Category: Pemerintahan

NABIRE,PAPUTENG –

Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua Tengah telah menerima dokumen evaluasi perijinan perkebunan kelapa sawit dari Pemerintah Provinsi Papua Induk, Selasa (24/6/2025).

Diketahui, Provinsi Papua Tengah terdapat sebanyak 6 Izin Usaha Perkebunan (IUP) Kelapa Sawit tersebar di Kabupaten Mimika dan Kabupaten Nabire.

Enam IUP Kepala Sawit tersebut dikeluarkan ijin pengelolaannya oleh Pemprov Papua induk.

Assisten II Sekertaris Daerah (Setda) Papua Tengah, H. Tumiran, menjelaskan dari hasil evaluasi bersama Tim Pemprov Papua dapat dilahirkan rekomendasi bahwa enam perusahaan tersebut harus dicabut ijinnya.

Ditegaskannya tidak semua IUP dicabut begitu saja. Namun, diarahkan untuk harus melakukan perbaikan tata kelolanya.

“Di Timika ada 3 lokasi, 2 harus perbaikan tata kelola, dan satu yang dicabut ijin usahanya, demikian di Nabire , ada 3 lokasi juga, satu juga dicabut ijinnya, yang duanya juga harus perbaikan,”jelasnya.

Setelah adanya evaluasi tersebut, tambah dia, akan ditindak lanjuti dengan membentuk tim penilai usaha perkebunan yang ditunjuk oleh Gubernur, sesuai Permentan Nomor 98 dan Nomor 7.

“Tentunya tidak asal cabut perijinan juga ya, ada mekanisme yang harus di lalui,”jelasnya. (DP)

Nabire, Paputeng

Bupati Kabupaten Intan Jaya, Aner Maisini,S.Kom.,SH.,MH  diwakili Asisten III  Setda resmi membuka kegiatan Pelatihan ADC/Sekpri, Intan Jaya.

Selain dihadiri Asisten III Setda, pelatihan yang diselenggarakan oleh Bagian Humas Sekretariat Daerah (Setda) Kabupaten Intan Jaya dihadiri sejumlah Pejabat di lingkungan Setda Intan Jaya.

Pelaksanaan kegiatan dilaksanakan di RM. LPrice Nabire, Senin (23/6). Bupati Intan Jaya Aner Maisini, S.Kom.,SH.,MH dalam sambutan tertulis Yang dibacakan Asisten III Setda Intan Jaya mengatakan, kegiatan pelatihan ADC/Sekkpri mempunyai arti  yang sangat penting dalam membentuk dan menciptakan kualitas sumberdaya manusia Yang profesional, berintegritas, siap menjalankan tugas protokoler dan pengamanan pribadi dengan penuh dedikasi.

Menurut Bupati, sebagai ajudan, tidak hanya dituntut sigap dan cekatan tetapi juga harus memiliki komunikasi yang baik, pengetahuan etika birokrasi serta tanggungjawab moral menjaga wibawa pimpinan dan institusi.

Dalam kesempatan itu, Bupati Intan Jaya menyambut baik Dan memberikan apresiasi Yang tinggi atas pelaksanaan pelatihan tersebut. Kepada peserta Bupati meminta agar mengikuti pelatihan dengan baik Dan sungguh agar material yang disajikan nara sumber dijadikan sebagai bekal meningkatkan kinerja Yang profesional dalam menjalankan tugas sebagai ajudan.

Sementara itu Kabag Humas Setda Kabupten Intan Jaya menerangkan, regulasi Keprotokoleran diatur Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia nomor 16 tahun 2024 Tentang Keprotokoleran di Kementrian Dalam Negeri Dan Pemerintahan Daerah.

Dalam kesempatan itu, Kabag Humas menyampaikan terima kasih kepada,Bupai Intan Jaya yang telah berkenan membuka kegiatan secara resmi.

Dirinya berharap kegiatan itu dapat menghasilkan pribadi ajudan Yang professional, berdedikasi, Dan sigap dalam menjalankan tugas. (ing elsa)

JATINANGOR,PAPUTENG –

Untuk memperkuat semangat integritas dan memperdalam pelayanan sebagai pemimpin daerah.  Bupati Mimika Johannes Rettob dan Wakil Bupati Emanuel Kemong mengikuti kegiatan retret gelombang kedua di Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) Jatinangor, Jawa Barat, sejak tanggal 22 – 26 Juni 2025.

