Category: Pemerintahan

NABIRE, PAPUTENG.COM – Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Nabire melalui Komisi B memberikan perhatian serius terhadap renovasi dan pengaktifan kembali Pasar Samabusa di Distrik Teluk Kimi. Hal tersebut mengemuka dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait yang digelar di Ruang Badan Musyawarah (Bamus) Sekretariat DPRK Nabire, Kamis (30/7/2026).

RDP dipimpin Wakil Ketua Komisi B, Marius Kayame, A.Md, Tek didampingi Anggota Komisi B, Markus Makai, S.Hut. Turut hadir Sekretaris Dewan DPRK Nabire, Hugo Martinus Karubaba, SE, M.Ec.Dev serta Kepala Bagian Persidangan, Davidzoon Manuaron, SH, MH.

Sejumlah OPD yang hadir dalam rapat tersebut antara lain perwakilan Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda), Kepala Distrik Teluk Kimi, dan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Nabire.

Dalam RDP tersebut, terdapat beberapa poin penting yang dibahas, dengan fokus utama pada renovasi dan pengaktifan kembali Pasar Samabusa yang selama ini terbengkalai. Pasar tersebut menjadi salah satu pasar yang mendapat perhatian khusus dari Komisi B DPRK Nabire bersama OPD terkait.

Pasar Samabusa diketahui sudah cukup lama tidak beroperasi. Akibatnya, sebagian besar kios dan lapak mengalami kerusakan yang cukup parah serta dipenuhi rumput liar.

“Pasar Samabusa merupakan salah satu pasar yang mendapat perhatian serius dari kami. Pemerintah daerah sudah membangun dan menyediakan fasilitas serta sarananya, namun sayangnya pasar ini vakum dalam waktu yang cukup lama,” Wakil Komisi B, Marius Kayame dalam rapat tersebut.

Berdasarkan hasil inspeksi lapangan yang dilakukan Ketua Komisi B, Poppy Amir Sawaka, dua hari sebelumnya, kondisi bangunan pasar dinilai sudah mengalami kerusakan yang cukup berat sehingga membutuhkan renovasi sebelum dapat kembali difungsikan.

Namun, pembahasan terkait renovasi pasar belum dapat dilakukan secara maksimal karena Dinas Perdagangan Kabupaten Nabire yang memiliki kewenangan terhadap pengelolaan pasar tidak menghadiri RDP tersebut dengan alasan yang belum diketahui.

“Terkait renovasi bangunan pasar merupakan kewenangan Dinas Perdagangan, namun sangat disayangkan mereka tidak hadir dalam rapat ini,” ungkapnya.

Sementara itu, Anggota Komisi B, Markus Makai, S.Hut., menilai kehadiran Dinas Perdagangan sangat penting dalam pembahasan pengelolaan pasar dan optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Menurut Markus, pengelolaan retribusi pasar tidak hanya menjadi tanggung jawab Dinas Pendapatan Daerah, tetapi juga membutuhkan peran aktif Dinas Perdagangan dalam melihat potensi penerimaan daerah.

“Kalau Dinas Perdagangan lebih jeli melihat kondisi di lapangan, terutama terkait retribusi daerah untuk menggenjot PAD, saya menilai bukan hanya Dispenda yang memiliki peran dalam menarik retribusi,” ujarnya.

Selain persoalan renovasi pasar, DPRK Nabire juga menyoroti maraknya pedagang keliling atau yang dikenal dengan istilah pedagang serikat yang berjualan langsung di lingkungan permukiman masyarakat.

Sekretaris Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Nabire mengaku pihaknya masih menghadapi kendala terkait regulasi yang mengatur keberadaan pedagang tersebut.

“Kami dari Dispenda masih bingung, apakah para pedagang serikat ini memiliki izin atau tidak. Jika memiliki izin, siapa yang mengeluarkannya, apakah Dinas Perdagangan atau PTSP,” katanya.

Keberadaan pedagang keliling dinilai cukup memberikan dampak terhadap pendapatan para pedagang resmi yang berjualan di pasar-pasar tradisional. Masyarakat sebagai konsumen cenderung memilih membeli kebutuhan sehari-hari, seperti sayur-mayur, dari pedagang yang datang langsung ke depan rumah karena dianggap lebih praktis dan tidak memerlukan biaya transportasi untuk pergi ke pasar.

Melalui RDP ini, DPRK Nabire berharap seluruh OPD terkait dapat bersinergi dalam merumuskan solusi atas pengelolaan Pasar Samabusa, mulai dari renovasi bangunan, penataan pedagang, hingga optimalisasi penerimaan daerah dari sektor retribusi pasar.(redaksi-paputeng)

NABIRE – PAPUTENG.COM – Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Nabire merekomendasikan pengaktifan kembali Badan Musyawarah Adat Topo Dikia (BMA Todik) yang selama ini sempat vakum. Rekomendasi tersebut disampaikan usai pelaksanaan Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama perwakilan BMA Todik dan empat kepala distrik di ruang Badan Musyawarah DPRK Nabire, Rabu (29/7/2026).

