Category: Pemerintahan

NABIRE, PAPUTENG.COM – Pemerintah Kabupaten Nabire menegaskan bahwa pembangunan daerah tidak hanya berfokus pada infrastruktur fisik, tetapi juga harus berjalan seiring dengan pembangunan sumber daya manusia melalui pendidikan yang berkualitas.

Penegasan tersebut disampaikan Wakil Bupati Nabire, Burhanuddin Pawennari, saat membacakan sambutan Bupati Nabire Mesak Magai pada kegiatan Haflah Akhirussanah Pondok Pesantren dan Asrama Keguruan Nurul Yaqien Nabire, Minggu (14/6/2026).

Menurut Burhanuddin, perjalanan Pondok Pesantren Nurul Yaqien yang telah berkiprah selama 22 tahun menjadi bukti nyata kontribusi lembaga pendidikan dalam mendukung pembangunan daerah, khususnya melalui peningkatan kualitas generasi muda. “Alhamdulillah, Pondok Pesantren Nurul Yaqien sudah berkiprah selama 22 tahun dan ikut andil dalam pembangunan guna memajukan Nabire yang kita banggakan dan cintai bersama,” ujarnya.

Ia mengatakan, Yayasan Al-Madinah yang menaungi SD Plus, SMP, dan SMK Nurul Yaqien telah menunjukkan eksistensinya selama lebih dari dua dekade dengan memberikan layanan pendidikan bagi masyarakat Nabire dan sekitarnya.

Burhanuddin menegaskan, pembangunan pendidikan merupakan modal utama bagi keberlanjutan pembangunan daerah. Karena itu, pemerintah terus berupaya mendorong peningkatan kualitas pendidikan sebagai investasi jangka panjang bagi masa depan Nabire.

“Anak-anak adalah generasi penerus Kabupaten Nabire dan Papua Tengah. Jangan pernah merasa minder karena berasal dari daerah pedesaan yang jauh dari pusat-pusat kemajuan. Kalian memiliki kesempatan yang sama untuk meraih kesuksesan,” pesannya kepada para santri.

Dalam kesempatan tersebut, ia juga mengingatkan pentingnya penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dibarengi dengan pemahaman agama serta pembentukan karakter yang kuat.

Menurutnya, tantangan zaman saat ini menuntut generasi muda untuk memiliki kompetensi yang lengkap, mulai dari ilmu agama, pengetahuan umum, hingga kemampuan teknologi, yang didukung akhlak mulia, moral yang baik, dan integritas tinggi.

“Keberhasilan akan berpihak kepada mereka yang memiliki disiplin, pantang menyerah, rajin berdoa, dan tekun belajar. Jangan mudah menyerah, karena setiap kesulitan dan tantangan adalah kesempatan untuk menjadi pribadi yang lebih baik,” katanya.

Di akhir sambutannya, Burhanuddin menyampaikan apresiasi kepada para orang tua dan wali santri yang selama ini telah berjuang mendampingi serta memberikan dukungan penuh terhadap pendidikan anak-anak mereka.

“Terima kasih kepada seluruh orang tua dan wali santri atas pengorbanan yang tidak kenal lelah dalam membimbing dan mendukung pendidikan putra-putrinya,” ucapnya.

Pada momentum Haflah Akhirussanah tersebut, Pengasuh Pondok Pesantren Nurul Yaqien, Kiai Kustanto, juga menyerahkan sertifikat penghargaan kepada 10 santri dan santriwati berprestasi sebagai bentuk apresiasi atas capaian akademik dan pengembangan karakter mereka selama menempuh pendidikan di pesantren. (red-paputeng)

NABIRE, PAPUTENG.COM – Bupati Kabupaten Nabire, Mesak Magai mengaku khawatir terhadap penurunan signifikan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang mencapai sekitar Rp600 miliar dalam dua tahun terakhir.

Penurunan tersebut terutama dipicu hilangnya Dana Alokasi Khusus (DAK) yang selama ini menjadi salah satu sumber pendanaan pembangunan daerah. Hal itu disampaikan Mesak Magai saat membuka Workshop Penguatan Peran dan Fungsi DPRK Nabire yang berlangsung di Aula Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN), Jumat (5/6/2026).

