Category: Pemerintahan

TIMIKA, PAPUTENG –

Empat Kabupaten di Provinsi Papua Tengah diantaranya Kabupaten Dogiyai, Deiyai, Intan Jaya dan Puncak ternyata belum memiliki Kantor Pertanahan.

Hal itu diungkap Kakanwil ATR/BPN Provinsi Papua Roy Wayoi kepada redaksi yang menemuinya usai pertemuan bersama Komisi II DPR RI, Gubernur Papua Tengah bersama delapan bupati di wilayah itu. Kamis (1/5/2025).

“Kita berusaha untuk seluruh wilayah Papua Tengah ini harus dipetakan. Nah, pemetaan terhadap wilayah Provinsi Papua Tengah, kita fokuskan dulu pada pendataan dan pemetaan kepada masyarakat adat, selaku pemilik ulayat,”terangnya.

Untuk bisa menjangkau daerah tersebut, maka perlu ada Kantor Pertanahan disana. Sehingga diharapkan dukungan dari bupati – bupati agar bisa memberikan peluang atau rekomendasi untuk ada kantor pertanahan di empat kabupaten tersebut.

“Rencana kami paling tidak dalam satu tahun ini sudah terbentuk kantor pertanahan empat wilayah ini,”harapnya.

Disinggung soal respon dari pejabat daerah dalam hal ini Bupati.  Dikatakan bupati Puncak dan Deiyai sudah menyetujui untuk segera dibuatkan surat rekomendasi. “Kami harapkan dua kabupaten lainnya yakni Intan Jaya dan Dogiyai bisa segera merespon untuk itu,”tuturnya.

Soal empat kabupaten yang masih menjadi daerah rawan keamanan, secara tegas Roy sapaan akrabnya mengatakan pola pendekatan penyelesaian masuk dengan kesejahteraan dan keadilan.

Pendekatan kesejahteraan keadilan, pihaknya akan masuk dalam perlindungan dan Penataan hak masyarakat adat.  “Perlindungan ini yang penting. Makanya pendekatan itu yang penting. Pengakuan keberadaan masyarakat adat itu, salah satunya lewat pemetaan tanah adat. Pengakuan itu berasal dari masyarakat dan pemerintah daerah,”paparnya.

Untuk itu ATR/BPN siap melakukan pemetaan apabila ini sudah diselesaikan.

Sebelumnya Wakil Ketua Komisi II DPR RI Zulfikar Arae Sadikin  menjawab pertanyaan redaksi terkait masalah pertanahan/reforma agraria dimana  ada empat kabupaten di wilayah ini belum memiliki  Kantor ATR/BPN.

Kata Zulfikar, Kementerian ATR/BPN masuk dalam mitra kerja komisi. Maka dalam pertemuan tersebut dirinya juga telah menyampaikan bahwa Komisi II DPR RI siap memberikan dukungan penuh, agar Provinsi Papua Tengah segera memiliki Kanwil ATR/BPN sendiri.

Termasuk provinsi – provinsi DOB yang ada di Tanah Papua serta kabupaten/kota yang belum memiliki kantor pertanahan, diminta agar Kementerian ATR/BPN segera mewujudkan berdirinya kantor yang belum dimiliki.

Diketahui tugas Komisi II DPR RI juga menyangkut bidang Pemerintahan, Otonomi Daerah, aparatur negara dan reformasi birokrasi, kepemiluan, pertahanan dan reforma agraria. (odeodata h julia)  