Ketua DPRK Nabire, Nancy Karolina Worabay, memimpin langsung jalannya RDP didampingi Sekretaris Dewan, Hugo Karubaba. RDP sedianya dipimpin Ketua Komisi A DPRK Nabire. Perubahan pimpinan rapat dilakukan karena adanya miskomunikasi dan kekeliruan koordinasi.

RDP dihadiri oleh para kepala suku, tokoh adat, serta empat kepala distrik yang berada di bawah naungan BMA Todik, yakni Distrik Uwapa, Siriwo, Dipa, dan Menao.

“Sedianya RDP dipimpin Ketua Komisi A, namun karena ada kekeliruan koordinasi dan miskomunikasi, saya sebagai ketua lembaga yang merupakan representasi rakyat mengambil alih pimpinan rapat dan akan menyampaikan aspirasi bapak-bapak ketua adat dan empat kepala distrik dari pedalaman,” ujar Nancy.

Ketua BMA Todik, Yusak Madai, menyampaikan bahwa lembaga adat tersebut telah berdiri sejak lama, namun sempat tidak aktif. Karena itu, pihaknya meminta DPRK Nabire memberikan rekomendasi kepada pemerintah daerah agar BMA Todik kembali diaktifkan.

“Kami BMA Todik beserta empat kepala distrik, yakni Uwapa, Siriwo, Dipa, dan Menao, beserta tokoh adat dan masyarakat merasa terhormat dengan kehadiran Ibu Ketua DPRK Nabire,” kata Yusak.

Selain meminta pengaktifan kembali BMA Todik, pihaknya juga mengusulkan pembangunan Honai atau gedung sekretariat yang terdiri dari empat kamar sebagai representasi empat distrik yang berada di bawah naungan BMA Todik.

Menanggapi aspirasi tersebut, Nancy menegaskan DPRK Nabire siap memberikan rekomendasi kepada pihak eksekutif dan mengawal proses pengaktifan kembali lembaga adat tersebut hingga memiliki payung hukum yang kuat.

“DPR merupakan representasi rakyat. Kami bagian dari bapak-bapak semua. Kami akan mendorong maksud dan tujuan bapak-bapak dengan memberikan rekomendasi pengaktifan kembali BMA Todik serta mengawal hingga memiliki payung hukum yang melindungi seluruh aktivitas kelembagaan adat,” ujarnya.

Dalam kesempatan yang sama, para kepala suku dan kepala distrik juga menyatakan dukungan terhadap pembentukan satu suku besar yang menjadi payung bersama bagi seluruh suku yang berada di wilayah adat tersebut. Mereka sepakat BMA Todik menjadi satu-satunya lembaga adat tertinggi yang menaungi empat wilayah adat dalam pengambilan kebijakan yang berkaitan dengan hak hidup, sosial, dan politik masyarakat adat.

Empat Poin Kesepakatan RDP

Usai RDP, Ketua DPRK Nabire, Nancy Carolina Worabay yang didampingi Sekretaris Dewan, Hugo Karubaba mengungkapkan terdapat empat poin penting yang disepakati bersama.

Pertama, DPRK Nabire akan memberikan rekomendasi kepada Pemerintah Kabupaten Nabire untuk mengaktifkan kembali BMA Todik sehingga dapat menjalankan roda kelembagaan adat sebagaimana mestinya.

Kedua, DPRK Nabire akan berkoordinasi dengan Bupati Nabire terkait permintaan pembangunan Honai atau gedung sekretariat yang akan menjadi pusat aktivitas BMA Todik.

Ketiga, DPRK Nabire menegaskan tidak boleh ada lembaga atau dewan adat tandingan. Hal ini didasarkan pada kesepakatan empat kepala suku dan empat kepala distrik yang hadir dalam RDP bahwa BMA Todik merupakan satu-satunya payung besar bersama masyarakat adat di wilayah tersebut.

Keempat, DPRK Nabire mendukung penuh perlindungan sumber daya alam (SDA) yang berada di empat distrik, yakni Uwapa, Siriwo, Dipa, dan Menao. Setiap pihak yang sedang maupun akan melakukan aktivitas pertambangan dan pengelolaan SDA di wilayah tersebut diwajibkan memperoleh rekomendasi dari BMA Todik.

DPRK Nabire menegaskan bahwa seluruh aktivitas pengelolaan sumber daya alam, termasuk pertambangan emas di empat distrik tersebut, harus mendapat rekomendasi dari BMA Todik sebagai lembaga adat yang memiliki kewenangan memberikan pertimbangan dan rekomendasi bagi kepentingan masyarakat adat setempat.(red-paputeng)

NABIRE – PAPUTENG.COM – Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Nabire merekomendasikan pengaktifan kembali Badan Musyawarah Adat Topo Dikia (BMA Todik) yang selama ini sempat vakum. Rekomendasi tersebut disampaikan usai pelaksanaan Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama perwakilan BMA Todik dan empat kepala distrik di ruang Badan Musyawarah DPRK Nabire, Rabu (29/7/2026).

Ketua DPRK Nabire, Nancy Karolina Worabay, memimpin langsung jalannya RDP yang sedianya dipimpin Ketua Komisi A DPRK Nabire. Turut mendampingi Sekretaris Dewan, Hugo Karubaba. Perubahan pimpinan rapat dilakukan karena adanya miskomunikasi dan kekeliruan koordinasi.

