Day: April 29, 2026

 

NABIRE, PAPUTENG.com –

Peringatan Hari Buruh Internasional atau May Day pada 1 Mei tahun ini dimaknai lebih luas di Papua Tengah sebagai momentum refleksi sejarah 1 Mei 1963, yang disebut sebagai titik awal babak baru pembangunan serta tanggung jawab administratif di Tanah Papua.

Refleksi tersebut mengemuka dalam Seminar Wawasan Kebangsaan yang digelar di Auditorium RRI Nabire, dengan fokus pada penguatan persatuan, wawasan kebangsaan, serta komitmen pembangunan yang merata bagi seluruh masyarakat Papua.

Gubernur Papua Tengah, Meki Fritz Nawipa, melalui sambutan tertulis yang dibacakan Pelaksana Tugas (Plt) Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Papua Tengah, Alanthino Wiay, menegaskan bahwa momentum sejarah 1 Mei harus diterjemahkan dalam kerja nyata pembangunan yang berkeadilan.

“Momentum refleksi sejarah 1 Mei 1963, saat dimulainya babak baru pembangunan dan titik awal tanggung jawab administratif, yang saat ini harus diwujudkan dalam bentuk pemerataan infrastruktur dan kesejahteraan masyarakat Papua,” ujar Alanthino.

Ia menyampaikan apresiasi Pemerintah Provinsi Papua Tengah kepada Barisan Merah Putih (BMP) atas penyelenggaraan seminar tersebut, yang dinilai relevan dalam menghidupkan kembali nilai-nilai sejarah perjuangan dan komitmen kebangsaan.

Menurutnya, tema seminar yang diangkat menjadi pengingat bahwa persatuan bangsa yang dirasakan saat ini lahir melalui perjalanan panjang, baik melalui diplomasi, tekanan politik, maupun operasi militer.

Dalam forum tersebut, terdapat tiga poin utama yang ditekankan kepada peserta. Pertama, menyegarkan kembali ingatan kolektif bangsa agar sejarah perjuangan para pendahulu dalam menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) tidak dilupakan.

Kedua, memberikan edukasi kepada generasi muda agar memahami perjalanan sejarah secara utuh, sehingga tetap terhubung dengan identitas kebangsaan.

Ketiga, memperkuat semangat nasionalisme di tengah keberagaman, dengan tetap menjaga persatuan dalam bingkai NKRI.

Meki Nawipa juga mengajak generasi muda Papua Tengah untuk tidak sekadar menjadi pendengar, tetapi menjadi pemikir yang aktif menggali pengetahuan, berdiskusi kritis, serta memahami dinamika sosial dan geopolitik yang membentuk Papua saat ini.

“Mari kita bangun tanah Papua, khususnya Papua Tengah, tidak hanya maju secara fisik, tetapi juga kuat dalam persatuan, adil dalam kesejahteraan, dan bermartabat dalam kebangsaan,” pesannya.

Ia menegaskan bahwa memahami sejarah saja tidak cukup, melainkan harus menjadikan sejarah sebagai fondasi dalam membangun masa depan Papua Tengah yang damai, maju, dan sejahtera.

NABIRE, PAPUTENG.com  –

Dinas Pendidikan (Disdik) Kabupaten Nabire, Papua Tengah menegaskan kelengkapan administrasi, khususnya data Dapodik dan sarana prasarana (sarpras), menjadi syarat utama bagi sekolah tingkat SD dan MI untuk memperoleh bantuan dana revitalisasi dari Pemerintah Pusat.

Kepala Bidang SD/MI Disdikbud Kabupaten Nabire, Albreth Sipahelut, menjelaskan bahwa pengajuan dana revitalisasi tidak hanya bergantung pada data tenaga pendidik, tenaga kependidikan, maupun peserta didik, tetapi juga harus didukung data sarana dan prasarana sekolah yang lengkap dan akurat.

“Data Dapodik bukan hanya soal kelengkapan tenaga pendidikan, kependidikan, dan peserta didik, tetapi juga harus disertai data sarana dan prasarana sekolah,” ujar Albreth. Ia menekankan kepada seluruh operator sekolah dasar dan madrasah ibtidaiyah di Nabire agar segera melengkapi data sarpras dalam sistem Dapodik.

Menurutnya, sekolah dengan data yang lengkap memiliki peluang lebih besar untuk diprioritaskan menerima bantuan revitalisasi. Selain itu, Albreth juga mengingatkan para kepala sekolah dan operator Dapodik agar waspada terhadap pihak-pihak tertentu yang menawarkan jasa atau meminta pekerjaan proyek rehabilitasi maupun pembangunan sarpras baru.

“Pembangunan yang sifatnya rehabilitasi maupun sarpras baru dikerjakan secara swakelola oleh pihak sekolah bersama masyarakat setempat. Jadi, ketika ada kontraktor atau pengusaha yang meminta pekerjaan dengan alasan apa pun, sebaiknya ditolak,” tegasnya.

Dari sekitar 30 sekolah SD/MI di Nabire yang telah mengajukan dana revitalisasi, hanya dua sekolah yang berhasil memperoleh bantuan tersebut, yakni SD Inpres Meydey di Kampung Meydey, Distrik Makimi, dan SD Inpres Kota Baru, Nabire. Minimnya jumlah sekolah yang lolos mendapatkan bantuan menjadi perhatian Disdikbud Nabire.

Karena itu, pihaknya kembali mengimbau seluruh operator Dapodik SD/MI agar segera melengkapi seluruh persyaratan administrasi, terutama data sarana dan prasarana, guna meningkatkan peluang mendapatkan dana revitalisasi pada pengajuan berikutnya.

 

NABIRE , PAPUTENG.com –

Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Nabire menyatakan kesiapan penuh untuk menggelar Rapat Paripurna Penyampaian Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Tahun Anggaran 2025 yang dijadwalkan berlangsung pada Kamis (30/4/2026).

Rapat paripurna tersebut akan dilaksanakan di hadapan Bupati Nabire sebagai bagian dari agenda konstitusional pemerintahan daerah dalam menyampaikan laporan pelaksanaan program dan penggunaan anggaran selama tahun berjalan.

Sekretaris DPRK Nabire, Jan Victor Ambrauw, menegaskan bahwa seluruh unsur legislatif telah siap menyelenggarakan agenda penting tersebut dan kini menunggu kepastian kehadiran dari pihak eksekutif.

“Pihak kami dari legislatif sudah siap. Tinggal menunggu pelaksanaan dan informasi dari eksekutif. Dari informasi yang kami terima, Bupati Mesakh Magai saat ini masih berada di luar Nabire,” ujar Victor.

Pantauan di lapangan menunjukkan jajaran Sekretariat DPRK Nabire mulai melakukan berbagai persiapan teknis, termasuk pembenahan Ruang Panitia Musyawarah (Panmus) yang akan digunakan sebagai lokasi rapat paripurna. Persiapan tersebut dilakukan guna memastikan seluruh rangkaian sidang berjalan lancar, tertib, dan sesuai mekanisme yang berlaku.

Rapat LKPJ sendiri menjadi momentum penting bagi DPRK untuk mendengarkan serta mengevaluasi capaian kinerja pemerintah daerah selama Tahun Anggaran 2025. Dengan kesiapan yang telah dilakukan, DPRK Nabire berharap agenda paripurna dapat terlaksana sesuai jadwal dan menjadi bagian dari penguatan fungsi pengawasan legislatif terhadap jalannya pemerintahan daerah.