Menurut Mesak, APBD Kabupaten Nabire yang pada tahun 2024 masih berada di kisaran Rp2,1 triliun kini turun menjadi sekitar Rp1,5 triliun pada tahun 2026. Kondisi tersebut berdampak langsung terhadap kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai berbagai program pembangunan dan pelayanan publik.

Ia menjelaskan, sebelumnya usulan program pembangunan daerah diajukan melalui sistem Kolaborasi Perencanaan dan Informasi Kinerja Anggaran (KRISNA), yang menjadi salah satu instrumen pemerintah pusat dalam menentukan alokasi anggaran kepada daerah.

Namun sejak 2025, sistem tersebut tidak lagi berjalan sebagaimana mestinya sehingga berdampak pada hilangnya akses Kabupaten Nabire terhadap Dana Alokasi Khusus. “Sumber pendapatan kami saat ini hanya berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Bagi Hasil (DBH), dan Dana Alokasi Umum (DAU),” ujar Mesak.

Selain menghadapi penurunan pendapatan, Pemerintah Kabupaten Nabire juga masih dibebani sejumlah kewajiban keuangan yang nilainya cukup besar. Salah satunya adalah utang daerah yang telah ada sejak tahun 2019 dengan nilai mencapai sekitar Rp400 miliar yang harus diselesaikan segera diselesaikan.

Tak hanya itu, pemerintah daerah juga masih memiliki kewajiban pembayaran kepada Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) RSUD Nabire sebesar Rp14 miliar. Meski demikian, jumlah tersebut telah berkurang dibandingkan tahun 2022 yang sempat mencapai Rp22 miliar.

Pemda juga masih harus menyelesaikan pembayaran sejumlah pekerjaan fisik melalui Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dengan nilai sekitar Rp8 miliar.

Mesak menilai kondisi fiskal daerah ke depan berpotensi semakin menantang. Selain hilangnya DAK sejak 2025, ia juga mengkhawatirkan kemungkinan berkurangnya Dana Bagi Hasil (DBH) pada tahun-tahun mendatang yang dapat semakin mempersempit ruang fiskal Kabupaten Nabire.

Di sisi lain, pemerintah daerah tetap harus menanggung berbagai beban belanja wajib, termasuk pembiayaan sekitar 6.000 aparatur sipil negara (ASN), serta menjalankan program-program strategis nasional dan daerah.

Program tersebut mencakup penurunan angka stunting, pengendalian inflasi, peningkatan layanan kesehatan dan pendidikan, hingga pembangunan infrastruktur dasar yang menjadi kebutuhan masyarakat.

“Tantangan kami sebagai Pemerintah Kabupaten Nabire semakin berat di tengah efisiensi anggaran yang terus didorong pemerintah pusat. Sementara program daerah harus tetap diselaraskan dengan kebijakan nasional, termasuk peningkatan produksi pertanian dalam rangka mendukung ketahanan pangan,” katanya.

Mesak juga mengingatkan bahwa pengelolaan keuangan daerah saat ini berada dalam pengawasan ketat berbagai lembaga negara, seperti Badan Pemeriksa Keuangan, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, serta Komisi Pemberantasan Korupsi. Karena itu, menurutnya, setiap penggunaan anggaran harus dilakukan secara hati-hati dan akuntabel agar tidak menimbulkan persoalan hukum di kemudian hari.

“Pengelolaan keuangan daerah sekarang diawasi sangat ketat. Karena itu seluruh pejabat harus bekerja sesuai aturan dan penuh tanggung jawab,” tegasnya. (red-paputeng)

Nabire, PAPUTENG.COM – Wakil Menteri Pekerjaan Umum (PU) RI, Diana Kusumastuti, menyatakan optimisme bahwa pembangunan Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) Provinsi Papua Tengah akan selesai sesuai target pada akhir Desember 2026.

Pernyataan tersebut disampaikan Diana Kusumastuti saat melakukan peninjauan progres pembangunan KIPP Papua Tengah bersama Wakil Menteri Dalam Negeri, Ribka Haluk, yang didampingi Gubernur Papua Tengah, Meki Nawipa, serta Wakil Gubernur Papua Tengah, Deinas Geley, pada Rabu (3/6/2026).

