama kejaksaan hingga proses persidangan.

“Kami mempertaruhkan seluruh jiwa dan raga untuk menjaga keamanan di Kabupaten Deiyai. Siapapun pelakunya, kami tidak akan mundur selangkah pun dalam menegakkan hukum demi terciptanya situasi yang kondusif,” tegasnya.

Kapolres kembali mengajak Pemerintah Kabupaten Deiyai, TNI, satuan tugas, serta seluruh tokoh masyarakat untuk terus memperkuat kerja sama dalam menjaga stabilitas keamanan di daerah.

Selain itu, ia menyampaikan terima kasih kepada Pemerintah Kabupaten Deiyai atas dukungan terhadap pembangunan Polres Deiyai. Menurutnya, hibah tanah dan bangunan yang diberikan pemerintah daerah pada tahun sebelumnya, serta penyerahan sertifikat aset secara resmi pada tahun ini, menjadi bentuk nyata sinergi yang sangat berarti bagi pengembangan institusi Polri di Deiyai.

“Ini merupakan kebanggaan bagi kami. Dengan dukungan pemerintah daerah, kebutuhan fasilitas Polres Deiyai dapat dipenuhi secara bertahap,” katanya.

Kapolres mengungkapkan bahwa ke depan Kantor Polres Deiyai direncanakan akan dibangun menjadi dua lantai. Ia bahkan menyampaikan harapannya agar Kantor Bupati Deiyai juga dapat dikembangkan menjadi tiga lantai sebagai simbol kuatnya sinergi antara pemerintah daerah, Polri, dan TNI dalam membangun Kabupaten Deiyai.

Menutup sambutannya, Kapolres menegaskan komitmen Polres Deiyai untuk terus mendukung seluruh program pembangunan yang dijalankan Pemerintah Kabupaten Deiyai di bawah kepemimpinan Bupati.

“Apapun program yang dibuat pemerintah daerah, kami siap mendukung dan mengawal pelaksanaannya. Di momentum Hari Bhayangkara ke-80 ini, sekali lagi kami tegaskan bahwa Polri tidak dapat bekerja sendiri. Dukungan seluruh elemen masyarakat menjadi kekuatan utama dalam menjaga keamanan dan membangun Kabupaten Deiyai yang lebih baik,” pungkasnya.(ady-red paputeng)