RDP dihadiri oleh para kepala suku, tokoh adat, serta empat kepala distrik yang berada di bawah naungan BMA Todik, yakni Distrik Uwapa, Siriwo, Dipa, dan Menao.

“Sedianya RDP dipimpin Ketua Komisi A, namun karena ada kekeliruan koordinasi dan miskomunikasi, saya sebagai ketua lembaga yang merupakan representasi rakyat mengambil alih pimpinan rapat dan akan menyampaikan aspirasi bapak-bapak ketua adat dan empat kepala distrik dari pedalaman,” ujar Nancy.

Ketua BMA Todik, Yusak Madai, menyampaikan bahwa lembaga adat tersebut telah berdiri sejak lama, namun sempat tidak aktif. Karena itu, pihaknya meminta DPRK Nabire memberikan rekomendasi kepada pemerintah daerah agar BMA Todik kembali diaktifkan.

“Kami BMA Todik beserta empat kepala distrik, yakni Uwapa, Siriwo, Dipa, dan Menao, beserta tokoh adat dan masyarakat merasa terhormat dengan kehadiran Ibu Ketua DPRK Nabire,” kata Yusak.

Selain meminta pengaktifan kembali BMA Todik, pihaknya juga mengusulkan pembangunan Honai atau gedung sekretariat yang terdiri dari empat kamar sebagai representasi empat distrik yang berada di bawah naungan BMA Todik.

Menanggapi aspirasi tersebut, Nancy menegaskan DPRK Nabire siap memberikan rekomendasi kepada pihak eksekutif dan mengawal proses pengaktifan kembali lembaga adat tersebut hingga memiliki payung hukum yang kuat.

“DPR merupakan representasi rakyat. Kami bagian dari bapak-bapak semua. Kami akan mendorong maksud dan tujuan bapak-bapak dengan memberikan rekomendasi pengaktifan kembali BMA Todik serta mengawal hingga memiliki payung hukum yang melindungi seluruh aktivitas kelembagaan adat,” ujarnya.

 

Dalam kesempatan yang sama, para kepala suku dan kepala distrik juga menyatakan dukungan terhadap pembentukan satu suku besar yang menjadi payung bersama bagi seluruh suku yang berada di wilayah adat tersebut. Mereka sepakat BMA Todik menjadi satu-satunya lembaga adat tertinggi yang menaungi empat wilayah adat dalam pengambilan kebijakan yang berkaitan dengan hak hidup, sosial, dan politik masyarakat adat.

Empat Poin Kesepakatan RDP

Usai RDP, Ketua DPRK Nabire didampingi Sekwan, Hugo Karubaba mengungkapkan terdapat empat poin penting yang disepakati bersama.

Pertama, DPRK Nabire akan memberikan rekomendasi kepada Pemerintah Kabupaten Nabire untuk mengaktifkan kembali BMA Todik sehingga dapat menjalankan roda kelembagaan adat sebagaimana mestinya.

Kedua, DPRK Nabire akan berkoordinasi dengan Bupati Nabire terkait permintaan pembangunan Honai atau gedung sekretariat yang akan menjadi pusat aktivitas BMA Todik.

Ketiga, DPRK Nabire menegaskan tidak boleh ada lembaga atau dewan adat tandingan. Hal ini didasarkan pada kesepakatan empat kepala suku dan empat kepala distrik yang hadir dalam RDP bahwa BMA Todik merupakan satu-satunya payung besar bersama masyarakat adat di wilayah tersebut.

Keempat, DPRK Nabire mendukung penuh perlindungan sumber daya alam (SDA) yang berada di empat distrik, yakni Uwapa, Siriwo, Dipa, dan Menao. Setiap pihak yang sedang maupun akan melakukan aktivitas pertambangan dan pengelolaan SDA di wilayah tersebut diwajibkan memperoleh rekomendasi dari BMA Todik.

DPRK Nabire menegaskan bahwa seluruh aktivitas pengelolaan sumber daya alam, termasuk pertambangan emas di empat distrik tersebut, harus mendapat rekomendasi dari BMA Todik sebagai lembaga adat yang memiliki kewenangan memberikan pertimbangan dan rekomendasi bagi kepentingan masyarakat adat setempat.(red-paputeng)

NABIRE – PAPUTENG.COM – Wakil Ketua I Majelis Rakyat Papua (MRP) Papua Tengah, Paulina Marey, mengajak seluruh anak di Papua Tengah memanfaatkan berbagai program pendidikan yang disediakan pemerintah sebagai bekal meraih masa depan. Ajakan tersebut disampaikan bertepatan dengan momentum peringatan Hari Anak Nasional (HAN) 2026.

Menurut Paulina, peringatan Hari Anak Nasional menjadi momentum penting untuk memperkuat komitmen bersama dalam menjamin hak-hak anak, mulai dari hak hidup, pendidikan, perlindungan, hingga lingkungan yang aman dan ramah bagi tumbuh kembang mereka.