Kunjungan tersebut dilakukan untuk memastikan perkembangan pembangunan pusat pemerintahan provinsi termuda di Indonesia itu berjalan sesuai rencana. KIPP Papua Tengah dirancang sebagai pusat administrasi pemerintahan yang mencakup pembangunan Kantor Gubernur, gedung Majelis Rakyat Papua (MRP) Papua Tengah, dan gedung Dewan Perwakilan Rakyat Papua Tengah (DPRP).

Menurut Diana, perkembangan pembangunan yang ditunjukkan di lapangan melampaui ekspektasi awal pemerintah pusat.

“Kami meninjau secara langsung progres pembangunan KIPP dan merasa cukup kaget dengan perkembangan yang telah dicapai. Saya rasa pembangunan akan selesai sesuai target, yakni akhir Desember 2026,” ujar Diana.

Ia menilai percepatan pembangunan infrastruktur pemerintahan di Papua Tengah menjadi langkah strategis dalam memperkuat penyelenggaraan pemerintahan di daerah otonomi baru (DOB), sekaligus meningkatkan pelayanan publik bagi masyarakat.

Koordinasi Pusat dan Daerah Jadi Kunci

Dalam kesempatan tersebut, Diana juga menekankan pentingnya sinergi dan koordinasi yang intensif antara Pemerintah Provinsi Papua Tengah dengan pemerintah pusat, terutama terkait sejumlah penyesuaian desain pembangunan yang diajukan pemerintah daerah.

Menurutnya, perubahan desain merupakan hal yang wajar dalam proyek pembangunan berskala besar, namun harus dikomunikasikan secara baik agar tidak menghambat target penyelesaian pekerjaan.

“Koordinasi harus terus dilakukan. Apalagi ada beberapa perubahan desain yang diusulkan. Semua harus dibahas bersama agar pelaksanaan pembangunan tetap berjalan sesuai jadwal dan ketentuan yang berlaku,” katanya.

Simbol Kehadiran Negara di Papua Tengah

Pembangunan KIPP Papua Tengah merupakan bagian dari komitmen pemerintah dalam mempercepat penataan pemerintahan daerah otonomi baru yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2022.

Sebagai provinsi yang resmi berdiri pada tahun 2022, Papua Tengah masih memerlukan berbagai sarana pemerintahan permanen guna mendukung efektivitas pelayanan publik dan pelaksanaan roda pemerintahan.

Gubernur Papua Tengah, Meki Nawipa, menyampaikan apresiasi atas dukungan pemerintah pusat yang terus mengawal pembangunan infrastruktur pemerintahan di wilayah tersebut. Menurutnya, keberadaan KIPP akan menjadi simbol kehadiran negara sekaligus pusat pelayanan masyarakat Papua Tengah di masa depan.

Pemerintah Provinsi Papua Tengah berharap pembangunan Kantor Gubernur, gedung DPRP, dan gedung MRP Papua Tengah dapat selesai tepat waktu sehingga seluruh aktivitas pemerintahan dapat terpusat di kawasan tersebut pada tahun 2027.

Dengan progres yang dinilai positif oleh pemerintah pusat, pembangunan KIPP Papua Tengah diharapkan menjadi tonggak penting dalam memperkuat tata kelola pemerintahan, mempercepat pembangunan wilayah, serta mendorong pertumbuhan ekonomi di provinsi yang memiliki delapan kabupaten tersebut. (red-paputeng)

Nabire – PAPUTENG.COM – Pemerintah Kabupaten Nabire menyalurkan bantuan hewan kurban sebanyak 25 ekor sapi menjelang Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah/2026 Masehi.

Bantuan tersebut didistribusikan ke sejumlah titik di wilayah Kabupaten Nabire dan sekitarnya. Dari total bantuan tersebut, tiga ekor sapi diserahkan melalui Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Nabire dan diterima langsung oleh pengurus Dewan Kemakmuran Masjid (DKM), masing-masing DKM Masjid Agung Al-Falah Nabire, DKM Masjid Al-Huda Manunggal Jaya, dan DKM Masjid At-Taqwa Wami Jaya.

Bupati Nabire, Mesak Magai, yang diwakili Sekretaris Daerah Kabupaten Nabire, Yulianus Pasang, menyampaikan rasa syukur atas terselenggaranya kegiatan penyerahan hewan kurban tersebut.

