Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Kamtibmas) menjadi sorotan sejumlah pihak. Data Polres Nabire menunjukkan grafik kriminal /kejahatan pada Bulan Juni menunjukkan kenaikan. Khususnya kejahatan konvensional yang meliputi Curanmor (Pencurian Kendaraan Bermotor) dan Curas (Pencurian dengan Kekerasan).
Salah satu penyebab tindak kejahatan seperti keributan, perkelahian bahkan sampai merenggut nyawa disebabkan karena mengkonsumsi Minuman Beralkohol (Minol) dan Minuman Keras (Miras)
Kabid Bina Usaha Dinas Perdagangan Kabupaten Nabire, Yulius Wopari saat dikonfirmasi seusai mengikuti Rapat Koordinasi antara DPRK Nabire dan Pemkab Kabupaten Nabire serta Polres Nabire di Aula Setda belum lama ini.
Dikatakannya terkait opini yang berkembang di Nabire permasalahan kejahatan yang dikaitkan dengan Miras, perlu untuk memahami dan dinilai. Tidak bisa dilihat dari satu sisi bahwa Miras menjadi penyebab utama.
“Kita harus melihat dan mengkaji dari berbagai sisi.Bukan hanya Miras, tetapi faktor ekonomi itu juga mengambil peran terjadinya tindak kejahatan. Hanya karena yang menonjol itu diakibatkan mengkonsumsi Miras yang mengakibatkan kurang control. Maka opini yang berkembang adalah akibat Minol atau Miras,”ujarnya.
Dirinya mengajak semua pihak untuk melihat dari berbagai sisi dan jangan melihat dari sisi itu saja. “Mari kita kaji lebih jauh,”ajaknya.
Terkait dengan desakan sejumlah pihak yang meminta Miras ditutup, Yulius Wopairi mengajak untuk melihat regulasi
Menurutnya, bila Distributor dihentikan. Sementara banyak minuman lokal seperti bobo dan Cap Tikus (CT).
“Kalau kita mau tutup mari kita lihat itu semua, kita kaji lebih dalam, apakah penutupan itu menjadi solusi sehingga tidak ada,tindak kejahatan, bagaimana PAD, bagaimana dengan Minol Lokal,” jelasnya.
Perlu Ada Regulasi
Lanjutnya persoalan ini tidak bisa dilihat dari satu sisi, perlu kajian mendalam. Masih menurut Yulius Wopari perlu ada regulasi yang kaitannya dengan keamanan.
“Kita buat regulasi, sehingga nantinya ketika dilaksanakan, semua pihak baik Legislatif dengan Eksekutif dapat berjalan baik,”sarannya.
Terkait kontribusi atau PAD, bila regulasi yang tertuang dalam Peraturan Bupati (Perbup) Nomor 10 Tahun 2025 berjalan, maka pemasukan PAD Kabupaten Nabire cukup besar.
“Kami dari Dinas Perdagangan mengajak untuk melihat persoalan Minol/Miras baik-baik.Kalau kita lihat geografi Kabupaten Nabire sangat luas.Kita tutup dipelabuhan tetapi barang itu bisa turun di Wanggar dan tempat lain,” ujarnya.
Dirapat koordinasi ini menurutnya Bupati Mesak Magai sudah jelasnya kondisi dan seperti apa yang bakal dilakukannya. (ing elsa)
Bupati Elvis Tabuni dan Wakil Naftali Akawal menyerahkan langsung SK Pengangkatan CPNS formasi 2024 untuk Kabupaten Puncak, Provinsi Papua Tengah dan menyatakan mereka lulus, sebanyak 333 orang lebih. Namun yang sudah lolos administrasi sebanyak 205 orang.
Penyerahan SK dilaksanakan di Kantor Bupati Puncak. Senin (14/7/2025).
Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Puncak menjelaskan proses menuju penerbitan SK CPNS ini melalui tahapan panjang.
Namun demikian masih ada 52 orang yang SK nya sedang dalam proses, karena perbedaan jurusan dan penempatan yang tidak sesuai.
BKPSDM menyampaikan bahwa hal ini sedang ditindaklanjuti untuk segera diselesaikan.
Dalam sambutannya Bupati Elvis Tabuni mengingatkan para peserta yang menerima SK masih berstatus Calon Pegawai Negeri Sipil. Sehingga diharapkan dapat menunjukkan etika dan etos kerja yang baik. Termasuk disiplin dan loyal terhadap tugas yang diberikan.
Dirinya mengingatkan bahwa CPNS ini belum utuh menjadi seorang PNS. Sehingga bupati berharap semua kerja dengan sungguh-sungguh di tanah mereka sendiri yakni Kabupaten Puncak ini milik CPNS.