TIMIKA, PAPUTENG –
Kunjungan Kerja Komisi II DPR RI yang dipimpin Wakil Ketua Komisi II DPR RI
Zulfikar Arae Sadikin bersama para Anggota Komisi diantaranya terlihat Komarudin Watubun ke Kota Timika Kabupaten Mimika adalah dalam rangka Evaluasi Otonom Baru di Papua Tengah (Paputeng).
Hadir juga Dirjen Otda Kemendagri Ahmad Malik.
Kegiatan yang berlangsung selama dua hari, mulai tanggal 1 – 2 Mei itu juga dihadiri Gubernur Papua Tengah Meki Nawipa serta para Bupati dan Wakil Bupati se Papua Tengah.
Dalam sambutan  Gubernur Meki Nawipa mengucapkan selamat datang di Bumi Amungsa dan Negeri Sejuta Bakau seribu suku. Merasa sangat terhormat dan bangga.
Sebagai daerah otonomi baru, saat ini pihaknya sedang menjalani proses penting dalam pembangunan fondasi pemerintahan, pelayanan publik serta penataan kembali.
“Tentu saja perjalanan ini penuh dengan dinamika dan tantangan. Kami memahami bahwa keberhasilan pembangunan daerah tidak hanya bergantung pada semangat dan kerja keras kami di daerah. Tetapi juga pada dukungan dan Sinergi dengan pemerintah pusat serta pengawasan dan arahan dan DPR RI khususnya Komisi II,”katanya.
Disertai harapan Papua Tengah bisa menjadi contoh provinsi baru yang berhasil dengan mengedepankan kolaborasi transparansi dan pelayanan terbaik bagi masyarakat.
Untuk itu sebagai bentuk komitmen terhadap kolaborasi ini. Pada rapat tanggal 15 April 2025 lalu. Pemprov Papua Tengah  telah menginisiasi rapat kerja Asosiasi Gubernur se Tanah Papua bersama juga digelar Rapat Kerja Bupati  Se Papua Tengah
Lewat Rapat itu kata Meki, pihaknya membangun keterbukaan antara provinsi dan kabupaten duduk bersama mendengarkan langsung kebutuhan nyata di lapangan dan mencari tahu apa yang bisa provinsi bantu untuk mendukung percepatan pembangunan dan kesejahteraan di seluruh wilayah Papua
“Khusus di Papua Tengah kami menyadari membangun Papua Tengah bukan bisa dilakukan hanya dari kantor gubernur saja. Tetapi dibutuhkan kerja sama erat saling percaya  dari semua pihak dan Kami yakin dengan Sinergi yang baik bersama pemerintah pusat dan DPR RI harapan besar rakyat Papua Tengah akan perlahan-lahan menjadi kenyataan,”harapnya.

Bukan Ingin Menguliti
Sementara itu Wakil Ketua Komisi II DPR RI  Zulfikar Arae Sadikin mengaku merasa terhormat dan terkesan diterima dengan penuh sukacita dan berharap silahturahmi ini menjadi keberkahan sebagai DOB di Papua.
“Yang jelas kami ke sini ada 8 orang bukan untuk nanya macam – macam. Bukan untuk menguliti. Tetapi kami ingin mendengar yang sesungguhnya dan senyatanya. Bukan yang dibuat-buat. Bukan yang di karang-karang. Tetapi ini yang benar-benar terjadi. Sesungguhnya di Papua Tengah ini sebagai daerah otonomi baru di Papua. Agar kita bisa menindaklanjuti, pada saat di DPR RI. Untuk mengatasi apa yang berlangsung di Papua Tengah,”pungkas.
Sementara itu Dirjen Otda Kementerian Dalam Negeri Akmal Malik sama pada hari ini tidak lain adalah bagian dari ikhtiar baik kita bersama-sama untuk mendorong pelaksanaan otonomi khusus di Papua Tengah.
Sesungguhnya kami  akan melaksanakan brain storming  dengan empat provinsi Khusus DOB.
Hari ini dengan Papua Tengah.
Selanjutnya besok di Papua Barat Daya, dengan tim yang berbeda. Kemudian ke Papua Selatan dan pada tanggal 15 bersama Papua Pegunungan.
“Kami ingin menyampaikan beserta seluruh jajaran ini adalah bagian dari ikhtiar yang dulu kita mulai. Ketika kita melakukan revisi terhadap  Undang-Undang Nomor  21 dan juga kemudian menghadirkan beberapa undang-undang pembentukan daerah otonom baru,”jelasnya.
Lanjutnya   ada 12 agenda utama yang menjadi amanah dari hadirnya DOB.  “Kami ingin menyampaikan pak, dari 12 agenda utama Road map terhadap empat daerah otonom itu Saya melihat yang paling Progresif adalah Papua Tengah,”pujinya.
Dari 12 road map tinggal satu yang masih berproses dan ini menunjukkan keberhasilan sebuah sistem tergantung sangat tergantung pada aktor – aktornya.
“Aktor – aktor yang menjadi leading sistem hadirnya Provinsi Papua Tengah sudah bekerja dengan sangat bagus. Itu terlihat dari capaian – capaian kinerja yang sudah berjalan selama tiga tahun ini. (Odeodata h Julia)

JAKARTA, PAPUTENG –

Wakil Gubernur Papua Tengah Deinas Geley, menghadiri Rapat Kerja dan Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi II DPR RI, Wakil  Menteri Dalam Negeri beserta sejumlah Gubernur , Bupati dan Walikota, yang dilaksanakan di Ruang Sidang DPR RI  – Jakarta. Selasa, (29/4/2025)

Dalam agenda tersebut dibahas beberapa hal diantaranya, Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, Dana Transfer Pusat ke Daerah, BUMD , BULD, serta pengelolaan kepegawaian.

