Category: Pemerintahan

NABIRE, PAPUTENG.COM – Gubernur Papua Tengah, Meki Fritz Nawipa, resmi menandatangani peluncuran Program Bangun Generasi dan Keluarga yang Inklusif dan Tangguh (Bangkit) Papua Tengah di Ballroom Kantor Gubernur Papua Tengah, Selasa (21/7/2026).

Program tersebut menjadi salah satu langkah strategis Pemerintah Provinsi Papua Tengah dalam upaya menekan angka stunting sekaligus mengurangi kemiskinan di wilayah Papua Tengah.

Pada tahap awal, empat kabupaten yakni Paniai, Dogiyai, Puncak Jaya, dan Intan Jaya ditetapkan sebagai daerah percontohan (pilot project) pelaksanaan Program Bangkit Papua Tengah.

“Empat kabupaten yaitu Paniai, Dogiyai, Puncak Jaya, dan Intan Jaya menjadi pilot project dari program ini. Setelah berjalan dengan baik, selanjutnya akan diterapkan di Nabire, Deiyai, Mimika, dan Puncak,” ujar Gubernur Meki Nawipa dalam sambutannya.

Menurut Nawipa, Program Bangkit merupakan program unggulan Pemprov Papua Tengah yang dirancang untuk meningkatkan kualitas hidup anak-anak Papua sejak usia dini. Ia mengungkapkan bahwa konsep serupa pernah diterapkannya saat menjabat sebagai Bupati Paniai.

Namun saat itu, setiap pemerintah kabupaten yang ingin mengusulkan program kepada Pemerintah Provinsi Papua harus terlebih dahulu melakukan presentasi di hadapan gubernur.

“Waktu saya menjabat Bupati Paniai, untuk mendapatkan persetujuan program seperti ini, setiap kabupaten harus mempresentasikan terlebih dahulu di hadapan gubernur,” katanya.

Dalam tahap awal pelaksanaan, Pemerintah Provinsi Papua Tengah telah mendata sekitar 1.000 bayi usia 1 hingga 4 tahun di masing-masing kabupaten pilot project. Setiap anak yang terdaftar akan menerima bantuan sebesar Rp350 ribu per bulan.

Dengan skema tersebut, Pemprov Papua Tengah diperkirakan mengalokasikan anggaran sekitar Rp1,4 miliar setiap bulan atau mencapai Rp16,8 miliar per tahun untuk mendukung program tersebut.

Gubernur menegaskan bahwa bantuan diberikan kepada seluruh anak yang memenuhi kriteria tanpa membatasi jumlah anak dalam satu keluarga.

“Pemerintah tidak membatasi. Jika dalam satu keluarga ada dua, tiga, atau lebih anak yang memenuhi syarat, semuanya akan mendapatkan bantuan melalui Program Bangkit Papua Tengah,” tegasnya.

Ia juga menyoroti berbagai program yang telah dijalankan Pemerintah Provinsi Papua Tengah untuk meningkatkan kesejahteraan Orang Asli Papua (OAP), mulai dari pendidikan gratis tingkat SMP dan SMA hingga pemberian beasiswa bagi mahasiswa Papua.

“Kami ingin masyarakat Papua, khususnya Orang Asli Papua, benar-benar merasakan kehadiran pemerintah. Pendidikan gratis sudah berjalan, bantuan pendidikan tinggi juga diberikan, dan kini melalui Program Bangkit biaya hidup anak usia 1 sampai 4 tahun turut mendapat perhatian pemerintah,” ujarnya.

Meski telah resmi diluncurkan, Nawipa menekankan pentingnya validasi data penerima manfaat agar bantuan yang disalurkan tepat sasaran.

“Hari ini kita luncurkan programnya. Selanjutnya data penerima harus divalidasi dengan baik sehingga Program Bangkit Papua Tengah benar-benar dirasakan oleh masyarakat yang berhak menerima manfaat,” pungkasnya.

