Category: Pemerintahan

NABIRE,PAPUTENG.com  —

Kabar baik bagi masyarakat Papua Tengah. Maskapai Batik Air dipastikan akan mulai beroperasi di wilayah tersebut pada 23 April 2026, setelah sebelumnya sempat mengalami beberapa kali penundaan jadwal.

Kepastian ini disampaikan Kepala Dinas Perhubungan Papua Tengah, Ewonggen Kokoya, saat ditemui di ruang kerjanya, Selasa (14/04/2026). Ia menyebutkan, informasi tersebut diperoleh langsung dari manajemen Batik Air setelah melalui proses koordinasi intensif.

“Ini menjadi jawaban atas penantian masyarakat. Kami sudah menerima konfirmasi resmi bahwa Batik Air akan mulai beroperasi pada 23 April mendatang,” ujarnya.

Maskapai tersebut akan melayani rute Ambon–Nabire (AMQ – NBX) dengan Nomor Penerbangan ID-6174, jadwal berangkat 07.10 WIT, tiba 08.55 WIT. Nabire – Ambon (NBX – AMQ) dengan Nomor Penerbangan ID-6175, jadwal berangkat 09.35 WIT, tiba 11.10 WIT.

Rute ini dinilai strategis karena membuka akses konektivitas lebih luas ke sejumlah kota besar di Indonesia, seperti Jakarta, Makassar, Surabaya, Ternate, Tual, hingga Namlea, melalui jaringan penerbangan lanjutan.

Selain itu, tiket penerbangan sudah mulai tersedia dan dapat diakses oleh masyarakat. Jadwal operasional direncanakan berlangsung empat kali dalam sepekan, yakni setiap Senin, Selasa, Kamis, dan Sabtu.

Ewonggen menegaskan, kehadiran Batik Air akan memberikan dampak signifikan bagi mobilitas masyarakat serta mendukung percepatan pembangunan di berbagai sektor, termasuk ekonomi dan pelayanan publik. Pemerintah Provinsi Papua Tengah pun menyambut baik kehadiran rute baru ini.

Meningkatnya konektivitas udara diyakini mampu menekan biaya logistik, memperlancar aktivitas bisnis dan pemerintahan, serta mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat di wilayah tersebut.

NABIRE, PAPUTENG.com –

Pemerintah Kabupaten Nabire memastikan bahwa Aparatur Sipil Negara (ASN) tetap menjalankan aktivitas kerja seperti biasa di kantor. Hal ini disampaikan oleh Pelaksana Tugas (Plt) Sekretaris Daerah Kabupaten Nabire, Yulianus Pasang, S.Pd., M.Pd, yang menegaskan hingga saat ini belum ada petunjuk teknis maupun dasar hukum yang mengatur kebijakan kerja dari rumah (daring) bagi ASN.

Menurut Yulianus, wacana mengenai kebijakan kerja dari rumah yang berkembang di masyarakat menjelang libur Hari Raya Idul fitri dan Paskah masih sebatas informasi dari pusat yang belum disertai aturan resmi.

“Hal tersebut masih sebatas wacana yang berkembang dari pemerintah pusat. Sampai sekarang belum ada bukti atau dasar hukum yang mengatur ASN bekerja dari rumah, sehingga aktivitas perkantoran maupun kegiatan belajar mengajar tetap berjalan seperti biasa,” ujarnya.

Ia menjelaskan bahwa ASN di lingkungan Pemerintah Kabupaten Nabire tetap bekerja dengan ketentuan lima hari kerja. Para pegawai diwajibkan masuk kantor mulai pukul 07.30 WIT hingga 16.00 WIT, dengan waktu istirahat pada pukul 12.00 hingga 13.00 WIT.

Sementara itu, untuk kegiatan pendidikan di sekolah tetap berjalan dengan ketentuan enam hari sekolah. Jam masuk sekolah dimulai pada pukul 07.15 WIT, sedangkan jam pulang menyesuaikan dengan aturan yang berlaku di masing-masing satuan pendidikan.

Yulianus menegaskan bahwa hingga kini pemerintah pusat belum mengeluarkan regulasi resmi terkait penerapan kerja dari rumah bagi ASN di daerah, termasuk di Kabupaten Nabire. Oleh karena itu, seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) diminta memastikan seluruh ASN tetap melaksanakan tugas seperti biasa.

“Kami berharap seluruh pimpinan OPD dapat memastikan para ASN kembali bekerja di kantor sesuai ketentuan lima hari kerja, karena tugas utama ASN adalah memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan fungsi masing-masing instansi,” tegasnya.

Pemerintah Kabupaten Nabire juga mengimbau seluruh ASN agar tidak terpengaruh oleh informasi yang belum memiliki dasar hukum yang jelas, serta tetap menjalankan tugas pelayanan publik secara optimal.