Pada kesempatan itu Wagub Deinas menyampaikan lima fokus pembangunan Papua tengah, antara lain penguatan SDM, pembangunan infrastruktur konektivitas, perbaikan tata kelola pemerintahan, Dana Tranfser pusat ke Daerah, serta peningkatan Program Prioritas yakni Pendidikan dan Kesehatan.

” Disini juga saya secara resmi menyampaikan permohonan kepada DPR RI untuk mempercepat proses pembangunan kantor Gubernur, agar pelayanan publik dan kinerja birokrasi dapat berjalan efektif,”ujarnya.

Wagub pertama Papua tengah itu menekankan pentingnya komitmen bersama antara Eksekutif dan legislatif untuk memprioritaskan proyek strategis tersebut, Sehingga mendukung terciptanya tata kelola pemerintahan yang efisein dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Menanggapi hal tersebut ketua Komisi II DPR – RI M. Rifqinizamy dari Fraksi Nasdem menyampaikan, terkait wilayah DOB di Papua, percepatan Infrastruktur menjadi kewajiban, guna penguatan tata kelola pemerintahan. (Tim)

NABIRE, PAPUTENG –

Sebagai provinsi yang baru berdiri selama hampir tiga tahun. Pemprov Papua Tengah menggelar  Forum Konsultasi Publik Rancangan Awal Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2025-2029, di Aula RRI Nabire , Rabu (30/4/2025).

Kegiatan ini menjadi langkah awal dalam penyusunan dokumen perencanaan pembangunan Provnisi Papua Tengah yang bakal menjadi pedoman pembangunan lima tahun ke depan.

Dalam sambutan sebelum membuka kegiatan ini secara resmi. Pj Sekda Papua Tengah Silwanus Sumule menekankan pentingnya perencanaan pembangunan sebagai proses menentukan kebijakan masa depan yang melibatkan berbagai unsur.

”Di Forum inilah kita mulai merumuskan ulang arah dan strategi pembangunan yang menjadi kenyataan,”ujarnya.

Tetapi hal ini bakal menjadi tantangan. Khususnya di Provinsi  Papua Tengah. Sebab bukan hanya sekedar berdasarkan data makro saja. Namun berdasarkan suara dari pelosok.

Lanjutnya RJPMD merupakan cerminan kesepakatan antara rakyat dan Pimpinan. Dimana dokumen ini juga menjadi dasar dalam menyusun kebijakan dan kegiatan pembangunan yang harus tepat sasaran, terukur  serta menyentuh masyarakat.

” RPJMD harus Reformatif, harus memastikan keadilan sosial benar – benar hadir ditengah masyarakat adat dan kelompok yang rentan,”tukasnya.

Dikesempatan itu, dirinya memperkenalkan visi pembangunan Provinsi Papua Tengah untuk lima tahun mendatang. Visi tersebut adalah Mewujudkan Papua Tengah Emas, Adil, Berdaya Saing, Bermarabat, Harmonis, Maju dan Berkelanjutan.

Untuk itu dibutuhkan masukan yang kritis dan kerja nyata. “Oleh karena itu saya minta jangan jadikan forum ini sebagai tempat presentasi semata,”ujarnya menghimbau. (Tim)

 

TIMIKA, PAPUTENG – Ratusan masyarakat Distrik Tembagapura, Alama, Jila, dan Hoya menggelar aksi demo damai di kantor Dinas Perhubungan Kabupaten Mimika, Jalan Baru, Timika, Papua Tengah, Selasa (29/4/2025).

Mereka menuntut agar segera diaktifkan kembali penerbangan perintis daerah ke wilayah mereka yang sempat terhenti dikarenakan alasan keamanan.

