Category: Humaniora

 

NABIRE, PAPUTENG.com –

Di tengah meningkatnya ketegangan keamanan di Kabupaten Nabire beberapa waktu lalu, sebuah komunikasi tak biasa pernah terjadi antara mantan Kapolda Papua Tengah, Alfred Papare, dengan pimpinan Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB), Aibon Kogoya. Percakapan tersebut berlangsung melalui sambungan telepon saat situasi di wilayah itu sedang mencekam.

Kala itu, kabar mengenai pergerakan KKB yang disebut-sebut mulai mendekati pusat Kota Nabire menimbulkan kekhawatiran di kalangan masyarakat. Di tengah suasana penuh ketegangan tersebut, komunikasi langsung antara aparat keamanan dan pimpinan kelompok bersenjata justru menjadi salah satu upaya untuk menahan eskalasi konflik.

Dalam percakapan tersebut, Alfred Papare yang saat itu masih menjabat sebagai Kapolda Papua Tengah menyampaikan pesan tegas agar masyarakat sipil tidak dilibatkan dalam konflik.

“Jangan libatkan masyarakat sipil, mereka tidak bersenjata,” demikian cerita Alfred Papare dalam acara pisah sambut Kapolda Papua Tengah dari Irjen Pol Alfred Papare kepada Brigjen Pol Jermias Rontini di Aula Wicaksana Laghawa, Selasa (31/3/26).

Di tengah kerasnya dinamika konflik di Papua, komunikasi itu menjadi momen langka ketika dua pihak yang berada pada posisi berseberangan mencoba menegaskan batas-batas kemanusiaan. Dari dialog tersebut, muncul komitmen bahwa warga sipil tidak boleh dijadikan sasaran dalam situasi konflik bersenjata.

Meski demikian menurut Papare, kelompok tersebut tetap menyatakan akan melakukan perlawanan terhadap aparat keamanan. Kondisi itu dipahami Alfred sebagai bagian dari risiko yang melekat dalam tugas menjaga stabilitas keamanan. Ketegangan tetap ada, namun ia menilai jalur komunikasi tidak boleh terputus.

Sebagai bagian dari pendekatan tersebut, Alfred tidak hanya berkomunikasi langsung dengan pimpinan kelompok bersenjata, tetapi juga menjalin dialog dengan keluarga, kerabat, hingga tokoh agama yang berada di lingkaran dekat mereka. Ia meyakini bahwa upaya menciptakan perdamaian sering kali lahir dari hubungan personal dan pendekatan kemanusiaan yang dibangun secara perlahan.

Sementara itu, Gubernur Papua Tengah, Meki Nawipa, mengenang kebersamaannya dengan Alfred Papare saat membahas berbagai persoalan keamanan di wilayah tersebut. Menurutnya, diskusi sering dilakukan dalam suasana santai dan penuh keakraban.

“Jarang sekali saya memanggil beliau secara resmi ke kantor, justru lebih sering kami berdiskusi sambil ngopi. Dari percakapan sederhana itu sering lahir gagasan yang bermanfaat bagi daerah ini,” kata Nawipa.

Ia juga mengingat kembali situasi pada awal masa jabatannya ketika konflik di Kabupaten Puncak Jaya memanas dan menimbulkan tekanan dari berbagai pihak. Di tengah kondisi tersebut, Alfred Papare memilih pendekatan yang lebih tenang dan terukur.

“Beliau mengatakan kepada saya, ‘Pak Gubernur, sabar dulu, saya akan turun langsung dan mengatur situasi.’ Dan benar, beliau datang bukan untuk memperkeruh keadaan, tetapi membawa solusi,” kenang Nawipa. (red-paputeng)

NABIRE, PAPUTENG.com – 

 

Polres Nabire menggelar Latihan Pra Operasi (Latpra Ops) Ketupat Noken 2026 sebagai upaya meningkatkan kesiapan personel dalam menghadapi pengamanan Hari Raya Idul Fitri 1447 Hijriah/2026 Masehi. Kegiatan tersebut berlangsung di Aula Wicaksana Laghawa Polres Nabire, Rabu (11/3/2026) pukul 11.00 WIT.

Latpra Ops dipimpin langsung oleh Kapolres Nabire AKBP Samuel D. Tatiratu, S.I.K., dan diikuti Wakapolres Nabire Kompol Dr. Piter Kendek, S.Sos., M.M., para pejabat utama, perwira, serta personel yang terlibat dalam pelaksanaan Operasi Ketupat Noken 2026.