NABIRE, PAPUTENG.com –

Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Nabire memastikan ketersediaan stok pangan pokok aman selama bulan suci Ramadhan hingga Idul Fitri 1447 Hijriah/2026 Masehi.

Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Nabire, Yasor Victor Sawo, menegaskan pemerintah telah mengambil langkah proaktif guna menjamin ketersediaan bahan kebutuhan pokok masyarakat menjelang Hari Raya.

“Pemerintah melakukan langkah proaktif untuk memastikan stok kebutuhan pokok selama bulan Ramadhan hingga Idul Fitri tetap tersedia,” ujar Victor, Senin (2/3/2026).

Melalui Dinas Ketahanan Pangan, Pemkab Nabire bersama Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) melakukan pemantauan langsung terhadap stok dan harga bahan pokok di sejumlah pasar, di antaranya Pasar Central Kalibobo dan Pasar Bumi Raya (SP 1).

Pemantauan tersebut difokuskan pada komoditas utama kebutuhan dapur seperti bawang merah, bawang putih, telur, daging ayam ras, serta daging sapi.

Dari hasil pengecekan di lapangan, terdapat kenaikan tipis pada komoditas bawang merah berdasarkan Indeks Perkembangan Harga (IPH). “Komoditas bawang merah mengalami kenaikan tipis,” jelasnya.

Sementara itu, harga daging sapi segar di kedua pasar tersebut masih berada pada kisaran normal, yakni sekitar Rp200.000 per kilogram. Kendati demikian, pemerintah tidak menutup kemungkinan adanya kenaikan harga seiring meningkatnya permintaan menjelang Idul Fitri.

Sebagai langkah antisipasi, pemerintah merencanakan penambahan pasokan daging sapi melalui impor dari Australia guna menjaga stabilitas harga. Victor memastikan daging sapi impor tersebut aman dan telah memenuhi standar kesehatan.

“Kami upayakan pasokan daging sapi sudah dapat masuk sebelum Lebaran,” katanya.

Selain itu, Pemkab Nabire juga terus berkoordinasi dengan produsen dan pemasok daging sapi lokal guna memastikan ketersediaan stok tetap terjaga serta harga tetap stabil di pasaran.

Dengan ketersediaan bahan pokok yang terjamin dan harga yang terkendali, pemerintah berharap masyarakat dapat menjalankan ibadah puasa dan merayakan Idul Fitri dengan tenang tanpa kekhawatiran terhadap kelangkaan maupun lonjakan harga pangan.

NABIRE, PAPUTENG.com –

Pemerintah Provinsi Papua Tengah menargetkan program penerangan jalan hingga ke wilayah kampung dapat segera terealisasi pada tahun 2026. Upaya ini diharapkan mampu mewujudkan Papua Tengah yang terang, mulai dari kawasan perkotaan hingga daerah pelosok.

Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Papua Tengah, Frits J. Boray, mengatakan perbaikan dan pemeliharaan lampu jalan akan dilakukan seiring berjalannya anggaran tahun 2026.

“Seiring anggaran 2026 berjalan, kami dari Pemerintah Provinsi Papua Tengah akan melakukan perbaikan di sejumlah titik sesuai data yang sudah ada,” ujarnya, Rabu (25/2/2026).

Menurutnya, pemeliharaan lampu jalan khususnya di jalur protokol tercatat sekitar 30 titik. Perbaikan meliputi penggantian lampu serta kabel yang rusak atau putus. Namun, pihaknya menegaskan perbaikan belum mencakup penggantian atau rehabilitasi tiang lampu.

“Sementara perbaikan yang dapat kami lakukan yaitu lampu rusak atau kabel putus, tetapi tidak dengan perbaikan tiang,” jelasnya.

Berdasarkan data dinas, pemeliharaan lampu jalan di wilayah provinsi belum dilakukan selama tiga tahun terakhir. Padahal program penerangan jalan merupakan salah satu program strategis yang telah dicanangkan Gubernur Meki Nawipa.

Dengan mulai berjalannya proses anggaran tahun 2026, pemerintah berharap ibu kota provinsi, Nabire, dapat segera menjadi lebih terang dalam waktu dekat. Bahkan, sesuai program pemerintah daerah, penerangan diharapkan dapat dirasakan hingga ke kampung-kampung di seluruh wilayah Papua Tengah. (red-paputeng)

JAYAPURA, PAPUTENG.Com –

Kementerian Agraria bersama Pemerintah daerah sudah ada kesepakatan untuk segera membuka Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional (BPN) Provinsi Papua Tengah, bertempat di Nabire sebagai ibukota provinsi.