Kegiatan merupakan bagian dari program nasional Kementerian Dalam Negeri untuk membina dan memperkuat kepemimpinan kepala daerah di seluruh Indonesia.

“Puji Tuhan, saya bersama Bapak Wakil Bupati dari 86 kepala daerah mendapatkan giliran kesempatan mengikuti retreat gelombang kedua,”tulis Bupati Johannes Rettob melalui unggahan resminya laman akun Facebook, Minggu (22/6/2025).

Sebelum menuju Jatinangor, seluruh peserta terlebih dahulu mengikuti apel penyambutan dan pengarahan di halaman Gedung Kementerian Dalam Negeri, Jakarta Pusat.

“Kami menerima arahan langsung dari Sekjen Kemendagri Bapak Tomsi Tohir. Ini menjadi momen refleksi dan penguatan bagi kami para pemimpin daerah,”terangnya.

Peserta retret kali ini terdiri dari 2 gubernur dan 3 wakil gubernur, 3 walikota dan wakil walikota, 38 bupati serta 37 wakil bupati dari berbagai daerah di Indonesia.

Meski berada jauh dari Mimika, Bupati Johannes Rettob tetap menyapa masyarakat melalui media sosial.

Dalam pesannya, ia menegaskan bahwa kegiatan ini adalah bentuk komitmen untuk terus belajar dan memperkuat pelayanan.

“Meski kelelahan sempat menyapa, langkah ini tak akan berhenti. Komitmen dan tujuan tetap jadi bahan bakar utama,” tulisnya.

Kehadiran Johannes Rettob dan Emanuel Kemong dalam ret-ret ini memperlihatkan kesungguhan Pemerintah Kabupaten Mimika untuk terus berbenah dan memperkuat kapasitas kepemimpinan demi kemajuan daerah serta pelayanan maksimal kepada masyarakat Papua Tengah.

Ret-ret ini tidak hanya menjadi ajang refleksi spiritual, tetapi juga ruang pembelajaran dan dialog antarpemimpin daerah demi terciptanya tata kelola pemerintahan yang lebih humanis, transparan, dan berintegritas. (rilis)

 

NABIRE, Paputeng

Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesi (BPK RI) memberikan opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) atas laporan keuangan Provinsi Papua Tengah tahun 2024.

WDP disampaikan dalam Rapat Paripurna di Gedung Sidang DPR Papua Tengah, Rabu (18/6).

Dirjen Pemeriksaan Keuangan Negara VI BPK RI, Dr. Laode Nusriadi, mengatakan bahwa BPK memiliki mandat undang-undang untuk memeriksa laporan keuangan daerah, dan berdasarkan hasil pemeriksaan, BPK memberikan Opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) untuk LKPD Papua Tengah 2024.

Namun demikian, Waode menyebutkan masih terdapat sejumlah permasalahan dalam laporan keuangan tersebut yang perlu ditindaklanjuti, meskipun tidak merinci lebih jauh temuan tersebut.

Gubernur : Laporan Keuangan Bagian Akuntabilitas Publik

Sementara itu, menanggapi hal itu, Gubernur Papua Tengah, Meki F. Nawipa, mengatakan bahwa laporan hasil pemeriksaan BPK merupakan bagian dari akuntabilitas publik yang wajib dijalankan pemerintah daerah.

“Laporan hasil pemeriksaan BPK merupakan bagian dari akuntabilitas publik yang wajib dijalankan pemerintah daerah,” ungkapnya.

Menurutnya, hal itu bukan hanya laporan teknis, tetapi bentuk komitmen pemerintah provinsi membangun pemerintahan yang transparan dan akuntabel,” tegasnya.

Gubernur berjanji pihaknya akan segera menindaklanjuti rekomendasi BPK. Lanjutnya, Pemerintah Provinsi Papua Tengah menyambut baik setiap masukan dari BPK. “Hasil ini akan menjadi dasar untuk kami melakukan perbaikan kelemahan, menutup celah potensi penyimpangan, dan meningkatkan kualitas pelayanan publik,” tuturnya.

Rapat tersebut  dihadiri oleh perwakilan BPK RI Regional VI, BPK Perwakilan Papua Tengah, Papua Selatan, Papua Pegunungan, Forkompinda, pimpinan OPD, anggota DPRPT, serta Majelis Rakyat Papua (MRP). (ing elsa)

Nabire, Paputeng News

Dewan Pengurus Daerah (DPD)KNPI Provinsi Papua Tengah menggelar Rapat Pleno dalam rangka memutuskan dan Menetapkan Panitia MUSDA I , menentukan tanggal pelaksanaan Musda serta memutuskan agenda organisasi yang dianggap penting.