“Atas nama Pemerintah Kabupaten Nabire, saya mengucapkan selamat menyambut Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah kepada umat Muslim di kabupaten ini. Semoga momentum Idul Adha tahun ini semakin memperkuat keimanan, ketakwaan, dan meningkatkan kepedulian sosial di tengah masyarakat,” ujar Yulianus saat memberikan sambutan, Selasa (25/5/2026).

Menurutnya, Hari Raya Idul Adha mengandung makna pengorbanan, keikhlasan, serta kepedulian terhadap sesama. Melalui ibadah kurban, masyarakat diajak untuk berbagi kebahagiaan dengan warga yang membutuhkan.

“Pemerintah Kabupaten Nabire melalui BAZNAS Kabupaten Nabire menyalurkan 25 ekor sapi, dan pada pagi ini tiga ekor sapi diserahkan,” katanya.

Ia menambahkan, bantuan hewan kurban dari Pemerintah Kabupaten Nabire merupakan bentuk perhatian dan kepedulian pemerintah daerah kepada masyarakat sekaligus mempererat tali silaturahmi dan kebersamaan antarumat.

Pemerintah daerah berharap bantuan sapi kurban tersebut dapat memberikan manfaat dan sukacita bagi masyarakat penerima serta dibagikan secara adil dan tepat sasaran kepada warga yang membutuhkan.

Dalam kesempatan itu, Pemerintah Kabupaten Nabire juga memberikan apresiasi kepada BAZNAS Kabupaten Nabire atas dukungannya terhadap berbagai program sosial dan kemanusiaan di daerah tersebut.

Kehadiran BAZNAS dinilai membantu memperkuat semangat gotong royong dan kepedulian sosial di tengah masyarakat.

Sementara itu, Ketua BAZNAS Kabupaten Nabire, Soleman Letsoin, mengatakan pada tahun ini pihaknya turut menyalurkan lima ekor sapi kurban, termasuk tiga ekor bantuan dari Bupati Nabire yang telah diterima oleh masing-masing masjid penerima.

“Kurban yang ditunaikan melalui BAZNAS tidak hanya disembelih dan dibagikan, tetapi juga membawa misi pemberdayaan. Hewan ternak dibeli langsung dari peternak yang ada di kampung-kampung sehingga memberikan dampak ganda bagi masyarakat,” kata Soleman. (red-paputeng)

 

Nabire – PAPUTENG.COM – Bupati Nabire, Mesak Magai bersama Wakil Bupati Burhanudin Pawennari melakukan rotasi besar-besaran pejabat administrator dan pengawas di lingkungan Pemerintah Kabupaten Nabire, Selasa (19/5/2026).

Pelantikan dan pengukuhan pejabat berlangsung di Aula Islamic Center Nabire dan dihadiri ratusan aparatur sipil negara. Sebanyak 291 pejabat administrator eselon III dan pejabat pengawas eselon IV resmi dilantik berdasarkan Surat Keputusan Bupati Nabire Nomor SK821.26-05 dan SK821.26-06 tentang pemberhentian dan pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam jabatan administrator di lingkungan Pemerintah Kabupaten Nabire.

Dalam rotasi tersebut, sejumlah pejabat menempati posisi strategis pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Salah satunya, Sukatemin resmi dilantik dan dikukuhkan sebagai Direktur BLUD RSUD Kabupaten Nabire.

Dalam sambutannya, Mesak Magai menegaskan bahwa rotasi dan mutasi ASN merupakan hal yang wajar dalam pemerintahan guna penyegaran birokrasi dan peningkatan kualitas pelayanan publik. “Jabatan itu amanah, bukan hadiah,” tegas Mesak di hadapan para pejabat yang dilantik.

Ia menyampaikan, pelantikan tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah daerah dalam memperbaiki tata kelola pemerintahan, meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, serta mendorong percepatan pembangunan daerah di Kabupaten Nabire.

Mesak juga mengakui bahwa pada periode pertama kepemimpinannya, penempatan jabatan masih dipengaruhi pertimbangan politik. Namun pada periode kedua ini, dirinya berkomitmen menjalankan sistem penempatan jabatan sesuai aturan dan regulasi yang berlaku.

Menurutnya, pemerintah daerah harus berhati-hati dalam pengelolaan administrasi kepegawaian agar tidak berdampak pada hak-hak ASN lainnya, seperti kenaikan pangkat, pensiun hingga pendidikan prajabatan. “Ketika kita tidak patuh dalam penempatan jabatan, maka yang jadi korban adalah pegawai dalam satu kabupaten,” ujarnya.