Kegiatan ini merupakan bagian dari persiapan Polres Nabire dalam menghadapi Operasi Ketupat Noken 2026, yaitu operasi kepolisian terpusat yang digelar untuk mengamankan rangkaian perayaan Idul Fitri, mulai dari kegiatan ibadah, arus mudik dan arus balik, hingga aktivitas masyarakat selama masa libur Lebaran.

Rangkaian kegiatan diawali dengan pembukaan dan laporan perwira yang ditunjuk, kemudian dilanjutkan dengan sambutan serta arahan Kapolres Nabire kepada seluruh peserta latihan.

Dalam arahannya, Kapolres Nabire menekankan pentingnya koordinasi dan sinergi antar satuan fungsi dalam pelaksanaan pengamanan guna menjaga situasi keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) selama Operasi Ketupat Noken berlangsung.

Ia juga menginstruksikan kepada Kabag Ops Polres Nabire untuk memaksimalkan koordinasi dalam pengamanan tempat-tempat ibadah serta menyiapkan personel yang akan ditempatkan di lokasi tersebut agar masyarakat dapat menjalankan ibadah dengan aman dan nyaman.

Selain itu, Kapolres menegaskan pentingnya pelaksanaan gelar pasukan yang melibatkan Polri dan instansi terkait, sekaligus membangun sinergi dengan berbagai elemen masyarakat untuk mendukung keberhasilan pengamanan selama operasi berlangsung.

Kapolres juga mengingatkan seluruh personel agar setiap kegiatan pengamanan didokumentasikan dengan baik sebagai bahan laporan kepada pimpinan, serta memastikan pelaksanaan tugas berjalan optimal dengan laporan situasi yang disampaikan secara berkala pada pukul 15.00 hingga 16.00 WIT.

Di samping itu, personel diminta meningkatkan patroli di wilayah hukum Polres Nabire guna mengantisipasi potensi gangguan kamtibmas, serta tetap menjaga disiplin dalam pelaksanaan tugas di lapangan.

Kegiatan kemudian dilanjutkan dengan penyampaian materi Latpra Ops Ketupat Noken 2026 sebagai pembekalan kepada para peserta terkait tugas dan tanggung jawab masing-masing personel selama operasi berlangsung. Acara ditutup dengan sesi foto bersama.

Latihan Pra Operasi Ketupat Noken 2026 Polres Nabire berakhir pada pukul 12.30 WIT dan berlangsung dalam keadaan aman, tertib, serta lancar.

Melalui kegiatan ini, Polres Nabire juga menegaskan pentingnya pemetaan potensi kerawanan kamtibmas di setiap lokasi tempat ibadah di wilayah hukumnya, yang akan menjadi prioritas pengamanan selama pelaksanaan Operasi Ketupat Noken 2026. (red-paputeng)

NABIRE,PAPUTENG.com  –

Sebuah pesawat perintis milik maskapai Smart Air jenis Cessna 208 Caravan dengan nomor registrasi PK-SNS melakukan pendaratan darurat di perairan Pantai Karadiri, Kabupaten Nabire, Papua Tengah, Selasa (27/1/2026) siang. Seluruh penumpang dan awak pesawat dilaporkan selamat dalam insiden tersebut.

Pesawat yang dipiloti Kapten Tania lepas landas dari Bandara Nabire menuju Kaimana sekitar pukul 12.45 WIT. Tak lama setelah tinggal landas, pilot mendeteksi gangguan serius pada mesin yang menyebabkan daya dorong pesawat menurun drastis.

Menghadapi kondisi darurat tersebut, Kapten Tania sempat berupaya melakukan prosedur return to base (RTB) untuk kembali ke Bandara Nabire. Namun, akibat kondisi mesin yang terus memburuk dan ketinggian pesawat yang tidak memungkinkan, pilot memutuskan melakukan pendaratan darurat di laut sebagai opsi paling aman.

Sekitar pukul 12.55 WIT, pesawat berhasil mendarat darurat di perairan Pantai Karadiri. Meski badan pesawat sempat terendam sebagian, struktur utama pesawat tetap utuh sehingga seluruh penumpang dan kru dapat dievakuasi dengan selamat.