Bupati Mimika, Johannes Rettob, merespon cepat aksi masyarakat dengan turun tangan untuk menyelesaikan persoalan tersebut.

“Ya, masyarakat tadi demo di Dinas Perhubungan minta subsidi angkutan Udara perintis untuk dibuka kembali. Kita (Pemerintah) sudah selesaikan dan beberapa poin sudah langsung saya jawab,”terangnya kepada wartawan seusai mengikuti Halal Bi Halal di Lapas Timika.

Lanjutnya salah satu permintaan masyarakat agar di tahun 2025 ini segera dibangun Lapangan terbang di daerah pedalaman Kabupaten Mimika.

“Ini (Lapter) sudah dan satu sudah selesaikan pembangunan tinggal kita test landing dalam waktu dekat,”jelasnya.

Dirinya memperkirakan sebelum 100 hari kerja. Kemungkinan minggu depan. Pihaknya akan mengundang Direktorat Jenderal Perhubungan Udara untuk datang dan melakukan test landing.

Sedangkan dua lapangan terbang (Lapter) yang masyarakat tuntut untuk penerbangan ini seperti Alama dan Tsinga. Tak bisa dimasuki, dikarenakan keterbatasan armada pesawat.

“Jadi lapangan terbang harus didarati oleh pesawat jenis Pilatus. Sementara sekarang pesawat pilatus tidak ada. Untuk maskapai Susi Air tidak mau, karena pesawatnya sempat dibakar karena persoalan keamanan,”ungkapnya.

Lanjutnya masih ada beberapa masalah penerbangan perintis yang masih lanjut pembahasan bersama forkopimda terkait dengan keamanan di daerah pedalaman mimika.

“Kalau semua pihak bisa jamin keamanan dengan baik. Tentara jamin, masyarakat jamin ya kita terbang dengan baik,”tutupnya. (julia)

TIMIKA, PAPUTENG –

Pemerintah Kabupaten Mimika, Papua Tengah, terus mendorong Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk siap tampil profesional di depan publik.

Wakil Bupati Kabupaten Mimika, Emanuel Kemong, mengatakan kemampuan ASN  berkomunikasi dan memahami keprotokolan bukan hanya sekadar ketrampilan tambahan tetapi menjadi bagian penting dari citra institusi pemerintahan.

“Jadi, sosialisasi keprotokolan dan public speaking dapat meningkatkan profesionalisme Aparatur Sipil Negara (ASN) serta memperoleh wawasan dan ketrampilan yang diperlukan untuk menjadi komunikator yang baik,” kata Wakil Bupati, Emanuel Kemong di Hotel Horison Diana, Timika, Papua Tengah, Jumat (11/4/2025).

Menurut Kemong, kegiatan ini juga memiliki makna penting dalam upaya membentuk ASN tidak hanya memahami subtansi birokrasi tetapi juga kemampuan komunikasi publik yang baik.

“Selian itu memahami tata cara keprotokolan yang sesuai dengan aturan yang ditentukan,” ujarnya.

Dia menjelaskan sosialisasi keprotokolan dan publik speaking yang dilaksanakan ini juga menjadi langkah nyata Pemkab Mimika dalam menciptakan sumber daya ASN yang unggul profesional dan berintegritas.

Kedepan diharapkan dapat menunjang kelancaran yang diikuti oleh kepala daerah baik di Kabupaten Mimika maupun di luar daerah.

“Sehingga kami berharap semua peserta dapat memanfaatkan kesempatan ini untuk bagaimana meningkatkan kualitas publik speaking,” ujarnya. (CEO)

TIMIKA, PAPUTENG –

Didampingi sejumlah bupati di wilayah Papua Tengah, Gubernur  Meki Nawipa melakukan kunjungan kerja perdana di Kota Tua Kokonao Distrik Mimika Barat, Kabupaten Mimika. Kamis (10/4/2025).

Turut mendampingi Bupati Mimika Johannes Rettob, Direktur PT Freeport Indonesia Cluas Wamafma, Direktur YPAMK Timika Dr. Leonardus Tumuka, Ketua DPR Papua Tengah Delius Tabuni, Wakil Ketua II DPR Papua Tengah, Petrus Izaach Suripaty, Sekjen Keuskupan Timika Pastor Andreas Madyo, SCJ, Bupati Intan Jaya Aner Maisini, Bupati Paniai Yampit Nawipa, Direktur PSW YPPK Tillemans Kabupaten Mimika John Giyai.

