Ikatan Pelajar dan Mahasiswa Moni (IPMMO) se-Jawa dan Bali, Koordinator Wilayah Yogyakarta-Solo, menyatakan sikap menolak pembangunan pos dan penempatan aparat militer di seluruh kampung di Kabupaten Intan Jaya, Provinsi Papua Tengah.
Pernyataan ini disampaikan menyusul meningkatnya aktivitas militer di wilayah tersebut yang dinilai mengancam keselamatan warga.
Dalam pernyataan sikapnya, IPMMO menyoroti kekayaan mineral Intan Jaya, khususnya emas di Blok Wabu yang diperkirakan mencapai lebih dari 116 juta ton bijih mineral.
Dijelaskannya potensi besar ini menjadi alasan utama masuknya berbagai kepentingan eksploitasi sejak 2014. Namun, upaya penambangan tersebut ditolak masyarakat karena dinilai hanya akan membawa kerugian dan merusak lingkungan.
IPMMO menilai pemerintah Indonesia menggunakan pendekatan militer untuk memaksakan penguasaan wilayah. Sejak 2019, operasi militer non-organik berlangsung di Intan Jaya dan disebut telah menimbulkan ratusan korban sipil.
Puncaknya, pada Kamis (11/9/2025), sebanyak 400 personel militer non-organik dari Kodim Infanteri 17/052 dilaporkan masuk ke Kampung Jalai dan mendirikan pos militer di rumah warga, sekolah SD YPPK Fransiskus Jalai, serta gedung guru. Warga setempat pun terpaksa mengungsi ke Sugapa, ibu kota Intan Jaya.
Di hari yang sama, masyarakat Distrik Homeyo melaporkan pengerahan 500 personel militer non-organik yang dibagi menjadi kelompok 50 orang dan disebar ke 21 kampung. Kehadiran aparat ini memicu kekhawatiran warga akan penguasaan wilayah secara menyeluruh.
Dalam delapan butir pernyataan sikapnya, IPMMO menyatakan :
Menolak pembangunan pos-pos militer baru di Intan Jaya karena berpotensi memperluas konflik dan menambah pengungsian.
Menolak segala bentuk pendekatan militer, baik organik maupun non-organik.
Menuntut Presiden RI dan Kementerian Pertahanan menarik seluruh aparat militer non-organik dari Intan Jaya.
Mendesak pemerintah daerah menghentikan pembangunan yang mendukung operasi militer.
Meminta pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten menghentikan pengungsian paksa dan menjamin pemulangan warga secara aman.
Menolak eksploitasi kekayaan alam yang mengabaikan hak masyarakat adat.
Menolak rencana penambangan emas dan mineral lain di Blok Wabu maupun wilayah lain di Intan Jaya.
Mendesak DPR Papua Tengah dan DPRD Intan Jaya meninjau penderitaan masyarakat setempat.
IPMMO menegaskan tanah dan sumber daya alam Intan Jaya merupakan warisan leluhur yang harus dijaga untuk generasi mendatang, bukan dieksploitasi dengan dalih pembangunan. (ist)
Bertempat di Bandara Moses Kilangin Timika, Kelurahan Kwamki, Distrik Mimika Baru, Kab. Mimika, Prov. Papua Tengah, Kamis (11/9/2025) telah dilaksanakan kegiatan proses evakuasi Helikopter Intan Angkasa Air Service, AS 350 B3/PK-IWS yang mengalami crash di Ilaga Area, Kab. Puncak pada hari Rabu, tanggal 10 September 2025, sekira Pukul 14.30 WIT.
Kapendam XVII/Cenderawasih Kolonel Inf Candra Kurniawan dalam rilis yang diterima redaksi Jumat (12/9/2025) mengatakan TNI dari Kodim 1710/Mimika membantu Basarnas Mimika dan pihak PT Intan Angkasa Air Service dalam mengevakuasi korban dan helikopter tersebut.
“Proses evakuasi menggunakan 2 unit helikopter PT. Intan Angkasa PK-IWD dan helikopter PT. Intan Angkasa PK-IWU,” jelas Kapendam.