Warga sekitar pantai yang menyaksikan kejadian tersebut segera memberikan bantuan awal, sebelum tim gabungan dari TNI, Polri, pihak bandara, dan instansi terkait tiba di lokasi untuk melakukan proses evakuasi lanjutan. Seluruh korban kemudian dibawa ke RSUD Nabire guna menjalani pemeriksaan medis.

Pihak berwenang memastikan tidak terdapat korban jiwa dalam insiden ini. Keberhasilan pendaratan darurat tersebut dinilai tidak lepas dari ketenangan, pengalaman, serta pengambilan keputusan cepat pilot dalam situasi kritis.

Kapten Tania dikenal sebagai salah satu pilot penerbangan perintis yang telah lama melayani rute-rute di wilayah Papua, daerah dengan karakteristik cuaca dan medan yang menantang. Insiden ini menjadi contoh pentingnya profesionalisme dan kepatuhan terhadap prosedur keselamatan penerbangan.

Saat ini, Komite Nasional Keselamatan Transportasi (KNKT) dijadwalkan melakukan investigasi untuk mengetahui penyebab pasti gangguan teknis pada pesawat. Sementara itu, bangkai pesawat yang berada di sekitar Pantai Karadiri menjadi saksi keberhasilan penyelamatan seluruh penumpang dalam salah satu manuver paling berisiko di dunia penerbangan. (ist/dari berbagai sumber)

PUNCAK JAYA,PAPUTENG.Com –  Situasi tegang mewarnai jalur Poros Papua, tepatnya di depan Lapangan Amanah, Kampung Pagaleme, Distrik Pagaleme, pada Rabu kemarin (26/11/2025).

Dua kubu pendukung calon Bupati Puncak Jaya, yakni kubu 01 dan kubu 02, terlibat aksi saling serang yang memicu perang panah di tengah keramaian.

Konflik berawal dari kesalahpahaman terkait aturan adat saat pelaksanaan acara bakar batu oleh kubu 01. Dimana kubu 02 dianggap melanggar batas wilayah adat dengan melintasi sektor yang seharusnya dihindari.

Bentrok yang berlangsung cepat ini mengakibatkan satu orang meninggal dunia akibat terjatuh dari kendaraan, serta tiga orang lainnya mengalami luka-luka terkena panah. Situasi yang memanas tersebut memicu kepanikan warga sekitar, termasuk anak-anak sekolah yang berada di area kejadian.

Mendapat laporan tersebut, Letkol Inf Bagus Kurniawan, M.Han, Komandan Kodim 1714/Puncak Jaya bergerak cepat, dengan melakukan pendekatan persuasif, Dandim mengumpulkan para kepala suku dari kedua kubu untuk melakukan perundingan dan mencari penyelesaian damai.

“Saya bersama para kepala suku telah melakukan perundingan dan mencari jalan keluar untuk mengatasi kesalahpahaman yang terjadi. Puji Tuhan, perang berhasil kami hentikan dan kini kondisi Kabupaten Puncak Jaya sudah kembali kondusif,”terangnya.

Ditengah situasi mencekam, Babinsa Kodim 1714/PJ berperan sigap mengevakuasi anak-anak sekolah dan warga sipil dari lokasi konflik menuju Makodim 1714/PJ. Markas TNI tersebut menjadi tempat perlindungan sementara bagi masyarakat hingga kondisi dinyatakan aman.

Selain langkah pengamanan, TNI juga melakukan pendekatan teritorial dan budaya, berkoordinasi dengan tokoh adat serta pemerintah daerah. Upaya ini bertujuan meredakan emosi massa dan memutus rantai konflik melalui dialog adat serta negosiasi.

Upaya cepat dan terukur ini tidak hanya meredam konflik, tetapi juga menunjukkan pentingnya peran TNI dalam membangun kedamaian melalui pendekatan humanis dan budaya yang selaras dengan nilai-nilai masyarakat Papua. (rls/red)

WAGHETE, PAPUTENG.Com –

Noken merupakan salah satu tradisi luhur bernilai tinggi yang diwariskan secara turun temurun sejak dahulu kala hingga saat ini. Di seluruh Tanah Papua, Noken sudah menjadi bagian dari hidup yang tidak terpisahkan.