Rapat tersebut dipimpin langsung oleh Ketua DPD KNPI Provinsi Papua Tengah Jandri Salakory, SE.MM di dampingi Sekretaris Paskalis Boma, S.Si. berlangsung di Cafe Food Pedia Nabire Papua Tengah.

Ketua DPD KNPI Papua Tengah, Jandri Salakory menuturkan, berdasarkan hasil rapat tersebut, telah diputuskan bersama bahwa Ketua Panitia Musda adalah Alberth Adi, yang merupakan Kepala Kesbangpol Papua Tengah dibantu Sekretaris  Alex Gobai dan Bendahara, Yus Tebai dan Seksi -Seksi sesuai kebutuhan Musda.

Dikatakan Jendri, Musda I KNPI Papua Tengah Tahun 2025 ini merupakan momentum awal untuk pembentukan serta pemilihan Pengurus KNPI Papua Tengah definitif yang selanjutnya  akan memutuskan arah kebijakan dan strategi organisasi KNPI selama 1 Periode kedepan dengan berpedoman pada Peraturan Organisasi KNPI dan menyelaraskan RPJMD Provinsi Papua Tengah 2025 – 2030.

Menurutnya,  menterjemahkan dan mewujudkan visi dan misi Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Tengah menjadi Instrumen utama dalam pembangunan bidang kepemudaan di Papua Tengah.

Dalam kesempatan tersebut, Ketua DPD KNPI Papua Tengah menyampaikan terima kasih kepada Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Tengah atas pembangunan dan pengembangan kepemudaan di Papua Tengah. “Kami berterima kasih kepada Bapak Gubernur Papua Tengah Meki Nawipa atas dukungan dan perhatiannya bagi pembangunan dan pengembangan kepemudaan di Papua Tengah,” ungkapnya.

Jenri juga berharap agar Musda I ini akan berjalan dng lancar dan sukses serta melahirkan kepengurusan KNPI Devenitif di Provinsi Papua Tengah yang mampu menjalankan tugas dan tanggung jawab serta kemajuan bagi DPD KNPI serta organisasi kepemudaan lainnya,” bersama,” pungkasnya. (red/Ihin)

NABIRE, PAPUTENG – 

Gubernur Papua Tengah, Meky Fritz Nawipa menyerahkan hewan kurban sebanyak 4 ekor sapi. Dimana satu ekor sapi merupakan bantuan dari Presiden RI.

Penyerahan dilakukan di Pondok Pesantren Riyadhul Qur’an Kampung Wiraska Distrik Wanggar Kabupaten Nabire Provinsi Papua Tengah, Kamis (5/6).

4 (empat) ekor sapi kurban yang diserahkan diterima oleh Pengasuh Pondok Pesantren itu, K.Muhammad Rofiq.

Adapun hewan ketiga dari Gubernur Meki Nawipa akan dibagi di 3 (tiga) kampung, masing-masing SPC,Bumi Mulya, Wanggar Makmur dan Yaro Makmur, Sementara Kampung Wiraska mendapat sapi kurban Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto.

Berdasarkan keterangan yang diperoleh dari Kepala Dinas Pertanian, Pangan, Peternakan dan Kelautan, Perancis Papara, Sapi kurban yang disumbangkan oleh Presiden RI itu berjenis Limosin PO (LIMPO) seberat 800 kg lebih, sementara untuk 3 (tiga) ekor lainya berjenis Sapi Bali.

France juga menyebutkan bahwa penyaluran hewan kurban tahun ini sudah menjangkau hingga ke delapan kabupaten di Papua Tengah. “Karena bantuan Presiden sebelumnya berupa hewan korban hanya sebatas provinsi, untuk tahun ini sudah menjangkau delapan kabupaten, dan telah dikirim ke daerah masing-masing”, ujarnya.(ing elsa)

Nabire, Papua

Bupati Nabire, Mesak Magai,S.Sos.,M.Si meminta kepada seluruh Aparat Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintahan Kabupaten Nabire Provinsi Papua Tengah untuk membangun komitmen dalam meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat.

Hal itu dikemukakannya dalam berbagai tulisan yang dibacakan oleh Wakil Bupati Nabire, Burhanudin Pawenari dalam Apel Gabungan ASN dilingkungan Pemkab Nabire, Senin (2/6) dihalaman Kantor Bupati Nabire.