“Diharapkan dalam waktu yang tidak terlalu lama. Kemungkinan rencananya di tahun 2026, sudah ada Kanwil baru yang diresmikan di Nabire nanti. Kita akan dorong supaya segera akan direalisasikan untuk tahun depan,”ungkap

Kakanwil ATR/BPN Papua, Roy EF Wayoi saat ditemui di ruang kerjanya. Senin (10/11/2025).

Nantinya Kanwil ATR/BPN Provinsi Papua Tengah meliputi, Kantor BPN Timika, Nabire, Paniai dan Puncak Jaya.

“Kita harapkan sudah bisa beroperasi dan melayani masyarakat di Papua Tengah dari Nabire,”harapnya.

Lanjutnya proses ini mendapatkan dukungan penuh dari pemerintah pusat dalam hal ini Kementerian Agraria dan juga dari pemerintah daerah setempat, dalam hal ini pemerintah provinsi, yang memberikan dukungan positif agar segera dibuka.

Dengan akan dibukanya Kantor Wilayah (Kanwil) ATR/BPN Provinsi Papua Tengah, maka persoalan yang ada keterkaitannya dengan masalah tanah bisa diselesaikan dengan hadirnya Kanwil baru di Nabire.

Karena jangkauan dan wilayah tugas lebih dekat dengan Nabire. Selain itu juga bisa memberikan perhatian kepada masyarakat adat, orang asli Papua. Maupun masyarakat lain di wilayah itu, jika mengurus berkas bisa langsung ke Kanwil Papua Tengah dan tidak perlu lagi ke Jayapura.

Sementara untuk lokasi kantor akan dipinjam pakaikan oleh Pemprov Papua Tengah, dikarenakan belum ada gedung. “Kita akan gunakan bangunan pinjaman dari pemerintah provinsi,”ungkapnya lagi.

Kemudian untuk Perangkat ASN-nya akan sharing dengan Kanwil di Jayapura dan juga dengan kantor lainnya yang ada di Papua. Akan susun formasi baru untuk dikirim ke Nabire.

“Karena Kanwil baru ini kan butuh sejumlah pejabat yang berasal dari Kanwil ataupun dari kantor kabupaten. Kita akan susun formasi, setelah ada persetujuan dulu tentang SK Pembentukkan itu akan disusun formasi jabatan yang diambil dari seputar wilayah Papua,”jelasnya.

Seluruh pegawai akan dikerahkan untuk mengisi formasi baru. Baik pegawai senior maupun yunior. Karena ada Tingkat pimpinan, Tingkat kepala kantor, kepala seksi dan juga pelaksana.

Pendidikan Khusus Agraria

Kemudian ada kesepakatan antara Pemprov Papua Tengah dan Kementerian Agraria untuk membuka program kerjasama Pendidikan khusus untuk tenaga pertanahan.

“Anak – anak akan di didik khusus di bidang pertanahan. Mereka diambil dari semua Kabupaten di Papua Tengah. Kemudian akan di kerjakan di Kanwil baru. Menggunakan dana dari Pemerintah Provinsi,”terangnya.

Selain itu juga pemerintah setempat menyiapkan sejumlah pembiayaan untuk mendukung pengembangan proyek – proyek yang berkaitan dengan pemetaan tanah adat, penyelesaian konflik dan persoalan tanah yang ada di wilayah itu, yang berkaitan dengan masyarakat adat dan juga asset – asset pemerintah. (lia)

DEIYAI, PAPUTENG.Com  –

Bupati Deiyai Melkianus Mote didampingi Wakil Bupati Ayub Pigome, Kepala Distrik Bouwobado  bersama sejumlah Pejabat di lingkup Pemkab Deiyai melakukan peletakan batu pertama Pembangunan gapura tapal batas, Kantor Distrik Persiapan Memoa dan Kantor Desa di Sungai Dauwo Desa Mudetadi, Distrik Bouwobado. Jumat (31/10/2025),

“Berdasarkan Undang-Undang Pemekaran Kabupaten Deiyai, pada hari ini Jumat (31/10/2025), saya sudah meletakan batu pertama untuk Pembangunan Gapura Tapal Batas, Kantor Distrik Persiapan Memoa dan Kantor Desa di Sungai Dauwo Desa Mudetadi Distrik Bouwobado,”ucap  Bupati Melkianus di Kampung Mudetadi, Distrik Bouwobado, Deiyai.

Peletakkan batu pemekaran Distrik Persiapan Memoa dan tiga kampung tersebut bertujuan memperpendek jangkauan pelayanan pemerintah kabupaten Deiyai bagi masyarakat di daerah perbatasan agar pembangunan di daerah ini dapat terlayani.