Bupati Nabire itu juga menegaskan bahwa pertimbangan politik maupun hubungan kekeluargaan tidak lagi menjadi dasar dalam pengangkatan jabatan. Ia mengaku telah mengeluarkan sejumlah pegawai dari luar Kabupaten Nabire yang sebelumnya menduduki jabatan eselon III dan IV.

Selain itu, Pemkab Nabire kini mulai memprioritaskan pegawai asli daerah untuk menduduki jabatan strategis di lingkungan pemerintahan. Mesak turut menyoroti masih rendahnya kesadaran sebagian ASN asli Papua dalam mengurus kepangkatan.

Ia mengingatkan para pegawai agar lebih proaktif meningkatkan jenjang karier sesuai ketentuan yang berlaku. “Saya sangat prihatin ketika lihat anak-anak asli Papua terlena dan tidak mau urus kepangkatan. Padahal sebagai pegawai negeri kita harus berpikir positif dan proaktif,” katanya.

Ia menegaskan bahwa jabatan yang diberikan bukan posisi permanen hingga akhir masa jabatan kepala daerah. Evaluasi kinerja akan dilakukan secara berkala terhadap seluruh OPD. “Jangan terlena dengan jabatan yang ada. Tunjukkan kinerja, itu yang penting,” tegasnya.

Mesak menambahkan, sinergi antara pimpinan OPD dan bawahan menjadi faktor utama dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik di Kabupaten Nabire. Terkait kondisi kepegawaian, Mesak menyebut jumlah ASN di Kabupaten Nabire saat ini telah mencapai lebih dari 6.000 orang. Karena itu, untuk sementara waktu Pemerintah Kabupaten Nabire tidak akan menerima mutasi pegawai dari daerah lain. (red-paputeng)

 

Papua Tengah – PAPUTENG.COM – Pemerintah Provinsi Papua Tengah menegaskan pentingnya peran generasi muda dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah melalui semangat kewirausahaan dan inovasi bisnis.

Hal tersebut disampaikan Wakil Gubernur Papua Tengah, Deinas Geley saat membuka kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Daerah serta Forum Bisnis Daerah (Diklatdaforbisda) yang diselenggarakan Badan Pengurus Daerah Himpunan Pengusaha Muda Indonesia, Senin (18/5/2026).

Dalam sambutannya, Deinas menekankan bahwa Papua Tengah membutuhkan lebih banyak anak muda bertalenta yang mampu menjadi perintis usaha, bukan hanya bergantung sebagai pencari kerja maupun pewaris bisnis.

“Kami dari Pemerintah Provinsi Papua Tengah memberikan apresiasi kepada HIPMI yang terus konsisten membangun jiwa kewirausahaan, memperkuat kapasitas generasi muda, serta membuka ruang kolaborasi ekonomi,” ujar Deinas.

Menurutnya, tema besar yang diusung HIPMI Papua Tengah tahun 2026 yakni “Pengusaha Pejuang, Pejuang Pengusaha” memiliki makna mendalam. Pengusaha, kata dia, tidak boleh hanya terpaku pada proyek pemerintah ataupun pembangunan infrastruktur semata.

“Daerah ini membutuhkan jiwa-jiwa muda yang bertalenta dan memiliki mindset entrepreneur, bukan sekadar pencari pekerjaan,” tegasnya. Deinas menilai Papua Tengah memiliki kekayaan sumber daya alam yang sangat besar, namun potensi tersebut tidak akan memberikan manfaat maksimal tanpa didukung kemampuan sumber daya manusia yang kreatif, inovatif, dan berani membangun usaha mandiri.

Ia menambahkan, keberhasilan pengelolaan sumber daya alam sangat ditentukan oleh keterampilan, inovasi, serta keberanian generasi muda untuk menjadi pelaku usaha yang mampu menciptakan peluang ekonomi baru.

Melalui pelaksanaan Diklatdaforbisda HIPMI Papua Tengah 2026, pemerintah berharap kegiatan tersebut dapat menjadi wadah penguatan kapasitas generasi muda dalam membangun kewirausahaan sekaligus memperluas jaringan bisnis di Tanah Papua.