Deiyai merupakan salah satu daerah yang sudah sangat identik dengan Noken. Hampir seluruh orang mulai dari anak kecil hingga usia senja milik noken masing-masing. Orang Deiyai sudah jadikan noken sebagai jati diri setiap pribadi

Salah satu perajut Noken tetap di Waghete, Mama Martha Kotouki berharap agar bisa hadir sebuah tempat untuk bisa jadikan Noken sebagai wadah pemersatu sekaligus mewariskan ilmu-ilmu hidup tentang noken

“Bila perlu pemerintah buat satu Museum Noken. Karena, Museum Noken bisa menjadi pusat berbagai pengetahuan dan kebudayaan. Sehingga, keberadaan Museum Noken ini akan sangat penting untuk masyarakat Deiyai, terutama kepada generasi muda ke depan,”sarannya.

Senada dengan itu perajut Noken yang lain, Mama Yosepina Mote mengatakan hal yang sama. Dirinya berharap pemerintah daerah, provinsi maupun pusat bisa hadirkan satu rumah besar.

“Iyo. Pemerintah dorang ini bisa dengar kami punya permintaan ini. Supaya ada rumah besar Noken. Kami mau wariskan ilmu noken ini kepada anak-anak,”pinta Mama Yosepina Mote yang sudah rajut noken sejak lama

Terkait permintaan Museum Noken dari mama-mama penjual Noken ini, Pemerintah Kabupaten Deiyai melalui Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Deiyai bidang Kebudayaan, Yanuarius Doo mengatakan Noken merupakan salah satu budaya suku bangsa Mee. Sehingga, kehadiran Museum Noken di Deiyai menjadi Impian dan harapan semua pihak di Deiyai

“Noken itu tidak bisa dipisahkan dengan orang Mee dalam hidup sehari-hari. Maka, ke depan akan sangat baik jika Museum Noken hadir di Deiyai” kata Yanuarius Doo, Sabtu siang (01/11/2025) di Waghete, Deiyai.

Yanuarius Doo percaya, salah satu misi yang yang didorong Bupati dan Wakil Bupati Deiyai, Melkianus Mote dan Ayub Pigome adalah memajukan budaya sebagai cerminan jati diri masyarakat.

Misi Bupati Deiyai, kata Yanuarius Doo, sudah sejalan dengan salah satu program prioritas dan perhatian serius dari Gubernur Papua Tengah. Dimana, pelestarian budaya dan identitas Papua menjadi perhatian serius pemerintah provinsi. Lembaga adat dan kearifan lokal akan diberdayakan kembali sebagai penjaga nilai-nilai luhur.

Gubernur Nawipa juga mendorong penamaan fasilitas umum seperti bandara dengan nama tokoh misionaris atau tokoh lokal berpengaruh, sebagai bentuk penghormatan dan pelestarian warisan sejarah.

Maka itu, Yanuarius Doo berharap dan meminta perhatian Serius dari Kementrian Kebudayaan bisa menjawab kerinduan dan permintaan dari para perajut Noken di Deiyai ini. Karena, memajukan kebudayaan merupakan misi bersama, baik dari Bupati Deiyai, Gubernur Papua Tengah bersama Presiden RI

“Untuk mewujudkan misi ini, kami sangat mengharapkan kehadiran Museum Noken di Deiyai. Karena itu merupakan kerinduan besar dari masyarakat kabupaten Deiyai. Maka itu kami berharap agar Presiden Prabowo Subianto melalui Kementrian Kebudayaan bisa menjawab harapan dari masyarakat ini,”ujarnya.

Doo juga berharap Museum Noken ini akan menjadi tempat untuk melakukan berbagai aktifitas kebudayaan. Terutama akan menjadi tempat atau pusat ilmu hidup Noken Kehidupan yang sangat berarti bagi suku Mee di Deiyai

Secara terpisah, Ketua KNPI Deiyai, Melison Dogopia mengatakan Noken merupakan tradisi luhur dan mulia. Sehingga, tidak salah jika ada permintaan dari mama-mama perajut Noken di Deiyai meminta dan mengharapkan hadirnya sebuah Museum Noken di Deiyai

“Karena, yang cetuskan Noken Papua, Bapak Titus Pekei merupakan putra terbaik dari Deiyai. Akan jauh lebih baik jika Museum Noken hadir di sini. Ini juga akan sangat berarti bagi generasi muda Deiyai ke depan,” ungkap Melison Dogopia. (PK/edtr)

JAKARTA,PAPUTENG  –

Ratusan mahasiswa asal Kabupaten Puncak seluruh Indonesia yang menamakan diri Gerakan Mahasiswa Peduli Kabupaten Puncak, menggelar aksi demo damai di depan Kantor Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Republik Indonesia, Jalan Medan Merdeka Utara, Gambir, Jakarta Pusat. Selasa (15/7/2025).