Di Papua Tengah, peringatan HAN 2026 dipusatkan di SMA Plus Kolese Pendidikan Guru (KPG), Nabire Barat. Selain itu, sejumlah kegiatan juga digelar di berbagai lokasi, di antaranya di Klinik Santo Rafael dengan rangkaian kegiatan seperti parenting, sastra, melukis, dan aktivitas edukatif lainnya.

Paulina mengapresiasi perhatian Pemerintah Provinsi Papua Tengah melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan yang dinilainya terus menunjukkan komitmen terhadap peningkatan kualitas hidup anak-anak.

“Saya merasa bangga atas peringatan Hari Anak Nasional yang digelar Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Papua Tengah. Ini mengindikasikan betapa besarnya perhatian pemerintah terhadap keberlangsungan hidup anak-anak agar memperoleh kehidupan yang layak,” ujar Paulina, Senin (27/7/2026).

Ia menegaskan, keberhasilan pemenuhan hak anak tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tetapi juga memerlukan peran aktif orang tua, guru, dan masyarakat dalam memberikan pola asuh yang baik serta menciptakan lingkungan yang mendukung perkembangan anak.

Paulina juga memberikan apresiasi terhadap Program Sekolah Sepanjang Hari (SSH) yang dijalankan Pemerintah Provinsi Papua Tengah. Menurutnya, program berbasis pendidikan berasrama tersebut mampu menjawab harapan banyak orang tua karena memberikan pembinaan yang menyeluruh kepada peserta didik.

“Program SSH merupakan program pendidikan berbasis pola asuh dan asrama yang luar biasa. Di sana anak-anak dididik, diberikan perlindungan, jaminan makan, serta waktu istirahat yang cukup. Kami sangat mengapresiasi program ini,” katanya.

Ia menilai pendidikan merupakan investasi jangka panjang yang sangat penting dalam mewujudkan Indonesia Emas sekaligus membangun Papua Tengah yang adil, maju, dan berkelanjutan.

Di sisi lain, Paulina mengingatkan para orang tua agar lebih bijak dalam mengawasi penggunaan gawai oleh anak-anak. Menurutnya, perkembangan teknologi tidak boleh menghilangkan dunia bermain yang menjadi bagian penting dari masa tumbuh kembang anak.

“Dunia anak tidak terlepas dari bermain, tetapi kita sebagai orang tua harus bijak. Kecanduan gawai bukan hal yang wajar. Bermain boleh, namun tetap harus ada batasannya. Anak-anak harus belajar, belajar, dan terus belajar,” tegasnya.

Lebih lanjut, Paulina mengajak seluruh anak di Papua Tengah memanfaatkan berbagai program pendidikan yang telah disiapkan pemerintah, mulai dari sekolah gratis jenjang SMP, SMA/SMK, bantuan biaya kuliah, hingga kesempatan mengikuti sekolah kedinasan.

Menurutnya, kesempatan tersebut terbuka bagi seluruh anak yang tinggal di Papua Tengah untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia di masa depan.

“Ini kesempatan bagi anak-anak Papua, bukan hanya Orang Asli Papua (OAP), tetapi semua anak yang berada di Papua Tengah. Raihlah cita-cita kalian. Papua Tengah masih membutuhkan guru, dokter, anggota TNI, polisi, politikus, serta berbagai profesi lainnya, baik di pemerintahan maupun sektor swasta,” pungkasnya.

Paulina berharap semangat Hari Anak Nasional dapat menjadi penguat komitmen semua pihak dalam mendukung percepatan pembangunan sumber daya manusia di Papua Tengah, seiring dengan pembangunan infrastruktur yang terus dilakukan pemerintah daerah. (redaksi-paputeng)

NABIRE, PAPUTENG.COM – Wakil Ketua I Majelis Rakyat Papua (MRP), Paulina Marey, berharap pelaksanaan Musyawarah Besar (Mubes) Enam Suku Pesisir dan Kepulauan dapat segera terealisasi sesuai jadwal yang telah ditetapkan. Harapan tersebut disampaikannya saat diwawancarai awak media di ruang kerjanya, Senin (27/7/2026).

Sebagai representasi masyarakat adat Papua sekaligus berasal dari wilayah pesisir, Paulina menilai Mubes Enam Suku Pesisir dan Kepulauan memiliki makna dan posisi strategis dalam memperkuat peran masyarakat pesisir untuk berkontribusi dalam pembangunan daerah serta menjalin kolaborasi dengan Pemerintah Kabupaten Nabire dan Pemerintah Provinsi Papua Tengah.

“Atas nama pribadi dan masyarakat, saya sangat berharap Mubes bisa segera terealisasi guna mendapatkan pemimpin yang akan menjadi panutan masyarakat dan mampu menakhodai kebijakan-kebijakan strategis bagi kemajuan masyarakat Papua pesisir, khususnya, dan masyarakat Papua secara keseluruhan,” ujar Paulina.

Ia menjelaskan, Mubes Enam Suku Pesisir diharapkan tidak hanya menghasilkan pemimpin adat yang representatif, tetapi juga mampu melahirkan sejumlah regulasi yang nantinya dapat diakomodasi oleh MRP bersama DPR untuk kemudian diajukan kepada pemerintah pusat.