“Kepada ASN yang terpilih,bukan hanya sebagai pegawai hanya jalan – jalan. Tetapi mereka kerja dengan sungguh – sungguh. Harus melayani baik kepada rakyat dan harus kerja sungguh – sungguh. Ini kan baru calon dan belum PNS. Jadi kita tetap membina di setiap dinas – dinas yang ditempatkan sampai mereka jadi PNS,”tegas Bupati Elvis.
Disisi lain Bupati Elvis juga mengingatkan kepada Para CPNS dan masyarakat agar tidak menyebarkan informasi yang tidak benar (Hoaks). Terutama terkait peserta yang belum menerima SK. Ia menegaskan bahwa informasi resmi hanya dapat diterima dari dinas teknis yang menangani.
Ditempat yang sama Wakil Bupati Puncak Naftali Akawal menambahkan proses seleksi tahun ini berbeda dari sebelumnya, karena masih menggunakan system manual. Karena saat ini yang dilakukan secara daring/online dan transparan.
Dirinya berharap ASN baru ini bisa bekerja secara profesional dan menghargai atasan serta memulai karier dari bawah.
Ditegaskannya CPNS baru ini sangat luar biasa. Karena prosesnya sudah online dan utuh. Para CPNS mulai dari bawah sebagai seorang ASN/PNS dan bukan langsung duduk di atas.
“Manajemennya harus diikuti. Jangan main – main banyak. Harus dari bawah naik dan berjenjang. Mereka harus berjuang. Karena selama ini anak – anak daerah tidak ada pangkat yang besar. Hormati atasan dan tunjukkan kinerja yang baik di daerah sendiri. Karena ini untuk jabatan karir mereka sendiri,”pintanya.
Sementara salah seorang CPNS Herdi Alom mengaku bangga atas keberhasilan dan mengucapkan terima kasih kepada pemerintah Kabupaten Puncak, yang dalam waktu singkat dan tepat. Dirinya bersama rekan – rekannya diupayakan untuk menerima SK CPNS.
“Kami sangat senang karena sudah menerima SK CPNS,”ucap Herdi singkat. (Julia)
Ratusan mahasiswa asal Kabupaten Puncak seluruh Indonesia yang menamakan diri Gerakan Mahasiswa Peduli Kabupaten Puncak, menggelar aksi demo damai di depan Kantor Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Republik Indonesia, Jalan Medan Merdeka Utara, Gambir, Jakarta Pusat. Selasa (15/7/2025).
Aksi demo digelar mencermati berbagai fakta terkait kejahatan terhadap warga sipil Papua di Kabupaten Puncak selama dua rezim kepemimpinan di era Pemerintahan Presiden Joko Widodo hingga memasuki masa Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
Aksi demo yang mayoritas para mahasiswa ini juga menyinggung peran TNI di wilayah itu.
“Sejak awal menjadi daerah otonom baru, terutama sejak 2018 hingga 2025, Kabupaten Puncak menjadi salah satu wilayah konflik bersenjata paling parah di tanah Papua. Banyak warga sipil menjadi korban dari konflik antara aparat negara dan Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat (TPNPB),” kata Deris Murib, perwakilan unjuk rasa kepada wartawan di Jakarta.
Menurutnya, pemekaran wilayah selama ini, termasuk rencana pembentukan DOB lanjutan di tanah Papua malah dipertanyakan efektivitas dan niat sebenarnya.
Pasalnya, kehadiran DOB dan rencana pembentukan DOB susulan akan dibarengi dengan langkah operasi militer besar-besaran yang berujung terjadi peningkatan eskalasi kekerasan terhadap orang asli Papua.
Lanjutnya, era Presiden Jokowi pemerintah pusat mengusung pembangunan infrastruktur di Tanah Papua sebagai bagian dari Program Nawacita. Namun, pembangunan jalan, bandara, dan Proyek Strategis Nasional (PSN) justru dibarengi dengan operasi militer secara masif yang ditujukan ke Puncak atas nama ‘menjaga stabilitas’.
“Operasi militer di Puncak malah menghasilkan peningkatan jumlah pengungsi internal yang dalam taksasi kami sejak 2018 hingga 2024 mencapai lebih dari 60.000 orang. Sebagian besar pengungsi di Puncak berasal dari Distrik Gome, Ilaga, Beoga, dan Sinak. Penggerebekan kampung atau desa secara membabi buta, termasuk pembakaran rumah dan gedung Gereja GKII sejak Maret–April 2023 adalah contoh miris nyata,”bebernya.