“Kami berharap HIPMI terus menjadi wadah pemupukan kapasitas dan talenta generasi muda Papua Tengah, serta konsisten membangun semangat kewirausahaan dan membuka ruang kolaborasi ekonomi,” pungkasnya. (red-paputeng)

Nabire – PAPUTENG.COM – Minimnya keterlibatan Orang Asli Papua (OAP) dalam pengelolaan sarana vital milik Pemerintah Provinsi Papua Tengah mendapat sorotan tajam dari Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Papua Tengah (DPR PT) dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang digelar Selasa, 12 Mei 2026.

Anggota Komisi IV DPR Papua Tengah, Aloisius Paerong, mempertanyakan persentase keterlibatan OAP sebagai pegawai di Bandara Douw Aturure Nabire. Menurutnya, keberadaan pegawai OAP di sejumlah layanan strategis bandara masih sangat minim.

Ia menilai kondisi tersebut terlihat mulai dari ruang check-in hingga berbagai layanan publik lainnya di kawasan bandara. “Pemerintah Provinsi melalui Dinas Perhubungan yang membangun bandara dan menyediakan seluruh fasilitasnya. Namun mengapa kesempatan kerja bagi OAP masih sangat sedikit. Seharusnya kewenangan itu ada pada pemerintah,” ujarnya dalam forum RDP.

Selain sektor kepegawaian, Aloisius juga menyoroti belum adanya kios makanan maupun pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) lokal yang dikelola masyarakat asli Papua di Bandara Douw Aturure. Ia mengaku meragukan data persentase kepegawaian yang disampaikan Dinas Perhubungan Papua Tengah terkait komposisi pegawai OAP dan non-OAP.

“Saya hampir setiap hari menerima aduan masyarakat terkait kondisi kepegawaian di bandara. Jika fakta di lapangan seperti ini, tentu dapat memicu kecemburuan sosial dan memperlebar kesenjangan,” tegasnya.

Tak hanya itu, politisi Fraksi Perindo tersebut juga menyoroti pelaksanaan tender proyek di lingkungan Dinas Perhubungan Papua Tengah yang dinilai belum sepenuhnya menyentuh hak dan keterlibatan OAP.

Menurutnya, sejumlah proyek pembangunan yang bersumber dari Dinas Perhubungan masih lebih banyak dikerjakan pihak non-OAP. Ia berharap pemerintah daerah, khususnya Dinas Perhubungan, dapat lebih memprioritaskan pelibatan masyarakat asli Papua dalam berbagai program pembangunan, termasuk pengisian tenaga kerja di fasilitas strategis seperti bandara.

“Ke depan saya berharap pegawai di bandara, counter pelayanan, hingga kios-kios usaha dapat diisi oleh OAP,” katanya. Dalam kesempatan itu, Aloisius juga mendorong Dinas Perhubungan agar tidak hanya berfokus pada pembangunan fisik, tetapi turut mengedepankan penguatan sektor pendidikan dan pengembangan sumber daya manusia (SDM).

Menurutnya, peningkatan kualitas SDM OAP penting dilakukan agar mampu bersaing dan mengisi posisi strategis di sektor transportasi darat, laut, maupun udara di Papua Tengah.

Sementara itu, Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Papua Tengah, Ewonggen Kokoya, menyampaikan bahwa pihaknya secara bertahap terus meningkatkan keterlibatan OAP di lingkungan kerja Dinas Perhubungan.

“Untuk pegawai di Kantor Dinas Perhubungan, sekitar 80 persen sudah diisi OAP. Untuk bidang lain kami sesuaikan dan lakukan secara bertahap,” ujarnya. (red-paputeng)

Pemerintah Provinsi Papua Tengah melalui Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) terus mendorong pemerataan layanan keuangan bagi masyarakat, terutama di wilayah terpencil dan kelompok ekonomi kecil seperti pelaku UMKM, petani, nelayan, hingga masyarakat adat.

Hal tersebut disampaikan dalam Rapat Pleno TPAKD Provinsi Papua Tengah yang dibuka Sekretaris Daerah Papua Tengah, Silwanus Sumule di Nabire, Kamis (7/5/2026).