Mesak Magai mengatakan, bahwa sebagai ASN di Ibukota Provinsi Papua Tengah mempunyai tanggung jawab besar untuk menjadi tauladan dalam disiplin, etos kerja dan pelayanan publik. “Saya menekankan pentingnya kedisiplinan dan kebersihan lingkungan kerja” tandasnya.

Bupati melihat masih banyak kantor -kantor yang kurang terawat, halaman yang kurang bersih dan kurangnya koordinasi antar OPD.

Menurut Bupati, hal itu mencerminkan kurangnya kepedulian terhadap aset pemerintah dan pelayanan kepada masyarakat. “Saya meminta kepada seluruh kepala OPD untuk menertibkan tenaga kontrak dan honorer agar bekerja sesuai tupoksi dan menjaga lingkungan kantor.

Bupati Mesak menekankan untuk kembali fokus pada 5 (lima) hal pokok,diantaranya pertama. kualitas pendidikan dengan ketersediaan dan pemerataan guru disetiap distrik. Kedua, peningkatan layanan kesehatan melalui fasilitas yang memadai dan tenaga kesehatan yang profesional. Ketiga, peningkatan kesejahteraan masyarakatdengan mengelola potensi kekayaan alam yang berkelanjutan. Keempat, peningkatan infrastruktur wilayah untuk mendukung konektivitas dan pertumbuhan yang memadai.Kelima, pelatihan keamanan dan kenyamanan guna menciptakan lingkungan yang aman dan kondusif.

Masih Banyak ASN Tidak Ikut Apel Gabungan 

Dalam kesempatan itu, Bupati juga menyinggung perihal kedisipilinan ASN khsusunya dalam mengikuti Apel Gabungan yang dilaksanakan setiap awal bulan.

“Saya melihat masih banyak ASN yang tidak mengikuti Apel Gabungan, Kedepan saya meminta seluruh ASN, tenaga kontrak dan honorer di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Nabire untuk mengikuti kegiatan ini, dan ini wajib,” tandasnya (ing elsa)

 

JAYAPURA, PAPUTENG –  

Badan Pemeriksa Keuangan – Republik Indonesia (BPK – RI) Perwakilan Provinsi Papua Tengah memuji gerak cepat dari Pemerintah Kabupaten Puncak, Provinsi Papua Tengah  yang cepat tanggap untuk menyelesaikan pelaporan keuangan.

Seperti yang dikatakan Kepala BPK RI Perwakilan Papua Tengah, Subagyo bahwa pelaporan keuangan  Kabupaten Puncak sudah sangat bagus.

“Artinya semua temuan yang ditemukan di lapangan oleh tim langsung ditindak lanjuti dengan penyetoran ke kas daerah. Sehingga sudah clear,” terangnya kepada redaksi seusai Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2024 Kepada Pemerintah Provinsi Papua Tengah di Kantor BPK RI Perwakilan Provinsi Papua. Selasa sore (27/5/2025).

Namun diakuinya ada beberapa masalah terkait dengan pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD), khususnya asset yang masih belum dikembalikan atau dikuasai oleh pihak lain.

“Para mantan – mantan ini dia menguasai asset, yang seharusnya ketika masa jabatan berakhir. Asset harus dikembalikan, karena itu milik pemerintah daerah. Tetapi masih dikuasai. Itu yang menjadi catatan kami,”terangnya.

Untuk itu BPK RI menunggu responnya selama 60 hari sudah ditindaklanjuti. Artinya dalam jangka waktu 60 hari, sejak LHP diserahkan. Para pemerintah daerah sudah harus bergerak/action plan mau bertindak seperti apa.

“Apakah bekerjasama dengan Kejaksaan untuk menarik asset kembali ke milik pemerintah daerah,”ujarnya menyarankan.

Untuk Kabupaten Puncak terkait dengan masalah asset daerah. Akan tetapi secara keseluruhan persoalan tersebut tidak mempengaruhi dalam pelaporan keuangan. Sehingga opini-nya WTP.

Raih 6 Kali WTP Berturut – turut

  Seperti diketahui Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Puncak kembali mencatat prestasi gemilang dengan meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2024.

Capaian ini untuk yang keenam kalinya secara berturut-turut sejak tahun 2019 dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) Perwakilan Provinsi Papua Tengah.

Penyerahan dokumen opini WTP kepada Pemkab Puncak berlangsung di Kantor BPK RI Perwakilan Papua di Jayapura,

Opini WTP diberikan berdasarkan empat kriteria utama, kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan, efektivitas sistem pengendalian internal, kepatuhan terhadap peraturan, serta kecukupan pengungkapan informasi keuangan.