Program Bangkit Papua Tengah diharapkan menjadi instrumen baru dalam mempercepat penurunan angka stunting, meningkatkan kualitas kesehatan anak, serta memperkuat kesejahteraan keluarga di seluruh wilayah Papua Tengah. (red-paputeng)

NABIRE, PAPUTENG.COM – Kantor Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Provinsi Papua Tengah sempat mengalami aksi pemalangan oleh sekelompok orang yang diduga merupakan pengusaha kontraktor, Senin (20/7/2026).

Aksi tersebut diduga dilakukan sebagai bentuk tuntutan terhadap transparansi dan keadilan dalam pembagian proyek pekerjaan di lingkungan Dinas PUPR Papua Tengah.

Seorang petugas keamanan (satpam) Dinas PUPR Papua Tengah, Yulius, membenarkan adanya aksi pemalangan yang berlangsung pada pagi hari. Menurutnya, kelompok yang datang menyampaikan aspirasi terkait keterbukaan informasi proyek yang diberikan kepada pihak kontraktor.

“Betul, tadi pagi memang datang sekelompok orang. Saya menduga mereka dari kalangan kontraktor OAP yang menghendaki adanya transparansi terhadap proyek-proyek yang ada di PUPR,” ujar Yulius saat dikonfirmasi awak media.

Meski demikian, aksi pemalangan tersebut tidak berlangsung lama. Yulius menjelaskan, para peserta aksi akhirnya membuka kembali palang secara sukarela setelah mendapatkan penjelasan dari pihak manajemen Dinas PUPR.

Menurutnya, pihak dinas berkomitmen menindaklanjuti aspirasi yang disampaikan dan akan meneruskannya kepada pimpinan instansi.

“Kami telah memberikan penjelasan bahwa aspirasi mereka akan kami sampaikan kepada pimpinan. Kebetulan hari ini Kepala Dinas masih berada di luar daerah untuk melaksanakan tugas kedinasan,” katanya.

Lebih lanjut, pihak Dinas PUPR Papua Tengah berencana mengundang perwakilan kelompok tersebut untuk melakukan pertemuan resmi guna membahas berbagai aspirasi yang telah disampaikan.

“Rencananya pada Kamis mendatang mereka akan kami undang untuk rapat bersama membicarakan hal-hal yang menjadi aspirasi mereka,” tambahnya.

Hingga berita ini diterbitkan, aktivitas pelayanan dan operasional di lingkungan Dinas PUPR Papua Tengah telah kembali berjalan normal. Pihak dinas juga memastikan akan membuka ruang dialog guna mencari solusi terhadap berbagai aspirasi yang disampaikan para kontraktor. (red-paputeng)

NABIRE, PAPUTENG.COM – Dinas Peternakan dan Perkebunan (Disnakbun) Kabupaten Nabire menyiapkan program penyaluran sebanyak 1.000 bibit ayam kampung super (ayam kamper) kepada peternak Orang Asli Papua (OAP), baik secara individu maupun melalui kelompok ternak.

Program tersebut ditargetkan mulai direalisasikan pada Desember 2026 sebagai bagian dari upaya pemerintah daerah dalam meningkatkan produktivitas sektor peternakan sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat.

Sekretaris Disnakbun Kabupaten Nabire, Fransesco, mengatakan pihaknya saat ini tengah mempersiapkan sarana pendukung berupa box media ayam untuk memudahkan proses distribusi kepada para penerima manfaat.

“Secara bertahap kami mendatangkan box sebagai sarana pendukung agar mobilisasi dan pembagian ayam kepada peternak lebih mudah, praktis, dan aman,” ujar Fransesco kepada awak media, Senin (20/7/2026).

Ia menjelaskan, bibit ayam kampung super tersebut akan didatangkan dari Kabupaten Bogor, Jawa Barat, dalam bentuk Day Old Chick (DOC) atau anak ayam umur sehari. Sebelum disalurkan kepada masyarakat, bibit tersebut akan dipelihara terlebih dahulu dengan melibatkan pihak profesional.

“Bibit yang kami terima berupa DOC. Selanjutnya akan kami besarkan dan pelihara terlebih dahulu dengan menggandeng pihak ketiga yang berpengalaman agar pertumbuhan ayam lebih optimal. Setelah berusia sekitar tiga hingga empat bulan, baru akan disalurkan kepada peternak,” jelasnya.