Dalam sambutan Gubernur Papua Tengah Meki Nawipa yang dibacakan Sekda Papua Tengah, dijelaskan bahwa akses terhadap layanan keuangan formal masih menjadi tantangan pembangunan di Papua Tengah. Keterbatasan akses tersebut dinilai berdampak terhadap pertumbuhan ekonomi masyarakat dan pemerataan pembangunan antarwilayah.

“Melalui TPAKD, pemerintah ingin memastikan masyarakat, terutama Orang Asli Papua, dapat merasakan langsung manfaat program pembangunan ekonomi daerah,” ujar Sumule saat membacakan sambutan gubernur.

Pemerintah Provinsi Papua Tengah juga menegaskan arah pembangunan daerah yang berfokus pada penguatan ekonomi kerakyatan melalui pemberdayaan UMKM dan koperasi, peningkatan akses pembiayaan, serta pengembangan sektor unggulan daerah.

Selain itu, pemerintah meminta seluruh pemangku kepentingan memperluas jangkauan layanan keuangan hingga daerah terisolasi, memperkuat sinergi antara pemerintah daerah, perbankan dan Otoritas Jasa Keuangan, serta meningkatkan literasi keuangan masyarakat.

Rapat pleno TPAKD tahun 2026 ini diharapkan menghasilkan langkah-langkah konkret untuk mempercepat inklusi keuangan dan memperkuat pembangunan ekonomi di Papua Tengah. (red-paputeng).

 

NABIRE, PAPUTENG. com –

Bupati Kabupaten Nabire, Mesakh Magai, menegaskan komitmennya untuk mengevaluasi sistem pembagian jasa pelayanan bagi tenaga kesehatan di BLUD RSUD Kabupaten Nabire.

Komitmen tersebut disampaikan langsung dalam kegiatan pembahasan Peraturan Bupati (Perbup) terkait jasa pelayanan yang berlangsung di Aula Poliklinik BLUD RSUD Nabire, Kamis (16/04/2026).

Sebagai pemilik sekaligus pengawas BLUD RSUD Nabire, Bupati Mesakh menekankan pentingnya menghadirkan regulasi yang adil dan transparan guna menjamin hak seluruh tenaga kesehatan.

“Kami sedang menyiapkan Perbup sebagai payung hukum yang kuat untuk mekanisme pembayaran jasa pelayanan. Ini langkah strategis agar seluruh tenaga kesehatan—baik dokter spesialis, dokter umum, perawat, hingga tenaga medis lainnya—mendapatkan hak secara adil dan transparan,” ujar Mesakh.

Kegiatan tersebut difokuskan pada sinkronisasi hak tenaga medis guna menciptakan keharmonisan dalam lingkungan kerja rumah sakit. Evaluasi ini juga dilatarbelakangi oleh sejumlah aduan terkait ketimpangan pembagian jasa, khususnya antara perawat dan dokter spesialis.

Menurut Bupati, keluhan tersebut datang dari berbagai pihak, termasuk dokter spesialis yang turut menyampaikan aspirasi secara langsung. Ia menilai, sistem kerja di rumah sakit yang bersifat kolaboratif menuntut adanya pembagian jasa yang proporsional dan berkeadilan.

“Dalam satu rangkaian pelayanan, mulai dari tindakan operasi hingga perawatan pasca-operasi, semua tenaga medis memiliki peran penting. Perbedaan persepsi terhadap beban kerja inilah yang harus kita luruskan melalui kebijakan yang tepat,” jelasnya.

Sebagai tindak lanjut, Bupati Nabire telah menginstruksikan manajemen BLUD RSUD Nabire untuk segera merancang skema pembagian jasa yang proporsional. Skema tersebut mencakup dokter spesialis, tenaga medis, tim anestesi, perawat, hingga asisten tenaga medis yang terlibat dalam tindakan operasi.

Langkah ini diharapkan mampu menciptakan rasa keadilan serta meningkatkan motivasi kerja seluruh tenaga kesehatan.

Di akhir arahannya, Bupati Mesakh juga memberikan apresiasi kepada Direktur RSUD Nabire atas transparansi dalam pengelolaan dana BLUD. Keterbukaan tersebut dinilai membantu pemerintah daerah dalam meminimalisir potensi konflik terkait pembagian jasa.

Berdasarkan hasil pembahasan, Bupati optimistis solusi yang dirumuskan dapat diterima seluruh pihak demi peningkatan mutu pelayanan kesehatan di Kabupaten Nabire.