Peletakan batu pertama  ini, disambut baik dan meriah oleh 18 Fam/marga dari Suku Mee dan Moni yang diwakili oleh tokoh adat, kepala suku, tokoh perempuan, tokoh agama dan kepala distrik dan kampung dari Distrik Bowobado, yang mana sebagai distrik induk telah menyetujui untuk dilakukan pemekaran dan penegasan tapal batas.

Masalah Tapal Batas, kata Melkianus Mote, merupakan tanggung jawab antara Bupati Deiyai dan Bupati Mimika. Maka itu, dirinya meminta kepada seluruh masyarakat agar tidak terpengaruh segala isu atau kabat yang memperkeruh situasi.

Diungkapkannya ada oknum tertentu yang sedang memperkeruh situasi, karena sedang mengejar jabatan Kepala Kampung dan Kepala Distrik baik dari Kabupaten Deiyai maupun Kabupaten Mimika.

“Kami akan meminta Kemendagri untuk menetapkan kembali batas wilayahnya sesuai dengan pemekaran kabupaten yang telah ditetapkan,”tukasnya.

Lanjutnya dirinya bersama Bupati Mimika Yohannes Rettob akan meninggalkan pondasi yang kuat untuk Papua Tengah. Khususnya tapal batas Kabupaten Deiyai dan Mimika.

Kedatangan rombongan Bupati Deiyai ini disambut hangat antusias dengan cara tarian adat dan waita sambil memanggul Bupati, kepala distrik dan DPRK utusan dari warga Suku Mee dan Moni, yang telah lama menunggu pemekaran distrik dan kampung baru di perbatasan Kampung Mudetadi.

Kunjungan pemerintah Kabupaten Deiyai kepada masyarakat di perbatasan ini sebagai kepedulian pemerintah dalam pelayanan pembangunan kepada masyarakat yang berada di wilayah perbatasan.

Nantinya di wilayah perbatasan antara kabupaten Deiyai dan Kabupaten Mimika akan dibangun Gapura.

“Kami akan bangun gapura di tapal batas antara kabupaten Deiyai dan kabupaten Mimika sesuai dengan tapal batas yang telah ditentukan oleh kementerian dalam negeri,”janjinya.

Bupati juga berencana ke depan akan berkantor di distrik Memoa dalam rangka mendorong percepatan Pembangunan di daerah perbatasan.

Dengan keseriusan ini menunjukkan komitmen Bupati dan Wakil Bupati Deiyai, Provinsi Papua Tengah membangun di semua lini, kabupaten yang dipimpinnya. Dengan memberikan perhatian serius kepada warga yang selama ini tidak mendapatkan perhatian.

Dalam kunjungan tersebut, turut hadir Bupati, Ketua DPRK dan Wakil ketua I, ketua II, Anggota DPRK jalur Otsus, Dandim, Kapolres, Asisten I dan II, Kepala suku Deiyai, serta pimpinan organisasi perangkat Daerah (OPD) serta seluruh masyarakat kampung Mudetadi. (PK/Redaksi)

ILAGA, PAPUTENG –

Jalani tugas selama tujuh bulan lamanya sebagai Pelaksana Tugas Sekretaris Daerah (Plt. Sekda) Kabupaten Puncak. Maka pada hari Rabu, (22/10/2025) Oktober 2025 bertempat di Aula Negelar-Ilaga, Nenu Tabuni resmi dilantik Bupati Elvis Tabuni sebagai Penjabat (Pj.) Sekda Puncak.

“Izinkan saya menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi tingginya kepada bapak bupati Puncak yang telah memberikan kepercayaan dan amanah kepada saya untuk mengemban tugas sebagai Penjabat Sekretaris Daerah Kabupaten Puncak,” kata Nenu mengawali sambutannya.

Dikatakannya jabatan Penjabat Sekda yang diembannya bukanlah sebuah kebanggaan pribadi, tetapi merupakan tanggung jawab besar untuk membantu bupati dan wakil bupati dalam mengoordinasikan seluruh penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat di Kabupaten Puncak.

“Saya menyadari bahwa tantangan yang dihadapi Pemerintah Kabupaten Puncak tidaklah ringan mulai dari pelayanan publik, pembangunan kesejahteraan peningkatan infrastruktur, masyarakat, hingga penanganan berbagai persoalan sosial dan keamanan di daerah. Namun dengan kerja sama yang solid, koordinasi yang baik, dan semangat pengabdian yang tulus, kita pasti mampu menjawab semua tantangan tersebut,”tuturnya.

Dirinya berkomitmen akan bekerja dengan penuh dedikasi, profesional dan loyalitas tinggi, serta siap mendukung sepenuhnya visi dan misi bupati dan wakil bupati Kabupaten Puncak dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih efektif dan berorientasi kesejahteraan rakyat.