Menurut Fransesco, strategi tersebut dilakukan untuk menekan angka kematian ayam yang kerap terjadi saat proses distribusi maupun pemeliharaan di tingkat peternak. Selain itu, langkah ini juga diharapkan dapat meningkatkan tingkat keberhasilan program bantuan ternak yang diberikan pemerintah.

Ia menambahkan, ayam kampung super memiliki kualitas yang lebih baik dibandingkan ayam kampung yang umumnya dipelihara secara tradisional oleh masyarakat.

“Jenis ayam ini memiliki kualitas di atas ayam kampung yang selama ini banyak dibudidayakan secara tradisional. Kami berharap para penerima manfaat dapat mengembangkan usaha ternak ini secara berkelanjutan, baik untuk produksi daging maupun pembibitan, sehingga mampu menopang perekonomian keluarga dan kelompok,” pungkasnya.

Melalui program tersebut, Disnakbun Nabire berharap sektor peternakan rakyat semakin berkembang dan mampu menjadi salah satu sumber pendapatan yang berkelanjutan bagi masyarakat OAP di Kabupaten Nabire. (red-paputeng)

NABIRE, PAPUTENG.COM – Pemerintah Provinsi Papua Tengah akan menggelar nonton bareng (nobar) Final Piala Dunia 2026 sebagai salah satu rangkaian perayaan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-4 Provinsi Papua Tengah yang jatuh pada 25 Juli. Kegiatan tersebut dipusatkan di Halaman Kantor Gubernur Papua Tengah, kawasan Bandara Lama, Nabire Kota, pada Minggu (19/7/2026) malam hingga Senin (20/7/2026) dini hari.

Memasuki usia keempat tahun, Provinsi Papua Tengah terus menunjukkan komitmennya dalam mempercepat pembangunan di berbagai sektor. Sejumlah program strategis yang tengah berjalan antara lain sekolah gratis bagi jenjang SMP dan SMA, pembangunan sekolah MIPA Boarding School, terutama pembangunan Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) yang mencakup pembangunan Kantor Gubernur, Gedung Majelis Rakyat Papua (MRP) Papua Tengah, rumah susun ASN, hingga rencana pelebaran kawasan Pelabuhan Samabusa dan berbagai infrastruktur pendukung lainnya.

Dalam rangka memeriahkan peringatan HUT tahun ini, Pemerintah Provinsi Papua Tengah telah menyiapkan berbagai kegiatan yang melibatkan masyarakat, mulai dari perlombaan, panggung hiburan rakyat, hingga acara nobar Final Piala Dunia 2026.

Panitia menjadwalkan kegiatan nobar dimulai sekitar pukul 19.00 WIT. Selain menyaksikan laga puncak sepak bola dunia, masyarakat juga akan dihibur oleh sejumlah musisi Papua, di antaranya Trio Papua, Anarok, Vendetta Rap, serta sejumlah artis lokal Papua Tengah lainnya.

Tidak hanya itu, sejumlah pesepak bola asal Papua Tengah juga dijadwalkan hadir untuk memeriahkan acara. Mereka antara lain Patrich Wanggai, Ricky Kayame, dan Jack Kobogau yang akan berinteraksi langsung dengan masyarakat dan pecinta sepak bola yang hadir.

Mengusung tema “Dengan Boka Gembira Kita Tingkatkan Ekonomi Kerakyatan Papua Tengah”, kegiatan nobar ini juga menjadi wadah pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui keterlibatan pelaku usaha kuliner dan UMKM lokal yang akan membuka berbagai stan selama acara berlangsung.

Sebagai puncak kemeriahan, panitia telah menyiapkan berbagai hadiah menarik bagi pengunjung. Door prize utama yang akan diundi pada akhir acara berupa beberapa unit sepeda motor, selain hadiah-hadiah lainnya yang telah disiapkan untuk masyarakat yang mengikuti rangkaian kegiatan nobar tersebut.