Sementara itu, dari pantauan awak media, jalannya diskusi sempat berlangsung alot dan memanas, khususnya saat sesi penyampaian pendapat dari perwakilan tenaga medis di ruang ICU, ruang operasi, dan ruang perawatan pasca-operasi.

Direktur BLUD RSUD Nabire, Sukatemin, menjelaskan bahwa skema pembagian jasa layanan telah dipaparkan sejak awal. Ia menyebut perhitungan tersebut mengacu pada regulasi Kementerian Dalam Negeri serta perbandingan dengan sejumlah RSUD di Indonesia, termasuk di wilayah Papua.

“Pembagian jasa yang kami presentasikan merupakan hasil dari aspirasi tenaga medis saat ini, dengan tetap memperhatikan regulasi yang berlaku,” ujarnya.

Pemerintah Kabupaten Nabire berharap, melalui evaluasi dan penyusunan regulasi yang komprehensif, sistem pembagian jasa layanan di RSUD Nabire dapat berjalan lebih adil, transparan dan berkelanjutan.

 

NABIRE, PAPUTENG.com —

Pemerintah Kabupaten Nabire terus memperkuat penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) sebagai bagian dari transformasi birokrasi menuju pemerintahan digital yang efektif, efisien, transparan, dan terintegrasi antar Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Kabupaten Nabire, Wenz Lamere, menegaskan bahwa implementasi SPBE tidak hanya sebatas digitalisasi layanan, melainkan diarahkan menjadi ekosistem pelayanan publik berbasis teknologi yang saling terhubung. “Sejalan dengan kebijakan pemerintah pusat, penyelenggaraan birokrasi harus terkoneksi antar OPD.

Karena itu, setiap OPD penting memiliki website resmi sebagai bentuk transparansi informasi kepada masyarakat,” ujar Wenz saat ditemui di ruang kerjanya, Selasa (15/4/2026).

Menurutnya, langkah pembenahan terus dilakukan setelah dirinya menjabat sebagai Kepala Dinas Kominfo, terutama dalam peningkatan konektivitas jaringan internet yang menjadi fondasi utama digitalisasi layanan.

Pemerintah Kabupaten Nabire menargetkan seluruh OPD sudah memiliki website resmi yang terintegrasi paling lambat tahun 2026. Saat ini, sebagian OPD telah memiliki domain sendiri, sementara lainnya masih menggunakan domain resmi pemerintah daerah (.go.id) yang terhubung dengan portal utama Pemkab Nabire.

Website tersebut nantinya berfungsi sebagai pusat layanan informasi publik, sekaligus mendukung keterbukaan informasi sesuai regulasi nasional. Selain itu, penguatan SPBE juga difokuskan pada integrasi aplikasi layanan antar OPD, pengelolaan data terpusat, peningkatan keamanan siber, serta pengembangan sistem informasi publik berbasis digital.

Wenz menjelaskan, pengelolaan website secara terpusat oleh Kominfo memiliki sejumlah manfaat, di antaranya menghindari tumpang tindih sistem, mempermudah akses layanan bagi masyarakat, serta mendukung kebijakan kerja digital bagi Aparatur Sipil Negara (ASN), termasuk penerapan work from home (WFH).

“Ke depan, kita akan mengandalkan sistem digital seperti e-office, absensi elektronik, hingga tanda tangan digital. Ini sekaligus mendorong budaya kerja ASN yang berbasis teknologi,” jelasnya.

Ia menambahkan, SPBE bukan hanya soal sistem, tetapi juga perubahan pola kerja birokrasi. Implementasi SPBE di Nabire diarahkan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik, mempercepat akses informasi, mendorong transparansi pemerintahan, serta menciptakan efisiensi anggaran dan birokrasi di era digital.

Meski demikian, penerapan SPBE di seluruh OPD pada tahun 2026 diperkirakan masih menghadapi sejumlah tantangan. Di antaranya keterbatasan sumber daya manusia (SDM) di bidang teknologi informasi, infrastruktur jaringan internet yang belum merata, serta kesiapan sistem di masing-masing OPD. Kondisi tersebut, lanjut Wenz, juga menjadi tantangan umum yang dihadapi sejumlah daerah di Papua dalam mengimplementasikan SPBE secara optimal.