Aksi demo digelar mencermati berbagai fakta terkait kejahatan terhadap warga sipil Papua di Kabupaten Puncak selama dua rezim kepemimpinan di era Pemerintahan Presiden Joko Widodo hingga memasuki masa Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

Aksi demo yang mayoritas para mahasiswa ini juga menyinggung peran TNI di wilayah itu.

“Sejak awal menjadi daerah otonom baru, terutama sejak 2018 hingga 2025, Kabupaten Puncak menjadi salah satu wilayah konflik bersenjata paling parah di tanah Papua. Banyak warga sipil menjadi korban dari konflik antara aparat negara dan Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat (TPNPB),” kata Deris Murib, perwakilan unjuk rasa kepada wartawan di Jakarta.

Menurutnya, pemekaran wilayah selama ini, termasuk rencana pembentukan DOB lanjutan di tanah Papua malah dipertanyakan efektivitas dan niat sebenarnya.

Pasalnya, kehadiran DOB dan rencana pembentukan DOB susulan akan dibarengi dengan langkah operasi militer besar-besaran yang berujung terjadi peningkatan eskalasi kekerasan terhadap orang asli Papua.

Lanjutnya, era Presiden Jokowi pemerintah pusat mengusung pembangunan infrastruktur di Tanah Papua sebagai bagian dari Program Nawacita. Namun, pembangunan jalan, bandara, dan Proyek Strategis Nasional (PSN) justru dibarengi dengan operasi militer secara masif yang ditujukan ke Puncak atas nama ‘menjaga stabilitas’.

“Operasi militer di Puncak malah menghasilkan peningkatan jumlah pengungsi internal yang dalam taksasi kami sejak 2018 hingga 2024 mencapai lebih dari 60.000 orang. Sebagian besar pengungsi di Puncak berasal dari Distrik Gome, Ilaga, Beoga, dan Sinak. Penggerebekan kampung atau desa secara membabi buta, termasuk pembakaran rumah dan gedung Gereja GKII sejak Maret–April 2023 adalah contoh miris nyata,”bebernya.

Kemudian terjadi penembakan dan pembunuhan warga sipil atas nama Meton Magay (21), Derminus Waker (20), dan Wanimbo (32) di Ilaga. Selanjutnya Tarina Murib, seorang perempuan Papua tewas tertembak aparat pada 3 Maret 2023 di Desa Pamebut.

Belum lagi stigmatisasi kolektif terhadap orang asli Papua sebagai bagian dari kelompok separatisme memicu penyiksaan, penangkapan sewenang-wenang, dan trauma berkepanjangan.

“Pelibatan aparat TNI-Polri dan militerisasi kehidupan sipil tak hanya terbatas pada operasi keamanan tetapi masuk juga ke berbagai ruang publik seperti sekolah dan fasilitas kesehatan. Banyak warga takut dan mengalami kesulitan dalam akses layanan dasar. Karena kehadiran militer dianggap warga sebagai ancaman langsung, bukan menjadi pelindung masyarakat,”ujarnya.

Dirinya juga menyoroti kebijakan keamanan dengan sebutan Komando Operasi Habema era kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dalam seratus hari kerja. Deris menyebut, Prabowo dengan latar militer melanjutkan pendekatan keamanan dengan menebalkan intensitas operasi udara.

“Berdasarkan laporan Human Rights Watch pada Mei 2025, drone dan helikopter dijadikan alat serangan di Puncak. Bom dan mortal juga dihamburkan di sekitar kampung dan gereja di Ilaga dan Beoga yang berujung pelajar berusia 18 tahun bernama Deris Kogoya tewas terkena mortir tak jauh dari gereja,”ungkapnya.

Disisi lain Laporan Human Rights Watch juga menyebut terjadi pembakaran kampung dan penguburan jenazah tanpa prosedur manusiawi seperti yang dialami Hetina Mirip. Warga di Puncak mengalami krisis kemanusiaan dan ribuan orang asli Papua terpaksa mengungsi ke Kabupaten Mimika, Nabire, Jayapura dan wilayah pegunungan lainnya.

“Operasi militer sama sekali tidak mematuhi prinsip dasar hukum humaniter internasional. Operasi tidak membedakan mana kombatan dan warga sipil. Perlindungan terhadap fasilitas rohani, rumah penduduk, dan sekolah diabaikan,”tukasnya.