Pemerintah Provinsi Papua Tengah berharap kegiatan ini tidak hanya menjadi ajang hiburan dan kebersamaan masyarakat dalam menyaksikan Final Piala Dunia 2026, tetapi juga mampu mendorong perputaran ekonomi lokal serta memperkuat semangat persatuan dalam momentum peringatan HUT ke-4 Provinsi Papua Tengah. (red-paputeng)

NABIRE, PAPUTENG.COM – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Nabire akan kembali menggelar rapat koordinasi bersama pihak terkait guna membahas teknis distribusi bahan bakar minyak (BBM) bagi sejumlah kabupaten di wilayah Papua Tengah.

Bupati Nabire, Mesak Magai, S.Sos, dalam siaran pers yang diterima media ini menyampaikan bahwa sistem distribusi BBM yang saat ini dijalankan oleh pemerintah daerah, Pertamina, dan pengelola SPBU dinilai cukup efektif dalam mengurangi antrean panjang kendaraan di sejumlah SPBU di kawasan perkotaan Nabire.

Menurutnya, langkah pengawasan yang dilakukan aparat kepolisian dan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), serta penerapan sistem ganjil-genap dalam pengisian BBM, memberikan dampak positif terhadap kelancaran pelayanan kepada masyarakat.

“Pemberlakuan sistem ganjil-genap dalam pengisian BBM di SPBU Kabupaten Nabire kami nilai cukup efektif untuk mengurangi antrean panjang kendaraan,” ujar Mesak.

Mesak menjelaskan, posisi Kabupaten Nabire sebagai ibu kota Provinsi Papua Tengah sekaligus pintu gerbang distribusi barang dan jasa bagi wilayah pedalaman membuat kebutuhan BBM terus meningkat. Selain melayani masyarakat Nabire, sejumlah kendaraan dari Kabupaten Dogiyai, Deiyai, dan Paniai juga masih bergantung pada SPBU yang berada di Nabire.

Kondisi tersebut, kata dia, menjadi salah satu faktor yang memicu kepadatan antrean kendaraan di sejumlah SPBU.

“Nabire sebagai ibu kota Provinsi Papua Tengah masih melayani kendaraan dari Dogiyai, Deiyai, dan Paniai yang mengisi BBM di SPBU-SPBU Nabire. Ini merupakan persoalan yang harus segera dicarikan solusi,” tegasnya.

Sebagai langkah penanganan, Pemkab Nabire berencana mengusulkan sedikitnya dua lokasi SPBU yang secara khusus melayani kebutuhan BBM bagi kendaraan dari tiga kabupaten pedalaman tersebut. Rencana itu akan menjadi salah satu agenda utama dalam rapat koordinasi yang akan melibatkan pihak Pertamina Nabire dan pengelola SPBU dalam waktu dekat.

Selain membahas relokasi atau penataan SPBU khusus bagi kendaraan dari wilayah pedalaman, Pemkab Nabire juga menilai pengawasan lapangan masih perlu diperkuat. Keterlibatan aparat kepolisian dan Satpol PP akan terus diintensifkan untuk mencegah praktik penyalahgunaan dan penyelewengan distribusi BBM oleh oknum yang tidak bertanggung jawab.

Langkah tersebut diharapkan mampu menciptakan distribusi BBM yang lebih tertib, merata, dan tepat sasaran, sekaligus mengurangi antrean kendaraan di SPBU wilayah Nabire yang selama ini menjadi pusat pelayanan bagi sejumlah kabupaten di Papua Tengah.(red-paputeng)

NABIRE, PAPUTENG.COM – Dinas Perdagangan Kabupaten Nabire semakin mengintensifkan pengawasan terhadap peredaran minuman beralkohol (minol) menjelang perayaan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-81 Republik Indonesia. Langkah tersebut dilakukan melalui pemantauan rutin dan inspeksi mendadak (sidak) guna menertibkan peredaran minol tanpa label resmi Pemerintah Kabupaten Nabire maupun produk yang tidak sesuai dengan manifest dan belum terdaftar.