Kemudian terjadi penembakan dan pembunuhan warga sipil atas nama Meton Magay (21), Derminus Waker (20), dan Wanimbo (32) di Ilaga. Selanjutnya Tarina Murib, seorang perempuan Papua tewas tertembak aparat pada 3 Maret 2023 di Desa Pamebut.
Belum lagi stigmatisasi kolektif terhadap orang asli Papua sebagai bagian dari kelompok separatisme memicu penyiksaan, penangkapan sewenang-wenang, dan trauma berkepanjangan.
“Pelibatan aparat TNI-Polri dan militerisasi kehidupan sipil tak hanya terbatas pada operasi keamanan tetapi masuk juga ke berbagai ruang publik seperti sekolah dan fasilitas kesehatan. Banyak warga takut dan mengalami kesulitan dalam akses layanan dasar. Karena kehadiran militer dianggap warga sebagai ancaman langsung, bukan menjadi pelindung masyarakat,”ujarnya.
Dirinya juga menyoroti kebijakan keamanan dengan sebutan Komando Operasi Habema era kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dalam seratus hari kerja. Deris menyebut, Prabowo dengan latar militer melanjutkan pendekatan keamanan dengan menebalkan intensitas operasi udara.
“Berdasarkan laporan Human Rights Watch pada Mei 2025, drone dan helikopter dijadikan alat serangan di Puncak. Bom dan mortal juga dihamburkan di sekitar kampung dan gereja di Ilaga dan Beoga yang berujung pelajar berusia 18 tahun bernama Deris Kogoya tewas terkena mortir tak jauh dari gereja,”ungkapnya.
Disisi lain Laporan Human Rights Watch juga menyebut terjadi pembakaran kampung dan penguburan jenazah tanpa prosedur manusiawi seperti yang dialami Hetina Mirip. Warga di Puncak mengalami krisis kemanusiaan dan ribuan orang asli Papua terpaksa mengungsi ke Kabupaten Mimika, Nabire, Jayapura dan wilayah pegunungan lainnya.
“Operasi militer sama sekali tidak mematuhi prinsip dasar hukum humaniter internasional. Operasi tidak membedakan mana kombatan dan warga sipil. Perlindungan terhadap fasilitas rohani, rumah penduduk, dan sekolah diabaikan,”tukasnya.
Caption : Para mahasiswa yang menggelar demo di depan Kantor Kementerian Dalam Negeri di Jakarta (foto : ist)
Tolak DOB
Menurutnya, penolakan terkait rencana pembentukan DOB dan militerisasi pemekaran datang dari berbagai elemen di daerah. Penolakan bukan hanya datang dari warga tetapi tokoh gereja, adat, pemuda, perempuan, dan lain-lain.
“Militerisasi daerah otonom baru malah menambah eskalasi kekerasan dan pengungsian warga malah terjadi secara masif di tanah leluhurnya sendiri. Apalagi ditopang dengan eksploitasi lahan masyarakat adat untuk kepentingan elite ekonomi dan militer,”ujarnya beralasa.
Rencana pemekaran Puncak dalam melihat dan mencermati kondisi saat ini mubazir, berbahaya secara sosial dan dapat memperparah marginalisasi serta militerisasi terhadap orang asli Papua.
“Kami menolak dan menuntut negara dan Pemda mempertimbangkan seluruh faktor adat, sosial, ekonomi, dan budaya sebelum memaksakan agenda administratif ini. Jika anda memerlukan versi dalam bentuk surat resmi, naskah orasi atau dokumen hukum, kami akan menyiapkannya,”ucapnya.
Diketahui Kabupaten Puncak merupakan hasil pemekaran dari induknya, Kabupaten Puncak Jaya, berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2008.
Kabupaten Puncak resmi terbentuk pada 4 Januari 2008 dengan Ilaga sebagai ibu kota kabupaten. Puncak memiliki delapan distrik dan 80 kampung. Kabupaten ini dibentuk atas nama pemerataan pembangunan dan pelayanan publik yang dipandang lebih pro rakyat.(red)
Puluhan Orang yang mengaku berasal dari Aliansi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) atau Aliansi Pencari Kerja (Pencaker) di Provinsi Papua Tengah menggelar aksi demo di Halaman Kantor Gubernur Papua Tengah yang berlokasi di Bandara lama Nabire.
Massa yang merupakan peserta CPNS pengangkatn tahun 2024 adalah mereka gagal lolos.
Sejumlah spanduk mereka bentangkan, salah satunya spanduk yang berisi tujuh point yang menjadi aspirasi/tuntutan mereka.