“Saya juga mengajak seluruh rekan-rekan asn di lingkungan Pemerintah Kabupaten Puncak untuk meningkatkan kinerja disiplin, dan semangat melayani, agar kita bersama dapat memberikan yang terbaik bagi masyarakat puncak yang kita cintai. Akhirnya, saya mohon doa dan dukungan dari seluruh pihak agar amanah ini dapat saya jalankan dengan sebaik-baiknya demi kemajuan Kabupaten Puncak,”ucapnya.

Profil Singkat 

Nenu Tabuni, adalah putra asli Kabupaten Punca yang lahir di Ogoma, 12 Juni 1977. Dirinya dibesarkan hingga sekolah di Tanah Moni Kemandoga, tepatnya di Kampung Gegemigi/Danggebugi Maipa Pogapo, Distrik Homeyo, Kabupaten Intan Jaya.

Putra sulung dari empat bersaudara, buah kasih ayah Jibi Tabuni (alm.) dan ibu Martha Alom. Kedua orang tuanya merupakan misionaris lokal yang berjasa di Distrik Homeyo, dengan membuka peradaban seperti membangun sekolah dan sejumlah jembatan menggerakan SDM dan ekonomi dan di wilayah itu.

Nenu memulai karier awal sebagai seorang CPNS tahun 2006 di Kabupaten Puncak Jaya sebagai staf bagian Informasi dan Komunikasi. Setelah lima tahun di Puncak Jaya, pada 26 Maret 2011, setelah Kabupaten Intan Jaya terbentuk, dirinya dilantik sebagai Kepala Seksi Cipta Karya pada Bidang Bina Marga dan Cipta Karya-Dinas Pekerjaan Umum, Pertambangan dan Energi Intan Jaya.

Karir birokrasinya semakin moncer saat dilantik menjadi Sekretaris Dewan (Sekwan) DPRK oleh Bupati Intan Jaya kala itu, Natalis Tabuni. Jabatan ini diembannya hampir sepuluh tahun lamanya.

Ketika Provinsi Papua Tengah lahir, Penjabat Gubernur Dr. Ribka Haluk melihat potensi Nenu dan memanggilnya untuk menduduki jabatan Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak Provinsi Papua Tengah.

Bahkan, dipercayakan menjadi Penjabat Bupati Puncak sejak 20 Juni 2024 – 25 Maret 2025.

Di Provinsi Papua Tengah, Nenu mewakili representasi Suku Dani pertama menjadi kepala dinas. Ada tiga orang dari Suku Dani. Selain Nenu, ada Lambertus Wakerkwa menjabat Kepala Biro Pemerintahan dan Otonomi Khusus Provinsi Papua Tengah dan Yopi Murib, Kepala Dinas Kependudukan.

Pada 30 Juli 2025, bertempat di Aula Kantor Gubernur, Selasa, 30 Juli 2024, Penjabat Gubernur Papua Tengah, Dr. Ribka Haluk, resmi melantik Nenu Tabuni sebagai Penjabat Bupati Puncak.

Selama kurang lebih delapan bulan bertugas, Nenu terbilang sukses. Terbukti, Nenu mampu menyelenggarakan agenda pemerintahan di Puncak, terutama sukses menggelar Pilkada dengan aman dan damai.

Setelah Bupati Elvis Tabuni dan Wakil Bupati Naftali Akawal dilantik sebagai bupati dan wakil bupati Puncak oleh Gubernur Meki Nawipa pada Selasa, 25 Maret 2025, Nenu lagi-lagi diberi kepercayaan baru sebagai sebagai Pelaksana Tugas (Plt.) Sekda Puncak.

Nenu Tabuni melalui pendidikan di SD Negeri Pogapo (1985-1990), lalu melanjutkkan ke SMP Negeri Sugapa, menjalani pendidikan SMA kelas 1 di SMA Negeri 1 Nabire.

Kemudian saat naik kelas 2 ia pindah ke Timika. Setelah menamatkan SMA di Timika, Nenu mendapat beasiswa dari PT Freeport melalui dana 1% yang dikelola yayasan yang sekarang dikenal dengan nama LPMAK.

Nenu adalah mahasiswa penerima beasiswa pertama dari Freeport melalui Yayasan LPMAK bekerjasama dengan Yayasan Binterbusih di Semarang. Ia kuliah bersama anak-anak dari Suku Komoro dan tujuh suku lain.

Beberapa seniornya sudah menjadi pemimpin di Papua. Diantaranya Gubernur Papua Tengah Meki Nawipa, Gubernur Papua Selatan Apolo Safanpo dan Bupati Asmat Thomas Safanpo.