Selanjutnya Pukul 11.30 WIT 4 Jenazah berhasil dievakuasi dan sempat singgah di Pos Satgas Obvitnas Pos Jila, kemudian di evakuasi ke Timika, dan tiba di RSUD Timika Pukul 13.40 WIT. (ist)
Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Kamtibmas) menjadi sorotan sejumlah pihak. Data Polres Nabire menunjukkan grafik kriminal /kejahatan pada Bulan Juni menunjukkan kenaikan. Khususnya kejahatan konvensional yang meliputi Curanmor (Pencurian Kendaraan Bermotor) dan Curas (Pencurian dengan Kekerasan).
Salah satu penyebab tindak kejahatan seperti keributan, perkelahian bahkan sampai merenggut nyawa disebabkan karena mengkonsumsi Minuman Beralkohol (Minol) dan Minuman Keras (Miras)
Kabid Bina Usaha Dinas Perdagangan Kabupaten Nabire, Yulius Wopari saat dikonfirmasi seusai mengikuti Rapat Koordinasi antara DPRK Nabire dan Pemkab Kabupaten Nabire serta Polres Nabire di Aula Setda belum lama ini.
Dikatakannya terkait opini yang berkembang di Nabire permasalahan kejahatan yang dikaitkan dengan Miras, perlu untuk memahami dan dinilai. Tidak bisa dilihat dari satu sisi bahwa Miras menjadi penyebab utama.
“Kita harus melihat dan mengkaji dari berbagai sisi.Bukan hanya Miras, tetapi faktor ekonomi itu juga mengambil peran terjadinya tindak kejahatan. Hanya karena yang menonjol itu diakibatkan mengkonsumsi Miras yang mengakibatkan kurang control. Maka opini yang berkembang adalah akibat Minol atau Miras,”ujarnya.
Dirinya mengajak semua pihak untuk melihat dari berbagai sisi dan jangan melihat dari sisi itu saja. “Mari kita kaji lebih jauh,”ajaknya.
Terkait dengan desakan sejumlah pihak yang meminta Miras ditutup, Yulius Wopairi mengajak untuk melihat regulasi
Menurutnya, bila Distributor dihentikan. Sementara banyak minuman lokal seperti bobo dan Cap Tikus (CT).
“Kalau kita mau tutup mari kita lihat itu semua, kita kaji lebih dalam, apakah penutupan itu menjadi solusi sehingga tidak ada,tindak kejahatan, bagaimana PAD, bagaimana dengan Minol Lokal,” jelasnya.
Perlu Ada Regulasi
Lanjutnya persoalan ini tidak bisa dilihat dari satu sisi, perlu kajian mendalam. Masih menurut Yulius Wopari perlu ada regulasi yang kaitannya dengan keamanan.
“Kita buat regulasi, sehingga nantinya ketika dilaksanakan, semua pihak baik Legislatif dengan Eksekutif dapat berjalan baik,”sarannya.
Terkait kontribusi atau PAD, bila regulasi yang tertuang dalam Peraturan Bupati (Perbup) Nomor 10 Tahun 2025 berjalan, maka pemasukan PAD Kabupaten Nabire cukup besar.
“Kami dari Dinas Perdagangan mengajak untuk melihat persoalan Minol/Miras baik-baik.Kalau kita lihat geografi Kabupaten Nabire sangat luas.Kita tutup dipelabuhan tetapi barang itu bisa turun di Wanggar dan tempat lain,” ujarnya.
Dirapat koordinasi ini menurutnya Bupati Mesak Magai sudah jelasnya kondisi dan seperti apa yang bakal dilakukannya. (ing elsa)
Bupati Kabupaten Nabire Mesak Magai, telah menginstruksikan Dinas Perdagangan untuk mengontrol penuh peredaran Minuman Beralkohol (Minol) atau Minuman Keras (Miras) sejak tahun 2024.
Hal itu diungkapkan Bupati Nabire dalam Rapat Koordinasi dengan DPRK dan Polres Nabire di Aula Setda beberapa waktu yang lalu.
