Day: April 8, 2026

NABIRE, PAPUTENG.com — Upaya percepatan pembangunan infrastruktur di Papua Tengah kembali menunjukkan progres nyata dengan dimulainya pembangunan Jembatan Perintis Garuda di Kampung Waroki, Distrik Kimi, Kabupaten Nabire, Rabu (8/4/2026). Kegiatan ground breaking ini menjadi tanda resmi dimulainya proyek strategis nasional tersebut.

Kegiatan dihadiri Kepala Seksi Teritorial (Kasiter) Kasrem 173/PVB, Kolonel Inf Fajar Wibawa Angkasa, mewakili Danrem 173/PVB, bersama unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), tokoh agama, tokoh masyarakat, serta tokoh adat setempat.

Dalam sambutan yang dibacakan Kasiter mewakili Danrem 173/PVB, Brigjen TNI Vivin Alivianto, S.I.P., disampaikan bahwa pembangunan Jembatan Perintis Garuda bukan hanya proyek fisik, tetapi bagian dari Program Strategis Nasional yang digagas langsung oleh Presiden Republik Indonesia.

“Program ini merupakan komitmen kuat pemerintah dalam mendorong percepatan pembangunan infrastruktur, khususnya di wilayah yang masih membutuhkan akses konektivitas yang lebih baik,” bunyi sambutan tersebut.

Jembatan Perintis Garuda diharapkan menjadi penghubung vital yang mempermudah akses antarwilayah, khususnya di Distrik Kimi dan sekitarnya. Dengan terbukanya akses transportasi, aktivitas ekonomi masyarakat diyakini akan meningkat, sekaligus mendukung kesejahteraan warga.

Pada tahap awal, pembangunan mencakup empat unit jembatan, terdiri dari dua jembatan beton dan dua jembatan armaco. Proyek ini menjadi langkah strategis untuk memperkuat konektivitas dan mendukung integrasi pembangunan di wilayah Papua Tengah.

Momentum ground breaking ini juga mencerminkan sinergi yang kuat antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, TNI, serta seluruh elemen masyarakat. Dukungan dari tokoh agama, adat, dan masyarakat menunjukkan bahwa pembangunan ini menjadi harapan bersama untuk masa depan yang lebih baik.

Dengan dimulainya pembangunan Jembatan Perintis Garuda, diharapkan tidak hanya membuka akses transportasi, tetapi juga menciptakan peluang baru bagi pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kualitas hidup masyarakat Kabupaten Nabire. (Pendam Cenderawasih/red)

WAGHETE, PAPUTENG.com –

Pemerintah Kabupaten Kabupaten Deiyai menggelar Pra Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Pra Musrenbang) dalam rangka penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2027. Kegiatan tersebut berlangsung di Aula Setda Deiyai, kawasan Waghete, Rabu (8/4/2026).

Bupati Deiyai Melkianus Mote dalam sambutannya menegaskan bahwa penyusunan RKPD harus disesuaikan dengan kondisi anggaran daerah, terutama setelah adanya kebijakan efisiensi anggaran dari pemerintah pusat.

“Saya tahu semua dinas ingin melakukan banyak hal untuk masyarakat. Namun, kita harus realistis dengan keadaan yang ada dan menyesuaikan dengan anggaran yang diberikan pemerintah pusat ke daerah,” kata Mote.

Ia mengajak seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) untuk meningkatkan kualitas perencanaan dengan mengedepankan pendekatan berbasis data serta kebutuhan riil masyarakat di lapangan.

“Kita ajukan kegiatan itu harus betul-betul ada datanya, bukan hanya keinginan OPD tanpa melihat kebutuhan masyarakat. Fokus pembangunan harus menyasar daba (kaum miskin), dobiyo (anak yatim dan piatu), serta miyaa (para janda dan duda). Itu wajib menjadi perhatian,” ujarnya.

Selain itu, Mote juga menekankan pentingnya sinergi dan kolaborasi lintas sektor antar OPD agar tidak terjadi tumpang tindih program pembangunan.

Sebagai contoh, ia menyebut program bantuan bibit ternak babi yang sudah menjadi program di Dinas Pertanian. Karena itu, dinas lain diminta tidak mengusulkan program serupa dan dapat mengajukan program berbeda yang lebih dibutuhkan masyarakat.

“Kita semua harus fokus pada peningkatan kesejahteraan masyarakat, ekonomi kerakyatan, serta pembangunan infrastruktur,” tegasnya.