“Saat itu di Kabupaten Puncak, ada 25 orang yang dapat beasiswa Freeport. Diantaranya ada Sekretaris PTSP Paulinus Murib, Kepala Dinas Pariwisata, mantan Bupati Puncak Willem Wandik yang juga mengambil S2 di Jogjakarta, beasiswa dari Yayasan Binterbusih,”bebernya.

Belajar dari pengalaman ini, Nenu sangat senang dan antusias mendukung gebrakan Bupati Elvis Tabuni dan Wakil Bupati Naftali Akawal lewat Program Beasiswa Unggulan Puncak Cerdas. Sebab membangun Sumber Daya Manusia (SDM) adalah asset paling berharga.

“Saya bersama jajaran OPD juga siap mendukung sejumlah program kerja bapak Bupati dan Wakil Bupati, seperti pembangunan kantor bupati, kantor DPRK, guest house, DAN dinas-dinas lainnya di Gome. Saya berharap semua masyarakat mendukung dengan menjaga keamanan,” cerita Nenu yang sudah menulis dan menerbitkan tujuh buku ini. (GMR/lia)

NABIRE, PAPUTENGNEWS –

Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Kamtibmas) menjadi sorotan sejumlah pihak. Data Polres Nabire menunjukkan grafik kriminal /kejahatan pada Bulan Juni menunjukkan kenaikan. Khususnya kejahatan konvensional yang meliputi Curanmor (Pencurian Kendaraan Bermotor) dan Curas (Pencurian dengan Kekerasan).

Salah satu penyebab tindak kejahatan seperti keributan, perkelahian bahkan sampai merenggut nyawa disebabkan karena mengkonsumsi Minuman Beralkohol (Minol) dan Minuman Keras (Miras)

Kabid Bina Usaha Dinas Perdagangan Kabupaten Nabire, Yulius Wopari saat dikonfirmasi seusai mengikuti Rapat Koordinasi antara DPRK Nabire dan Pemkab Kabupaten Nabire serta Polres Nabire di Aula Setda belum lama ini.

Dikatakannya  terkait opini yang berkembang di Nabire permasalahan kejahatan yang dikaitkan dengan Miras, perlu untuk memahami dan dinilai. Tidak bisa dilihat dari satu sisi bahwa Miras menjadi penyebab utama.

“Kita harus melihat dan mengkaji dari berbagai sisi.Bukan hanya Miras, tetapi faktor ekonomi itu juga mengambil peran terjadinya tindak kejahatan. Hanya karena yang menonjol itu diakibatkan mengkonsumsi Miras yang mengakibatkan kurang control. Maka opini yang berkembang adalah akibat Minol atau Miras,”ujarnya.

Dirinya mengajak semua pihak untuk melihat dari berbagai sisi dan jangan melihat dari sisi itu saja. “Mari kita kaji lebih jauh,”ajaknya.

Terkait dengan desakan sejumlah pihak yang meminta Miras ditutup, Yulius Wopairi mengajak untuk melihat regulasi

Menurutnya, bila Distributor dihentikan. Sementara banyak minuman lokal seperti bobo dan Cap Tikus (CT).

“Kalau kita mau tutup mari kita lihat itu semua, kita kaji lebih dalam, apakah penutupan itu menjadi solusi sehingga tidak ada,tindak kejahatan, bagaimana PAD, bagaimana dengan Minol Lokal,” jelasnya.

Perlu Ada Regulasi

Lanjutnya persoalan ini tidak bisa dilihat dari satu sisi, perlu kajian mendalam. Masih menurut Yulius Wopari perlu ada regulasi yang kaitannya dengan keamanan.

“Kita buat regulasi, sehingga nantinya ketika dilaksanakan, semua pihak baik Legislatif dengan Eksekutif dapat berjalan baik,”sarannya.

Terkait kontribusi atau PAD, bila regulasi yang tertuang  dalam Peraturan Bupati (Perbup) Nomor 10 Tahun 2025 berjalan, maka pemasukan PAD Kabupaten Nabire cukup besar.

“Kami dari Dinas Perdagangan mengajak untuk melihat persoalan Minol/Miras baik-baik.Kalau kita lihat geografi Kabupaten Nabire sangat luas.Kita tutup dipelabuhan tetapi barang itu bisa turun di Wanggar dan tempat lain,” ujarnya.

Dirapat koordinasi ini menurutnya Bupati Mesak Magai sudah jelasnya kondisi dan seperti apa yang bakal dilakukannya. (ing elsa)

ILAGA,PAPUTENG –

Bupati Elvis Tabuni dan Wakil Naftali Akawal menyerahkan langsung SK Pengangkatan CPNS formasi 2024 untuk Kabupaten Puncak, Provinsi Papua Tengah dan menyatakan mereka lulus, sebanyak 333 orang lebih. Namun yang sudah lolos administrasi sebanyak 205 orang.