“Mulai 2024, saya dengan Dinas Perdagangan sudah konsentrasi penuh agar mengawasi dan mengontrol terhadap semua minuman yang beredar disini.Sekarang ini kapal barang hampir seminggu sekali masuk Pelabuhan Nabire.Banyak sekali Minol beredar bahkan yang tidak berlebel,”ungkapnya.
Dikatakannya saat ini Dinas Perdagangan Nabire sedang mempersiapkan label Pemerintah Kabupaten. Melalui pengawasan dan konrol yang ketat.
Harga lebel itu nantinya akan disesuaikan dengan golongan, misalnya golongan Arp 4.000,-/botol.
“Dengan begitu semua akan terkontrol dengan pengawasan yang ketat. Ini yang sedang kami lakukan, dan di Bulan Juli ini Label Pemkab sudah mulai diproduksi,” jelasnya.
Terkait distributor tunggal di Nabire, Bupati mengatakan, ada sejumlah pengusaha yang menawar untuk menjadi distributor.
Namun menurutnya bila ada distributor yang lain. Maka secara otomatis persaingan harga akan terjadi akibatnya harga Miras menjadi murah. Sehingga akan menaikkan jumlah orang untuk minum.
Terhadap distributor yang ada, pemerintah setempat akan akan meminta untuk menaikkan harga agar hanya orang-orang tertentu, orang yang berduit yang hanya bisa belanja/beli.
Itu artinya dapat menekan banyak orang tidak minum-minuman karena tidak sanggup untuk membeli.
“Label yang kita keluarkan ini merupakan uji coba dan nantinya kita akan naikkan lagi dan itu akan menambah besar PAD,”bebernya.
Tentunya dengan pemasukan PAD yang besar bisa menghidupkan Cabor-cabor utamanya sepakbola. “Cabang-cabang olahraga harus dihidupkan. Kita akan hidupkan lagi Persinab,”imbuhnya.
Ditegaskan Mesak Magai, penutupan Miras/Minol tidak akan menjadi solusi orang berhenti mengkonsumsi barang itu.
Bupati mencontohkan Manokwari yang sudah melarang Miras/Minol tetapi peredaran barang itu tetap saja banyak.
“Mirol itu gampang dibikin, dari kelapa saja jadi itu barang,” katanya.
Terkait ada pihak yang beraspirasi agar Miras tutup atau dicabut ijinnya, Diriny menegaskan untuk berauden.
Bupati menyatakan siap untuk mengadakan audensi dengan pihak-pihak tersebut. (ing elsa)
Personel Satgas Ops Damai Cartenz berhasil menangkap Male Telenggen, anggota kelompok kriminal bersenjata (KKB) di wilayah Puncak Jaya. Penangkapan dilakukan di sebuah honai di Kampung Wuyuneri, Kabupaten Puncak Jaya, Papua Tengah, pada Sabtu (19/7/2025) sekitar Pukul 16.41 WIT.
Sebelumnya keberadaan Male Telenggen telah terdeteksi melalui observasi udara. Setelah lokasi dipastikan, Tim Satgas segera melakukan penindakan dan mengamankan Terhadap pelaku. Saat ini, yang bersangkutan telah dibawa ke Polres Puncak Jaya untuk proses hukum lebih lanjut.
Kepala Operasi Damai Cartenz, Brigjen Pol. Faizal Ramadhani, didampingi Wakil Kepala Operasi Damai Cartenz, Kombes Pol. Adarma Sinaga, menyatakan penangkapan ini merupakan bagian dari komitmen aparat dalam menegakkan hukum dan menjaga stabilitas keamanan di Papua Tengah.
“Male Telenggen masuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO). Ia diduga terlibat dalam dua kasus pembunuhan, yakni penembakan terhadap Serka Jefri pada 15 Agustus 2024 di Sport Center, Kampung Luguneri, Distrik Pagaleme, serta pembunuhan terhadap warga sipil Edi Hermanto di Pasar Sentral Kota Mulia pada 12 Juli 2025. Dalam aksi terakhir, Male Telenggen berperan sebagai pengendara motor yang membonceng pelaku penembakan bernama Nanubingga Enumbi,”bebernya.