Kunjungan kerja gubernur dan rombongan ini terfokus pada investasi Sumber Daya manusia (SDM) Papua Tengah yang ada di Kokonao yakni SD YPPK Lecocq D’armanville, SMP Lecocq D’armanville, Asrama Putra dan Putri Katolik di Paroki Bintang Laut Kokonao.

Gubernur Meki juga ingin melihat dari dekat persiapan penyuplai air bersih, pembangunan puskesmas serta mengunjungi Pastoran Kokonao.

Sejak pagi di lapangan terbang (lapter) Kokonao, masyarakat begitu antusias memadati untuk menyambut kedatangan rombongan dengan pakaian adat dan tarian tradisional.

Kedatangan Gubernur Meki Nawipa disambut meriah tarian adat dari lapangan Terbang Kokonao hingga halaman SMP YPPK Lecocq D’armanville.

Dalam sambutannya, Gubernur Meki Nawipa memberikan  apresiasi kepada masyarakat yang telah menyambut kedatangannya dan rombongan.

“Terima kasih masyarakat sudah hadir. Ini adalah distrik pertama yang saya kunjungi setelah dilantik menjadi gubernur,”akunya.

Dirinya menekankan pentingnya pendidikan bagi generasi muda. Untuk itu, dalam lima tahun kepemimpinannya kedepan akan difokuskan pada investasi sumber daya manusia mulai dari PAUD, TK, SD, SMP, SMA, SMK hingga Perguruan Tinggi, baik itu di dalam maupun luar negeri.

“Anak-anak harus sekolah sampai sukses, harus pintar. Karena kalian adalah generasi pembangunan negeri ini ke depan. Cukup dulu kami yang susah cari beasiswa, sekarang harus lebih baik dan kami siap membantu generasi penerus,”tegasnya saat berada di halaman SMP YPPK Lecocq D’armanville Kokonao.

Lanjutnya fokusnya sebagai gubernur adalah meletakkan fondasi yang kuat di bidang pendidikan.

Terkait pengelolaan sekolah YPPK di Kokonau, akan bekerjasama dengan pihaknya, Pemkab Mimika, YPMAK, PTFI dan Serikat Jesuit Katolik.

“Untuk pengelolaan akan kami serahkan ke Serikat Jesuit, biar mereka yang kelola sekolah dan asrama di Kokonau sini,” katanya.

Kunjungan kerja ke distrik, merupakan kanker paling pertama yang dipusatkan di Kokonau sebagai kota tua di waktu dahulu. Ia berkisah, para orang-orang hebat dari daerah Intan Jaya, Paniai, Deiyai dan Dogiyai di waktu lalu merupakan alumni dari sekolah-sekolah di Kokonao.

“Dulu pesawat terbang dari Enarotali, Epouto, Bilogai, Waghete dan Moanemani membawa anak-anak datang sekolah di Kokonao sini dan juga suplai sayur mayur dari pedalaman ke sini. Sementara dari Kokonao biasanya kirimkan ikan asing dan dendeng ke pedalaman. Semua kios milik gereja di pedalaman itu biasanya jual ikan asin dan dendeng adalah kiriman dari sini (Kokonao),”ungkapnya. (CEO)

JAYAPURA,PAPUTENG –

Kepala Kantor Wilayah ATR/BPN (Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional) Papua Raya, Roy E Wayoi menjelaskan pengurusan tanah dari wilayah kantor pemerintahan untuk kantor gubernur dan pusat layanan pemerintahan lainnya di wilayah DOB. Pihaknya sudah menyelesaikan sertifikasi tanah untuk lahan Pembangunan Kantor Gubernur Papua Tengah (Paputeng) di Karadiri, Distrik Wanggar – Kabupaten Nabire, yang merupakan ibukota Provinsi Paputeng.

“Nabire itu kita sudah sertifikatkan seluruh aset pemerintah Provinsi Papua Tengah dan sekitar 300 hektar merupakan asset dari Pemprov Papua Tengah yang berisi di dalamnya, adalah termasuk pembangunan pusat pemerintahan. Baik itu Kantor Gubernur,  MRP, DPR dan Dinas – Dinas Otonom,”terangnya kepada redaksi di ruang kerjanya baru – baru ini.