Kepala Bidang Usaha Dinas Perdagangan Kabupaten Nabire, Yulius Wopairi, mengungkapkan bahwa pihaknya masih menemukan peredaran minuman beralkohol ilegal atau tanpa label resmi di sejumlah lokasi penjualan. Selain itu, muncul pula berbagai jenis dan merek minuman baru yang belum terdata dalam administrasi pemerintah daerah.

“Kami terus melakukan sidak ke toko-toko penjual minol, terutama distributor. Selain menyita minuman tanpa label resmi Pemda Nabire, kami juga menemukan banyak merek dan jenis minol baru yang belum terdaftar,” kata Wopairi, Kamis (17/7/2026).

Menurutnya, intensitas pengawasan sengaja ditingkatkan sepanjang Juli hingga Agustus karena konsumsi minuman beralkohol cenderung meningkat menjelang dan selama perayaan HUT RI.

“Pengawasan dan sidak kami lakukan lebih masif pada Juli dan Agustus menjelang perayaan HUT RI,” ujarnya.

Dalam sidak terbaru, petugas menemukan dua kios yang menjual minuman beralkohol tanpa label resmi Pemerintah Kabupaten Nabire. Meski demikian, pada kemasan produk ditemukan label distributor sehingga tim melakukan penelusuran lebih lanjut terkait keabsahan label tersebut.

“Kami menemukan dua kios yang menjual minol tanpa label resmi Pemda Nabire. Setelah dilakukan pemeriksaan, ternyata label resmi Pemda ditemukan tercecer di dalam kardus sehingga kami melakukan penyelidikan lebih lanjut,” jelasnya.

Untuk menjaga efektivitas operasi, jadwal pelaksanaan sidak tidak pernah diumumkan kepada publik. Kebijakan tersebut diterapkan guna mencegah kebocoran informasi yang dapat menghambat proses penegakan aturan di lapangan.

Selain toko dan distributor, Dinas Perdagangan juga memberikan perhatian khusus terhadap tempat hiburan malam seperti karaoke dan bar yang diduga menjadi salah satu jalur peredaran minuman beralkohol tanpa label maupun merek yang belum terdaftar.

“Kami menduga tempat hiburan malam seperti karaoke dan bar menjadi lokasi strategis peredaran minol tanpa label dan produk yang belum terdaftar,” tegas Wopairi.

Ia menambahkan, peredaran minuman beralkohol nonlabel tidak hanya menyulitkan pengawasan pemerintah, tetapi juga berpotensi mengurangi penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Di sisi lain, kondisi tersebut dapat merugikan masyarakat karena legalitas serta asal-usul produk yang beredar sulit dipastikan.

Upaya penertiban ini mengacu pada Peraturan Bupati Nabire Nomor 10 Tahun 2025 tentang Pengendalian dan Penataan Peredaran Minuman Beralkohol. Regulasi tersebut menjadi dasar hukum bagi pemerintah daerah dalam memastikan peredaran minuman beralkohol berlangsung secara tertib, terkontrol, dan transparan.

Kebijakan itu juga merupakan implementasi dari ketentuan yang lebih tinggi, yakni Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20 Tahun 2014 serta Peraturan Presiden Nomor 6 Tahun 2013 tentang pengendalian dan pengawasan peredaran minuman beralkohol di Indonesia. (red-paputeng)

NABIRE – PAPUTENG.COM – Dewan Perwakilan Rakyat Papua Tengah (DPRPT) menggelar Rapat Paripurna Penyampaian Rekomendasi terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala Daerah Tahun Anggaran 2025 di Gedung DPR Papua Tengah, Nabire, Rabu (15/7/2026).

Rapat paripurna tersebut menjadi bagian penting dalam pelaksanaan fungsi pengawasan DPR terhadap jalannya pemerintahan daerah sekaligus evaluasi atas kinerja Pemerintah Provinsi Papua Tengah selama tahun anggaran 2025.

Ketua DPR Papua Tengah, Delius Tabuni, mengatakan penyampaian rekomendasi LKPJ merupakan amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Melalui mekanisme tersebut, DPR melakukan evaluasi terhadap penyelenggaraan pemerintahan yang telah dilaksanakan pemerintah daerah selama satu tahun anggaran.