Male Telenggen diketahui merupakan anggota pasukan KKB Yambi yang berada di bawah komando Lekagak Telenggen.
Dalam penangkapan tersebut, aparat turut mengamankan sejumlah barang bukti, yakni :
– 1 unit handphone merek Samsung
– 2 buah noken
– 1 buah noken kepala
– 9 buah kalung
– 1 buah jaket berwarna cokelat
Hingga kini, Tim Satgas Operasi Damai Cartenz masih terus melakukan pengembangan, khususnya terkait keberadaan senjata api yang masih dikuasai oleh kelompok Male Telenggen dan jaringan KKB lainnya.
Kasatgas Humas Operasi Damai Cartenz, Kombes Pol. Yusuf Sutejo mengimbau masyarakat untuk tetap waspada dan segera melaporkan aktivitas mencurigakan di lingkungan masing-masing.
“Penyelidikan masih terus berlangsung. Kami mengajak seluruh masyarakat untuk bersinergi dan tidak ragu melaporkan apabila menemukan hal-hal yang mencurigakan di sekitarnya,”pungkasnya. (Rilis/Julia)
Ratusan pendemo dari Solidaritas Mahasiswa dan Rakyat Papua melakukan aksi dihalaman Kantor dan ditemui sejumlah Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Papua Tengah (DPR-PT) dan Gubernur Papua Tengah Meki F Nawipa.
Setelah melakukan orasi, akhirnya perwakilan dari massa pendemo diterima dan menyerahkan langsung aspirasi dan tuntutan kepada Gubernur Papua Tengah Meki F Nawipa.
Bahwa ratusan massa yang tergabung dalam Solidaritas Mahasiswa, dan Masyarakat Intan Jaya serta Papua turun ke jalan di Kabupaten Nabire, Ibu Kota Provinsi Papua Tengah, untuk menolak aktivitas pertambangan emas di Blok Wabu di Intan Jaya, Kamis (17/7/2025).
Massa bergerak dari berbagai titik, seperti Wadio, Pasar Karang Tumaritis, dan Siriwini.
Massa lalu berkumpul dan membentuk barisan besar menuju halaman Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi Papua Tengah.
Di Kantor DPR-PT, massa diterima perwakilan anggota dewan dan Gubernur Meki F. Nawipa. Audiensi pun dilakukan bersama 15 perwakilan peserta aksi.
Dalam audiensi tersebut, koordinator lapangan Marselino Pigai membacakan pernyataan sikap solidaritas aksi yang memuat empat tuntutan,
Pertama, Menolak dengan tegas segala bentuk upaya eksploitasi Blok Wabu di Intan Jaya.
Kedua, menuntut keterbukaan informasi publik mengenai rencana eksploitasi Blok Wabu.
Ketiga, mendesak pengusutan tuntas atas laporan-laporan terkait situasi HAM dan aktivitas pencarian emas di Intan Jaya sebagaimana tercantum dalam laporan Amnesty International.
Keempat, mendukung laporan Koalisi Bersihkan Indonesia berjudul “Kajian Ekonomi Politik Penempatan Militer di Papua (Khususnya Intan Jaya)” serta menuntut ditindaklanjuti dan dipenuhi seluruh rekomendasi dalam laporan tersebut.
Pernyataan sikap tersebut kemudian diserahkan kepada Gubernur.
Sementara itu, menanggapi aksi ini, Gubernur Papua Tengah Meki F Nawipa, mengatakan dirinya menghargai aspirasi masyarakat dan mahasiswa.
Gubernur menegaskan pemerintah provinsi memiliki keterbatasan kewenangan dalam mengambil keputusan terkait eksploitasi Blok Wabu.