Penyerahan SK dilaksanakan di Kantor Bupati Puncak. Senin (14/7/2025).

Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Puncak menjelaskan proses menuju penerbitan SK CPNS ini melalui tahapan panjang.

Namun demikian masih ada 52 orang yang SK nya sedang dalam proses, karena perbedaan jurusan dan penempatan yang tidak sesuai.

BKPSDM menyampaikan bahwa hal ini sedang ditindaklanjuti untuk segera diselesaikan.

Dalam sambutannya Bupati Elvis Tabuni mengingatkan para peserta yang menerima SK masih berstatus Calon Pegawai Negeri Sipil. Sehingga diharapkan dapat menunjukkan etika dan etos kerja yang baik. Termasuk disiplin dan loyal terhadap tugas yang diberikan.

Dirinya mengingatkan bahwa CPNS ini belum utuh menjadi seorang PNS. Sehingga bupati berharap semua kerja dengan sungguh-sungguh di tanah mereka sendiri yakni Kabupaten Puncak ini milik CPNS.

“Kepada ASN yang terpilih,bukan hanya sebagai pegawai hanya jalan – jalan. Tetapi mereka kerja dengan sungguh – sungguh. Harus melayani baik kepada rakyat dan harus kerja sungguh – sungguh. Ini kan baru calon dan belum PNS. Jadi kita tetap membina di setiap dinas – dinas yang ditempatkan sampai mereka jadi PNS,”tegas Bupati Elvis.

Disisi lain Bupati Elvis juga mengingatkan kepada Para CPNS dan masyarakat agar tidak menyebarkan informasi yang tidak benar (Hoaks). Terutama terkait peserta yang belum menerima SK. Ia menegaskan bahwa informasi resmi hanya dapat diterima dari dinas teknis yang menangani.

Ditempat yang sama Wakil Bupati Puncak Naftali Akawal menambahkan proses seleksi tahun ini berbeda dari sebelumnya, karena masih menggunakan system manual.  Karena saat ini yang dilakukan secara daring/online dan transparan.

Dirinya berharap ASN baru ini bisa bekerja secara profesional dan menghargai atasan serta memulai karier dari bawah.

Ditegaskannya CPNS baru ini sangat luar biasa. Karena prosesnya sudah online dan utuh. Para CPNS mulai dari bawah sebagai seorang ASN/PNS dan bukan langsung duduk di atas.

“Manajemennya harus diikuti. Jangan main – main banyak. Harus dari bawah naik dan berjenjang. Mereka harus berjuang. Karena selama ini anak – anak daerah tidak ada pangkat yang besar. Hormati atasan dan tunjukkan kinerja yang baik di daerah sendiri. Karena ini untuk jabatan karir mereka sendiri,”pintanya.

Sementara salah seorang CPNS Herdi Alom mengaku bangga atas keberhasilan dan mengucapkan terima kasih kepada pemerintah Kabupaten Puncak, yang dalam waktu singkat dan tepat. Dirinya bersama rekan – rekannya diupayakan untuk menerima SK CPNS.

“Kami sangat senang karena sudah menerima SK CPNS,”ucap Herdi singkat. (Julia)

 

JAKARTA,PAPUTENG  –

Ratusan mahasiswa asal Kabupaten Puncak seluruh Indonesia yang menamakan diri Gerakan Mahasiswa Peduli Kabupaten Puncak, menggelar aksi demo damai di depan Kantor Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Republik Indonesia, Jalan Medan Merdeka Utara, Gambir, Jakarta Pusat. Selasa (15/7/2025).

Aksi demo digelar mencermati berbagai fakta terkait kejahatan terhadap warga sipil Papua di Kabupaten Puncak selama dua rezim kepemimpinan di era Pemerintahan Presiden Joko Widodo hingga memasuki masa Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

Aksi demo yang mayoritas para mahasiswa ini juga menyinggung peran TNI di wilayah itu.

“Sejak awal menjadi daerah otonom baru, terutama sejak 2018 hingga 2025, Kabupaten Puncak menjadi salah satu wilayah konflik bersenjata paling parah di tanah Papua. Banyak warga sipil menjadi korban dari konflik antara aparat negara dan Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat (TPNPB),” kata Deris Murib, perwakilan unjuk rasa kepada wartawan di Jakarta.

Menurutnya, pemekaran wilayah selama ini, termasuk rencana pembentukan DOB lanjutan di tanah Papua malah dipertanyakan efektivitas dan niat sebenarnya.

Pasalnya, kehadiran DOB dan rencana pembentukan DOB susulan akan dibarengi dengan langkah operasi militer besar-besaran yang berujung terjadi peningkatan eskalasi kekerasan terhadap orang asli Papua.