Dalam arahannya, Bupati juga menekankan bahwa sektor pendidikan dan kesehatan harus menjadi prioritas pembangunan daerah. Menurutnya, dua sektor tersebut harus dibangun sejak dari tingkat dasar.

Ia menyebut pemerintah daerah akan mendorong setiap kampung memiliki fasilitas pendidikan anak usia dini seperti TK atau PAUD serta layanan kesehatan dasar seperti posyandu.

“Anak-anak harus pintar dan juga harus sehat. Dua hal ini harus berjalan seiring. Kita harus meletakkan pondasi bagi generasi muda yang cerdas dan sehat,” kata Mote.

Di akhir arahannya, Mote mengajak seluruh peserta forum untuk aktif memberikan masukan, saran, dan gagasan guna menyempurnakan rancangan awal RKPD Tahun 2027. Ia juga menegaskan bahwa program yang tidak memiliki dasar jelas atau tidak dapat dipertanggungjawabkan akan dihapus.

“Jika ada program yang tidak bisa dipertanggungjawabkan, saya akan minta Bappeda Kabupaten Deiyai untuk menghapus program tersebut,” tegasnya. (PK)

WAGHETE, PAPUTENG.com –

Bupati Kabupaten Deiyai, Provinsi Papua Tengah, Melkianus Mote, memimpin apel bersama seluruh Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Formasi 2024, Tenaga Honorer Kategori II (THK2), serta Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di halaman Kantor Bupati Deiyai, kawasan Waghete, Rabu pagi (8/4/2026).

Dalam arahannya, Bupati Mote mengatakan apel tersebut sengaja dilaksanakan untuk menyampaikan sejumlah informasi penting terkait pelaksanaan prajabatan bagi CPNS dan THK2.

Ia menjelaskan dirinya baru saja melakukan kunjungan ke kantor Badan Kepegawaian Negara (BKN) Regional di Jayapura guna berkonsultasi mengenai pelaksanaan prajabatan.

“Belum lama ini saya sudah ke kantor BKN Regional di Jayapura dan menanyakan terkait prajabatan,” kata Mote.

Berdasarkan informasi dari Badan Kepegawaian Negara yang disingkat BKN, pelaksanaan prajabatan dapat dilakukan, namun harus dibagi dalam beberapa sesi. Setiap kelompok dibatasi sekitar 45 hingga 47 peserta.

Menurut Mote, pelaksanaan prajabatan di Deiyai akan menyesuaikan dengan kapasitas gedung yang tersedia di daerah tersebut.

“Karena sesuai aturan per sesi hanya 45–47 orang, sementara gedung besar di Deiyai juga terbatas, maka pelaksanaan prajabatan akan kami prioritaskan berdasarkan absensi,” tegasnya.

Ia menambahkan, peserta yang menunjukkan kedisiplinan sejak awal akan diprioritaskan mengikuti prajabatan pada gelombang pertama.

“Siapa yang rajin, saya akan utamakan. Prajabatan akan dilakukan beberapa gelombang dan saya akan memprioritaskan mereka yang disiplin sejak awal,” ujarnya.

Selain itu, pelaksanaan prajabatan juga akan menyesuaikan dengan ketersediaan anggaran dalam APBD Kabupaten Deiyai Tahun 2026.

“Jadi semua harus rajin masuk sejak sekarang. Biasakan disiplin sejak masih CPNS agar nanti ketika menjadi ASN sudah terbiasa,” kata Mote.

Sementara itu, terkait tenaga kontrak, Bupati Mote menjelaskan bahwa aturan belanja pegawai maksimal 30 persen dari APBD didasarkan pada Undang‑Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (HKPD). Aturan tersebut wajib dipenuhi oleh pemerintah daerah paling lambat pada tahun 2027.

Kebijakan tersebut bertujuan meningkatkan produktivitas daerah dengan membatasi belanja rutin serta memaksimalkan belanja modal untuk pembangunan.

Menurut Mote, berdasarkan ketentuan tersebut sebenarnya seluruh pegawai kontrak berpotensi dirumahkan. Namun, pemerintah daerah tetap berupaya memberikan kesempatan kepada warga Deiyai yang telah bekerja sebagai tenaga kontrak untuk tetap bertugas.

Ia juga menyampaikan bahwa pada awal April 2026 dirinya telah mengeluarkan surat keputusan (SK) secara kolektif untuk seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) berdasarkan usulan masing-masing kepala OPD.

“Maka itu mulai hari ini semua tenaga kontrak wajib mengurus rekening TabunganKu. Siapa saja yang tidak mengurus TabunganKu, kami anggap sudah mengundurkan diri,” tegas Mote. (PK)