“Saya tidak punya kewewenangan penuh untuk memutuskan soal Blok Wabu. Itu semua berada di tangan pusat dan DPR RI. Namun sebagai gubernur, saya siap menyampaikan aspirasi ini ke tingkat yang lebih tinggi,”akunya. (red)
Bupati Elvis Tabuni dan Wakil Naftali Akawal menyerahkan langsung SK Pengangkatan CPNS formasi 2024 untuk Kabupaten Puncak, Provinsi Papua Tengah dan menyatakan mereka lulus, sebanyak 333 orang lebih. Namun yang sudah lolos administrasi sebanyak 205 orang.
Penyerahan SK dilaksanakan di Kantor Bupati Puncak. Senin (14/7/2025).
Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Puncak menjelaskan proses menuju penerbitan SK CPNS ini melalui tahapan panjang.
Namun demikian masih ada 52 orang yang SK nya sedang dalam proses, karena perbedaan jurusan dan penempatan yang tidak sesuai.
BKPSDM menyampaikan bahwa hal ini sedang ditindaklanjuti untuk segera diselesaikan.
Dalam sambutannya Bupati Elvis Tabuni mengingatkan para peserta yang menerima SK masih berstatus Calon Pegawai Negeri Sipil. Sehingga diharapkan dapat menunjukkan etika dan etos kerja yang baik. Termasuk disiplin dan loyal terhadap tugas yang diberikan.
Dirinya mengingatkan bahwa CPNS ini belum utuh menjadi seorang PNS. Sehingga bupati berharap semua kerja dengan sungguh-sungguh di tanah mereka sendiri yakni Kabupaten Puncak ini milik CPNS.
“Kepada ASN yang terpilih,bukan hanya sebagai pegawai hanya jalan – jalan. Tetapi mereka kerja dengan sungguh – sungguh. Harus melayani baik kepada rakyat dan harus kerja sungguh – sungguh. Ini kan baru calon dan belum PNS. Jadi kita tetap membina di setiap dinas – dinas yang ditempatkan sampai mereka jadi PNS,”tegas Bupati Elvis.
Disisi lain Bupati Elvis juga mengingatkan kepada Para CPNS dan masyarakat agar tidak menyebarkan informasi yang tidak benar (Hoaks). Terutama terkait peserta yang belum menerima SK. Ia menegaskan bahwa informasi resmi hanya dapat diterima dari dinas teknis yang menangani.
Ditempat yang sama Wakil Bupati Puncak Naftali Akawal menambahkan proses seleksi tahun ini berbeda dari sebelumnya, karena masih menggunakan system manual. Karena saat ini yang dilakukan secara daring/online dan transparan.
Dirinya berharap ASN baru ini bisa bekerja secara profesional dan menghargai atasan serta memulai karier dari bawah.
Ditegaskannya CPNS baru ini sangat luar biasa. Karena prosesnya sudah online dan utuh. Para CPNS mulai dari bawah sebagai seorang ASN/PNS dan bukan langsung duduk di atas.
“Manajemennya harus diikuti. Jangan main – main banyak. Harus dari bawah naik dan berjenjang. Mereka harus berjuang. Karena selama ini anak – anak daerah tidak ada pangkat yang besar. Hormati atasan dan tunjukkan kinerja yang baik di daerah sendiri. Karena ini untuk jabatan karir mereka sendiri,”pintanya.
Sementara salah seorang CPNS Herdi Alom mengaku bangga atas keberhasilan dan mengucapkan terima kasih kepada pemerintah Kabupaten Puncak, yang dalam waktu singkat dan tepat. Dirinya bersama rekan – rekannya diupayakan untuk menerima SK CPNS.
“Kami sangat senang karena sudah menerima SK CPNS,”ucap Herdi singkat. (Julia)
Ratusan mahasiswa asal Kabupaten Puncak seluruh Indonesia yang menamakan diri Gerakan Mahasiswa Peduli Kabupaten Puncak, menggelar aksi demo damai di depan Kantor Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Republik Indonesia, Jalan Medan Merdeka Utara, Gambir, Jakarta Pusat. Selasa (15/7/2025).
Aksi demo digelar mencermati berbagai fakta terkait kejahatan terhadap warga sipil Papua di Kabupaten Puncak selama dua rezim kepemimpinan di era Pemerintahan Presiden Joko Widodo hingga memasuki masa Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
Aksi demo yang mayoritas para mahasiswa ini juga menyinggung peran TNI di wilayah itu.