Menurutnya, setelah menerima dokumen LKPJ dari kepala daerah pada 17 April 2026, DPR Papua Tengah melalui komisi-komisi bersama organisasi perangkat daerah dan mitra kerja terkait melakukan pembahasan secara menyeluruh terhadap berbagai program dan kegiatan yang telah dilaksanakan.

“Pembahasan dilakukan dengan melihat capaian kinerja, pelaksanaan program, serta berbagai kendala yang dihadapi selama tahun anggaran berjalan. Hasil evaluasi tersebut kemudian dirumuskan menjadi sejumlah rekomendasi strategis sebagai bahan perbaikan ke depan,” ujar Delius.

Ia menegaskan, rekomendasi yang diberikan DPR bukan sekadar bentuk evaluasi, tetapi juga bertujuan mendorong peningkatan kualitas penyelenggaraan pemerintahan agar lebih efektif, efisien, transparan, dan akuntabel.

DPR berharap berbagai catatan yang disampaikan dapat menjadi pedoman bagi pemerintah daerah dalam menyusun kebijakan dan program pembangunan yang lebih tepat sasaran serta mampu memberikan dampak nyata bagi kesejahteraan masyarakat Papua Tengah.

Selain itu, rekomendasi DPR juga diharapkan menjadi instrumen penguatan tata kelola pemerintahan yang sejalan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan mampu menjawab kebutuhan masyarakat yang terus berkembang.

Sementara itu, mewakili Gubernur Papua Tengah, Penjabat Sekretaris Daerah Provinsi Papua Tengah, dr. Silwanus Sumule, Sp.OG(K), M.Kes., menyampaikan apresiasi kepada DPR Papua Tengah atas kerja sama dan sinergi yang telah terjalin dalam proses pembahasan LKPJ.

Ia menyebut rekomendasi yang disampaikan DPR merupakan masukan konstruktif yang sangat penting bagi pemerintah daerah dalam meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan.

“Seluruh perangkat daerah harus mempelajari dan menindaklanjuti setiap rekomendasi yang telah diberikan. Catatan-catatan tersebut harus diterjemahkan menjadi langkah perbaikan yang konkret, terukur, dan dapat dipertanggungjawabkan,” tegas Silwanus.

Menurutnya, kolaborasi yang baik antara eksekutif dan legislatif menjadi faktor penting dalam mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan di Papua Tengah. Karena itu, hubungan kerja yang harmonis perlu terus dijaga demi mempertahankan capaian yang telah diraih sekaligus meningkatkan kinerja pemerintahan di masa mendatang.

Mengakhiri sambutannya, Silwanus menyampaikan terima kasih kepada DPR Papua Tengah atas komitmennya dalam mengawal jalannya pemerintahan daerah. Ia mengibaratkan Papua Tengah sebagai sebuah rumah besar yang harus dibangun bersama dengan fondasi dan tiang yang saling menopang.

“Pemerintah dan DPR mungkin berada pada posisi yang berbeda, namun memiliki tujuan yang sama, yaitu menghadirkan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat Papua Tengah,” pungkasnya.(red-paputeng)

DEIYAI – PAPUTENG.COM – Bupati Kabupaten Deiyai, Melkianus Mote, ST secara resmi membuka rangkaian kegiatan dalam rangka menyambut dan memeriahkan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia, Jumat (10/7/2026).

Pembukaan ditandai dengan pelepasan balon warna-warni ke udara di halaman Kantor Bupati Deiyai sebagai simbol dimulainya berbagai kegiatan dan perlombaan yang akan digelar selama perayaan HUT RI.

Panitia telah menyiapkan beragam cabang perlombaan yang melibatkan berbagai kalangan masyarakat, di antaranya futsal, bola voli, bulu tangkis, tenis meja, tarik tambang, cerdas cermat, lomba pidato, vocal group (akustik), paduan suara, gerak jalan, lomba mewarnai, hingga permainan Ludo King.

Dalam sambutannya, Bupati Melkianus Mote menegaskan bahwa rangkaian kegiatan tersebut bukan sekadar ajang hiburan dan kompetisi, melainkan menjadi momentum untuk memperkuat persatuan, mempererat tali silaturahmi, serta menumbuhkan semangat kebangsaan di tengah masyarakat.