Menurutnya, masing-masing suku diperkirakan akan mengusulkan kandidat terbaik untuk dipilih menjadi Kepala Suku Besar Enam Suku. Proses tersebut diharapkan menjadi momentum penting dalam memperkuat eksistensi dan peran masyarakat adat pesisir di tengah pesatnya pembangunan Papua Tengah.

“Kami berharap dalam Mubes nanti, selain memilih Kepala Suku Besar Enam Suku, Mubes juga dapat melahirkan peraturan atau undang-undang yang akan kami akomodir bersama DPR dan selanjutnya diajukan ke pemerintah pusat,” katanya.

Paulina menuturkan, sebagai daerah otonomi baru (DOB) dan ibu kota Provinsi Papua Tengah, Nabire saat ini tengah mengalami percepatan pembangunan di berbagai sektor. Oleh karena itu, masyarakat Orang Asli Papua (OAP) harus menjadi bagian penting dari proses pembangunan, bukan hanya menjadi penonton.

Ia mengapresiasi perhatian pemerintah daerah yang terus mendorong pembangunan di sektor kesehatan, pendidikan, dan ekonomi yang menyentuh kehidupan masyarakat Papua. Namun demikian, menurutnya, masyarakat pesisir dan kepulauan juga memiliki cita-cita besar untuk turut berkontribusi dalam memajukan daerahnya secara kultural maupun sosial.

“Nabire merupakan daerah yang majemuk dan layak disebut miniatur Nusantara. Kami ingin mendedikasikan hidup kami bersama saudara-saudara dari berbagai suku lain untuk membangun Nabire yang lebih baik,” ungkapnya.

Paulina juga menekankan pentingnya sektor pendidikan sebagai salah satu pilar utama pembangunan masyarakat Papua. Ia menilai investasi pendidikan bagi generasi muda merupakan langkah strategis yang harus menjadi perhatian seluruh pemangku kepentingan.

“Pendidikan adalah warisan yang paling penting bagi generasi penerus. Karena itu, perhatian terhadap sektor pendidikan harus terus ditingkatkan,” tambahnya.

Diketahui, pelaksanaan Mubes Enam Suku Besar Pesisir dan Kepulauan telah beberapa kali mengalami penundaan akibat kendala teknis dan keterbatasan anggaran. Berdasarkan jadwal terbaru, Mubes direncanakan akan berlangsung pada 30 Juli hingga 1 Agustus 2026.

Masyarakat berharap seluruh tahapan persiapan dapat berjalan lancar sehingga agenda penting bagi masyarakat adat pesisir Papua tersebut dapat terlaksana sesuai rencana.

“Kami berdoa dan mendukung sepenuhnya pelaksanaan Mubes. Semoga dapat terlaksana sesuai jadwal yang telah ditetapkan,” tutupnya. (red-paputeng)

NABIRE – PAPUTENG.COM – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua Tengah berkomitmen mengatasi persoalan kekurangan tenaga guru dan rendahnya tingkat kehadiran guru di ruang kelas dengan mengambil alih pengelolaan Kolese Pendidikan Guru (KPG) berbasis asrama di Nabire.

Langkah strategis tersebut disampaikan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Papua Tengah, Nurhaida, saat memberikan sambutan pada peringatan Hari Anak Nasional (HAN) 2026 yang digelar di SMA Negeri 1 Plus Kolese Pendidikan Guru (KPG) Nabire, Kamis (23/7/2026).

Menurut Nurhaida, dunia pendidikan di Papua Tengah masih menghadapi tantangan serius berupa minimnya ketersediaan guru serta rendahnya tingkat kehadiran guru dalam proses belajar mengajar. Kondisi ini berdampak langsung terhadap rendahnya kemampuan literasi peserta didik di sekolah.

“Masih kurangnya ketersediaan guru dan minimnya kehadiran guru di ruang kelas dipicu rendahnya keterpanggilan seorang guru dalam mendidik murid sekolah. Hal ini berdampak pada menurunnya literasi siswa,” ujar Nurhaida.

Ia menjelaskan, KPG merupakan lembaga pendidikan berbasis asrama yang dirancang untuk menjawab persoalan kekurangan guru di Papua Tengah. KPG tidak hanya mencetak tenaga pengajar, tetapi juga membentuk guru yang memiliki karakter pendidik, panggilan jiwa untuk mengabdi, serta mampu menerapkan pendidikan yang kontekstual sesuai kebutuhan masyarakat di lapangan.

Sebagai upaya konkret, Pemerintah Provinsi Papua Tengah melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan akan mengambil alih pengelolaan KPG dan mengembangkannya sebagai pusat pencetak guru untuk wilayah Papua Tengah.

Program tersebut akan dijalankan melalui sinergi dengan Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan (LPTK) di bawah Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah yang menyelenggarakan Pendidikan Profesi Guru (PPG). Fokus utamanya adalah mencetak tenaga pendidik untuk jenjang PAUD, TK, dan SD guna memenuhi kebutuhan guru di delapan kabupaten se-Papua Tengah.