Tolak DOB

Menurutnya, penolakan terkait rencana pembentukan DOB dan militerisasi pemekaran datang dari berbagai elemen di daerah. Penolakan bukan hanya datang dari warga tetapi tokoh gereja, adat, pemuda, perempuan, dan lain-lain.

“Militerisasi daerah otonom baru malah menambah eskalasi kekerasan dan pengungsian warga malah terjadi secara masif di tanah leluhurnya sendiri. Apalagi ditopang dengan eksploitasi lahan masyarakat adat untuk kepentingan elite ekonomi dan militer,”ujarnya beralasa.

Rencana pemekaran Puncak dalam melihat dan mencermati kondisi saat ini mubazir, berbahaya secara sosial dan dapat memperparah marginalisasi serta militerisasi terhadap orang asli Papua.

“Kami menolak dan menuntut negara dan Pemda mempertimbangkan seluruh faktor adat, sosial, ekonomi, dan budaya sebelum memaksakan agenda administratif ini. Jika anda memerlukan versi dalam bentuk surat resmi, naskah orasi atau dokumen hukum, kami akan menyiapkannya,”ucapnya.

Diketahui Kabupaten Puncak merupakan hasil pemekaran dari induknya, Kabupaten Puncak Jaya, berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2008.

Kabupaten Puncak resmi terbentuk pada 4 Januari 2008 dengan Ilaga sebagai ibu kota kabupaten. Puncak memiliki delapan distrik dan 80 kampung. Kabupaten ini dibentuk atas nama pemerataan pembangunan dan pelayanan publik yang dipandang lebih pro rakyat.(red)

NABIRE, PAPUTENG –

Partai Perindo Provinsi Papua Tengah (Paputeng) menyalurkan Bantuan berupa alat tulis dan sembako ke Panti Asuhan Siloam Kalibobo, Nabire, Rabu (9/7/2025).

“Kami sangat peduli dengan dunia pendidikan dan anak-anak. Maka, kami berbagi dari sedikit yang kami punya,”kata Plt. Ketua  Pilemon Keiya yang didamingi Wakil Sekretaris  Aleksander Giyai.

Dikatakannya Partai Perindo merasa bersyukur bisa berbagi dengan anak-anak yang sedang mengenyam pendidikan dibawah asuhan Amos Yeninar. Dimana sekitar  50 anak – anak yang tinggal disana.

Dikatakannya sedikit yang dibantu ini bisa menjadi berkat dan berguna bagi anak-anak yang tinggal di Panti Asuhan Siloam Kalibobo. Semoga suatu kelas mereka bisa orang-orang yang berguna untuk banyak orang

“Kami memberi Apresiasi kepada Amos Yeninar dan istrinya yang dengan tabah dan sabar mendidik dan membina anak-anak di Panti Asuhan Siloam Kalibobo Nabire. Karena, tidak semua orang bisa lakukan hal seperti ini,”akunya (lia)

 

 

NABIRE, PAPUTENG  –

Konflik bersenjata di Provinsi Papua Tengah (PPT) yang terus melanda menandakan kegagalan pendekatan lokal untuk meredam  kekerasan di Provinsi DOB. Situasi ini mendorong para tokoh untuk menyerukan dialog bersama Presiden Republik Indonesia sebagai panglima tertinggi negara.

“Ini bukan masalah sosial biasa. Kita tidak bisa membangun jika daerah terus berada dalam konflik. Itu jelas bertentangan dengan semangat pembentukan Provinsi Papua Tengah,” kata Anggota DPR Papua Tengah  John NR Gobai dalam diskusi terbatas di Nabire beberapa waktu lalu bersama Anggota DPD RI Yoris Raweyai, Anggota DPRK Intan Jaya.

Pertemuan juga dihadiri Anggota DPRK Intan Jaya, Bartolomeus Murib, yang menekankan konflik yang terjadi telah menimbulkan korban jiwa, kerusakan harta benda, serta memicu pengungsian masyarakat.

Menanggapi kondisi tersebut, Gobai menyatakan kesiapannya untuk menjembatani dialog antara Tokoh Papua dan para pejabat tinggi negara.

“Kami siap berkolaborasi dengan MRP, DPRP dan DPRK se-Tanah Papua untuk bertemu langsung dengan Presiden RI, Panglima TNI, dan Kapolri. Tapi tentu semua ini perlu koordinasi yang solid dan komunikasi yang intens,”tuturnya.