“Sejak awal menjadi daerah otonom baru, terutama sejak 2018 hingga 2025, Kabupaten Puncak menjadi salah satu wilayah konflik bersenjata paling parah di tanah Papua. Banyak warga sipil menjadi korban dari konflik antara aparat negara dan Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat (TPNPB),” kata Deris Murib, perwakilan unjuk rasa kepada wartawan di Jakarta.
Menurutnya, pemekaran wilayah selama ini, termasuk rencana pembentukan DOB lanjutan di tanah Papua malah dipertanyakan efektivitas dan niat sebenarnya.
Pasalnya, kehadiran DOB dan rencana pembentukan DOB susulan akan dibarengi dengan langkah operasi militer besar-besaran yang berujung terjadi peningkatan eskalasi kekerasan terhadap orang asli Papua.
Lanjutnya, era Presiden Jokowi pemerintah pusat mengusung pembangunan infrastruktur di Tanah Papua sebagai bagian dari Program Nawacita. Namun, pembangunan jalan, bandara, dan Proyek Strategis Nasional (PSN) justru dibarengi dengan operasi militer secara masif yang ditujukan ke Puncak atas nama ‘menjaga stabilitas’.
“Operasi militer di Puncak malah menghasilkan peningkatan jumlah pengungsi internal yang dalam taksasi kami sejak 2018 hingga 2024 mencapai lebih dari 60.000 orang. Sebagian besar pengungsi di Puncak berasal dari Distrik Gome, Ilaga, Beoga, dan Sinak. Penggerebekan kampung atau desa secara membabi buta, termasuk pembakaran rumah dan gedung Gereja GKII sejak Maret–April 2023 adalah contoh miris nyata,”bebernya.
Kemudian terjadi penembakan dan pembunuhan warga sipil atas nama Meton Magay (21), Derminus Waker (20), dan Wanimbo (32) di Ilaga. Selanjutnya Tarina Murib, seorang perempuan Papua tewas tertembak aparat pada 3 Maret 2023 di Desa Pamebut.
Belum lagi stigmatisasi kolektif terhadap orang asli Papua sebagai bagian dari kelompok separatisme memicu penyiksaan, penangkapan sewenang-wenang, dan trauma berkepanjangan.
“Pelibatan aparat TNI-Polri dan militerisasi kehidupan sipil tak hanya terbatas pada operasi keamanan tetapi masuk juga ke berbagai ruang publik seperti sekolah dan fasilitas kesehatan. Banyak warga takut dan mengalami kesulitan dalam akses layanan dasar. Karena kehadiran militer dianggap warga sebagai ancaman langsung, bukan menjadi pelindung masyarakat,”ujarnya.
Dirinya juga menyoroti kebijakan keamanan dengan sebutan Komando Operasi Habema era kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dalam seratus hari kerja. Deris menyebut, Prabowo dengan latar militer melanjutkan pendekatan keamanan dengan menebalkan intensitas operasi udara.
“Berdasarkan laporan Human Rights Watch pada Mei 2025, drone dan helikopter dijadikan alat serangan di Puncak. Bom dan mortal juga dihamburkan di sekitar kampung dan gereja di Ilaga dan Beoga yang berujung pelajar berusia 18 tahun bernama Deris Kogoya tewas terkena mortir tak jauh dari gereja,”ungkapnya.
Disisi lain Laporan Human Rights Watch juga menyebut terjadi pembakaran kampung dan penguburan jenazah tanpa prosedur manusiawi seperti yang dialami Hetina Mirip. Warga di Puncak mengalami krisis kemanusiaan dan ribuan orang asli Papua terpaksa mengungsi ke Kabupaten Mimika, Nabire, Jayapura dan wilayah pegunungan lainnya.
“Operasi militer sama sekali tidak mematuhi prinsip dasar hukum humaniter internasional. Operasi tidak membedakan mana kombatan dan warga sipil. Perlindungan terhadap fasilitas rohani, rumah penduduk, dan sekolah diabaikan,”tukasnya.