Nurhaida mengatakan, kuota penerimaan peserta didik KPG akan disusun berdasarkan kapasitas asrama serta proyeksi kebutuhan guru selama 20 tahun mendatang.

Untuk tahun 2026, Pemprov Papua Tengah menetapkan kuota sebanyak 120 calon siswa KPG dengan sistem keterwakilan, yakni satu peserta dari setiap distrik di Papua Tengah.

Seleksi calon siswa akan dilakukan secara ketat dengan dua persyaratan utama. Pertama, calon peserta merupakan putra-putri asli dari distrik masing-masing yang memiliki prestasi akademik terbaik. Kedua, peserta wajib lulus tes psikologi yang mengukur panggilan jiwa sebagai guru serta komitmen untuk mengabdi di daerah asal setelah menyelesaikan pendidikan.

Menurutnya, kebijakan tersebut menjadi bagian dari transformasi besar pembangunan pendidikan di Papua Tengah yang menempatkan daerah sebagai pusat pengembangan sumber daya manusia unggul.

“Meletakkan pondasi pendidikan baru di Tanah Papua Tengah membutuhkan keberanian, komitmen, dan kerja keras bersama. Memindahkan pusat penyiapan daya saing dari luar daerah ke dalam daerah kita sendiri adalah satu-satunya jalan terhormat untuk memastikan anak-anak Papua Tengah menjadi tuan di tanahnya sendiri,” tegas Nurhaida.

Melalui penguatan Kolese Pendidikan Guru, Pemerintah Provinsi Papua Tengah berharap mampu mengatasi kekurangan guru secara bertahap, meningkatkan kualitas pendidikan dasar, serta melahirkan generasi pendidik yang memahami karakter sosial, budaya, dan kebutuhan masyarakat di seluruh wilayah Papua Tengah.

NABIRE – PAPUTENG.COM – Pemerintah Provinsi Papua Tengah resmi mengoperasikan gedung baru Kantor Dinas Perkebunan dan Peternakan yang berlokasi di kawasan PPI Sanoba, Kabupaten Nabire, Rabu (22/7/2026). Peresmian dilakukan oleh Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah Papua Tengah, Silwanus Sumule, sebagai bagian dari upaya memperkuat pelayanan publik dan mendukung pembangunan sektor strategis daerah.

Dalam sambutannya, Gubernur Papua Tengah Meki Fritz Nawipa yang dibacakan oleh Pj Sekda Silwanus Sumule menyampaikan bahwa pembangunan gedung tersebut tidak sekadar menambah aset milik pemerintah daerah, tetapi juga menjadi wujud komitmen pemerintah dalam meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

“Peresmian ini merupakan simbol bertambahnya aset daerah Provinsi Papua Tengah sekaligus bentuk keseriusan pemerintah dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik,” ujar Silwanus.

Ia menjelaskan, sektor perkebunan dan peternakan memiliki peran strategis dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Kedua sektor tersebut dinilai mampu meningkatkan kesejahteraan petani dan peternak, memperkuat ketahanan pangan, serta mendukung pembangunan yang berkelanjutan di Papua Tengah.

Karena itu, keberadaan kantor baru Dinas Perkebunan dan Peternakan diharapkan menjadi pusat koordinasi dalam merumuskan berbagai program pembangunan yang berpihak kepada masyarakat.

“Kami berharap tempat ini menjadi pusat semangat koordinasi, inovasi, dan kolaborasi yang akan melahirkan gagasan-gagasan yang berpihak pada kepentingan masyarakat,” katanya.

Silwanus juga berpesan kepada pimpinan dan seluruh jajaran Dinas Perkebunan dan Peternakan Papua Tengah agar menjaga serta merawat sarana dan prasarana yang telah tersedia. Ia menekankan pentingnya meningkatkan kinerja dengan mengedepankan tanggung jawab, disiplin, dan profesionalisme dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Pada kesempatan tersebut, Silwanus turut mengenang awal dirinya bertugas di kawasan PPI Sanoba pada tahun 2022. Saat itu, fasilitas perkantoran yang tersedia masih sangat sederhana dan terbatas. Namun, kondisi tersebut tidak menyurutkan semangat pengabdian aparatur pemerintah dalam menjalankan tugas pelayanan publik.

“Dengan segala keterbatasan yang ada waktu itu, kami tetap berkomitmen memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Hari ini menjadi momentum yang patut disyukuri karena kita dapat menyaksikan perkembangan dan kemajuan yang telah dicapai bersama,” ungkapnya.

Peresmian gedung baru ini diharapkan menjadi langkah strategis dalam meningkatkan kapasitas kelembagaan Dinas Perkebunan dan Peternakan Papua Tengah sekaligus memperkuat kontribusinya dalam pembangunan ekonomi dan ketahanan pangan di wilayah Papua Tengah.(red-paputeng)

NABIRE, PAPUTENG.COM – Gerakan Pelajar Mahasiswa Intan Jaya Se-Indonesia (GPMI-I) akan menggelar aksi unjuk rasa damai di Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Papua Tengah (DPRP-PT), Kamis (23/7/2026). Aksi tersebut dilakukan untuk menyampaikan aspirasi terkait situasi yang terjadi di Kabupaten Intan Jaya.