Bupati Puncak, Elvis Tabuni, mengucapkan terima kasih atas kepercayaan dan pembinaan dari BPK RI. Ia menyebut capaian ini sebagai buah dari kerja keras seluruh jajaran pemerintah, DPRK, dan dukungan masyarakat.

“Kami telah menyiapkan rencana aksi, untuk menindaklanjuti temuan BPK dan berkomitmen memperkuat sistem pengendalian internal,”tuturnya.

Sedangkan Ketua DPRK Puncak, Thomas Tabuni, juga menyampaikan apresiasi dan menegaskan komitmen DPRK untuk mengawal tindak lanjut atas seluruh rekomendasi BPK. (julia)

NABIRE, PAPUTENG  –

12 anggota Dewan Perwakilan Rakyat Papua Tengah jalur pengangkatan (Otsus) resmi mengucapkan sumpah/janji jabatan. Pengucapan sumpah dipimpin Ketua Pengadilan Tinggi Jayapura, Djaniko M.H. Girsang. Selasa (27/5/2025).

Pelantikan ini berdasarkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.2.2.2-1800 Tahun 2025 untuk mekanisme pengangkatan dan Nomor 100.2.1.4-2082 Tahun 2025 untuk pengganti.

Hadir diantaranya Wakil Gubernur Papua Tengah, Deinas Geley menghadiri Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Papua Tengah mengucapkan selamat kepada mereka yang hadir.

“Atas nama Pemerintah dan seluruh masyarakat Papua Tengah, saya menyampaikan selamat dan apresiasi kepada saudara yang hari ini resmi dilantik dan mengucapkan sumpah/janji sebagai anggota DPR Papua Tengah, Semoga saudara dapat mengemban amanah,” kata Deinas Geley.

Dalam kesempatan itu dirinya berpesan DPR Papua Tengah sebagai mitra strategis Pemerintah Daerah,  memiliki peran sentral dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, transparan, dan berorientasi pada pelayanan publik.

“Jangan berfikir bahwa ini kita dua lembaga, bahwa  kami satu  Otonomi Khusus, satu Partai Politik, jadi disini jangan ada dibeda – bedakan tetapi satukan komitmen, satukan hati membawa aspirasi, untuk membangun Papua Tengah,”jelasnya. (gi)

TIMIKA, PAPUTENG –

Hasil audit pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) di Kabupaten Mimika, Provinsi Papua Tengah  memunculkan sejumlah temuan yang mengindikasikan adanya potensi penyimpangan atau ketidaksesuaian dalam pengelolaan anggaran oleh beberapa Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

Namun Pemerintah daerah setempat melalui Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) belum bersedia mengungkap OPD mana saja yang menjadi sorotan BPK.

Kepala BPKAD Mimika, Marthen Mallisa, mengakui adanya temuan dalam pemeriksaan tersebut. Namun pernyataannya terkesan normatif dan minim transparansi.

“Ada beberapa temuan juga, tapi masih ditindaklanjuti. Artinya masih dikondisikan dengan OPD-OPD yang berkaitan dengan beberapa tindak lanjut yang harus kita lakukan dalam minggu ini,”terangnya kepada pers, Senin (19/5/2025).

Lanjutnya pernyataan ini menimbulkan pertanyaan publik terkait komitmen pemerintah daerah dalam menegakkan akuntabilitas.

Ketiadaan informasi rinci mengenai OPD yang bermasalah justru membuka ruang spekulasi. Apalagi di tengah sorotan terhadap pengelolaan anggaran di berbagai daerah.

Marthen menambahkan laporan hasil pemeriksaan (LHP) secara utuh dari BPK RI baru akan keluar pada bulan Juni.

Sementara itu, dirinya menyebut koordinasi dengan Inspektorat Daerah juga masih akan dilakukan untuk merespons hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan ini.

“Saya belum tahu persis, kita masih perlu melakukan tindak lanjut. Nanti kita kondisikan dengan Inspektorat,”terangnya.

Minimnya kejelasan dari pihak BPKAD menimbulkan kesan bahwa pemerintah daerah tidak cukup serius dalam menindaklanjuti hasil audit.

Padahal, transparansi dan akuntabilitas adalah prinsip fundamental dalam pengelolaan keuangan negara, terlebih jika menyangkut potensi penyalahgunaan anggaran publik. (Ceo)