Dalam spanduk tertulis “Aspirasi Pencakeri (OAP) Provinsi Papua Tengah Team Peduli CASN Calon Aparatur Sipil Negara) Provinsi Papua Tengah “
Salah satu point tuntutan mereka meminta kepada Gubernur Papua Tengah untuk memprioritaskan OAP (Orang Asli Papua) apabila tahun 2025 ada CPNS, PPPK dan K2, Database dan Tenaga Honorer Kontrak. Senin (14/7/2025).
Setelah berorasi, akhirnya pihak Pemerintah Provinsi Papua Tengah menemui para pendemo.
Pemerintah Provinsi Papua Tengah menyarankan agar para pendemo berkomunikasi dan berkoordinasi dengan DPR -PT /Legislatif agar dapat mengawal aspirasi mereka hingga ke Kementrian PAN RB dan Kemendagri.
Setelah mendapat penjelasan dari pihak Pemprov Papua Tengah bahwa formasi CPNS tahun 2024 telah berlalu dan sejumlah penjelasan lainnya, massa dapat menerimanya dan akhirnya membubarkan diri dengan tertib. (ing elsa)
Pemerintah Kabupaten Nabire terus berupaya berbenah dalam mengoptimalkan keuangan daerah dengan membenahi perencanaan dan penganggaran.
Melalui Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) komitmen itu diwujudkan melalui kegiatan pendampingan pasca evaluasi perencanaan dan penganggaran APBD Kabupaten Nabire TA 2025.
Kegiatan yang berlangsung di Aula Bappeda, Selasa (8/7) itu menggandeng BPKB untuk menggembleng seluruh Pimpinan OPD agar dalam melakukan perencanaan dan penganggaran APBD secara benar dan efektif.
Pendampingan BPKP mengacu pada arahan Bupati dan Sekda kepada sejumlah Pimpinan OPD oleh terkait masih banyaknya kesalahan dalam menyusun dan menganggarkan APBD 2025, sehingga Bupati menginstruksikan agar Kepala Bappeda Dr. Mukayat, S.Pd., M.Pd menyelenggarakan Pendampingan dari BPKP
Mewakili Bupati Mesak Magai, Wakil Bupati Nabire H.Burhanuddin Parenwari saat menghadiri kegiatan pendampingan tersebut mengatakan tantangan tata kelola keuangan semakin kompleks. Oleh karena itu diperlukan diperlukan sinergi, kompetensi dan komitmen kuat agar proses perencanaan dan penganggaran benar-benar mencerminkan kebutuhan masyarakat.
Pihaknya berharap melalui kegiatan pendampingan BPKP nantinya dapat memberikan pengetahuan mendalam dan nyata dalam penyusunan dokumen penyusunan dan penganggaran baik dari sisi keselarasan antara RKPD KUA-RPAS hingga APBD maupun dari aspek efektifitas efisiensi dan kepatuhan dari regulasi yang berlaku.
“Bupati mendorong kepada seluruh perangkat daerah untuk aktif berpartisipasi, terbuka terhadap masukan dan terus berbenah serta memperbaiki kinerja perencanaan dan pengangguran demi kemajuan Nabire”,paparnya.
Sejumlah OPD Yang Mengikuti Kegiatan
Bupati Inginkan Manfaatnya Sentuh Masyarakat
Sementara itu Kepala Bappeda menyoroti masih banyaknya OPD yang belum mampu menterjemahkan keinginan Bupati/Kepala Daerah.Begitu pula perencanaan dan penganggaran yang bagus tetapi tidak menyentuh kepentingan masyarakat.
Didepan para Pimpinan OPD, Kepala BPKP Sutio menjelaskan dan memaparkan terkait perencanaan, penganggaran dan pertanggungjawaban anggaran secara terperinci agar dalam menyusun perencanaan, penganggaran, dan pertanggungjawaban anggaran sesuai standar dan menyentuh langsung kebutuhan masyarakat. “Hal ini yang diinginkan oleh Bupati agar manfaatnya bisa menyentuh secara langsung ke masyarakat,” tuturnya.
Sejumlah temuan dari pemaparan Tim BPKP, dimana enam item perencanaan penganggaran belum memenuhi standar. “Beberapa indiKasi yang disoroti meliputi Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) yang masih yang masih 30%, Indeks Pengendalian Resiko (IPR) 40%, Manajemen Resiko (MR) 1%, dan Maturity Rating (MR) 30%,” paparnya.
Mengacu pada hal tersebut Mukayat menjelaskan bahwa hanya satu aspek yang nilainya diatas 40% yakni Pengawasan Aparatur yang mencapai 65%.