Hal itu tertuang dalam surat pemberitahuan aksi bernomor 01/Aksi/GPMI-I/13/VII/2026 yang disampaikan kepada DPRP Papua Tengah. Dalam surat tersebut, GPMI-I mengangkat tema aksi “Militer Mesin Pembunuh Rakyat Intan Jaya”.

Aksi dijadwalkan dimulai pada pukul 08.00 WIT hingga selesai. Massa aksi akan berkumpul di sejumlah titik di Kota Nabire, yakni SP1, Jepara II, Pasar Karang, Siriwini, dan kawasan Universitas Satya Wiyata Mandala (USWIM), sebelum bergerak menuju Kantor DPRP Papua Tengah.

Koordinator Lapangan Umum, Feri Japugau, bersama Wakil Koordinator Lapangan Yosafat Mujijau serta para penanggung jawab aksi, yakni Marthen Hagisinijau, Melianus Sondegau, dan Ayub Wandagau, menyatakan bahwa aksi tersebut merupakan bentuk penyampaian aspirasi secara damai yang dijamin dalam sistem demokrasi.

Dalam surat pemberitahuan yang diterima, GPMI-I juga menegaskan bahwa pemberitahuan aksi dibuat sebagai langkah antisipasi terhadap potensi tindakan yang dapat menghambat jalannya penyampaian pendapat di muka umum.

Mereka berharap seluruh peserta aksi dapat menyampaikan aspirasi secara tertib dan damai sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Hingga berita ini diturunkan, belum ada keterangan resmi dari DPRP Papua Tengah terkait rencana penerimaan aspirasi dari massa aksi tersebut.

Sementara itu, Ketua Satria Sunda Sakti Papua Tengah, H. Doris Atang Suryana menghimbau warganya untuk berhati-hati dan waspada, menghindari titik-titik kumpul serta ruas jalan yang akan dilalui para pendemo. (red-paputeng).

NABIRE, PAPUTENG.COM – Pemerintah Provinsi Papua Tengah resmi meluncurkan Program BANGKIT (Bangun Generasi dan Keluarga yang Inklusif dan Tangguh) sebagai upaya percepatan penanggulangan kemiskinan dan penurunan angka stunting di wilayah Papua Tengah.

Peluncuran program tersebut digelar di Ballroom Kantor Gubernur Papua Tengah, Selasa (21/7/2026), dan menjadi salah satu program strategis pemerintah daerah yang menyasar anak usia dini dari keluarga Orang Asli Papua (OAP).

Melalui program ini, Pemerintah Provinsi Papua Tengah akan memberikan bantuan tunai sebesar Rp350 ribu per anak usia 0 hingga 4 tahun bagi penerima manfaat yang memenuhi kriteria.

Gubernur Papua Tengah, Meki Fritz Nawipa, dalam sambutannya menyampaikan bahwa Program BANGKIT menjadi bentuk nyata komitmen pemerintah dalam membangun kualitas generasi Papua Tengah sejak usia dini.

“Hari ini kita meluncurkan Program BANGKIT Papua Tengah,” ujar Meki Fritz Nawipa saat acara peluncuran.

Sekretaris Bersama (Sekber) Program BANGKIT, Elizer Yogi, menjelaskan bahwa pada tahap awal pelaksanaan tahun 2026, terdapat empat kabupaten yang ditetapkan sebagai pilot project, yakni Kabupaten Dogiyai, Kabupaten Paniai, Kabupaten Intan Jaya, dan Kabupaten Puncak Jaya.

Menurutnya, pemilihan empat kabupaten tersebut didasarkan pada pertimbangan bahwa wilayah tersebut mewakili sebagian besar suku yang ada di Papua Tengah, sehingga diharapkan dapat menjadi model implementasi program sebelum diperluas ke seluruh kabupaten.

“Dana yang kami salurkan ini bersumber dari Dana Otonomi Khusus (Otsus) Tahun 2026 yang diperuntukkan bagi Orang Asli Papua (OAP). Di empat kabupaten tersebut hampir mewakili suku-suku yang ada di Papua Tengah,” kata Elizer Yogi.

Ia menambahkan, sumber pendanaan Program BANGKIT berasal dari Dana Otsus Papua Tengah Tahun Anggaran 2026. Pemerintah Provinsi Papua Tengah telah menyiapkan anggaran sekitar Rp16 miliar untuk mendukung pelaksanaan program pada tahun pertama.

Dalam pelaksanaannya, Sekretariat Bersama Provinsi Papua Tengah akan membentuk Sekber di masing-masing kabupaten penerima manfaat. Tim tersebut bertugas melakukan verifikasi dan validasi data calon penerima bantuan agar penyaluran dana tepat sasaran.

Selain itu, Sekber Provinsi juga akan memberikan pembekalan dan pendampingan teknis kepada Sekber kabupaten dengan menggandeng program SKALA (Sinergi dan Kolaborasi untuk Akselerasi Layanan Dasar).

“Selain peluncuran yang telah terlaksana, kami memberikan wawasan, pembekalan, dan pendampingan kepada Sekber di kabupaten terkait teknis penyalurannya dengan menggandeng SKALA,” jelasnya.