Lanjutnya, era Presiden Jokowi pemerintah pusat mengusung pembangunan infrastruktur di Tanah Papua sebagai bagian dari Program Nawacita. Namun, pembangunan jalan, bandara, dan Proyek Strategis Nasional (PSN) justru dibarengi dengan operasi militer secara masif yang ditujukan ke Puncak atas nama ‘menjaga stabilitas’.

“Operasi militer di Puncak malah menghasilkan peningkatan jumlah pengungsi internal yang dalam taksasi kami sejak 2018 hingga 2024 mencapai lebih dari 60.000 orang. Sebagian besar pengungsi di Puncak berasal dari Distrik Gome, Ilaga, Beoga, dan Sinak. Penggerebekan kampung atau desa secara membabi buta, termasuk pembakaran rumah dan gedung Gereja GKII sejak Maret–April 2023 adalah contoh miris nyata,”bebernya.

Kemudian terjadi penembakan dan pembunuhan warga sipil atas nama Meton Magay (21), Derminus Waker (20), dan Wanimbo (32) di Ilaga. Selanjutnya Tarina Murib, seorang perempuan Papua tewas tertembak aparat pada 3 Maret 2023 di Desa Pamebut.

Belum lagi stigmatisasi kolektif terhadap orang asli Papua sebagai bagian dari kelompok separatisme memicu penyiksaan, penangkapan sewenang-wenang, dan trauma berkepanjangan.

“Pelibatan aparat TNI-Polri dan militerisasi kehidupan sipil tak hanya terbatas pada operasi keamanan tetapi masuk juga ke berbagai ruang publik seperti sekolah dan fasilitas kesehatan. Banyak warga takut dan mengalami kesulitan dalam akses layanan dasar. Karena kehadiran militer dianggap warga sebagai ancaman langsung, bukan menjadi pelindung masyarakat,”ujarnya.

Dirinya juga menyoroti kebijakan keamanan dengan sebutan Komando Operasi Habema era kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dalam seratus hari kerja. Deris menyebut, Prabowo dengan latar militer melanjutkan pendekatan keamanan dengan menebalkan intensitas operasi udara.

“Berdasarkan laporan Human Rights Watch pada Mei 2025, drone dan helikopter dijadikan alat serangan di Puncak. Bom dan mortal juga dihamburkan di sekitar kampung dan gereja di Ilaga dan Beoga yang berujung pelajar berusia 18 tahun bernama Deris Kogoya tewas terkena mortir tak jauh dari gereja,”ungkapnya.

Disisi lain Laporan Human Rights Watch juga menyebut terjadi pembakaran kampung dan penguburan jenazah tanpa prosedur manusiawi seperti yang dialami Hetina Mirip. Warga di Puncak mengalami krisis kemanusiaan dan ribuan orang asli Papua terpaksa mengungsi ke Kabupaten Mimika, Nabire, Jayapura dan wilayah pegunungan lainnya.

“Operasi militer sama sekali tidak mematuhi prinsip dasar hukum humaniter internasional. Operasi tidak membedakan mana kombatan dan warga sipil. Perlindungan terhadap fasilitas rohani, rumah penduduk, dan sekolah diabaikan,”tukasnya.

Tolak DOB

Menurutnya, penolakan terkait rencana pembentukan DOB dan militerisasi pemekaran datang dari berbagai elemen di daerah. Penolakan bukan hanya datang dari warga tetapi tokoh gereja, adat, pemuda, perempuan, dan lain-lain.

“Militerisasi daerah otonom baru malah menambah eskalasi kekerasan dan pengungsian warga malah terjadi secara masif di tanah leluhurnya sendiri. Apalagi ditopang dengan eksploitasi lahan masyarakat adat untuk kepentingan elite ekonomi dan militer,”ujarnya beralasa.

Rencana pemekaran Puncak dalam melihat dan mencermati kondisi saat ini mubazir, berbahaya secara sosial dan dapat memperparah marginalisasi serta militerisasi terhadap orang asli Papua.

“Kami menolak dan menuntut negara dan Pemda mempertimbangkan seluruh faktor adat, sosial, ekonomi, dan budaya sebelum memaksakan agenda administratif ini. Jika anda memerlukan versi dalam bentuk surat resmi, naskah orasi atau dokumen hukum, kami akan menyiapkannya,”ucapnya.

Diketahui Kabupaten Puncak merupakan hasil pemekaran dari induknya, Kabupaten Puncak Jaya, berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2008.

Kabupaten Puncak resmi terbentuk pada 4 Januari 2008 dengan Ilaga sebagai ibu kota kabupaten. Puncak memiliki delapan distrik dan 80 kampung. Kabupaten ini dibentuk atas nama pemerataan pembangunan dan pelayanan publik yang dipandang lebih pro rakyat.(red)