Diterangkan Dr.Mukayat, fungsi BPKP meliputi tiga aspek pengawasan, pertama pengawasan tahap perencanaan, yang melibatkan Bappeda dan OPD, kedua pengawasan pelaksanaan , dan ketiga pengawasan pertanggungjawaban anggaran. (ing elsa)
Gubernur Papua Tengah Meki F. Nawipa yang diwakili oleh Staf Ahli Bidang Pemerintahan, Politik dan Hukum Marthen Ukago,SE membuka Rapat Kerja Wilayah Pertama (Rakerwil I) Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Papua Tengah secara resmi pada Kamis 3 Juli (3/7) bertempat di Auditorium RRI Nabire.
Dengan mengusung tema Peranan FKUB dalam Merawat Kerukunan dan Moderasi Umat Beragama di Provinsi Papua Tengah yang Aman, Damai dan Sejahtera, kegiatan diawali dengan persembahan pujian dan lantunan kasidah.
Pada kesempatan tersebut Staf Ahli Bidang Pemerintahan dan Hukum Marthen Ukago menyampaikan Rakerwil tidak hanya menjadi ajang konsolidasi dan perencanaan program kerja tetapi juga wadah membangun dialog lintas iman dan merawat nilai-nilai kebersamaan dalam keberagaman serta mengutamakan kerukunan.
Kegiatan yang juga dihadiri oleh Kakanwil Kemenag Provinsi Papua Klemens Taran, Direktur Binmas Polda Kombes Pol.Deni Herdiana, SE.,SH.,MM.,MH, Kepala Kesbangpol serta Pengurus FKUB Provinsi dan tujuh kabupaten se-Papua Tengah.
Ketua FKUB Provinsi Papua Tengah Ignatius Robertus Adii, MM.PD mengharapkan Rakerwil I menghasilkan sejumlah keputusan penting berupa rekomendasi-rekomendasi.
“Kita perkuat dulu orang-orang yang duduk di FKUB masing-masing kabupaten lalu kita,berpikir sarana dan prasarana, Buat apa kita bangun kantor misalnya kalau orangnya belum terbangun secara mental dan belum menjiwai moderasi beragama. Mereka yang akan berbicara toleransi harus punya jiwa toleran terlebih dulu,”ucapnya.
Ketua FKUB setempat juga meminta agar baik Pemerintah Provinsi maupun Kabupaten menindak lanjuti Peraturan Bersama Menteri Agama dan Mendagri terkait anggaran yang menjadi bagian penting bagi pihaknya sebagai sarana pembinaan guna mencegah berbagai konflik ditengah masyarakat, serta upaya membangun toleransi antar umat beragama. (ing elsa)
Bupati Puncak Elvis Tabuni didampingi Wakil Bupati Naftali Akawal memberikan sambutan pada Syukuran 100 hari kerja, usai sebelumnya dilantik Gubernur Papua Tengah Meki Nawipa pada tanggal 25 Maret 2025 di Nabire beberapa waktu lalu.
“Saya berdiri disini bukan karena membanggakan diri. Tetapi untuk berterima kasih dan bersaksi kepada Tuhan yang telah melakukan perkara besar kepada kita. Maka kita bersuka cita atas kasihnya yang menolong kita semua dalam perjalanan awal memimpin daerah ini,” ujarnya dihadapan tamu undangan, diantaranya Kapolda Papua Tengah Brigjen Pol Alfred Papare, Danrem 173/PVB Brigjen TNI Frits Wilem Rizard Pelamonia, Staf Ahli Gubernur Papua Tengah Bidang Kemasyarakatan,SDM dan Pengembangan Otsus Provinsi Papua Tengah, Ukas S.Sos M.KP, Ketua MRP Papua Tengah, Wakil Ketua DPR Papua Tengah, Forkompimda Kabupaten Puncak, Para ASN dan masyarakat yang hadir di Aula Negelar. Kamis (3/7/2025).
Selain itu Pasangan Bupati ini juga mengucapkan terima kasih kepada semua pihak. Baik masyarakat, pimpinan gereja, Tokoh Adat, ASN, TNI/Polri bersama seluruh elemen daerah yang telah bersama-sama menumpang pelayanan selama 100 hari kerja.
Tentunya bukan perjalanan yang mudah. Tetapi dengan dukungan semua pihak. Elvis – Naftali dapat memulai langkah pertama dalam membangun daerah ini secara bertahap.
Pada kesempatan itu dirinya menyampaikan dalam 100 hari pertama ini sebagai pimpinan daerah fokus membangun pondasi kerja yang jelas, terarah dan menyentuh langsung kebutuhan rakyat.