“Kegiatan ini tidak hanya menjadi ajang perlombaan dan hiburan semata, tetapi juga sebagai wadah mempererat persatuan, kesatuan, dan tali silaturahmi guna mewujudkan Kabupaten Deiyai yang aman, tertib, dan penuh semangat kebangsaan,” ujar Melkianus.

Ia mengajak seluruh elemen masyarakat, mulai dari aparatur sipil negara (ASN), organisasi perangkat daerah (OPD), pelajar, masyarakat umum, hingga BUMN dan BUMD untuk berpartisipasi aktif dalam setiap rangkaian kegiatan yang telah disiapkan.

Menurutnya, keterlibatan seluruh lapisan masyarakat akan menjadi bukti bahwa Kabupaten Deiyai merupakan daerah yang aman, nyaman, serta kondusif untuk berbagai aktivitas kemasyarakatan.

Bupati juga berharap peringatan HUT Kemerdekaan RI tahun ini mampu menjadi momentum memperkuat rasa persatuan, menumbuhkan kebersamaan, sekaligus memberikan ruang bagi masyarakat untuk menunjukkan bakat dan kreativitas melalui berbagai perlombaan.

“Momentum peringatan HUT Kemerdekaan ini hendaknya menjadi ajang memperkuat persatuan, menumbuhkan semangat kebersamaan, serta memberi ruang bagi masyarakat untuk menyalurkan potensi yang dimiliki melalui berbagai perlombaan,” katanya.

Meski seluruh perlombaan dikemas sebagai hiburan bagi masyarakat, Bupati mengingatkan seluruh peserta untuk tetap menjunjung tinggi nilai sportivitas, saling menghormati, dan menjaga keamanan serta ketertiban agar seluruh rangkaian kegiatan dapat berlangsung dengan lancar hingga puncak peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia. (red-paputeng)

DEIYAI – PAPUTENG.COM – Bupati Deiyai, Melkianus Mote, ST, membekali sekaligus memotivasi para Pramuka Penggalang yang akan mewakili Kabupaten Deiyai pada Jambore Nasional (Jamnas) 2026. Dalam arahannya, Bupati menegaskan bahwa keberanian, disiplin, serta kepedulian terhadap sesama dan lingkungan merupakan karakter utama yang harus dimiliki setiap anggota Pramuka.

Pembekalan tersebut diberikan kepada para peserta dari sejumlah sekolah di Kabupaten Deiyai yang terpilih sebagai kontingen Jamnas 2026, Rabu (8/7/2026).

Di hadapan para peserta, Melkianus mengisahkan pengalamannya saat menjadi delegasi Jambore Nasional mewakili Papua dari Kabupaten Fakfak. Menurutnya, pengalaman di dunia kepramukaan telah membentuk karakter kepemimpinan yang bermanfaat hingga saat ini.

«”Saya dulu pernah mewakili Papua dari Kabupaten Fakfak sebagai delegasi di Jambore Nasional,” ungkapnya.»

Ia mengatakan, seorang Pramuka harus memiliki keberanian untuk tampil dan menjadi pemimpin. Namun, keberanian tersebut harus diimbangi dengan keterampilan, wawasan, kecerdasan, semangat gotong royong, serta rasa tanggung jawab.

“Keberanian saja tidak cukup tanpa dibekali keterampilan, wawasan, kecerdasan, dan rasa peduli,” tegasnya.»

Selain itu, Bupati mengingatkan agar para peserta tidak hanya menguasai materi kepramukaan, tetapi juga mampu mengamalkan nilai-nilai kepanduan dalam kehidupan sehari-hari, terutama dalam menjaga kebersihan lingkungan.

“Saya akan bangga jika kalian memiliki kepedulian terhadap kebersihan. Jangan gengsi atau malu menyapu dan memungut sampah. Hal yang terlihat sederhana justru dapat membentuk karakter jika dilakukan dengan ikhlas dan penuh kesadaran,” katanya.