Caption : Para mahasiswa yang menggelar demo di depan Kantor Kementerian Dalam Negeri di Jakarta (foto : ist)
Tolak DOB
Menurutnya, penolakan terkait rencana pembentukan DOB dan militerisasi pemekaran datang dari berbagai elemen di daerah. Penolakan bukan hanya datang dari warga tetapi tokoh gereja, adat, pemuda, perempuan, dan lain-lain.
“Militerisasi daerah otonom baru malah menambah eskalasi kekerasan dan pengungsian warga malah terjadi secara masif di tanah leluhurnya sendiri. Apalagi ditopang dengan eksploitasi lahan masyarakat adat untuk kepentingan elite ekonomi dan militer,”ujarnya beralasa.
Rencana pemekaran Puncak dalam melihat dan mencermati kondisi saat ini mubazir, berbahaya secara sosial dan dapat memperparah marginalisasi serta militerisasi terhadap orang asli Papua.
“Kami menolak dan menuntut negara dan Pemda mempertimbangkan seluruh faktor adat, sosial, ekonomi, dan budaya sebelum memaksakan agenda administratif ini. Jika anda memerlukan versi dalam bentuk surat resmi, naskah orasi atau dokumen hukum, kami akan menyiapkannya,”ucapnya.
Diketahui Kabupaten Puncak merupakan hasil pemekaran dari induknya, Kabupaten Puncak Jaya, berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2008.
Kabupaten Puncak resmi terbentuk pada 4 Januari 2008 dengan Ilaga sebagai ibu kota kabupaten. Puncak memiliki delapan distrik dan 80 kampung. Kabupaten ini dibentuk atas nama pemerataan pembangunan dan pelayanan publik yang dipandang lebih pro rakyat.(red)
Seleksi Tilawatil Qur’an dan Hadits Pertama (STQH I Tingkat Provinsi Papua Tengah telah rampung di gelar.
Pagelaran Akbar untuk pertama didigelar di ibukota Provinsi Papua Tengah, diikuti tujuh dari delapan kabupaten /kafilah se-Provinsi Papua Tengah telah dibuka dan ditutup Wakil Gubernur Papua Tengah Deinas Geley. Senin (14/7/2025).
Tuan rumah Nabire belum berhasil menjadi Juara Umum sehingga Piala Bergilir Gubernur Papua Tengah harus rela diboyong Sang Jawara Umum Kabupaten Mimika.
Namun, Nabire masih tetap berbangga, tetap bisa menegakkan kepala karena menjadi Tuan Rumah Perdana, sukses dalam penyelenggaraan even akbar itu.
Lebih membanggakan Kabupaten Nabire meraih 5 (lima), masing-masing
Hifdzil 1 juz dan Tilawah Putra, Hifdzil 1 Juz dan Tilawah Putri, Hifdzil 5 Juz dan Tilawah Putri, dan
Karya Tulis ilmiah Hadis (KTIH) Putri.
Adara Khairunisa adalah 1 dari 5 yang menjadi juara 1 dari kategori Hifdzil (Hafal Al-Qur’an satu juz dan Tilawah.
Kategori ini dianggap sulit karena disamping hafal juga harus ahli dalam Sari tilawah.
Diperlukan keahlian khusus dari kategori ini karen harus memadukan dua keahlian.
Dikatakan sulit mencari orang dikategorikan ini karena banyak yang hafal tetapi suara kurang nendukung, sebaliknya banyak yang suaranya bagus tetapi hafalan keteteran.
Perjalanan Adara Khoirunnisa meraih prestasi membanggakan tidak semudah membalik telapak tangan tetapi melalui jalan berliku dan tanjakan.
Putri kedua dari pasangan Muhyidin (Wakil Direktur PT.Mediana Papuana /Papuapos Nabire dan Susanti (Guru PNS SMA Yapis Nabire) mulai tertarik dengan Tartil dan menghafal Al-Qur’an di Kelas 3 Sekolah Dasar dan masuk di TPA Baitul Atik asuhan Umi Ester. Ditahun itu Ia telah berhasil menghafal satu juz.