“Kami selaras dengan arahan Presiden RI dan kami jabarkan melalui langkah-langkah nyata di berbagai bidang.
Bupati dan Wakil Bupati Puncak Berfoto Bersama Seluruh Stakeholder
Bidang Pendidikan, kami percaya bahwa pendidikan adalah pondasi kemajuan kami meluncurkan beasiswa unggulan “Puncak Cerdas” untuk mencerdaskan anak-anak asli Puncak. Agar bisa menjadi dokter, guru dan insinyur serta banyak cita-cita lainnya yang bermanfaat bagi tanah ini. Bekerjasama dengan Yayasan Mada Papua Education untuk anak-anak Puncak juga bisa mendapat kesempatan belajar hingga ke luar negeri. Adapun beasiswa umum juga disalurkan agar tak ada anak yang putus sekolah karena sekolah-sekolah yang tutup mengingat situasi dan kondisi keamanan, yang kini mulai aktif kembali.
Bidang kesehatan, kami tetap hadir meskipun tantangan geografis dari keamanan dan berat. Kami turun langsung di RSUD Illaga memastikan pelayanan kesehatan berjalan baik dan di Puskesmas yang mana sudah berhasil terakreditasi.
Pemerintah memberikan perhatian khusus kepada ibu hamil dan anak serta imunisasi, pemeriksaan kesehatan gratis. Selain itu juga pemerintah kabupaten telah bekerja sama dengan Poltekes. Dimana terdapat 60 mahasiswa dari Puncak untuk dididik.
Bidang Infrastruktur, kami terus membuka akses jalan penghubung, seperti Kagoh – Aminggaru – Gome. Dihidupkan kembali. Juga pembangkit listrik Mikrohidro, membangun rumah sehat, menyelesaikan pembangunan kantor Pelayanan Publik seperti PMK, PTSP dan menata sarana pendukung. Termasuk didalamnya pengadaan kendaraan dinas dan rencana pembangunan kantor bupati dan DPRK di Distrik Gome.
Juga akan dibangun Guest House untuk para tamu-tamu yang datang ke Kabupaten Puncak. Serta koordinasi lintas wilayah yang saat ini sedang dipersiapan.
Bidang keamanan dan Ketertiban pemerintah kabupaten terus berkoordinasi dengan TNI / Polri bersama Forkompimda. Agar situasi tetap kondusif. Patroli gabungan dilakukan dan Pos Keamanan serta kantor Koramil dibangun di titik-titik rawan.
“Kami juga sigap memberikan bantuan trauma healing dan pangan saat terjadi bencana sosial di Kabupaten Puncak.
Bidang Pemerintahan dan birokrasi kami sudah lakukan rapat koordinasi dengan para kepala OPD dan Distrik. Membentuk alat kelengkapan DPRK, Pelantikan PKK. Hingga penanganan cepat terhadap bencana sosial di Sinak Barat, Pogoma, Bina dan Walbe. Yang mana hal ini menjadi bentuk kerja nyata.
“Tak lupa Pelatihan dan peningkatan kapasitas ASN terus kami dorong,”terangnya.
Untuk akses transportasi saat ini pihaknya diperkuat dengan peluncuran PT Aviasi Puncak Papua dengan maskapai Amule Air.
Lanjutnya 100 hari ini hanyalah langkah awal. Masih banyak hal yang harus dikerjakan bersama.
“Kami sadar masih banyak kekurangan.Masih ada pekerjaan yang belum tersentuh dan masih ada harapan yang belum kami jawab. Tetapi kami akan terus berusaha bekerja dengan hati dan tetap berjalan bersama rakyat,”tukasnya.
Dengan visi membangun Kabupaten Puncak menjadi daerah yang Adil, Mandiri dan Sejahtera. Dengan semangat kasih mempersatukan perbedaan.
“Semua itu bisa tercapai ketika kita saling mendukung, saling menopang dan menjaga persatuan dan kesatuan. Mari kita lanjutkan perjuangan ini dengan semangat persatuan, kejujuran dan saling menopang satu sama lain,”ajaknya. (Odeodata h Julia)
Bupati Kabupaten Intan Jaya Aner Maisini, S.Kom.,SH.,MH menerima penghargaan The Best Figure Regent pada ajang Indonesia Future Figure Awards 2025.
Penyerahan penghargaan itu diberikan di Hotel Swiss Belhotel Rainforest Bali, Jum’at (27/6). Dilansir dari sejumlah sumber, The Best Figure Regent merupakan penghargaan yang diberikan bagi figur/tokoh di daerah yang menginspirasi diberbagai sektor seperti Kepala Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Perusahaan Swasta, Legislative, Pendidikan, Tokoh Perempuan, Kalangan Professional, Tokoh Pemuda, Tokoh Peduli Sosial Masyarakat.