Langkah yang diusulkan mencakup penyelenggaraan Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama lembaga-lembaga representatif di Papua Tengah dan pembentukan tim khusus, guna menyampaikan langsung aspirasi masyarakat kepada pemerintah pusat. (DP/lia)

NABIRE, PAPUTENG –

Plt. Ketua DPW Perindo Provinsi Papua Tengah Philemon Keiya menyalurkan bantuan alat – alat keperluan sekolah seperti buku tulis, bolpen, warna, pensil, alat peraga baca dan menghitung.

“Kami salurkan bantuan ini agar anak-anak Intan Jaya yang sedang mengungsi, yang selama ini tidak belajar dengan baik bisa kembali mendapatkan pendidikan sekalipun ada di tempat pengungsian,”terangnya dalam rilis resmi yang diterima redaksi baru – baru ini.

Dijelaskannya alasan memilih untuk membantu para pelajar ini karena pendidikan sangat penting. Anak-anak jangan korban karena berbagai konflik.

DPW Partai PERINDO Provinsi Papua Tengah menolak segala bentuk konflik di Papua Tengah yang mengorbankan warga tidak berdosa. Apalagi mengakibatkan anak-anak tidak bisa belajar dengan baik.

Hal ini ancaman serius bagi masa depan dari anak-anak. Konflik harus diakhiri di Papua Tengah.  “Bantuan ini kami salurkan melalui Posko Kemanusiaan yang dibuka oleh Pemuda Katolik di Nabire,”tuturnya.

Pembagian alat sekolah ini bertempat di Posko Kemanusiaan yang dibuka Pemuda Katolik, di Gereja Katolik Kristus Sahabat Kita (KSK) Meriam, Nabire – Papua Tengah pada  hari Kamis (29/5/2025) lalu. (lia)

NABIRE, PAPUTENG –

Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Papua Tengah (Paputeng), menyerahkan hewan qurban bagi masyarakat nabire di Bumi Wonorejo Distrik Nabire, Kabupaten Nabire, Papua Tengah, Sabtu (31/5/2025)

Penyerahan hewan qurban dalam rangka memperingati hari raya Idul Adha di Nabire, untuk itu BPK RI Perwakilan Provinsi Papua Tengah menyerahkan hewan qurban bagi masyarakat nabire lebih khusus Bumi Wonorejo Nabire.

Subagyo Ak., M.Si., CSFA, ACPA, CA, CPSAK selaku Kepala BPK RI Perwakilan Provinsi Papua Tengah mengatakan penyerahkan hewan qurban ini merupakan titipan dan amanah Anggota 6 BPK RI Drs. H. Fathan Subchi, M.A.P., CIISA., ChFA berupa hewan Kurban Sapi sebanyak 3 ekor.

Dijelaskannya kegiatan ini bertujuan untuk memperingati hari raya Idul Adha untuk itu kita sebagai umat Islam yang mencontoh  Nabi Ibrahim bersedia mengorbankan putranya Nabi Isma’il sebagai wujud kepatuhan terhadap Allah, ujarnya”.

“Untuk menunjukan bahwa kita ini, menjalakan syariah ketentuan dari Allah, kita berkorban berbagi bersama tentang kebahagian,  tentang kebaikan di hari raya  Idul Adha,”tuturnya.

Lanjutnya hal ini merupakan titipan dan amanah Anggota 6 BPK RI Drs. H. Fathan Subchi, M.A.P., CIISA., ChFA kepada masyarakat Nabire di bumi Wonorejo Nabire.

Sementara itu Munadi selaku tokoh agama mengucapkan terima kasih kepada BPK RI Perwakilan Provinsi Papua Tengah telah berbagi kepada masyarakat di Bumi Wonorejo Nabire berupa Hewan Qurban.

“Semoga apa yang menjadi niat baik dapat dilancarkan rejekinya oleh Allah SWT dan kami masyarakat Bumi Wonorejo turut bergembira, sehingga hewan qurban ini dapat di kelola bersama-sama masyarakat,”ucapnya.

Sementara itu Tolkah selaku ketua panitia menjelaskan untuk hari raya Idul Adha tahun 2025 pihaknya akan merencanakan untuk menyerahkan kepada 1.600 KK yang ada di Bumi Wonorejo, dan sampai saat ini hewan qurban yang telah terkumpul sebanyak 17 Ekor, jelasnya. (editor)