Saat ada lomba Tartil (membaca al-Qur’an secara runtut) di Masjid al-Muhajirin tahun 2021 Adara ikut mendaftar dan peserta.Sa’at pengumuman pemenang Adara hanya menjadi juara harapan 1.
Saat lomba Tartil Qur’an/MTWQ tahun 2022 tingkat Kabupaten Nabire di Islamic Center Nabire, Adara berhasil menjadi yang terbaik dan meraih juara 1.
Adara mulai tertarik dengan Sari Tilawah Qur’an dan mulai belajar di TPA Baitul Atik.
Lomba Hifdzil mulai diikuti dan untuk pertama kali mengikuti lomba STQ tahun 2023 Hifdzil di Masjid al-Hidayah Girimulyo.
Dilomba itu Adara Khairunisa berhasil meraih juara 3.
Puncaknya pada lomba Hifdzil di Masjid Babussalam Kalibobo tahun 2024 Adara berhasil menjadi yang terbaik dengan keluar sebagai juara 1.
Ketekunan dan kegigihannya yang akhirnya mengantarkan Adara Khairunisa menjadi juara 1 STQH Pertama tingkat Provinsi Papua Tengah kategori Hifdzil (Hafalan 1 juz dan Tilawah) yang baru digelar di Islamic Center Nabire sekaligus membawanya pada STQ tingkat nasional di Kendari Sulawesi Tenggara yang dijadwalkan diselenggarakan pada Bulan Oktober 2025 tahun ini.
Perjalanan Adara Khairunisa menuju Juara 1 Hifzil 1 Juz Putri STQH I Papua Tengah
Juara harapan 1 Hifdzil 1 Juz dan tilawah putri STQ 2021 di Masjid al-Muhajirin Nabire
Juara 1 Tartil Putri tingkat anak-anak MTQ di Islamic Center tahun 2022.
Tingkat Provinsi Papua di Jayapura (gagal berangkat diganti online di RRI Nabire
Juara 3 Hifdzil 1 Juz dan Tilawah Putri STQ di Masjid al-Hidayah Girimulyo tahun 2023
Juara 3 Tilawah Putri tingkat anak-anak MTQ di Masjid Babussalam Kalibobo Nabire tahun 2024.
Juara 1 STQH Pertama tingkat Provinsi Papua Tengah di Islamic Center Nabire tahun 2025. (ing elsa)
Kafilah Kabupaten Nabire harus merelakan Kafilah dari Kabupaten Mimika sebagai Juara Umum sekaligus memboyong Piala Bergilir Gubernur Papua Tengah pada Seleksi Tilawatil Qur’an dan Hadits Pertama (STQH I) tingkat Provinsi Papua Tengah. Senin (14/7/2025).
Tuan rumah Nabire harus mengakui keunggulan para duta Kafilah dari Kabupaten Mimika setelah kalah selisih 9 point dalam perolehan juara di ajang bergengsi dari keseluruhan cabang dan kategori yang dilombakan.
Kafilah Nabire meraih nilai 72 point sementara Kafilah Mimika meraih 81 point.
Kafilah Kabupaten Mimika unggul di cabang tahfidz (hafalan Al-Qur’an 20 dan 30 juz.Bahkan Mimika satu-satunya kafilah yang ikut serta dalam kategori tersebut.
Diurutan tiga Kafilah Kabupaten Puncak Jaya dengan nilai 49, disusul Kafilah Kabupaten Puncak diurutan 4 (harapan I) dengan raihan nilai 37.
Diurutan lima (Harapan II) dengan nilai 16 diraih Kafilah Kabupaten Dogiyai, diikuti sebagai juara harapan III Kafilah Deiyai dengan nilao 10 dan diurutan 7 dengan nilai 4 diraih Kafilah Kabupaten Paniai.
Piala Bergilir Gubernur Papua Tengah diserahkan oleh Wakil Gubernur Papua Tengah Deinas Geley yang sekaligus menutup kegiatan STQH I. (ing elsa)
