NABIRE,PAPUTENG,com –
Komitmen menjaga stabilitas keamanan sekaligus mendorong percepatan pembangunan di wilayah Papua Tengah kembali ditegaskan dalam kegiatan silaturahmi dan buka puasa bersama yang berlangsung di Makorem 173/Praja Vira Braja (PVB).
Kegiatan tersebut dihadiri jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Provinsi Papua Tengah, Pemerintah Kabupaten Nabire, tokoh agama, tokoh adat, serta unsur TNI–Polri.

Komandan Korem 173/PVB, Brigjen TNI I Ketut Mertha Gunarda, dalam sambutannya menyampaikan apresiasi atas kunjungan Kepala Staf Kodam XVII/Cenderawasih Brigjen TNI Thevi A Zebua di Nabire. Di tengah dinamika situasi keamanan yang berkembang di wilayah Papua Tengah.
Menurut Danrem, kondisi keamanan di Papua Tengah beberapa waktu terakhir menunjukkan dinamika yang cukup kompleks, baik dipengaruhi persoalan sosial maupun faktor politis yang melibatkan kelompok masyarakat tertentu. Ia menyinggung sejumlah peristiwa di wilayah Mimika dan Legari (Nabire), termasuk aksi demonstrasi yang dipicu persoalan ekonomi seperti aktivitas pertambangan emas rakyat.
“Perkembangan situasi terakhir memang cukup dinamis. Ada faktor sosial dan juga kepentingan tertentu yang ikut memengaruhi kondisi di lapangan,” ujarnya, Selasa (24/2/26).
Danrem juga mengakui respons masyarakat terhadap kehadiran aparat TNI tidak selalu seragam. Di beberapa wilayah seperti Dogiyai, Deiyai, dan Paniai masih terdapat sikap yang kurang terbuka. Namun di Distrik Bibida, kehadiran TNI justru mendapat sambutan positif dari masyarakat.
“Di Bibida kami merasa sangat diterima. Mulai anak-anak hingga orang tua menyambut baik. Ini menjadi motivasi bagi kami untuk terus membangun pendekatan persuasif di wilayah lain,” katanya.
Sebagai bagian dari pendekatan humanis, Korem 173/PVB secara rutin melaksanakan kegiatan Jumat Bersih bersama masyarakat di pasar tradisional. Kegiatan tersebut tidak hanya bertujuan menjaga kebersihan lingkungan, tetapi juga membangun kedekatan antara TNI dan masyarakat.
“Kami ingin masyarakat merasakan bahwa TNI hadir untuk membantu. Persoalan sosial cukup banyak, dan kami berharap bisa menjadi mitra dalam penyelesaiannya,” tambahnya.
Selain itu, Danrem menyoroti pentingnya penataan pertambangan emas rakyat agar dapat dilegalkan melalui skema koperasi sehingga mampu memberikan kontribusi pendapatan bagi daerah. Ia juga menekankan perlunya pengawasan terhadap keberadaan warga negara asing melalui sinergi TNI, Polri, imigrasi, dan bea cukai.
Sementara itu, Kepala Staf Kodam XVII/Cenderawasih, Brigjen TNI Thevi A. Zebua, yang hadir mewakili Pangdam XVII/Cenderawasih, menegaskan TNI memiliki tanggung jawab menjaga setiap jengkal wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, termasuk Papua Tengah.
“Kehadiran TNI di tanah Papua adalah untuk menjaga keamanan, kedamaian, dan ketenteraman. Tidak satu jengkal pun wilayah Indonesia yang tidak kita jaga,” tegasnya.
Kasdam juga menyampaikan bahwa pemerintah pusat memberikan perhatian serius terhadap pembangunan Papua melalui berbagai program strategis nasional, termasuk penempatan Batalyon Teritorial Pembangunan serta pembangunan infrastruktur penghubung di daerah terpencil.
Ia turut mengungkapkan rencana pembentukan Komando Daerah Militer (Kodam) di Papua Tengah dalam waktu dekat sebagai bagian dari penguatan struktur pertahanan wilayah.
“Tidak lama lagi akan dibentuk kotama di Papua Tengah. Ini bagian dari upaya memperkuat stabilitas dan pelayanan keamanan kepada masyarakat,” ujarnya.
Dalam kesempatan tersebut, Kasdam mengingatkan masyarakat agar waspada terhadap penyebaran informasi hoaks di media sosial yang berpotensi memicu konflik dan memperkeruh situasi keamanan. Ia mencontohkan adanya narasi yang memutarbalikkan pernyataan pimpinan TNI sehingga menimbulkan kesalahpahaman di tengah masyarakat.
“Perang informasi saat ini sangat berbahaya. Hoaks bisa membentuk opini keliru dan memicu tindakan yang merugikan semua pihak,” katanya.
Kasdam menegaskan bahwa institusi TNI terbuka terhadap kritik dan laporan masyarakat apabila terdapat oknum prajurit yang melakukan pelanggaran. Ia memastikan mekanisme pengawasan internal berjalan tegas, termasuk pemberian sanksi pidana maupun administratif bagi pelanggar.
“Kami tidak menutup diri. Jika ada prajurit yang menyimpang, silakan laporkan. Kami akan tindak tegas,” ujarnya.
Menutup sambutannya, Kasdam mengajak seluruh unsur pemerintah daerah, tokoh agama, tokoh adat, serta masyarakat untuk memperkuat kolaborasi dalam menjaga keamanan dan mendukung percepatan pembangunan di Papua Tengah.
“Keamanan bukan hanya tugas TNI-Polri, tetapi tanggung jawab bersama. Jika situasi aman, masyarakat bisa beraktivitas dengan tenang dan pembangunan dapat berjalan optimal,” pungkasnya.