Diketahui sertifikat lahan untuk Pembangunan Kantor Guberur Papua Tengah dan sarana pemerintahan lainnya, menjadi provinsi pertama di Papua yang surat sertifikat tanahnya sudah elektronik.

Lanjutnya 300 hektar lahan milik pemerintah provinsi itu, termasuk di dalamnya sudah dirancang untuk ekspansi vertikal termasuk pusat-pusat layanan dari pemerintah pusat yang lainnya ada di daerah. Termasuk juga dari Kementerian Agraria sudah dialokasikan, Kejaksaan, Kepolisian dan TNI semua sudah ada lahannya.

Diketahui Pusat Pemerintahan Provinsi Papua Tengah itu berbentuk Burung cendrawasih dengan luas lokasi 300 Hektare tersebut, juga terdiri Rumah Dinas, Gelanggang Olahraga, serta Monumen Provinsi Papua Tengah.

Sedangkan untuk lahan Pembangunan Kantor Gubernur Provinsi Papua Pegunungan juga sudah di sertifikatkan.

Saat disinggung terkait adanya statement dari Pemilik ulayat di Wouma yang melarang adanya aktifitas Pembangunan kantor bupati di lahan tersebut.

Kata Roy, hal itu untuk pembangunannya. Tetapi persoalan sertifikatnya sudah selesai. Persoalan pembangunan yang mungkin masih menjadi perdebatan atau polemic. Tetapi urusan sertifikat sudah dikerjakan.

“Itu kan sudah diselesaikan. Apa hak-hak masyarakat itu sesuai dengan dokumen yang kami terima. Kalau hanya aktivitas pembangunan itu saja yang mungkin butuh pendekatan dan komunikasi dengan masyarakat pemilik tanah,”jelasnya.

Sedangkan untuk lahan Pembangunan Kantor Gubernur Papua Selatan masih menunggu. “Kalau tidak salah perkembangan terakhir ada keterlambatan dokumen saja. Tetapi pengukurannya sudah berjalan. Proses penerbitan sedang menunggu persetujuan atau tanda tangan dari pejabat definitive,”pungkasnya. (lia)

NABIRE,PAPUTENG –

  Plt Sekda Kabupaten Puncak, Provinsi Papua Tengah Neno Tabuni menyerukan kepada seluruh ASN di lingkup Pemkab Puncak untuk segera naik ke tempat tugas usai libur hari raya dan cuti bersama selesai.

“Pada tanggal 9 April, seluruh ASN harus ada di atas (Ilaga ibukota Kabupaten Puncak-red) sesuai himbauan beliau (Bupati-red). Nanti kami di Sekretariat siapkan surat himbauan.  Kemudian semua ASN diharapkan harus ada di Puncak.  Karena ada acara penjemputan Pak Bupati dan Wakil Bupati serta Doa Syukuran,”terangnya kepada wartawan di Nabire. Jumat malam (29/4/2025).

Dijelaskannya semua ASN kembali ke Puncak dalam rangka persiapan terkait dengan penjemputan bupati dan wakil bupati.  Kemudian juga acara doa syukuran. “Kemarin kita lakukan pengukuhan bupati dan wakil bupati terpilih di Nabire. Tetapi ada terjadi insiden sedikit.  Sekarang kami pemerintah sesuai arahan dari Pak Bupati. Kita kembali ke tempat tugas setelah libur nasional,”ulangnya.

Singgung Disiplin  

Mantan Sekwan Intan Jaya ini juga menyinggung soal disiplin ASN. Sebagaimana arahan Bupati semua ASN yang ada di Nabire, Timika  maupun di Jayapura.  tidak boleh lagi ada di sana dan harus ada (segera kembali-red) di tempat tugas (Puncak-red).

“Kami ASN siap mendukung Bupati dan Wakil Bupati terpilih. Agar supaya kita mendukung visi misi beliau, tentang apa yang beliau berdua sampaikan dan ini menjadi program prioritas utama,”tegasnya.

Jadi Program Prioritas

Selain itu juga Bupati Elvis Tabuni berharap supaya pembangunan di ibukota kabupaten (Ilaga-red) menjadi program prioritas. Seperti  peningkatan jalan, pengaspalan dan Pembangunan jembatan.