Melkianus berharap keikutsertaan dalam Jambore Nasional menjadi momentum bagi generasi muda Deiyai untuk mengembangkan wawasan, meningkatkan kemampuan, serta memperkuat karakter sebagai pribadi yang jujur, disiplin, bertanggung jawab, dan memiliki kepedulian sosial yang tinggi.

Ia optimistis para kontingen Deiyai mampu menjadi duta daerah yang tidak hanya berprestasi, tetapi juga membawa nilai-nilai positif ke tengah masyarakat setelah kembali dari Jamnas 2026. (red-paputeng)

NABIRE – PAPUTENG.COM – Pemerintah Provinsi Papua Tengah terus memperkuat komitmen terhadap pembangunan berkelanjutan melalui penyusunan Dokumen Teknis Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Provinsi Papua Tengah Tahun 2026–2056.

Komitmen tersebut disampaikan Gubernur Papua Tengah, Meki Nawipa, dalam sambutan yang dibacakan Staf Ahli II Bidang Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan Setda Papua Tengah, Herman Kayame, saat membuka Focus Group Discussion (FGD) II penyusunan dokumen teknis RPPLH di Nabire.

Dalam sambutannya, Gubernur menyampaikan bahwa Papua Tengah saat ini berada pada fase penting pembangunan daerah. Berbagai potensi sumber daya alam yang dimiliki menjadi peluang besar untuk mendorong pertumbuhan ekonomi sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Meski demikian, ia menegaskan bahwa setiap proses pembangunan harus tetap memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup agar tidak menimbulkan kerusakan yang dapat mengancam keberlanjutan pembangunan di masa mendatang.

“Perencanaan lingkungan hidup yang terarah, terpadu, dan berkelanjutan melalui penyusunan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sangat penting,” ujar Herman Kayame saat membacakan sambutan Gubernur.

Menurutnya, RPPLH merupakan amanat Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup serta Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2025. Dokumen tersebut akan menjadi instrumen strategis dalam mengarahkan pemanfaatan sumber daya alam, menjaga kualitas lingkungan, mengendalikan pencemaran dan kerusakan lingkungan, sekaligus menjadi acuan dalam penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah.

Gubernur berharap penyusunan RPPLH mampu menciptakan keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi, pelestarian lingkungan hidup, serta perlindungan terhadap hak-hak masyarakat adat yang selama ini menjadi bagian tak terpisahkan dari ekosistem Papua.

Penyusunan RPPLH juga disebut selaras dengan visi pembangunan Papua Tengah, yakni “Mewujudkan Papua Tengah Emas: Adil, Berdaya Saing, Bermartabat, Harmonis, Maju, dan Berkelanjutan.” Visi tersebut menegaskan bahwa pembangunan daerah tidak hanya berorientasi pada pertumbuhan ekonomi, tetapi juga menempatkan keberlanjutan lingkungan sebagai fondasi utama.

Lebih lanjut, Gubernur menegaskan hasil pembahasan dalam FGD II akan menjadi bahan penyusunan dokumen teknis RPPLH sebelum dikonsultasikan kepada publik dan selanjutnya menjalani proses verifikasi oleh Direktorat Penyelenggaraan Sumber Daya Alam Berkelanjutan Kementerian Lingkungan Hidup.

Ia juga mengajak seluruh peserta FGD, mulai dari unsur pemerintah, akademisi, masyarakat adat, pelaku usaha hingga pemangku kepentingan lainnya, untuk memberikan masukan, pandangan, dan rekomendasi yang konstruktif sehingga dokumen yang dihasilkan benar-benar sesuai dengan kebutuhan dan kondisi riil Papua Tengah.

Selain itu, Gubernur berharap para tenaga ahli yang bertindak sebagai fasilitator dapat mendampingi Kelompok Kerja (Pokja) RPPLH dalam menyusun dan mengevaluasi berbagai alternatif skenario perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

Dengan demikian, diharapkan lahir rumusan RPPLH yang realistis, implementatif, dan mampu menjadi dasar penyusunan Peraturan Daerah tentang Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Provinsi Papua Tengah Tahun 2026–2056.(red-paputeng)