Bupati Intan Jaya Saat Menerima Penghargaan Best Figure Regent Di Swissbel Rainforest Bali
Ditegaskan Bupati Intan Jaya Aner Maisini, penghargaan itu dipersembahkan bagi seluruh masyarakat Kabupaten Intan Jaya.
Menurut Bupati, memang akhir-akhir ini daerahnya dilanda masalah, namun melalui penghargaan ini memotivasi dirinya bersama masyarakat memajukan Kabupaten Intan Jaya. “Terima kasih atas apresiasi kinerja kami, Penghargaan ini saya persembahkan bagi seluruh masyarakat Kabupaten Intan Jaya,” tandasnya.
Bupati Aner mengajak seluruh masyarakat untuk menciotakan situasi yang aman dan kondusif serta bersama-sama membangun daerah.
Terkait penghargaan, Bupati Intan Jaya menjelaskan, itu berkat pengabdian, dedikasi, pencapaian kinerja, kontribusi pengabdian juga prestasi kepemimpinan dalam melaksanakan program kemasyarakatan yang bersinergi dengan program Pemerintan Daerah Dan Pusat.
Sejumlah program yang telah dilaksakan dalam 100 hari kerja diantaranya penerangan lampu disejumlah titik, belanja panganan lokal secara rutin, turun kedistrik-distrik guna menjaring aspirasi Dan keinginan masyarakat, membuka akses jalan Intan Jaya-Paniai, membentuk komunitas ojek, penegakkan disiplin ASN, pembayaran TPP dan beberapa program prioritas lainnya.
Bupati Aner Maisini berharap, penghargaan itu dapat dijadikan ssbagai pemicu semangar, semangat dan semangat pelayanan bagi warga masyarakat Intan Jaya Dan menciptakan wajah Intan Jaya dalam menciptakan Dan meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia guna peningkatan kesejahteraan masyarakat Intan Jaya. (ing elsa)
Pemerintah Provinsi Papua Tengah menerima secara resmi enam dokumen perizinan usaha perkebunan kelapa sawit yang sebelumnya berada dalam kewenangan Pemerintah Provinsi Papua. Penyerahan dokumen ini dilakukan dalam sebuah pertemuan resmi di ruang rapat Kantor Gubernur Papua Tengah pada Selasa (24/6/2025).
Kedatangan Rombongan dari Pemerintah Provinsi Papua disambut langsung oleh Gubernur Papua Tengah, Meki Nawipa, didampingi Pj Sekda Papua Tengah, Dr. Silwanus Sumule, Staf Ahli II Herman Kayane, Asisten II Setda H. Tumiran, serta sejumlah kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemprov Papua Tengah.
Gubenur Papua tengah melalui Plt. Asisten II Setda Papua Tengah, H. Tumiran, mengatakan dokumen yang diserahkan merupakan hasil evaluasi izin usaha perkebunan kelapa sawit yang berada di wilayah administrasi Provinsi Papua Tengah, meliputi Kabupaten Nabire, Mimika (Timika). Dari enam izin usaha yang dievaluasi, tiga berada di Nabire dan tiga lainnya di Timika.
“Hasil evaluasi yang dipaparkan tim Pemprov Papua, terdapat sejumlah rekomendasi. Di Timika ada dua perusahaan direkomendasikan untuk melakukan perbaikan tata kelola, dan satu lainnya direkomendasikan untuk pencabutan izin. Sementara itu, di Nabire, satu perusahaan juga direkomendasikan untuk dicabut izinnya, dan dua lainnya diminta melakukan perbaikan dalam pengelolaan,” ujarnya.
Ia menambahkan, Pemprov Papua Tengah akan menindaklanjuti penyerahan dokumen tersebut sesuai dengan arahan Gubernur, dengan membentuk tim penilai usaha perkebunan yang berpedoman pada ketentuan Peraturan Menteri Pertanian (Permentan) Nomor 98 Tahun 2013 dan Permentan Nomor 7 Tahun 2021.
Dimana tim ini nantinya akan melakukan penilaian teknis secara objektif terhadap keberlanjutan usaha perkebunan sawit di wilayah Papua Tengah.
Penilaian tidak bisa dilakukan secara sembarangan, prosesnya harus transparan, profesional, dan sesuai regulasi. Tim penilai harus terdiri dari orang-orang bersertifikasi dan memiliki keahlian di bidangnya. Jika diperlukan, kita akan bekerja sama dengan provinsi lain untuk melibatkan tenaga ahli tambahan,” tegasnya.