“Jadi kami bawahan mulai dari Sekda sampai dengan bawahan siap untuk memback up Pak Bupati,”tegasnya lagi.

Diakuinya Kabupaten Puncak adalah kabupaten yang tidak berjalan seperti kabupaten yang lain. Semisal Nabire, Timika. Dari delapan kabupaten di wilayah Papua Tengah, yang normal melaksanakan penyelenggaraan pemerintah. Daerah pegunungan yang lain termasuk di Ilaga mempunyai tantangan tersendiri.

Sebelumnya Neno Tabuni juga menjabat sebagai Pj Bupati Puncak mengatakan dirinya ditunjuk oleh negara untuk melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan, Pembangunan, pelayanan publik selama 7 bulan 25 hari.

Diungkapkannya ada beberapa hal yang ditemukan di lapangan, yakni ASN tidak bisa kompak.

“Kita berharap semua ASN kompak melaksanakan tugas dan tanggung jawab kita sebagai Aparatur Sipil Negara,”harapnya.

Rawan Keamanan

Kemudian tantangan yang dihadapi, daerah ini adalah daerah bergunung – gunung. Kemudian rawan stabilitas keamanan.

Hal ini perlu, karena sesuai dengan arahan bupati. Maka akan terus disupport supaya bersama – sama dengan TNI/Polri, tercipta keamanan di wilayah ini. Selain itu jugsa perlu dilakukan pendekatan dengan kelompok yang selama ini bertentangan dengan ideologi negara.

Untuk itu perlu saling kolaborasi antara pemerintah, bersama – sama dengan bupati dan wakil bupati yang baru dilantik. Untuk mendukung program prioritas dari Pasangan El-Naf.

“Tantangan – tantangan yang kita lihat diatas, ini adalah satu factor keamanan. Kedua transportasi, karena masalah di daerah ini satu – satunya jalan hanya bisa dilalui dengan transportasi udara,”akunya.

Ada beberapa arahan bupati kepada OPD terkait seperti lapangan terbang yang diharapkan bisa didarati pesawat jeni twin otter dan cesna di Bandara Sinak, Ilaga, Derfos, Agandugama dan juga Beoga. “Oleh karena itu tantangan – tantangan yang kita lihat saat ini, kami siap dukung pak bupati dengan memberikan masukkan agar supaya kebijakan yang diambil dapat menguntungkan masyarakat banyak,”pungkasnya. (odeodata)   

  

NABIRE,PAPUTENG –

Paska dilantik pada tanggal 25 Maret 2025 oleh Gubernur Papua Tengah Meki Nawipa, dilanjutkan dengan Serah terima jabatan pada malam hari-nya.

Kemudian pada tanggal 26 Maret bersama masyarakat Puncak di Nabire dilakukan acara ibadah pelantikan di Kali Susu. “Hari ini hari yang keempat sejak saya dilantik. Karena masyarakat saya turun dari Puncak dan harus saya berangkatkan dulu,”jelas Bupati  Puncak Elvis Tabuni kepada redaksi yang ditemui di salah satu café di Kota Nabire. Jumat malam (28/3/2025).

Lanjutnya karena terbentur dengan waktu libur nasional dan juga cuti bersama Idul Fitri 1446 Hijriah. Sehingga pada minggu kedua di bulan April baru akan mulai bekerja normal.

Nantinya sesudah libur panjang sesuai dengan kalender kerja. Setelah libur usai, dirinya akan percayakan kepada Plt Sekda Puncak Neno Tabuni untuk turun terlebih dahulu ke Kabupaten Puncak guna mempersiapkan segala sesuatunya.

“Nantinya pada bulan April sudah mulai program 100 hari kerja. 100 hari kerja sesuai dengan visi misi saya bersama Bapak Wakil Bupati Naftali Awakal,”terangnya.

Dalam 100 hari kerja Pasangan El-Naf harus melaksanakan program kerja kesatu yakni peletakan batu pertama Pembangunan Kantor Bupati dan Kantor DPRD Kabupaten Puncak,yang menurut rencana akan dilakukan Gubernur Papua Tengah Meki Nawipa di Ilaga ibukota kabupaten.

Hal ini sesuai dengan janjinya saat acara bakar batu Rabu (26/4/2025) di Kali Susu, Nabire.