Penyaluran dana Program BANGKIT nantinya akan dilaksanakan melalui Dinas Sosial Provinsi Papua Tengah sesuai dengan tugas dan fungsi Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang ditunjuk.

Pemerintah Provinsi Papua Tengah menargetkan program ini dapat terus berlanjut pada tahun 2027 apabila implementasi tahap pertama dinilai berhasil dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat.

Melalui Program BANGKIT, Pemprov Papua Tengah berharap kehadiran pemerintah dapat dirasakan secara langsung oleh masyarakat, terutama dalam meningkatkan kualitas hidup anak-anak Papua dan memperkuat ketahanan keluarga sebagai fondasi pembangunan daerah.(red-paputeng)

NABIRE, PAPUTENG.COM – Pemerintah Provinsi Papua Tengah menggelar pesta rakyat berskala besar dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun (HUT) ke-4 Provinsi Papua Tengah. Mengusung tema JAMBU (Jangan Melupakan Budaya), kegiatan yang dipusatkan di Halaman Kantor Gubernur Papua Tengah, kawasan Bandara Lama Nabire, berlangsung meriah dan disambut antusias ribuan masyarakat, Selasa (21/7/2026).

Perayaan tahun ini tidak hanya menjadi seremoni peringatan hari jadi provinsi, tetapi juga dijadikan momentum untuk mempererat persatuan masyarakat, melestarikan budaya lokal, serta mendorong pertumbuhan ekonomi rakyat melalui pelibatan ratusan pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).

Sejak pagi hari, masyarakat memadati lokasi kegiatan untuk mengikuti berbagai agenda yang telah disiapkan panitia. Kegiatan tersebut meliputi jalan santai, pemeriksaan kesehatan gratis, lomba Tari Yospan, pameran UMKM, hingga berbagai hiburan rakyat dan permainan interaktif.

Suasana semakin semarak dengan pembagian doorprize yang menyediakan beragam hadiah menarik, termasuk hadiah utama berupa empat unit sepeda motor.

Gubernur Papua Tengah, Meki Fritz Nawipa, hadir langsung memimpin kegiatan jalan sehat bersama masyarakat. Setelah melepas peserta, gubernur meninjau sejumlah stan bazar UMKM, berdialog dengan para pelaku usaha, serta melihat berbagai produk lokal yang dipamerkan.

Produk yang ditampilkan dalam bazar tersebut mencakup kuliner khas Papua Tengah, kerajinan tangan, hasil olahan lokal, hingga berbagai karya kreatif masyarakat asli Papua.

Kepala Biro Umum Setda Provinsi Papua Tengah sekaligus Ketua Panitia HUT ke-4 Papua Tengah, Vivian Andenita Gobay, S.IP., M.M., mengatakan seluruh rangkaian kegiatan telah dipersiapkan secara intensif selama dua pekan terakhir agar masyarakat dapat menikmati perayaan yang meriah sekaligus memberikan manfaat nyata bagi pelaku ekonomi lokal.

Menurut Vivian, peringatan HUT ke-4 Papua Tengah merupakan momentum penting untuk memperkuat kebersamaan masyarakat sekaligus meningkatkan kesejahteraan melalui pemberdayaan UMKM.

“Rangkaian kegiatan diawali dengan nonton bareng final Piala Dunia pada 19 Juli 2026, kemudian dilanjutkan berbagai kegiatan masyarakat dan akan mencapai puncaknya pada Konser Rohani tanggal 22 Juli 2026. Kami berkomitmen mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat melalui keterlibatan ratusan pelaku UMKM,” ujarnya.

Ia menjelaskan, ratusan pelaku UMKM, khususnya Orang Asli Papua (OAP), diberikan ruang untuk mempromosikan berbagai produk unggulan kepada masyarakat luas. Produk yang dipamerkan meliputi makanan dan minuman khas daerah, kerajinan tangan, hasil olahan lokal, hingga produk kreatif lainnya yang diharapkan mampu meningkatkan daya saing serta pendapatan pelaku usaha.

Selain bazar UMKM, masyarakat juga disuguhkan berbagai hiburan menarik. Penampilan musisi-musisi terbaik Papua menjadi salah satu daya tarik utama yang menyedot perhatian pengunjung. Beragam permainan interaktif dan hiburan rakyat turut menambah kemeriahan perayaan.

Tema JAMBU (Jangan Melupakan Budaya) menjadi pesan utama dalam penyelenggaraan HUT ke-4 Papua Tengah tahun ini. Melalui tema tersebut, Pemerintah Provinsi Papua Tengah menegaskan komitmennya untuk terus menjaga, melestarikan, dan mengembangkan nilai-nilai budaya sebagai identitas daerah di tengah pesatnya pembangunan yang sedang berlangsung.

Peringatan HUT ke-4 Papua Tengah diharapkan tidak hanya menjadi ajang hiburan masyarakat, tetapi juga menjadi sarana memperkuat persatuan, meningkatkan kebanggaan terhadap budaya lokal, serta mendorong pertumbuhan ekonomi berbasis kerakyatan di seluruh wilayah Papua Tengah.(red-paputeng)