Pemerintah Provinsi Papua Tengah berharap melalui proses ini, pengelolaan perkebunan kelapa sawit di wilayahnya dapat berjalan lebih tertib, sesuai regulasi, dan memberikan kontribusi nyata terhadap pendapatan daerah. Termasuk penerimaan dari pajak kendaraan bermotor dan pajak lainnya yang selama ini masih tercatat di Provinsi Papua, meskipun aktivitas usaha berada di wilayah Papua Tengah.
“Adanya penyerahan dokumen ini, kami harap tata kelola perkebunan sawit dapat menopang pembangunan ekonomi daerah, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten,” tutupnya. (ing elsa)
Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) bidang pendidikan di Provinsi Papua Tengah, Gubernur Papua Tengah Meki Fritz Nawipa, SH melakukan audensi dengan Sarjana di delapan (8) kabupaten. Audensi di pimpin langsung oleh Gubernur Papua Tengah Meki Fritz Nawipa di Aula Kantor Gubernur Papua Tengah Jl.Merdeka Nabire, Rabu (24/6).
“Audiens yang dilakukan merupakan bagian dari komitmen Pemerintah Provinsi Papua Tengah dalam meningkatkan dan memperkuat pengembangan SDM dalam hal Pendidikan. Hal itu dilakukan sebagai ruang strategis bagi Pemprov Papua Tengah dalam menyerap aspirasi sekaligus memberikan arahan kepada para Sarjana Pendidikan yang mengabdi di daerahnya masing-masing,” ujarnya.
Dalam kesempatan itu, Gubernur Meki Nawipa menengaskan pendidikan merupakan prioritas utama dalam pembangunan Papua Tengah. Dengan menyoroti ketimpangan antara banyaknya lulusan sarjana pendidikan dengan minimnya jumlah guru yang tersebar di berbagai wilayah di kabupaten.
“Banyak Sarjana Pendidikan yang belum mendapat tempat untuk mengabdi, padahal sekolah-sekolah di kabupaten masih kekurangan guru. Ini ironis dan segera kita atasi bersama sehingga sarjana pendidikan yang ada di negeri ini bisa mengajar,” terangnya.
Gubernur Meki menyampaikan keprihatinannya atas minimnya perhatian dari beberapa Kepala Daerah terhadap sektor pendidikan. Pasahal Papua Tengah memiliki potensi SDM lokal yang besar dan tidak perlu mengandalkan tenaga pendidik dari luar daerah.
“Kita tidak perlu mencari pengajar endidikan dari luar, karena kita punya potensi sendiri sangat mampi, sebab sarjana pendidikan yang ada saat ini harus diberi ruang untuk mengabdi di wilayah masing-masing,” tuturnya.
Gubernur Meki mendorong agar Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP) dijadikan prioritas dalam arah pembangunan pendidikan di Papua Tengah. Tidak hanya iru, Ia juga mengajak para sarjana untuk kembali dan mengabdi di kampung halaman masing-masing, meski tantangan regulasi nasional saat ini melarang pengangkatan tenaga kontrak.
“Kita perlu mencari formula agar para sarjana pendidikan tetap bisa mengajar. Mari kita kuatkan hati, iman, dan terus belajar. Jadi guru harus terus membaca dan menjauhi pergaulan buruk,” harapnya.
Gubernur mendukung terhadap rencana pelaksanaan Musyawarah Besar (Mubes) FKIP Papua Tengah dan berkomitmen membiayai penuh kegiatan tersebut dan meminta Dinas Pendidikan Provinsi untuk segera menyurati delapan kepala dinas pendidikan kabupaten agar mengadakan pertemuan bersama sejumlah perwakilan sarjana pendidikan dan menyusun langkah-langkah strategis.
“Mubes itu harus menghasilkan rancangan yang jelas dan solusi konkret, perlu ada langkah terpadu antara provinsi dan kabupaten untuk menyerap tenaga sarjana pendidikan,” ungkapanya.
Diakhir audensi, Gubernur Meki Nawipa menyampaikan rasa bangganya terhadap semangat dan kapasitas generasi muda Papua Tengah yang siap membawa perubahan di bidang pendidikan. Pemerintah Provinsi Papua Tengah akan terus berkomitmen meningkatkan kapasitas guru melalui berbagai program pelatihan berkelanjutan, guna menciptakan tenaga pendidik yang profesional, berkarakter, dan siap menjawab tantangan pendidikan hingga ke pelosok daerah. (ing elsa)