“100 hari kerja dalam bulan April setelah kalender kerja berjalan dan bersama SKPD terkait sudah melakukan rapat koordinasi dengan para Kepala OPD terkait. Semuanya itu sudah kita pikirkan. Kita sudah mulai bekerja,”tegasnya.

Disinggung dengan tingkat kesulitan, kemahalan dan factor keamanan yang rawan, hal itu diakuinya. Namun masih kata Elvis tidak mungkin dalam sehari hal itu secara serta merta langsung diubahnya.

“Tidak semudah itu dan pastinya kita akan ikuti semua proses yang sedang berjalan. Misalnya untuk penerbangan kita akan subsidi untuk pengangkutan barang sembako. Kita suplay dari Nabire – Ilaga. Kemudian Timika – Ilaga, Timika – Sinak – Ilaga.

Selanjutnya Nabire – Sinak, kemudian dari Nabire – Beoga di wilayah kabupaten Puncak yang ada lapangan terbangnya.

Diketahui saat ini di Kabupaten Puncak ada bandara dan lapangan terbang (lapter) diantaranya Aminggaru Ilaga, Sinak, Beoga, Doufo, Bina, Wangbe, Jila, Jita dan Agandugume.
“Tetapi di Bina jarang pesawat masuk dan nanti focus kami di Sinak,”imbuhnya.

Program Infrastruktur

Selain itu juga infrastruktur merupakan program prioritas. Dimana ibukota Kabupaten Puncak yakni Ilaga haruslah mulai dibangun.

“Kita harus berbenah dulu, jadi ketika orang atau tamu masuk bisa melihat wajah kabupaten kami. Kemarin Pak Pj Bupati selama delapan bulan diberikan kepercayaan,”imbuhnya.

Diakuinya selama delapan bulan sudah ada peningkatan di Puncak. Saat ini dirinya sudah menjabat sebagai bupati defenitif dan berjanji akan lebih tingkatkan lagi pembangunan infrastruktur di wilayah ini.

Bidang infrastruktur nanti akan ada peningkatan jalan mulai dari Ilaga – Kago. Ilaga – Waiberi. Ilaga – Renggobak akan dilakukan pengaspalan dan juga dilakukan peningkatan jalan.

Selanjutnya di Distrik Gome – Pinapa. Gome – Mudirok dan Gome – Tuanggi.

“Jadi daerah inilah yang selama ini masyarakat kurang akses atau sulit untuk ke kota karena medan. Kita akan buat jalan. Tetapi sesuaikan dengan kemampuan anggaran daerah,”janjinya.

Diketahui Kabupaten Puncak terdiri atas 25 distrik dan 206 kampung dengan luas wilayah 8.055,00 km² dengan jumlah penduduk Kabupaten Puncak sebanyak 115,474 jiwa (2021), ke-25 distrik
Pembenahan ASN

Kemudian focus 100 hari kerja lainnya pembenahan ASN sesuai dengan mekanisme peraturan yang ada.

Ditegaskannya khusus untuk ASN, dirinya sudah menyampaikan ASN yang ada di Nabire segera dalam waktu 1 – 2 minggu, semua harus berangkat ke Ilaga ibukota kabupaten Puncak.

ASN yang ada di Nabire, Timika dan dimana saja harus kembali ke tempat tugasnya.

“Saya sesudah pelantikan bukan tinggal di Nabire, Jayapura dan Timika. Saya akan bekerja di Ilaga. Jadi ASN semua harus ada di Ilaga. Kecuali ada tugas atau panggilan dari dinas,”tekannya.

Nantinya akan dilihat  ada ASN yang selama 5 – 6 tidak berada di tempat tugas. Dirinya sebagai bupati akan perintahkan gajinya di stop/tidak dibayar.

Sementara itu untuk masyarakat Puncak yang sudah memberikan kepercayaan bagi Pasangan Elvis Tabuni – Naftali Akawal maka dirinya berharap harus mendukung program kerja.

“Mendukung program kerja kami itu pasti. Saat ini perbedaan kita persatukan dan disana saya dengan Pak Wakil (Naftali Awakal) berasal dari Suku Damal dan saya dari Suku Dani. Jadi suku Dani dan Damal mempersatukan semuanya itulah program visi misi kami. Kami tidak bedakan suku,”pungkasnya. (odeodata)